Sumber: Jawa Pos, 26 Mei 2008
Oleh Ahmad Sahidah
Maraknya demonstrasi di tanah air sebelum dan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) perlu diperhatikan semua pihak. Tentu saja, selama unjuk rasa itu dikoordinasikan dengan baik, proses dialog akan berjalan baik. Peristiwa kekerasan di Universitas Nasional (Jawa Pos, 24/5/08) adalah bentuk kegagalan sebuah komunikasi.
Kepeloporan mahasiswa dalam menolak kebijakan pemerintah yang dianggap mencederai kaum miskin seharusnya dilihat sebagai alat kontrol alternatif di tengah macetnya saluran resmi, parlemen, yang terbelit oleh mekanisme dan kepentingan pragmatis. Namun, tidak jarang, aksi mereka berakhir dengan kericuhan yang menyebabkan terjadinya kekerasan berupa pemukulan, tendangan, bahkan penganiayaan oleh aparat.
Demo kenaikan harga BBM dulu juga pernah memantik aksi turun ke jalan. Pada masa itu, SBY mengingatkan agar polisi melakukan pengamanan. Dan sebagaimana dikatakan Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, demo tersebut dinilai wajar dan tidak mempermasalahkannya. Syaratnya, unjuk rasa dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Protes Mahasiswa
Jürgen Habermas dalam bukunya Toward A Rational Society: Student, Protest, Science and Politics (1971: 13) menyebutkan bahwa mahasiswa merupakan aktor penting di negara berkembang yang telah mencatat menumbangkan para pemimpinnya, termasuk di Indonesia. Tambahnya lagi, jika mahasiswa mendapat tekanan politik oleh aparat. Bukankah di berbagai daerah banyak mahasiswa yang ditangkap dan sebagian mengalami luka karena kekerasan aparat?
Acap terjadi, setiap demonstrasi mahasiswa dicurigai ditunggangi kelompok pembonceng. Kebiasaan polisi untuk menyederhanakan persoalan bisa dipahami. Namun, persoalan harus segera bergeser pada substansi persoalan yang diusung ke jalan, menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan.
Sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa protes mahasiswa telah menumbangkan beberapa rezim karena mereka didukung oleh banyak unsur masyarakat. Tapi, sekarang polarisasi muncul. Keran demokrasi telah memungkinkan fragmentasi yang tajam dalam kelompok masyarakat.
Hal seperti itu tentu menuntut mahasiswa untuk bersikap cerdas dan arif agar tidak muncul kekerasan horizontal antara mereka dengan masyarakat.
Apalagi, pemerintahan sekarang adalah hasil pemilu yang mempunyai legitimasi kuat dan didukung parlemen. Meski itu bukan jaminan mereka akan mewujudkan program yang segera mengubah kehidupan perekonomian secara drastis, komitmen, janji, dan pelaksanaannya dengan mudah bisa dilihat dan diminta pertanggungjawaban.
Mahasiswa tetap mempunyai tugas moral untuk mengawal agar proses itu berjalan sesuai yang telah dicanangkan mereka dalam program nyata. Inilah saatnya bekerja dan menunjukkan bukti.
Cegah Kekerasan
Pada 1998, dari kantor pengabdian masyarakat kampus almamater, saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang mahasiswa yang dipukuli polisi setelah mereka berhasil memasuki kampus dan mahasiswa tersebut tidak bisa meloloskan diri.
Mungkin, kita juga bisa melihat di televisi bagaimana para polisi memperlakukan para demonstran bila tertangkap. Dengan brutal, mereka mengarahkan pukulan pada kepada karena paling mudah. Celakanya, kebanyakan mahasiswa tidak menggunakan helm ketika beraksi.
Tentu, kita prihatin terhadap kekerasan semacam itu. Perlu diketahui bahwa kepala kita adalat pusat tubuh yang rentan cedera jika mengalami benturan keras. Jika luka berat, akibatnya fatal.
Tentu, peran ahli saraf di Indonesia untuk mengingatkan hal tersebut menjadi penting. Kita tidak ingin melihat kepala mahasiswa bocor karena pentungan polisi yang seharusnya merupakan aparat terdepan dalam memberi teladan bagi penegakan hukum. Bahkan, seorang maling dilindungi polisi ketika diamuk massa karena tertangkap basah. Mengapa mahasiswa mengalami nasib yang lebih buruk dari maling?
Memang, selama ini tidak ada berita tentang perubahan psikis mahasiswa peserta aksi yang mengalami kekerasan. Tapi, ini bukan alasan untuk mengabsahkan pemukulan terhadap kepala, yang menjadi pusat tubuh dan kesadaran. Kepala adalah anggota tubuh yang rentan dan simbol kehormatan. Karena itu, penghargaan terhadapnya adalah sebuah keniscayaan.
Namun, kita bersama juga berharap kepada mahasiswa untuk menjaga perilaku dalam berunjuk rasa. Sebab, kekerasan polisi kadang muncul dari cemoohan yang dilontarkan mereka ketika berorasi atau melantunkan lagu-lagu pelesetan. Sebagai kelompok terpelajar, mereka diharapkan menunjukkan tindakan yang rasional, terukur, dan elegan.
Bagaimanapun, drama kenaikan harga BBM ini harus diletakkan dalam perspektif "milik" bersama untuk dipikirkan dan dipecahkan bersama, bukan dijadikan pintuk masuk kepentingan lain yang bisa melahirkan tindakan kekerasan yang justru meminta korban yang tidak diinginkan.
Ahmad Sahidah, kandidat doktor Departemen Filsafat dan Peradaban Universitas Sains, Malaysia