MAKALAH

KEBIJAKAN EKONOMI

(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Penghantar Ilmu Ekonomi)

Dosen Pengampu : Nur sya'adi M. E

Semester/Kelas : E/1 (Satu)

Anggota Kelompok 8 :

SITI DIYAH AYU FITA LOKA (2351020101)

RISMA TRI WULAN SARI (2351020217)

RIZKY EDI SAPUTRA (2351020219)

HERTIKA ANISATUL MUBAROKAH (2351020047)

PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444H/2023M
 KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas

limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pembuatan
tugas makalah diskusi dengan judul “Kebijakan Ekonomi”. Sholawat dan salam
tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena beliaulah satu–
satunya Nabi yang telah mengubah dari zaman kegelapan menuju zaman yang
terang benderang yakni Agama Islam.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah
satu tugas dari mata Penghantar Ilmu Ekonomi. Penulis mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Nur sya'adi M. E selaku dosen mata kuliah Konseling
Kelompok. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu menyelesaikan makalah ini.

Kiranya makalah ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu kami
menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi memperbaiki isi dari
makalah ini. Kami berharap semoga makalah ini dapat menambah ilmu
pengetahuan dan wawasan kepada pembaca serta ridho dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Oktober 2023

ii
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................................ii
DAFTAR ISI.....................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................1
A. Latar Belakang.......................................................................................................1
B. Rumusan Masalah..................................................................................................2
C. Tujuan....................................................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................3
A. Pengertian Kebijakan Ekonomi..............................................................................3
B. Macam-Macam Kebijakan Ekonomi......................................................................5
C. Masa Berlaku Kebijakan Ekonomi.........................................................................6
D. Tujuan Kebijakan Ekonomi....................................................................................7
BAB III PENUTUP........................................................................................................10
A. Kesimpulan..........................................................................................................10
B. Kritik dan Saran...................................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................12

iii
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial
yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu
ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan
organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap
individu disebut dengan negara. Berbicara soal negara, tentu tidak bisa
dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik.
Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi
yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur
sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan
melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan

pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu,
menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan
negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu
negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin
perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran
dan kesejahteraan, karena sudah menjadi keajiban pemerintah dalam
menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan
sejahtera bagi rakyatnya. Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa
dilepaskan dari paham atau system ekonomi yang dipegang oleh
pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme,
Sosialisme, campuran, maupun sistem ekonomi Islam.

1
 Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu
negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam
pengambilan kebijakan ekonomi. apapun sistem ekonomi yang dipegang
oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai
sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh
suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi
yang dipegang memiliki berbagai kelemahan. Dari berbagai sistem
ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang
dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari
berbagai system ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara
empiris, terbukti sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi yang
mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam
penerapannya.

B. Rumusan Masalah
1. Jelaskan pengertian kebijakan ekonomi?
2. Sebutkan macam-macam kebijakan ekonomi?
3. Jelaskan masa berlaku kebijakan ekonomi?
4. Jelaskan tujuan dari kebijakan ekonomi?

C. Tujuan
1. Dapat mengetahui pengertian kebijakan ekonomi
2. Dapat mengetahui macam-macam kebijakan ekonomi
3. Dapat mengetahui masa berlaku kebijakan ekonomi
4. Dapat mengetahui tujuan dari kebijakan ekonomi

2
 BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Ekonomi

Secara harifah kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata
policy science. Beberapa penulis besar dalam ilmu ini, seperti William
Dunn, Charles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah
public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak
berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata
policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena
pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk
mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan
umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa
Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.1

Menurut Nurcholis, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan

asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan
kepemimpinan serta bagaimana cara bertindak (tentang pemerintahan,
organisasi,dan lain sebagainya). Kebijakan juga disebutkan sebagai
sesuatu yang lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau
kegiatan pemerintah serta prilaku negara pada umumnya yang dituangkan
dalam peraturan.

Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang

menjadi pedoman dan dasar pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan
cara bertindak, kebijakan berbeda dengan hukum. Jika hukum dapat
mengatur dan melarang sedangkan kebijakan adalah pedoman dalam
bertindak yang paling mungkin memperoleh hasil yang di inginkan.

Pengertian Ekonomi

1
Gilarso, (Pengantar Ilmu ekonomi Makro, Yogyakarta:Kanisiyus, 2004), hlm 88

3
 Istilah ekonomi berasal dari kata “oikonomia” yang diturunkan dari
bahasa yunani oikos dan nomos (oikos artinya segala sesuatu yang
berhubungan dengan rumah tangga, sedangkan nomos artinya peraturan).
Ekonomi merupakan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan
kekeluargaan dalam hal cara menambah, menggunakan, dan mengatur
kekayaan kebendaan.

Menurut Manulang (dalam Advendi,2000:4) ekonomi adalah suatu

ilmu yang mempelajari masyarakat dan usahanya untuk mencapai
kemakmuran (kemakmuran yang merupakan keadaan dimana manusia
dapat memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa).

Menurut Gilarso, Ekonomi adalah ilmu atau studi sistematis

tentang kemakmuran dan tentang cara-cara bagaimana kemakmuran
diproduksi bagaimana didistribusikan serta bagaimana mensejahterahkan
kehidupan bangsa .

Dari pengertian-pengertian ekonomi yang telah dideskripsikan di

atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah, ilmu yang
mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala
perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya
kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau
kemakmuran.

Pengertian Kebijakan Ekonomi

Ilmu ekonomi mencoba menggali prinsip-prinsip dan mekanisme-

mekanisme yang ada dibelakang persoalan-persoalan ekonomi yang
konkret sehingga dapat juga merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu
untuk memecahkannya. Kebijakan ekonomi adalah cara yang ditempuh
atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur
kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan memakmurkan

4
 masyarakat di suatu negara2. Sedangkan menurut Lisma, Kebijakan
ekonomi adalah suatu pernyataan tujuan dan metode untuk mencapai
tujuan (instrumen kebijakan) yang dilakukan oleh pemerintah, partai
politik, badan usaha, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi adalah

seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan
pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di
bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan
ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-
masing.

B. Macam-Macam Kebijakan Ekonomi

a. Kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan
dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara
ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak
ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal
yang disebabkan oleh adminsitrasi publik untuk urusan pemerintahan. 3
Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro
yang digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Fungsi
kebijakan fiskal secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi
penetapan sasaran anggaran, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi,
serta fungsi stabilisasi ekonomi makro. Fungis alokasi anggaran
bertujuan untuk tujuan pembangunan ekonomi. Fungsi distribusi
pendapatan dan subsidi dimaksudkan untuk upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi stabilisasi ekonomi makro
dimaksudkan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Contohnya, ketika perekonomian mengalami perlambatan, pemerintah

2
Dinar M & Muhammad Hasan, Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi, (Makassar:
Pustaka Taman Ilmu,2018), hlm 9.
3
Priyono dan Teddy Candra, Esensi Teori Ekonomi Makro,(Sidoarjo:Zlfatama Publishing,
2016) hlm 17.

5
 bisa meningkatkan pengeluaran untuk memacu pertumbuhan dan
mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.4
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh
bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang
dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara
atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi.
Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya inflasi
dan meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kebijakan
moneter termasuk kebijakan ekonomi makro. Penetapan kebijakan
moneter memperhatikan siklus kegiatan ekonomi, sistem
perekonomian suatu negara, serta faktor-faktor ekonomi yang
mendasar. Strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda di
masing-masing negara.5
c. Kebijakan Struktural
Kebijakan struktural bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat
mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti pasar tenaga kerja,
perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis. Tujuannya
adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi dan investasi.

C. Masa Berlaku Kebijakan Ekonomi

a) Jangka Pendek
Kebijakan ekonomi jangka pendek ditujukan untuk mengatasi
masalah ekonomi yang bersifat perlu segera ditangani dan bersifat

4
Digdowiseiso, Kumba, (Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro
(PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional), hlm. 125.
5
Warjiyo, P., dan Solikin, (Kebijakan Moneter di Indonesia (PDF). Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2004) hlm. 2.

6
 genting. Masalah ekonomi ini umumnya adalah pengangguran dan
inflasi. Kebijakan ekonomi jangka pendek dapat menjaga kestabilan
ekonomi di bidang ketenagakerjaan tanpa mengalami inflasi. Bentuk
kebijakan ekonomi jangka pendek ialah peningkatan kesempatan
kerja.6
b) Jangka Panjang
Kebijakan ekonomi jangka panjang adalah kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi
dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai aspek
dan sektor ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan
kebijakan struktural. Kebijakan ekonomi jangka panjang bertujuan
untuk mencapai sasaran ekonomi yang berkelanjutan, seperti
pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pendapatan, dan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ekonomi jangka panjang juga
dapat mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti pasar tenaga
kerja, perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis.
Implementasi kebijakan ekonomi jangka panjang memerlukan langkah
politik terobosan dalam upaya menyiapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun. Kebijakan ekonomi jangka panjang
juga harus dilakukan secara terkoordinasi dan mempertimbangkan
keseimbangan antara berbagai tujuan yang mungkin saling
bertentangan.7

D. Tujuan Kebijakan Ekonomi

1. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan
pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, kegiatan
perekonomian juga akan meningkat dalam jangka panjang.

6
Muchtolifah, Ekonomi Makro, (Unesa University Press, 2010), hlm 41.
7
Anugrah Dwi, “Kebijakan Ekonomi Pemerintah” (https://feb.umsu.ac.id/kebijakan-
ekonomi-pemerintah/, 22 juli 2023)

7
2. Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap
sama dengan distribusi pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan
merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh suatu negara,
sehingga secara makro kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
3. Tingkat Inflasi
Kenaikan harga yang ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar
masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan
ekonominya.
4. Peningkatan Kesempatan Kerja
Peningkatan kesempatan kerja yang berarti suatu kegiatan
perekonomian yang diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan
kerja yang tinggi dan harus dijaga agar tidak timbul pengangguran,
karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau
masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Produksi Nasional
Kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara
dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi
suatu Negara
6. Tingkat Pendapatan Nasional
Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan,
yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan
pendapatan per kapita suatu negara.
7. Neraca Pembayaran Luar Negeri
Artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional
agar tidak mengalami defisit, dan berusaha meningkatkan kegiatan
ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
8. Kestabilan Keadaan Perekonomian

8
Kestabilan perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat
pendapatan, kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan
tingkat harga barang yang berlaku di pasar.

9
 BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kebijakan ekonomi adalah seperangkat perencanaan yang mengacu
pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah
dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut
kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh
pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-masing. Berikut macam-
macam kebijakan ekonomi :

1) Kebijakan fiskal, merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan

dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara
ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak
ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal
yang disebabkan oleh adminsitrasi publik untuk urusan pemerintahan.
2) Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh
bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang
dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara
atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi.
3) Kebijakan struktural bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat
mencakup reformasi dalam sektor-sektor seperti pasar tenaga kerja,
perdagangan internasional, investasi, dan regulasi bisnis. Tujuannya
adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Masa Berlaku Kebijakan Ekonomi

1) Jangka Pendek

10
 Kebijakan ekonomi jangka pendek ditujukan untuk mengatasi
masalah ekonomi yang bersifat perlu segera ditangani dan bersifat
genting. Masalah ekonomi ini umumnya adalah pengangguran dan
inflasi. Kebijakan ekonomi jangka pendek dapat menjaga kestabilan
ekonomi di bidang ketenagakerjaan tanpa mengalami inflasi. Bentuk
kebijakan ekonomi jangka pendek ialah peningkatan kesempatan kerja.
2) Jangka Panjang
Kebijakan ekonomi jangka panjang adalah kebijakan yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi
dalam jangka panjang. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai aspek
dan sektor ekonomi, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan
kebijakan struktural. Kebijakan ekonomi jangka panjang bertujuan
untuk mencapai sasaran ekonomi yang berkelanjutan, seperti
pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerataan pendapatan, dan
kesejahteraan masyarakat.
Tujuan adanya kebijakan ekonomi di Indonesia;
1) Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi
2) Distribusi Pendapatan
3) Tingkat Inflasi
4) Peningkatan Kesempatan Kerja
5) Peningkatan Kapasitas Produksi Nasional
6) Tingkat Pendapatan Nasional
7) Neraca Pembayaran Luar Negeri
8) Kestabilan Keadaan Perekonomian

B. Kritik dan Saran

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna,
oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang
sifatnya membangun agar dalam pembuatan makalah selanjutnya bisa
lebih baik lagi, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

11
 DAFTAR PUSTAKA

Anugrah Dwi, “Kebijakan Ekonomi Pemerintah”

(https://feb.umsu.ac.id/kebijakan-ekonomi-pemerintah/, 22 juli 2023

Digdowiseiso, Kumba, (Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi

Makro (PDF). Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional)
Dinar M & Muhammad Hasan, Pengantar Ekonomi : Teori dan Aplikasi,
(Makassar: Pustaka Taman Ilmu,2018)
Gilarso, (Pengantar Ilmu ekonomi Makro, Yogyakarta:Kanisiyus, 2004)
Muchtolifah, Ekonomi Makro, (Unesa University Press,2010)
Priyono dan Teddy Candra, Esensi Teori Ekonomi Makro,(Sidoarjo:Zlfatama
Publishing, 2016)

Warjiyo, P., dan Solikin, (Kebijakan Moneter di Indonesia (PDF). Jakarta: Pusat
Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, 2004)

12