MAKALAH

PENDEKATAN KEKUASAAN DALAM EKONOMI POLITIK

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah Ekonomi Politik Islam
Dosen pengampu: Diana Ambar Wati M.E.Sy.

Disusun oleh kelompok 9 :

1. Sefia Kurniasari (2203010068)

2. Halimatus Sa’diah (2203011046)

JURUSAN EKONOMI SYARIAH (ESY)

FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG

T.A. 2023/2024
 KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warohmatullahiwabarokatuh

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas kebaikan dan karunia-Nya yang telah
mengizinkan penulis menyelesaikan makalah studi yang berjudul “Pendekatan Kekuasaan
Dalam Ekonomi Politik”. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi
politik islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tim penulis menyadari bahwa penyusunan
laporan ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, tim penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya
kepada ibu Diana Ambar Wati, M.Esy., selaku dosen mata kuliah ekonomi politik islam yang
telah memberikan bimbingan, arahan, inspirasi, dan rekomendasi selama penyusunan laporan
ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih mempunyai banyak kekurangan,
baik dari segi substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, penulis menyambut baik komentar
pembaca dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan
ini dapat berkontribusi dan membantu pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi
Indonesia.

Wassalamu’alaikum warohmatullahiwabarokatuh

Metro, 30 Mei 2024

Kelompok 9

i
 DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………….ii
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….1
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………………………..1
B. Rumusan Masalah………………………………………………………………………...1
C. Tujuan Penulisan………………………………………………………………………….2
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………..3
A. Konsep dasar Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik………………………………………..3
B. Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik………………………………………….6
C. Implikasi Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik……………………………….8
BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………11
A. Simpulan…………………………………………………………………………………11
B. Saran……………………………………………………………………………………..12
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………..13

ii
 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kekuasaan ekonomi politik merupakan konsep yang berperan sentral dalam
memahami dinamika interaksi antara kekuasaan politik dan aktivitas ekonomi. Dalam
kajian ilmu sosial, kekuasaan ekonomi politik mencakup bagaimana kebijakan dan
tindakan politik mempengaruhi kondisi ekonomi serta bagaimana kekuatan ekonomi
dapat memengaruhi keputusan politik. Memahami konsep dasar kekuasaan ekonomi
politik penting untuk menganalisis berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat modern.

Kekuasaan ekonomi politik merujuk pada kemampuan individu atau kelompok

untuk mempengaruhi dan mengontrol kebijakan ekonomi melalui mekanisme politik.
Kekuasaan ini tidak hanya melibatkan kapasitas untuk membuat kebijakan, tetapi juga
kemampuan untuk mempengaruhi opini publik, mengontrol sumber daya ekonomi,
dan memengaruhi institusi politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, kekuasaan
ekonomi politik juga sering dikaitkan dengan konsep hegemoni, di mana satu
kelompok mendominasi dan mengarahkan arah perkembangan ekonomi dan politik
sesuai dengan kepentingannya.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar kekuasaan ekonomi

politik, pengaruh kekuasaan terhadap ekonomi politik, dan contoh fenomena politik
dalam kekuasaan ekonomi politik, kita dapat lebih baik memahami dinamika yang
mempengaruhi stabilitas dan perkembangan sosial-ekonomi di berbagai negara.
Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini penting untuk menciptakan kebijakan yang
lebih adil dan efektif dalam menghadapi tantangan global saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Dasar Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik?

2. Apa Saja Pendekatan-Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik?

3. Bagaimana Implikasi Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik?

1
C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Konsep Dasar Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik

2. Untuk Mengetahui Pendekatan-Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi

Politik

3. Untuk Mengetahui Implikasi Pendekatan Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik

2
 BAB II

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik

a) Definisi Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia

untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan
dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik
adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah)
baik terbentuknya maupun akibatakibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan
pemegang kekuasaan sendiri”. 1

Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau

kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa
menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa,
elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Dalam konteks ekonomi politik, kekuasaan merujuk pada kemampuan

individu, kelompok, atau organisasi untuk mempengaruhi proses pengambilan
keputusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Kekuasaan dapat diperoleh
melalui berbagai cara, seperti memiliki posisi strategis dalam pemerintahan,
memiliki sumber daya yang signifikan, atau memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi opini masyarakat. Dalam ekonomi politik, kekuasaan
digunakan untuk mempengaruhi hasil kebijakan ekonomi dan memastikan
bahwa kepentingan individu atau kelompok tertentu diprioritaskan.

Kekuasaan dalam ekonomi politik dapat dilihat dari berbagai

perspektif. Dalam satu sisi, kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi
proses pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi agar sesuai dengan
kepentingan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam sisi

1
Imam Hidayat, ‘Kekuasaan Politik Di Desa’, Ilmu Politik, c, 2009.
3
 lain, kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dan
memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan memberikan manfaat
yang lebih luas.

Dalam beberapa kasus, kekuasaan dapat digunakan untuk

mempengaruhi hasil kebijakan ekonomi dengan cara-cara yang tidak etis,
seperti korupsi atau manipulasi informasi. Dalam beberapa kasus lain,
kekuasaan dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dengan
cara-cara yang lebih demokratis, seperti melalui proses pengambilan
keputusan yang terbuka dan transparan.

b) Teori-Teori Kekuasaan

a) Menurut Max Weber kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang

untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan
kehendaknya. Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi
pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan.

b) Menurut Marxis melihat kekuasaan sebagai alat kelas dominan untuk

mempertahankan kontrol atas alat produksi dan menindas kelas
pekerja. Dalam perspektif ini, kebijakan ekonomi dirancang untuk
melayani kepentingan kelas kapitalis.

c) Menurut Elitis bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elit

yang mendominasi pembuatan kebijakan. Elit ini bisa terdiri dari
politisi, pemimpin bisnis, dan tokoh masyarakat yang memiliki sumber
daya dan pengaruh besar.

c) Hubungan Antara Kekuasaan, Politik, dan Ekonomi

Pada dasarnya kekuasaan selalu berhubungan dengan politik yang

mempertahankan kekuasaan dari pemimpin-pemimpin daerah, anggota dewan,
dan juga pejabat-pejabat negara. Banyak Kekuasaan yang dimiliki untuk
mempertahankannya dibangunnya politik keluarga memiliki semuanya jabatan
di suatu daerah tersebut. Sehingga peraturan dan kebijakan yang telah dibuat
4
oleh penguasa daerah dapat berjalan dan kekuasaan yang dimiliki dapat
terjaga. Untuk menjaga kekuasaan terjadinya perubahan dan perilaku buruk
dengan mengurangi kebebasan berpendapat dan berserikat bagi masyarakat.
Sehingga masyarakat kesulitan untuk menemukan ketertiban dan keadilan.
Menghilangkan peraturan-peraturan yang merugikan kekuasaan dengan kerja
sama yang keras. Mempertahankan kekuasaan di dunia politik yang terjadi
Negara tidak akan menganut sistem pemerintahan demokrasi karena sistem
demokrasi akan memberikan kebebasan-kebebasan kepada masyarakat untuk
berpendapat dan berserikat.

Dalam teori politik, konsep kekuasaan mengacu pada kemampuan

seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan, keputusan, dan
perilaku orang lain. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana
kekuasaan digunakan dan didistribusikan dalam suatu sistem politik. Ada
beberapa pendekatan dalam memahami kekuasaan dalam teori politik. Salah
satunya adalah pendekatan kekuasaan sebagai sumber daya, di mana
kekuasaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan
pribadi. Pendekatan ini menekankan pada kontrol atas sumber daya ekonomi,
politik, dan sosial sebagai dasar kekuasaan. Pendekatan lain adalah
pendekatan kekuasaan sebagai hubungan sosial, di mana kekuasaan dipahami
sebagai hasil dari hubungan antara aktor-aktor politik. Dalam pendekatan ini,
kekuasaan tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu, tetapi
juga dipengaruhi oleh struktur dan dinamika kelembagaan dan masyarakat.

Secara umum, kekuasaan dan ekonomi merupakan dua entitas yang

terpisah. Bahkan, ada fakta bahwa keduanya saling menegasikan. Dalam The
New Palgrave: A Dictionary of Economics, sebuah kamus ilmu ekonomi tidak
ditemukan satu istilah tentang kekuasaan. Walaupun demikian, gagasan untuk
menyusun sebuah ekonomi politik. berdasarkan konsep kekuasaan dan
kekayaan merupakan sesuatu yang menarik.

Salah satu kontribusi ekonomi pasar kapitalistik adalah

kemampuannya untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan
masyarakat tumbuh, individu akan terpenuhi kebutuhannya. Peningkatan

5
 kekayaan dapat dimaknai juga sebagai peningkatan kekuasaan dalam arti
sebagai kepentingan langsung (direct interest).

B. Pendekatan Kekuasaan dalam Ekonomi Politik

1. Pendekatan Struktural

Menekankan pentingnya struktur sosial dan ekonomi dalam

menentukan distribusi kekuasaan. Strukturalis berpendapat bahwa hubungan
kekuasaan tertanam dalam struktur ekonomi dan sosial seperti kelas, sistem
kepemilikan, dan hierarki institusional. Misalnya, dalam masyarakat kapitalis,
pemilik modal memiliki kekuasaan besar karena mereka mengontrol alat
produksi dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan ekonomi.
Perspektif ini banyak merujuk pada gagasan Karl Marx dalam memahami
realitas sosial, terutama yang menyangkut hubungan produksi.

Asumsi-asumsi dasar pendekatan ini menyangkut beberapa hal:

a) Perilaku ekonomi ditentukan oleh perjuangan kelas dan konflik

kepentingan antara kelompok yang mendominasi dengan kelompok
yang didominasi.

b) Kapitalisme harus dipahami sebagai fenomena global dimana negara-

negara tertentu mendominasi pasar dunia sehingga menciptakan
keterbelakangan bagi negara-negara yang berada didalam posisi
marginal.

c) Sistem perekonomian dunia sarat dengan konflik antara negara-negara

core (pusat) yang dominan berhadapan dengan negara - negara
periphery (marginal) yang bergantung pada pusat.

Wallerstein mengatakan negara-negara di dunia pada dasarnya terbagi menjadi

tiga yang ditentukan secara hierarkis:

a) Kelompok negara industri kaya yang secara militer dan ekonomis lebih
kuat dari negara lain sehingga menempatkannya sebagai core (pusat).

b) Kelompok negara periphery (pinggiran), biasanya mengandalkan pada

sektor pertanian yang tidak padat modal dan teknologi.

6
 c) Kelompok negara semi-periphery (setengah pinggiran) yang
merupakan peralihan antara sektor pertanian serta industri dan
posisinya sangat tergantung pada negara-negara core dan periphery.

2. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan menyoroti peran lembaga-lembaga formal

dan informal dalam membentuk dan mengatur kekuasaan. Lembaga-lembaga
seperti pemerintah, parlemen, dan badan-badan regulasi memainkan peran
penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Institusi-institusi ini berfungsi
sebagai arena di mana berbagai aktor bersaing untuk mempengaruhi
kebijakan. Kelembagaan juga mencakup aturan dan norma yang mengatur
interaksi antara aktor-aktor ini.

3. Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural menekankan pentingnya budaya dan ideologi

dalam membentuk persepsi dan praktik kekuasaan. Norma-norma budaya dan
nilai-nilai ideologis mempengaruhi bagaimana kekuasaan diakui dan
dijalankan dalam masyarakat. Misalnya, ideologi neoliberal yang
mengedepankan pasar bebas dan minimalisasi peran pemerintah dapat
mempengaruhi kebijakan ekonomi dengan mengurangi regulasi dan
meningkatkan privatisasi.

d) Pendekatan Rasionalitas

Pendekatan rasionalitas fokus pada perilaku individu dan keputusan

rasional yang mereka buat untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri.
Ini mencakup analisis bagaimana individu atau kelompok menggunakan
kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka. Teori pilihan rasional, misalnya,
melihat individu sebagai aktor yang rasional yang membuat keputusan
berdasarkan perhitungan biaya-manfaat.2

2
James A Caporaso and David P Levine, ‘Teori-Teori Ekonomi Politik’, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 9–18.
7
 C. Implikasi Pendekatan Kekuasaan dalam Ekonomi Politik

1. Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi

Pendekatan kekuasaan dalam ekonomi politik dapat mempengaruhi jalur

pembangunan ekonomi dalam berbagai cara. Kekuasaan yang terkonsentrasi
pada kelompok atau individu tertentu dapat menciptakan kebijakan yang
menguntungkan mereka, tetapi mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan
seluruh populasi. Ini dapat mengakibatkan:

 Pembangunan yang Tidak Merata

Kebijakan yang difokuskan pada kepentingan elit cenderung

mengabaikan wilayah dan kelompok yang kurang berpengaruh,
sehingga menciptakan ketimpangan regional dan sosial. Misalnya,
pembangunan infrastruktur mungkin lebih terkonsentrasi di wilayah
yang mendukung politikus berkuasa.

 Inovasi dan Pertumbuhan yang Terhambat

Ketika kekuasaan digunakan untuk mempertahankan status

quo, inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk pertumbuhan
ekonomi dapat terhambat. Perusahaan yang dekat dengan kekuasaan
mungkin mendapatkan perlindungan dari persaingan, yang dapat
mengurangi insentif untuk berinovasi.

 Ketidakstabilan Ekonomi

Kebijakan yang tidak inklusif dan tidak memperhatikan

kesejahteraan umum dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi
dalam jangka panjang. Misalnya, kebijakan fiskal yang tidak
berkelanjutan yang dirancang untuk keuntungan politik jangka pendek
dapat menyebabkan krisis fiskal.3

2. Dampak terhadap Ketimpangan Sosial

3
Bella Ayu Anzalia and others, ‘Analisasi Konsep Kekuasaan Dalam Teori Politik Dan Demokrasi’, MIMBAR
ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20.2 (2023), 410–15 <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1217>.
8
 Pendekatan kekuasaan dalam ekonomi politik seringkali menghasilkan
ketimpangan sosial yang signifikan. Beberapa dampak utamanya adalah:

 Konsentrasi Kekayaan

Ketika kebijakan ekonomi dikendalikan oleh elit, hasil dari

kebijakan tersebut cenderung menguntungkan kelompok tersebut
secara tidak proporsional. Ini dapat menyebabkan konsentrasi
kekayaan di tangan sedikit orang, sementara mayoritas populasi tetap
dalam kondisi ekonomi yang stagnan atau memburuk.

 Akses Terhadap Layanan Publik

Kelompok-kelompok berkuasa dapat mempengaruhi alokasi

sumber daya untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan
transportasi. Ini sering mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses
terhadap layanan ini, dengan wilayah atau kelompok tertentu
menerima layanan yang jauh lebih baik dibandingkan yang lain.

 Mobilitas Sosial Terbatas

Ketimpangan yang dihasilkan dari distribusi kekuasaan yang

tidak merata juga dapat membatasi mobilitas sosial. Anak-anak dari
keluarga yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki akses yang
sama terhadap pendidikan dan peluang kerja, yang memperkuat siklus
kemiskinan.4

3. Dampak terhadap Stabilitas Politik

Distribusi kekuasaan yang tidak merata dapat memiliki implikasi serius

terhadap stabilitas politik:

 Ketidakpuasan Sosial

Ketika sebagian besar populasi merasa diabaikan oleh

kebijakan pemerintah, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan

4
Christy Damayanti, ‘Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi’, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 9.1 (2009), 96–
100.
9
 protes sosial. Ketidakpuasan ini bisa memicu gerakan sosial yang
menuntut perubahan politik dan ekonomi.

 Konflik dan Kekerasan

Ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok

tertentu dapat memicu konflik, baik dalam bentuk konflik horizontal
antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun konflik
vertikal antara rakyat dan pemerintah.

 Krisis Legitimasi

Pemerintah yang terus-menerus mengabaikan kepentingan

umum demi kepentingan kelompok elit dapat kehilangan legitimasi di
mata rakyat. Ini bisa menyebabkan krisis kepercayaan dan bahkan
jatuhnya pemerintahan.

10
 BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Definisi kekuasaan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk

mempengaruhi tingkah laku pihak lain sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka.
Dalam konteks ekonomi politik, kekuasaan merujuk pada kemampuan untuk
mempengaruhi keputusan dan kebijakan ekonomi melalui berbagai sumber daya
seperti media, elit politik, dan militer. Terdapat beberapa teori kekuasaan yang
relevan, termasuk pandangan Max Weber yang melihat kekuasaan sebagai
kemampuan untuk memaksakan kehendak, perspektif Marxis yang memandang
kekuasaan sebagai alat kelas dominan untuk mengontrol alat produksi, dan teori elitis
yang menyoroti konsentrasi kekuasaan di tangan elit kecil.

Hubungan antara kekuasaan, politik, dan ekonomi menunjukkan bahwa

kekuasaan sering digunakan untuk mempertahankan kendali melalui pengurangan
kebebasan berpendapat dan berserikat, serta mempengaruhi kebijakan ekonomi yang
menguntungkan kelompok tertentu. Beberapa pendekatan dalam memahami
kekuasaan dalam ekonomi politik meliputi pendekatan struktural yang menekankan
pada struktur sosial dan ekonomi, pendekatan kelembagaan yang menyoroti peran
lembaga formal dan informal, pendekatan kultural yang menekankan pada budaya dan
ideologi, serta pendekatan rasionalitas yang fokus pada perilaku dan keputusan
rasional individu.

Implikasi dari distribusi kekuasaan yang tidak merata dalam ekonomi politik
sangat signifikan. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu dapat
menyebabkan pembangunan yang tidak merata, menghambat inovasi dan
pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Ketimpangan
sosial juga dapat diperburuk oleh konsentrasi kekayaan, akses yang tidak merata
terhadap layanan publik, dan mobilitas sosial yang terbatas. Selain itu, distribusi
kekuasaan yang tidak adil dapat mengakibatkan ketidakpuasan sosial, konflik, dan
krisis legitimasi pemerintah.

11
 Secara keseluruhan, makalah ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang
lebih inklusif dan transparan dalam penggunaan kekuasaan untuk mencapai keadilan
sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan kekuasaan yang lebih demokratis dan
partisipatif diperlukan untuk memastikan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan
berkelanjutan, serta untuk memperkuat stabilitas politik dan kesejahteraan sosial.

B. Saran

Makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

pemahaman tentang ekonomi politik dan bagaimana pendekatan ini dapat digunakan
untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dan adil.
Dengan menggabungkan teori dan praktik, makalah ini menyediakan kerangka kerja
yang komprehensif bagi peneliti dan pembuat kebijakan.

12
 DAFTAR PUSTAKA

Bella Ayu Anzalia, Deo Agung Haganta Barus, Limra GM Nababan, Nur Hidayah Hasibuan,
and Julia Ivanna, ‘Analisasi Konsep Kekuasaan Dalam Teori Politik Dan Demokrasi’,
MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20.2 (2023), 410–15
<https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1217>

Caporaso, James A, and David P Levine, ‘Teori-Teori Ekonomi Politik’, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2008, 9–18

Damayanti, Christy, ‘Dimensi Kekuasaan Dalam Ekonomi’, Jurnal Ekonomi Dan

Kewirausahaan, 9.1 (2009), 96–100

Hidayat, Imam, ‘Kekuasaan Politik Di Desa’, Ilmu Politik, c, 2009

13