Perceraian

Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan.  Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahkannya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini

Kasus perceraian merupakan inti dari cerai-berai rumah tangga warga di Kabupaten Barito Selatan. Dari data Pengadilan agama Buntok mengenai kasus perceraian yang ada di Kabupaten Barito selatan menyampaikan ada 396 kasus perceraian dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Indikator perceraian itu antara lain perselisihan atau perkelahian, perselingkuhan, mabuk, poligami, faktor ekonomi, Kdrt, murtad, dan terakhir karena Hukum penjara. Alur penyelesaian perceraian di Kabupaten Barito selatan berpedoman pada  Hukum Negara dan juga secara Hukum adat.  penyelesaian perceraian secara Hukum adat itu sebagai penghormatan akan norma adat yang berlaku dan supaya tidak terjadi ketimpangan yang pada mulanya pernikahan secara Hukum Adat dan mengakhiri pernikahan atau perceraian juga secara Hukum Adat.
Kata Kunci : Perceraian, Hukum Adat

Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang sering disebut sebagai ikatan perkawinan.
Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, adanya ikatan perkawinan berakibat pada putusnya perceraian juga, yang diantaranya adalah perceraian. Secara hukum, perceraian merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Lembaga Peradilan.
Pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Indonesia, merupakan peradilan khusus. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia.
Data di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat menunjukkan, bahwa tercatat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 3.357 kasus perceraian yang masuk ke Pengadila Agama tersebut. Dalam penulisan makalah ini, penulis akan menganalisis salah satu Putusan Pengadilan Agama mengenai Perceraian dengan Nomor Putusan 1416/Pdt.G/2016/PA.JP

Maya Novitasari (162 111 290) A. Pendahuluan Perceraian merupakan sesuatu yang dapat timbul atau terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan seperti halnya disebutkan dalam KHI yang menyebutkan bahwa " perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." , dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi " Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang yang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangan pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah dengan cara bercerai atau berpisah yang secara hukum dikenal dengan sebutan perceraian. Adanya pengaturan mengenai perkawinan seperti KHI dan UU No 1 Tahun 1974 adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi adanya hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan resmi yang disebut sebagai ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa adanya perkawinan dapat menimbulkan suatu akibat-akibat yang oleh karena akibat tersebut membutuhkan suatu hukum yang mengaturnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, ikatan perkawinan juga berakibat dengan adanya putusnya perkawinan juga, yang diantaranya perceraian. Perceraian tersebut akan dilakukan melalui prosedur hukum yang ada. Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Humans are God's creations which God created fully, He created men and women. On this earth many people can create something, but humans cannot create what is called a family. God created and formed a family and it began when humans were in the Garden of Eden. As a result of humans choosing to obey Satan, humans fall into sin. And that sin destroys God's plan and destroys the family name. The challenges faced by families in these last days are getting harder and harder to feel. In fact in the journey of husband and wife's life can not be separated from the feeling of joy and sorrow, even the possibility of prolonged complications. Most of the husband and wife is not something that happens automatically, but it needs an effort to keep the "fire of love" "by both parties. Therefore, every couple who enters marriage must be prepared and equipped with God's Word to be ready to face the process of his household journey.

Abstrak: Manusia adalah ciptaan Allah yang mana Tuhan menciptakannya penuh dengan sempurna, di ciptakanNya laki-laki dan perempuan. Di bumi ini banyak manusia bisa menciptakan sesuatu, tetapi manusia tidak dapat menciptakan yang namanya Keluarga. Allah menciptakan dan membentuk sebuah Keluarga dan itu di mulai pada waktu manusia ada di Taman Eden. Akibat manusia memilih untuk taat kepada Setan maka manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa tersebut merusak rencana Allah dan menghancurkan yang namanya keluarga. Berbagai tantangan yang di hadapi oleh keluarga pada hari-hari terakhir ini semakin lama semakin berat di rasakan. Sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan suami istri tidak dapat di pisahkan adanya rasa suka dan duka, bahkan kemungkinan terjadi komplik yang berkepanjangan .Kebahagian suami istri bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, tetapi perlu adanya usaha untuk tetap menjaga "api cinta ""oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu setiap pasangan yang memasuki pernikahan harus di persiapkan dan di bekali Firman Tuhan supaya siap menghadapi proses perjalanan rumah tangganya.

1. Pengaturan Terhadap Penerapan Dari Rahasia Bank secara Umum
Pengaturan secara umum terhadap prinsip rahasia bank adalah sudah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Pemerintah melindungi nasabah bank melalui UU Perbankan agar tidak sembarangan orang dapat meminta suatu rekening ataupun data nasabah bank yang bersangkutan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 Perkara Pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Akibat hukum dari putusan MK tersebut adalah hakim pengadilan agama yang memeriksa perkara perceraian untuk menentukan harta bersama yang ada di bank baik yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dapat meminta bank untuk membuka rahasia bank yang dimilikinya. Selain hal tersebut, suami atau isteri yang pasangannya meletakkan harta bersama di bank dapat dimaknai dapt mengajukan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Tata cara pengajuan permohonan sita jaminan yang ada di bank, diatur dalam Pasal 12 PBI 2/19/2000, namun dalam pengaturan tersebut hanya terhadap perkara pidana saja.

Abstrak Perceraian adalah masalah yang sering dijumpai di dalam keluarga Kristen ataupun Non Kristen dengan alasan yang beragam dan kompleks salah satu faktor penyebab perceraian yang di alami pasangan suami istri adalah kejenuhan didasari oleh masalah yang besar. Dalam Kekristenan Yesus mengajarkan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zinah dan sejak awal sudah menghendaki pria dan wanita hidup bersama hingga mempunyai keturunan. Dalam pandangan umum umat Kristen terpisahnya suami dan istri hanya boleh bila maut yang memisahkan. Namun ada beberapa padangan umat Kristen yang memandang perceraian boleh lakukan bila mempunyai alasan yang jelas seperti KDRT, tidak bertanggung jawab dll. Hal ini menimbulkan pemahaman yang berebeda di kalangan umat Kristen. Maka dari itu hadirnya Gereja sangat penting di dunia dalam menjalankan perintah Tuhan dengan mengajari umat manusia yang percaya dan membina keluarga Kristen untuk hidup dengan baik. Abstract Divorce is a problem that is often found in Christian or non-Christian families for various and complex reasons, the factor of a married couple is saturation which is based on a big problem. In Christianity Jesus teaches whoever divorces except for adultery and then marries another woman who is related to adultery and from the beginning has wanted men and women to live together as descendants. In the general view of Christians, the separation of spouse and wife is allowed only when death is the case. However, there are some views of Christians who view divorce as permissible if it has clear reasons such as domestic violence, irresponsibility, etc. This understands the different understandings among Christians. Therefore, the presence of the Church is very important in the world in carrying out God's commands by teaching believing mankind and fostering Christian families to live well.

secara konkret dalam masyarakat tidak terhindar dari adanya perceraian, akibat perceraian tersebut merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan akibat hukum berupa pembagian hak dalam pembagian harta gono gini, dalam legal opinion ini penulis menjelaskan mengenai hak hak serta kewajiban yang timbul akibat terdapat peristiwa hukum tersebut, dengan harapan pembaca dapat memahami regulasi serta hak hak serta kewajiban yang di ti,bulkan akibat perceraian

Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Bahkan angka perceraian terus meningkat tajam, salah satunya adalah perkara cerai gugat yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Tulisan ini ingin meneliti faktor-faktor penyebab tingginya gugat cerai. Jenis penelitian dalam tulisan ini digolongkan kepada case study research (penelitian kasus) dengan mengadakan penelitian langsung di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk mencari data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan faktor- faktor penyebab cerai gugat ialah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga (selingkuh/poligami), cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan pihak lain.

Perkawinan, diatur dalam buku 1 B.W. (KUHPdt) memuat ketentuan manusia pribadi dan keluarga (perkawinan). di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujun membentuk keluaga yang bahagia dan kekal berddasarkan tuhan yang maha esa. Salah satu persiapan penting dalam proses pernikahan adalah mengurus surat nikah. Jika calon pengantin ingin mengurus sendiri, ini caranya.
Di tengah persiapan mengurus catering, busana, sampai dekorasi, jangan sampai lupa mengurus surat nikah. Surat nikah merupakan tanda bukti resmi kalau pernikahan Anda dan pasangan telah sah dan dicatat oleh negara.
Memang banyak calon pengantin yang enggan mengurus sendiri surat nikah karena kesibukan atau malas membayangkan prosesnya yang rumit. Biasanya mereka menyerahkan hal tersebut kepada keluarga atau orang kepercayaan.
Nah, untuk yang ingin mengurus sendiri berikut tata caranya pengurusan surat nikah di KUA untuk pasangan beragama Islam:

In general, the Law of Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy, although it does not rule out the possibility for husbands to have wife of more than one person at a time, or known as polygamy. The polygamy marriage desired in Article No. 1 of 1974 concerning Marriage and in the Compilation of Islamic Law is conditional polygamy, where the husband is permitted to marry polygamy with the provisions that must meet the juridical requirements stated in the Marriage Law and KHI. One of the requirements is that there is an agreement or permission from the first wife made in writing. Polygamy without the permission of the first wife will cause conflict in the household, namely psychological violence conflict suffered by the wife. So that the wife will ask for divorce because she feels betrayed by her husband. In such circumstances, the wife will feel very aggrieved by the act of polygamy secretly, the psychological disturbance due to betrayal by the husband, and other disadvantages are the wife is not entitled to a mut'ah post-divorce from the husband, because this divorce was submitted at will the wife herself.

This research aims to determine the implementation of mediation in divorce cases in The Religion Court Semarang, the substance perspective for PerMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedure in the Court, and the legal culture for citizen proposing their problem to the court. This study uses the non-doctrinal law approach that puts the law as "skin out system" or the study of the law in action and also uses doctrinal law approach as a "skin in the system" or the study of law in book, PeMA No. 1 of 2008. The next, the study analysis uses the theory of Lawrence M. Friedman in law enforcement, Lucy V. Kazt theory in the mediation process, and content analysis. The researcher concludes that the mediation in the Religious Courts has not been effective yet because the litigants do not want to make peace, the lack of knowledge about science mediation judge, Religious Court cases are overload and limited means. Besides the existing mediation has just been done in court by requirement in which the parties should attend, whereas this requirement sometimes becomes the mediation success constraints. That is why, the success of mediation must be supported by a legal culture that preceded the dissemination and socialization of justice of peace in the mediation process, priority-based divorce amicably and based on culture and local wisdom.

Terdapat banyak perceraian karena faktor ekonomi tapi jumlah keluarga miskin (pra sejahtera) lebih banyak lagi. Jika masalah ekonomi menyebabkan perceraian, maka mengapa banyak keluarga miskin tidak bercerai. Berangkat dari latarbelakang itu, skripsi ini membahas tentang (1) hubungan antara jumlah keluarga pra sejahtera dengan jumlah perceraian karena faktor ekonomi dan (2) uji maslahah mursalah pada konsep perceraian karena faktor ekonomi menurut fiqh dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi spearman rank pada data perceraian tahun 2008-2016 dan data keluarga pra sejahtera taun 2004-2015 yang dijadikan data uji kelayakan pengamalan mashlahah mursalah. Hasilnya, perceraian karena faktor ekonomi adalah syiqaq (menurut hukum positif) dan tafriq li 'usr bi al-nafaqah (menurut fiqh). Walaupun terdapat koefisien korelasi -0,5 antara jumlah perceraian karena faktor ekonomi dan jumlah keluarga pra sejahtera tapi koefisien korelasi spearman tersebut tidak nyata secara statistik dan hanya kebetulan terjadi dalam tahun 2008 - 2015. Dalam sudut pandang mashlahah mursalah, perceraian karena faktor ekonomi adalah mashlahah mulghah kecuali jika memenuhi lima syarat tafriq li adam al-infaaq atau menyebabkan suami-istri saling melakukan perbuatan dan perkataan jelek sehingga mereka saling memukul dan mencaci.

There are many divorces due to economic factors but the number of poor (pre -prosperous) families is much more. If economic problems lead to divorce, then why are so many poor families not divorcing. Departing from that background, this thesis discusses about (1) the relationship between the number of pre -prosperous families with the number of divorces due to economic factors and (2) the test of maslahah mursalah on the concept of divorce due to economic factors according to fiqh and state law. This study uses spearman rank correlation analysis on divorce data in 2008-2016 and pre-prosperous family data in 2004-2015 which is used as eligibility test data for the practice of mashlahah mursalah. As a result, divorce due to economic factors is syiqaq (according to positive law) and tafriq li 'usr bi al-nafaqah (according to fiqh). Although there is a correlation coefficient of -0.5 between the number of divorces due to economic factors and the number of pre -prosperous families but the spearman correlation coefficient is not statistically significant and only happened in 2008 - 2015. In the point of view of mashlahah mursalah, divorce due to economic factors is mashlahah mulghah unless it fulfills the five conditions of tafriq li adam al-infaaq or causes the husband and wife to do each other bad deeds and words so that they hit and curse each other.

Pendahuluan Pembahasan ini muncul setelah beberapa kali penulis mengikuti jalannya proses persidangan dalam kasus perceraian dan menemukan bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak adalah saksi keluarga walaupun perceraian tersebut bukan selain alasan syiqaq. Sebagaimana ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 145 HIR (Herzien Indonesis Reglement)/172 Rbg (Rechtsglement Buitengewesten) dan pada pasal 1910 BW (Burgelijk Wetboek) dinyatakan yang intinya bahwa para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari para pihak tidak boleh didengar kesaksiannya. Namun, terdapat pengecualian dalam pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan dan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengar jika alasan perceraian adalah syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus). Sebelum penulis menjabarkan pembahasan tersebut, penulis telah menemukan setidaknya 2 artikel yang membahas tentang tema ini. Pertama, aertikel yang berjudul"Logische Spesialiteit" Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, yang ditulis oleh Muhamad Rizki, S.H. Dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi dari pihak keluarga hanya diperbolehkan pada alasan syiqaq. Analisis yang ia gunakan adalah dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum). Menurutnya, pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Dan pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa saksi keluarga hanya boleh digunakan atas perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 2 Adapun artikel kedua berjudul Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?, yang ditulis oleh Ahmad Z. Anam, M.S.I. Dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi keluarga pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis. Namun, lebih jauh ia menjelaskan mengenai landasan filosofis diperbolehkannya saksi keluarga menjadi saksi dalam perkara tersebut. Menurutnya, saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu dari pihak yang berperkara. Kemudian, dalam kesimpulannya,ia berpendapat bahwa meskipun tidak disebut secara tegas dalam pasal pengecualian tersebut, namun sebagaimana penjelasan Pasal 145 H.I.R, perkara perceraian mutlak merupakan bagian dari perkara pengecualian itu. Konsekuensinya: setiap perkara perceraian, baik dengan alasan syiqaq ataupun alasan-alasan lainnya, saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda tetap cakap untuk didengar kesaksiannya. 3 Dari keduanya artikel tersebut, penulis akan membahas dengan analisis yang berbeda mengenai tema tersebut. Perceraian merupakan perkara yang paling dibenci Alloh SWT adalah thalak. Maka dari itu, terdapat pengecualian dalam hal pembuktian perkara perceraian. Walaupun dalili-dalil dalam gugatan telah diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, sebaiknya pembuktian 1 Calon Hakim Pengadilan Agama Sanggau, kini magang di Pengadilan Agama Bandung dalam Program Pendidikan Calon Hakim Tahun 2018.

The authority of the Religious Courts is regulated in Law Number 7 of 1989, then changed to Law Number 3 of 2006, and changed back to Law Number 50 of 2019. Inside it explained that the Religious Court has the authority to examine, decide upon, resolve cases at the first level among people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics. The purpose of this study is to describe the dynamics of the case in the Yogyakarta Religious Court in accordance with its legal authority (2010-2014). The exercise of authority of the Religious Courts in Yogyakarta has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, the types of disputed cases include family and sharia economic matters which are divided into several cases; (1) Polygamy, (2) Prevention of Marriage and Cancellation of Marriage, (3) Rights and Obligations of Husband and Wife, (4) Divorce Cases, (5) Sharing of Common Assets, (6) Disp...

REVIEW BUKU ISLAM, KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, DAN SEKSUALITAS Sejalan dengan judulnya, secara garis besar pembahasan buku ini terdiri atas tiga kajian utama yaitu Islam dan Kepemimpinan Perempuan, Islam dan Seksualitas Perempuan, serta Perempuan, Islam dan Negara. Perbincangan buku ini menurut saya sangat menarik karena gerakan perempuan masih perlu diperjuangkan. Selama masih ada beberapa aturan yang mendikte laki-laki atau perempuan harus seperti apa, tandanya kesetaraan gender masih belum tercapai. Kesetaraan gender tentunya memberikan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan untuk berkembang, tanpa adanya kekangan apapun dan dari manapun. Apabila seorang perempuan misalnya, mempunyai potensi atau kemampuan di salah satu bidang tertentu, namun kemudian potensinya dihambat oleh satu dan lain hal serta perempuan hendaknya harus begini dan begitu maka hal inilah yang menghambat proses kesetaraan gender. Seperti bagian pertama dalam buku ini yang mengkaji tentang kepemimpinan islam yang seharusnya dapat dimaknai bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pemimpin tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Alquran pun tidak pernah membatasi baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi pemimpin dan bahkan mendorong manusia untuk menjadi pemimpin. Sejalan dengan Alquran pada yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 menyatakan bahwa "Allah menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan untuk menjadi pemimpin". Memang sudah seharusnya di zaman yang semakin modern ini gender bukanlah suatu alasan. Selama seseorang mempunyai kemampuan dan kapabilitas, baik laki-laki dan perempuan pantas untuk memimpin.

A & A Law Office adalah Kantor Hukum yang memberikan Jasa Pengacara terbaik di jogja yang membantu menyelesaikan permasalahan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta ( Jogja / Sleman / Bantul / Kulon Progo / Wates / Wonosari / Gunung Kidul / Magelang/ Purworejo / Surakarta / Klaten / Boyolali / dll). Tim Pengacara di Jogja memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik Di Dalam Persidangan (litigasi) maupun Di Luar Persidangan (Non Litigasi). Tim pengacara di Jogja telah berpengalaman menangani berbagai macam Perkara Hukum dengan mengedepankan penyelesaian secara damai dalam jalur kekeluargaan agar tidak menjadi hal rumit dan lebih ribet dari seharusnya.