Perdamaian

Kehidupan modern saat ini hampir tidak dapat dipisahkan dari dunia maya dan internet terlebih dengan hadirnya platform media sosial seperti WhatsApp, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram telah memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan tatanan masyarakat, tidak terkecuali dalam pola keberagamaan. Secara sederhana media sosial dapat dikatakan sebagai sarana dan prasarana dalam berkomunikasi secara tidak langsung ataupun sebagai tempat untuk berbagi informasi secara cepat. Akan tetapi, media sosial sering kali digunakan untuk menyebar pesan kebencian, ajakan intoleransi, dan tindakan radikal. Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia memberi resiko besar terhadap penyebaran konten negatif dan intoleransi ataupun ujaran kebencian yang menimbulkan konflik, hal ini membuat media sosial mampu menciptakan ruang intoleran. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk menabur benih-benih toleransi di media sosial dalam mengatasi persoalan ini. Untuk menguatkan statement tersebut berikut ini adalah dua paragraf yang membahas tentang persoalan intoleransi di sosial media beserta solusinya. Intoleransi membuat orang-orang terpolarisasi berdasarkan identitas suku, ras, politik, dan masalah agama dimana media sosial telah digunakan untuk dogmatisasi, ajakan intoleransi dan ujaran kebencian, banyak orang dengan mudah percaya berita palsu sebagai sesuatu yang nyata sehingga membuat masyarakat terpapar pesan-pesan negatif, kecenderungan dari mereka bisa terdorong melakukan tindakan kekerasan. Sesuai dengan pernyataan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Cahyo Pamungkas menyebut media sosial memiliki peran yang penting dalam mendorong seseorang untuk bersikap intoleran. Perkembangan media sosial yang pesat selain membawa dampak positif juga harus diakui berdampak negatif dalam kaitannya dengan intoleransi di Indonesia. Salah satu solusi untuk mencegah orang menjadi intoleran karena pesan-pesan di media sosial adalah dengan mengisi ruang tersebut dengan pesan-pesan positif seperti tulisan, foto, video secara konsisten. Konten positif juga bisa berupa kontra-naratif, yakni upaya menghadirkan fakta-fakta atau argumentasi yang membantah kebenaran pesan-pesan negatif yang disampaikan oleh kelompok intoleran. Keberhasilan kontra-narasi ini, ditentukan oleh pemilihan media atau platform penyebaran yang sesuai, berdasarkan pertimbangan seberapa banyak platform tersebut diakses oleh publik atau kelompok yang menjadi sasaran, serta memilih materi yang dapat memberikan pesan kuat dalam mempromosikan toleransi dan menolak intoleransi agama, suku, dan lainnya di media sosial. Contohnya, dengan mengunggah kisah indah pertemanan antar orang yang berbeda budaya, suku atau agama selalu menarik sebagai bahan untuk mempromosikan toleransi di media sosial, terutama di tengah maraknya peredaran pesan negatif yang mengajak orang untuk memusuhi dan membenci orang atau kelompok lain. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bijak dalam bermedia sosial, menciptakan ruang-ruang toleransi dalam bermedia sosial dan tentu saja ikut menyebarkan semangat dan aksi baik tentang toleransi serta terus meng-counter penyebaran narasi intoleransi di media sosial. Hal inilah yang disebut dengan aksi menebar benih toleransi di media sosial dengan harapan benih-benih ini akan tersebar dan tumbuh memenuhi ruang media sosial sehingga celah intoleransi dapat tertutup dan bahkan hilang. Penulis yakin bahwa perlu ada lebih banyak orang yang melakukan sesuatu dan aksi nyata untuk #merawattoleransi.

Dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 Alinea Keempat disebutkan bahwa salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini berarti Indonesia juga turut mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan Perdamaian Dunia. Salah satu bentuk dari partisipasi tersebut adalah dengan mengirimkan pasukan Garuda.

Peace, as well as liberation from all forms of suffering, is the desire and the desire of every human being. But peace can not be simplified into just a situation or conflict-free conditions. Peace is a much broader dimension and meaning. In addressing the various conflict-both communal and nuanced conflict takes diverse religions reference to offset, overcome and reduce the violence that has been entrenched in the community. Islam as one of the world’s great religions offers some of the attitudes and ethics for peacemaking. Islamic Shari’a not only regulate the issue Ubudiah (worship) but includes also some universal values that should be the foundation in peacemaking efforts. Through qualitative research, this paper shows that the teachings of Islam contained in Jurisprudence recommend building peace with Islamic ethics. Can be analyzed more deeply, that Islam has concrete regulations, the general principles and basic values that are universal. Therefore, Islam has always been associated with peace, and peace is a substantial mission of Islam.

Modul yang tersaji di hadapan pembaca ini adalah bahan ajar untuk mengarusutamakan “dialog antar agama untuk perdamaian” di Indonesia, terutama wilayah-wilayah komunitas Muslim sebagai minoritas, seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Modul ini didedikasikan kepada para fasilitator untuk menyelenggarakan training bagi kelompok mitra mereka, yaitu para pimpinan agama akar rumput (grassroots religious leaders), termasuk ustadz, pendeta, santri, pemuda pondok natal, dan lain-lain. Selain itu, para pekerja perdamaian (peacebuilders) di manapun dapat menggunakan modul ini untuk pelatihan dan camping perdamaian bagi para pemuda lintas iman di lingkungannya masing-masing. Juga, modul ini dapat digunakan oleh para ustadz, pendeta, dan tokoh agama lain untuk menumbuh-kembangkan wawasan keagamaan yang inklusif kepada santri dan jemaahnya. Modul ini dibuat sesederhana mungkin agar mudah diaplikasikan di lapangan.

Santoso ditembak tewas. Perburuan terbesar dalam sejarah Indonesia di abad ke 21 ini dirayakan oleh berbagai pihak. Puja puji ditujukan pada aparat keamanan, terutama pada Kapolri baru Tito Karnavian yang sempat menjadi Satgas dalam operasi keamanan di Poso. Tak hanya itu, para pendukung kelompok Santoso tak ketinggalan mengaminkan kematiannya sebagai pahlawan. Para pahlawan ini dibicarakan dengan menempatkan warga Poso sebagai pihak ketiga dari konteks perburuan. Sebagai pihak ketiga, warga di Poso tak penting untuk dibicarakan selain sebagai latarbelakang konteks. Bahkan melihat warga Poso sebagai pihak yang lemah dan tidak mengambil peran apapun dalam seluruh konteks yang terjadi di wilayahnya sendiri. Tulisan ini membicarakan dua catatan yang hilang dari hiruk pikuk ini.

Abstract: Tulisan ini berjudul "Kepemimpinan Panglima Laot dalam Menjaga Kedamaian Antar Nelayan Di TPI Kecamatan Sawang Kebupaten Aceh Selatan". Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan tugas Panglima Laot terhadap nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan serta mengetahui teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research) dan perpustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Secara umum, tulisan ini menguraikan beberapa hal, yaitu: Pertama, fungsi dan tugas Panglima Laot yaitu : (1) Menyelesaikan sengketa antar nelayan di TPI Lhok Sawang, (2) Sebagai ketua adat atau pemimpin khususnya bagi masyarakat nelayan, (3) Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat nelayan, (4) Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan. Kedua, teknik yang dipergunakan Panglima Laot dalam menjaga kedamaian antar nelayan di TPI Kecamatan Sawang Kebupaten Aceh Selatan dilakukan dengan: (1) teknik persuasif (2) teknik penerangan (3) teknik partisipatif (4) teknik reward dan (5) teknik punishment.

Buku ini adalah laporan seminar FKUB Papua dalam rangka memperingati hari Papua Tanah Damai. Di sini bisa ditemukan pandangan-pandangan jenuin tentang bagaimana membangun Papua Tanah Damai di antaranya dengan pelibatan komunitas agama dan paguyuban.

Keberhasilan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi sangat ditentukan oleh
Mediator dibuktikan dengan dibuatnya Kesepakatan Perdamaian diantara para pihak, namun
ternyata kedudukannya berbeda dengan Akta Perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi yang
dilaksanakan di dalam pengadilan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan kajian dan analisa
hukum agar mengetahui landasan hukum terjadinya perbedaan status hukum antara Kesepakatan
Perdamaian dengan Akta Perdamaian, sekaligus untuk menemukan solusi agar status hukum dari
kedua produk perdamaian itu memiliki kekuatan hukum yang sama, yakni berkekuatan hukum tetap.
Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif,
yakni berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa status hukum Kesepakatan Perdamaian memiliki kedudukan yang sama seperti
perjanjian perdamaian pada umumnya. Akibat yang timbul, apabila salah satu pihak mengingkari
kesepakatan, maka pihak lain dapat mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan,
sedangkan, status Akta Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna, artinya apabila
ada pihak yang mengingkari maka pihak lain yang dirugikan tinggal melakukan permohonan
eksekusi ke pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma
No. 1 Tahun 2016 terdapat upaya hukum agar Kesepakatan Perdamaian dapat ditingkatkan status
hukumnya menjadi Akta Peramaian melalui gugatan, sedangkan dalam praktek peningkatan status
hukum tersebut dapat dilakukan melalui metode hybrid Arb-Med.
Kata Kunci: Akta Kesepakatan Perdamaian; Mediator.

ABSTRACT
The integration of mediation by the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on Mediation Procedure Court (hereinafter called Perma 2008) has given new duties and responsibilities of judges, which in addition to being a judge is also required to perform the function of mediator. Mediator and Hakim are both legal profession, each of which has a Code of Ethics and professional characteristics.
This research is a normative law, the legal research that lay down the law as a system of building norms in the form of principles, norms, rules of law, court decisions, agreements and doctrines of experts.
Perma existence in 2008 has made judges have dual roles that are mutually contradictory. The impact of the position and the dual role of judges in the courts is an accumulation of case files still occur because of the number of judges is not proportional to the intensity of incoming cases and also due to judges who dominate the judicial mediation process is still very rare to see success. So that the existence of mediation only be impressed stalling settling disputes.

Keywords: Dual Role of Judges, Judicial Mediator, Code of Professional Ethics

Rohingya adalah kaum minoritas yang tinggal di kota-kota Rakhine, utara. Kurang lebih 1,3 juta jiwa tinggal dan menetap di Rakhine, Myanmar. Namun, pada tahun 2012 lalu, media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya menjadi salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya didunia. Dan untuk menghindari penganiayaan tersebut, banyak dari orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke pemukiman-pemukiman dan kamp-kamp pengungsi dinegara tetangga Bangladesh. Sejumlah lainnya menetap didaerah sepanjang perbatasan dengan Thailand. Dilansir dari BBC, Pada 2017, lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar saat berlangsung operasi militer. Pemerintah Myanmar juga membantah aksi pembantaian besar-besaran oleh pasukannya terhadap etnis dan genosida.1 Awal dari pertikaian yang terjadi di Rohingya tampaknya bermula dari dukungan Rohingya terhadap Inggris yang mengancam kedudukan masyarakat borjuis di Burma (Myanmar) pada zaman penjajahan Jepang. Sebagai masyarakat yang memiliki mayoritas umat budha, Myanmar menganggap apa yang dilakukan kaum Rohingya sebagai tindakan pemberontakan. Disisi lain, masyarakat Burma juga menganggap bahwa kaum Rohingya adalah imigran gelap dari Bangladhes yang dimobilisasikan di Rakhine. Kaum Rohingya dianggap menambah kesulitan ekonomi yang telah dialami masyarakat Rakhine, meski memiliki sumber daya alam yang melimpah. 2 Para pengungsi Rohingya mengaku mengalami kekerasan dan diskriminasi, seperti bekerja tanpa gaji dan pelanggaran HAM lainnya. Pada tahun 2012, terjadi kasus pemerkosaan seorang gadis beridentitaskan warga Rohingya dan pembunuhan 10 dalam sebuah bus oleh orang-orang Rakhine. Pada tahun 2014, pemerintahan Myanmar melarang pemasukan data beridentitaskan Rohingya kedalam sensus penduduk. Disusul dengan pencabutan kartu identitas penduduk bagi warga Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan 1 BBC Indonesia, Krisis Rohingya:Perkampungan warga dihancurkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan Myanmar, 10 September 2019 dalam https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49643468 diakses pada 7 Oktober 2020

Islam perlu merespon pentingnya perdamaian. Sebab perdamaian menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap orang dan merupakan suatu yang dibutuhkan dalam tatanan sosial. Mentransformasikan nilai-nilai universal dari sumbernya (baca: al-Quran) tentang ajaran perdamaian ke dalam tatanan sosial, sebagai salah satu cara untuk meresponnya. Dalam Islam, kata damai tidak sebatas pada tataran idiologis dalam teks saja, namun perlu dikontektualisasikan pada aspek sosial-kemasyarakatan. Seperti gagasan yang telah diajarkan oleh Rasulullah ketika masa awal penyebaran islam di Madinah yang ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah. Sementara dalam konteks islam di Indonesia, mulai dari proses penyebarannya sampai pada tahap perkembanganya, islam selalu menunjukan wajah keramahannya. Disinilah perlunya merumuskan gagasan pemikiran islam di Indonesia sebagai model kerangka berfikir yang bisa dijadikan sebagai contoh oleh seluruh negara islam di dunia. Untuk merumuskanya, dengan membaca pemikiran islam dalam lintasan sejarah Indonesia, kemudian dikonseptualkan menjadi sebuah gagasan yang aplikatif. Meskipun bukan hal yang sederhana, membaca pemikiran islam di Indonesia mulai dari awal masuknya (era dakwah), tahap perkembangan (era pembaharuan) sampai era modern-kontemporer (era cendekiawan) yang didalamnya seringkali terjadi perselisihan (clash) dan ketegangan (tension), untuk kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai format baru pemikiran islam, sebagai peranya untuk turut andil dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Permasalahan separatisme Papua tidak bisa dilepaskan dari sejarah bergabungnya Papua ke NKRI dan isu kekerasan yang dilakukan militer di Papua. Bayang-bayang tentang "kejamnya" militer Indonesia di masa lalu, membuat sebagian masyarakat Papua melakukan gerakan sparatis. Bahkan setelah lebih dari lima puluh tahun menjadi bagian Indonesia, legitimasi terhadap pemerintah Indonesia masih belum bulat. Hal ini bisa terlihat dari kasus pembunuhan terhadap pekerja pembangunan di Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu dan tuntutan atas kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis Pemerintah Pusat harus segera melakukan pendekatan-pendekatan jitu untuk mengambil hati masyarakat Papua. LIPI (2005) mengusulkan adanya pendekatan dialogis, salah satunya antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua. Namun usulan tersebut nampaknya tidak direspon baik oleh Pemerintah Pusat. Hal ini terlihat dari minimnya dialog yang dilakukan pemerintah pusat selama ini. Hanya saja tidak dapat dipungkiri jika dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo nampaknya menaruh perhatian besar terhadap Papua dan mencoba membangun sebuah "dialog pembangunan" terhadap masyarakat Papua. Walaupun pendekatan ini ternyata juga masih mendapatkan penolakan oleh sebagian masyarakat Papua. Lantas apa yang kurang? Dalam kacamata penulis, pemerintah perlu menggandeng gereja dan lembaga adat, sebagai mitra strategis perdamaian. Selama ini nampaknya pemerintah tidak melihat dua aktor paling dekat dengan masyarakat tersebut. Padahal gereja dan lembaga adat adalah salah satu aktor penting yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di Papua (Kabarpapua.co, 16 Juni 2016; Shergi, 2013). Kehadiran gereja dan lembaga adat yang lebih intens di Papua, menjadikan kedua aktor tersebut terlegitimasi oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Gubernur Papua sebagai kepala suku besar mempunyai peran strategis menuju kedamaian di tanah Papua. Mari membangun papua dengan penuh kasih.

abstract The development of the word and the rise of acts such as the destruction of worship houses disputes between religious communities and the acts of terrorism can harm the social order that has been well tied by Bhinneka Tunggal Ika. Thus, understanding about " Bhinneka Tunggal Ika " is an important thing to be concerned and maintained by all elements of the nation. Because the diversity that has existed in Indonesia is a noble heritage deposited by the predecessors to be continued and maintained. Strengthening Bhinneka Tunggal Ika will be needed to reinforce the identity of Indonesia, and become a unifying media for any different faction to unite and to create the peaceful, secure, and prosperous life.