Hukum Acara Peradilan

Pendidikan Khusus Profesi Advokat merupakan pendidikan untuk menempa dan membentuk advokat,pada kesempatan kali ini saya mencoba menyajikan tentang Hukum Acara Perdata yang barangkali bermanfaat dan bilamana ada kesalahan atau kekeliruan akan dibenarkan dikemudian hari,Kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan.Untuk informasi dan konsultasi silahkan hubungi HP/WA 0813 9080 6999

A. PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) , tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) ," yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) pada perubahan ketiga UUD 1945, yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum." Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa, baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah rasa keadilan 2. Berkait dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga peradilan mutlak diperlukan demi pelaksanaan aturan yang sudah dibuat, karena tidak akan berarti kalau aturan telah dibuat namun tidak ditaati, sehingga perlu pemaksaan melalui lembaga peradilan supaya dapat diawasi jika terjadi pelanggaran. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip "the Rule of Law, and not of Man,"yang sejalan dengan pengertian "nomocratie", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, "nomos." 3 Oleh karenaya peradilan di Indonesia perlu dilakukan pengkajian baik dari segi structural maupun secara fungsionalnya. Makalah yang berjudul Lembaga Peradilan akan membahas definisidari peradilan, kedudukan lembaga peradilan di Indonesia dan juga wilayah wewenang dari lembaga peradilan di Indonesia. 1 Mahasiswa kelas hes 5e Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 162111198 2

A. Pendahuluan Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas TNI tersebut, maka telah di adakan dan di berlakukan peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer. Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer. 1 Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki 1 Subekti niken, Supriyadi. 2014, yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tantara nasional indonesia sebagai tindak pelaku pidana.hlm 100

Sistem pembuktian sangat menentukan bagi hakim di dalam memutuskan perkara. Namun dalam praktek sistem tersebut sangat terkait dengan konsep kebenaran formil, dimana tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinan (kebenaran materil), tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang. Tidak jarang, penyelesaian perkara dengan model seperti ini terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Penelitian ini mengkaji urgensitas kebenaran materil sebagai bahan pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan agar dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus, maka seorang hakim dituntut agar dapat mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Dan prinsip umum yang harus dipegang oleh seorang hakim ketika pembuktian perkara ada dua, yaitu: hakim harus mengetahui hakikat dakwaan/ gugatan dan hakim mengetahui hukum Allah atas kasus yang dihadapinya. Kata kunci: pembuktian, hakim, kebenaran formil, kebenaran materil.

Maya Novitasari (162 111 290) A. Pendahuluan Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa " perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." , dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang yang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangan pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah dengan cara bercerai atau berpisah yang secara hukum dikenal dengan sebutan perceraian. Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti KHI dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, ikatan perkawinan juga berakibat dengan adanya putusnya perkawinan juga, yang diantaranya perceraian. Perceraian tersebut akan dilakukan melalui prosedur hukum yang ada. Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

ABSTRAK
Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegitan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Masalah perlindungan konsumen pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) masih menjadi isu penting hingga saat ini. Berbagai kasus praktek kecurangan dan penyimpangan SPBU yang melanggar hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung perlu dicermati secara kritis,dimana salah satunya adalah praktek kecurangan dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM). Praktek kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan SPBU tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadapkonsumen dan nama baik SPBU. Pelanggaran hak konsumen SPBU yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya faktor sikap pelaku usaha SPBU yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi. Konsumen diperlakukan sebagai pihak yang dengan mudah dipengaruhi untuk mengkonsumsi segala jenis bentuk barang dan jasa yangditawarkan.Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.Mengapa terjadi kecurangan  pada SPBU? 2.Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi Kecurangan di SPBU?
Hasil penelitian.Ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada SPBU di wilayah Kota Kupang yaitu : 1.Tekanan;pada umumnya terjadi karena perilaku individual operator SPBU yang melakukan perbuatan curang, yang mana disebabkan oleh tekanan masalah keuangan (kebutuhan ekonomi). 2. Kesempatan; adanya kesempatan atau peluang seseorang melakukan perbuatan curang, karena kurangnya pengawasan yang efektif terhadap aparatur SPBU. 3.Rasionalisasi;terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandungfraud.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi oleh pemerintah dan pelaksanaan  ketentuan  hukum serta SOP yang  belum efektif  kepada SPBU-SPBU di Kota Kupang sehingga terjadinya kecurangan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan masyarakat sebagai korban menyikapi hal tersebut sebagai suatu hal yang biasa.Upaya-upaya Penanggulangan Kecurangan.Agar tidak terjadi fraud ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut: pengawasan Internal, Eksternal, dan menghilangkan kesempatan untuk melakukan fraud dengan cara sistem pengawasan internal dalam perusahaan yang ketat.Saran oleh penulis dalam skripsi ini adalah:1. SPBU-SPBU di kota Kupang agar lebih memberikan perhatian kepada operator SPBU dengan senantiasa mengawasi dan sosialisasi agar operator berperilaku sesuai dengan SOP Pertamina dan norma-norma yang berlaku berkaitan dengan permasalahan di atas. 2.Masyarakat, sebagai konsumen dalam pembelian Bahan Bakar Minyak sebaiknya melaporkan kecurangan tersebut ke dinas dan lembaga terkait. 3.Sebagai konsumen juga melakukan pengawasan terhadap SPBU-SPBU. 4. Hindari pengisian full tangki, 5.Dalam melakukan pembelian BBM sebaiknya membeli dengan jumlah nilai uang yang genap contoh Rp. 10.000,- Rp.15.000,- dan sebagainya. 6. Pemerintah, lembaga (YLKI dan BPKN) agar senantisa lebih memperhatikan dan mengawasi serta sosialisasi pada masyarakat di kota Kupang agar terciptanya keadilan.7.Semua pihak agar lebih menaruh perhatian terhadap persoalan kecurangan, yang merugikan banyak pihak yang tidak disadari oleh masyarakat sebagai korban kecurangan.


ABSTRACT
Protection on customer’s right is an inseparable element a healthy business activities. In a healthy business activities there must be a balance and equality before the law for customers and the seller. Lack of a balance protection cause the customers usually stand in weaker position. The problem of consumer’s protection on Public Gas Stations has become an important issue nowdays. There are lots of cheating and abuses in Public Gas Stations that violate the rights of customers that need to be noticed and criticized, such as the buying of gasoline. These violations at Public gas Stations give negative effect both for customers and for the reputation of that particular Gas Station. The violations of the customer’s right at Public Gas Stations in Indonesia caused by various factors, such as; the attitude of the owner of gas Station that still view the customers as party that easy and can be exploited. Customers are treated as party that easily persuaded to consume any kind of things or services that are offered.A relevant problem that can be studied in this research are: 1.What are the causes for cheating at Public gas Station? 2. What are the effort to solve the cheating problem at Public Gas Stations?
Result of research; there are factors that cause cheating at Public Gas Station in Kupang City, at least there are three factors such as: 1. Pressure factor; in general caused by the station operators for financial reason. 2. Opportunity; there are opportunities and temptation to cheat because of the lack of surveillance and control toward the operator. 3. Rationalized; this happen because someone who try to look for justification of fraud that has been done.
Based from the writer’s research it is conclude that lack of publication from the government and the application of the law and operational standard procedure which are not really effective overseen concerning the Public Gas Stations in Kupang city are the main cause for the cheating at Public Gas Station. The lack of knowledge from customers also cause them to become victim, yet they consider it as a normal thing.There are some efforts that can be done to prevent fraud,such as internal control within the gas company. The writer has some suggestions that are concluded in this research as follows: 1. The Public Gas Stations in Kupang city need to pay careful attention on their operators to make sure that they behave and operate based on operational standard procedure of the company (Pertamina) according to the norms related to the issues above. 2. Customers are suggested to report any violations to the respective department. 3.Customers to observe the Public Gas Stations. 4. Customers need to avoid fill the gas without exact number of measurement. 5. Customers need to ask for particular bill such as Rp. 10.000,- Rp.15.000,-. 6.Government, related organization (YLKI dan BPKN) need to pay more attention in control and publication to Kupang city citizens to make sure that fairness is applied.7. All society need to pay more attention concerning this cheating issue, that cause may disadvantages.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukn dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya trobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Sistem online lah menjadi trobosan baru dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam bentuk aplikasi yang di sebut E-Court. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke pengadilan agama.

Dalam penegakan hukum dimuka pengadilan pihak yang beracara sebagian besar menggunakan jasa Advokat. Seperti halnya hakim dan jaksa, advokat pada hakikatnya mempunyai satu tujuan yaitu hendak meluruskan hukum, mempertahankan serta menegakkan hukum dan keadilan. Advokat juga mengungkap hal-hal yang mungkin belum terungkap dalam mencari fakta persidangan, dan memberikan bahan agar hakim didalam memberikan keputusannya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.  Dalam mencari fakta persidangan advokat yang beracara pasti menyajikan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut dimaksudkan untuk menguak fakta yang bisa meringankan atau bahkan bebas dari tuntutan jaksa dalam perkara pidana. Tetapi adakalanya oknum advokat yang demi memenangkan perkaranya, terlebih lagi honor dan bonus dari kliennya dalam menyajikan alat bukti oknum advokat yang nakal karena berorientasi pada kemenangan maka segala cara dihalalkan, mulai dari memanipulasi data, pemalsual, menghadirkan saksi yang tidak sebenarnya dan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

Justice in absentia In the criminal act of corruption has been the pros and cons to date, there is an assumption that the trial in absentia is a violation of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand the trial in absentia can be carried out as long as the defendant is completely unknown so that he cannot be present at the trial hearing due to running away (fugitive). This paper discusses the implementation of justice in absentia in the handling of criminal acts of corruption associated with human rights in efforts to save state finances, this study aims to determine whether the trial process of a court hearing a defendant can be sentenced to a criminal sentence by a judge without the defendant himself being present. a judicial process in absentia. The research method used is normative research using data collection methods, namely library research (library research) by search...

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 2 Ayat (4) menyatakan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Eksekusi sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan suatu perkara. Oleh karena itu eksekusi merupakan tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang berada dalam HIR dan Rbg. Maka eksekusi merupakan salah satu jalan bagi seseorang untuk mendapatkan keadilan dengan memperoleh sesuatu yang memang menjadi haknya, namun keadilan tersebut sulit akan tercapai apabila dalam proses permohonan eksekusi tersebut pun sulit untuk dijalankan atau dilaksanakan. Apabila hal demikian terjadi, tentunya menjadi tidak selaras dan sejalan dengan kepala putusan hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Salah tangkap dalam diksi yuridis khususnya hukum pidana sering disebut sebagai "error in persona" ya salah orang, ini sebenarnya indicator dari terjadinya peradilan sesat.3 Meski telah memasuki era reformasi namun penegakan hukum di Indonesia masih jalan di tempat, tidak lebih baik dari era dan masa sebelumnya. Bahkan dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah ditangkap, bahkan kemudian divonis bersalah dan dijebloskan ke Lapas selama bertahun-tahun, Rohali dan mungkin Rohali-Rohali lainnya yang tak terungkap adalah sebuah realitas indikatornya. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan dan manifestai kepercayaan. Oleh karena itu wajar jika penegak hukum diharapkan memberikan cerminan sebagai seorang yang patut dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya memiliki arti tegaknya nilai-nilai kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban terberat bagi aparat penegak hukum, minimal dalam arti psikologis. Polisi misalnya, apa jadinya apabila dalam tugas yuridisnya yang harus mengusahakan ketaatan/ kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi polisi sendiri tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan 1 1 Catatan anotasi ini disampaikan pd acara Eksaminasi terhadap Putusan No.744/Pid.B/2019/PN.JMB atas nama Terdakwa ROHALI bin CATO, diselenggarakan oleh YLBHI Jakarta, 31 Oktober 2020. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta. 3 Peradilan sesat dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah kasus/perkara dalam wilayah peradilan pidana. Terjadinya peradilan sesat biasanya terjadi sejak awal, yakni dalam proses pemberkasan penyelidikan/penyidikan, namun dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada tahap berikutnya yakni pada tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan.