Hukum Acara Peradilan

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen yang melakukan pengisian bensin full tank dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp. 24.756 maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga menjadi Rp. 25.000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan UUPK dan fiqih mu’ammalah terkait praktik pembulatan harga jual BBM di SPBU 54.651.05 Tlogomas Malang. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana praktik pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU 54.651.05 Kota Malang terhadap transaksi jual beli bahan bakar minyak kendaraan bermotor ditinjau dari fiqih mu’ammalah. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis induktif dan menggunakan pen...

Ide penulisan buku ini muncul dilatarbelakangi fenomena penyakit Scabies telah menjadi salah satu masalah kesehatan utama pada santri di Pondok Pesantren. Walaupun tidak sampai membahayakan jiwa, namun penyakit Scabies perlu mendapatkan perhatian karena tingkat penularannya yang tinggi serta dapat mengganggu konsentrasi pada saat santri sedang belajar dan mengganggu ketenangan pada waktu istirahat, terutama pada waktu tidur di malam hari. Bahan untuk menyusun buku ini diperoleh dengan melalui proses penelitian. Penulis mengawali dengan studi kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang personal hygiene dengan perilaku pencegahan scabies (gudik) pada santri pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan. Jenis penelitian bersifat korelasional melalui pendekatan survei dengan pengumpulan data melalui angket. Analisis data statistik digunakan untuk menguji 3 hipotesis, yaitu (1) Ada hubungan pengetahuan santri tentang personal Hygiene dengan perilaku pencegahan Sc...

Peralihan hak atas tanah, sejatinya selalu dipersyaratkan dengan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka peralihan hak atas tanah, dapat dinyatakan tidak sah. Namun, penulis menemukan fakta tentang jual beli tanah yang masih dapat dilakukan dengan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli (Akta PPJB) dihadapan Notaris. Namun objek tanah tersebut, telah disita dengan penetapan eksekusi yang berkekuatan tetap tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga pihak pembeli menjadi pihak ketiga yang dirugikan atas penetapan sita eksekusi tersebut. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data dan objek studi kasus yang ditangani secara langsung oleh penulis secara empirik, kemudian dibahas dan dituangkan secara kualitatif-deskriptif, agar dapat memudahkan penulisan atas nilai-nilai hukum yang telah dilegitimasikan secara sosial. Adapun hasil dari penelitian ini, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat dilakukan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama eksekusi belum diselesaikan. Hal ini sudah dipraktikan secara kasuistik atas putusan nomor: 215/Pdt.Bth/2021/PN.Cbi, sebagaimana ratio decidendi yang menyatakan Akta PPJB sah dan mengikat, dengan melibatkan campur tangan dari kewenangan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

This article is a conceptual study with a normative research model that uses the statute approach and conceptual approach. This means that this research is not empirical research or field research. The author conducted a study of several literature related to judicial independence in Indonesia with a trias political government system. What the author wants to explain is the existence of an independent judiciary with a government system divided between the judiciary, the executive branch and the executive branch. Of course, government with things like this cannot be separated from intervention between the government (executive) and the judiciary (judiciary). However, with the various legal umbrellas that exist in Indonesia, it turns out that the judiciary is far from government interests or government control. This is the concluding drawing of the data reduction and display that the writer carried out.

Tahun 2019 dunia dihadapkan dengan pandemi virus Covid-19 yang memberikan dampak buruk bagi akomodasi wisata harus ditutup salah satunya adalah Amandari Hotel Resort. Penutupan sementara hotel ini dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai Agustus 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan SOP pelayanan oleh manajemen front office sebelum dan selama pandemi Covid-19 dan dampak dari penerapan SOP pelayanan terhadap manajemen Front office. Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan teknik dokumenter. Data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan mengacu pada teori Sequence of service dan panduan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability untuk hotel. Berdasarkan analisa data diperoleh bahwa SOP pelayanan manajemen front office mengalami perubahan mulai dari tahap Registrasi sampai Check-out. Adapun dampak positif dari perubahan SOP pelayanan yaitu mengembalikan rasa percaya tamu kepada Amandari Hotel Res...

Kota Balikpapan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, merupakan salah satu kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat industri minyak dan gas. Sebagai kota minyak, Balikpapan menjadi kawasan strategis yang penting dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya energi nasional. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Km 15 Karang Joang menjadi salah satu lokasi yang menonjol dalam infrastruktur tersebut, menjadi pusat distribusi bahan bakar bagi kendaraan yang memasok kebutuhan energi kota di Kecamatan Balikpapan Utara dan sekitarnya. Namun, meskipun perannya yang vital, SPBU tersebut menghadapi tantangan serius dalam hal antrian tak berkesudahan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Antrian yang terjadi di SPBU tersebut mencerminkan permasalahan yang lebih dalam dalam pengelolaan infrastruktur transportasi dan distribusi bahan bakar di kota ini.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENGGELEDAHAN RUMAH DALAM BERKAS PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS
PERKARA ATAS NAMA TERSANGKA HAERUN TANGKA
ALAM ALIAS HAERUN BIN MUSTAMIR YANG
MELANGGAR PASAL 114 AYAT (2) DAN ATAU PASAL 112
AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA)

                      Advocate is a noble profession (officium nobile). The main task of an advocate in court is to present facts and considerations that are related to the client he is defending in a case, thus enabling the judge to give the fairest decision. In order for an advocate to carry out his duties properly, it is necessary to have an advocate's guidelines in doing something, namely the existence of an advocate's code of ethics.islam is a perfect religion and regulates all human activities and human behavior. Advocate ethics are also regulated in Islam.This research is also known as library research, namely research conducted using library materials or library literature as written sources.In Islam, it is emphasized for law enforcers (advocates) to prioritize the value of justice when dealing with clients in resolving a legal case. In carrying out his profession, an advocate for clients must be based on mutual trust.This noble profession will be tarnished by devian...

Children are an inseparable part of the sustainability of a nation and state. Therefore children need to receive protection from any social changes that significantly affect children's values, behavior, and development. Not infrequently, there are cases where a child commits a crime. The concept of restorative justice through diversion has a vital role in legal certainty and guarantee for children not only in the present but also in the future for the welfare of the child's life. This is in line with the Islamic Sharia, which views that small children do not have the ability to think perfectly in the actions they take. So in his motions, a small child cannot be punished like an adult who commits a crime or offense. Therefore, even in Islamic law, the perpetrators of child crimes also receive forgiveness with specified conditions and criteria. This research was conducted at the Jember District Court. Research shows that; The implementation of the application of the approach through the concept of restorative justice has been very effective in preventing bad possibilities that will happen to the child's future or psychological trauma to the child. However, this concept certainly still protects the interests and justice of victims. In the research on the implementation of the restorative justice concept that the writer did in the field, there were still several obstacles in terms of victim diversion agreement so that the case was continued to the criminal justice Criminal acts committed by children that can be resolved with diversion are criminal acts that carry a sentence of fewer than seven years and are not a repetition of the criminal act.

The background of the amendment to the Law on Community Organization was due to the inadequacy of regulations regarding the problems that existed at that time. Changes in the regulation of the dissolution of community organizations without due process of law which are replaced by the principle of contrario actus constitute a matter that needs to be reviewed on a constitutional basis in a state that declares a state of law (rechtstaat) and not a power state (machtstaat). The focus of the problems examined in this thesis are: 1) What is the background of the emergence of Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations? 2) What is the constitutionality of the authority to dissolve community organizations without a judicial process? The objectives of this study are: 1) Describe the background of the emergence of the Law on Community Organization and the critical analysis of researchers towards this Law. 2) Describe the analysis of the constitutionality of the authority to dissolve community organizations without a judicial process. To identify these problems, this study uses normative legal research which is a qualitative analysis using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. This research draws the following conclusions: 1) The old regulation is no longer adequate, so it demands an amendment to the Law. 2) The policy to dissolve the organization without a judicial process is an unconstitutional policy.

Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara negara sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam UU Nomor 3 tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa "Pembinaan teknis peradilan,organisasi, administrasi dan financial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung". Keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terletak pada Keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan dan administrasi perkara & Keberhasilan penyelenggaraan teknis peradilan Harus ditunjang oleh Ketertiban administrasi perkara. Adapun Administrasi Perkara adalah: Proses penyelenggaraan perkara oleh seorang administratur dalam hal ini Panitera, yang dilaksanakan secara teratur dan diatur, guna melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagaimana Dalam UU Nomor 3 tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) tersebut diatas, maka MA mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan pembinaan Teknis dan Administrasi pengadilan Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/ 1991, tentang Pola Bindalmin.

Hukum acara perdata  adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata materiil perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum materil terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri (Eigenrechting. Berbeda dengan hukum acara pidana yang telah memilki sumber hukum tersendiri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan sumber hukum acara perdata masih bermber dari beberapa undang-undang sektoral seperti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan serta beberapa undang-undang lainnya.Keywords: Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara perdata

Many problems concerning food occur in Indonesia, we encountered food circulating in the community who do not heed the provisions on labeling, thus disturbing the public. Food trade expired, the use of dyes that are not intended for food, formalin, foods containing preservatives, or acts of other consequence is very detrimental to the community, it can even threaten the health and safety of human lives, especially for children in general, this cas ususally through of fraud on the food label. label is falsified or misleading adverse effects on human health and development.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggaung jawab. Penghentian produksi sepeda motor Honda City Sport 1 berdampak kepada konsumen yang telah membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut, kelangkaan suku cadang mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapat suku cadang. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Layanan purna jual merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas barang yang dijualnya yang dapat diberikan dalam bentuk konsultasi lanjutan, atau garansi berupa penggantian barang rusak, pemeliharaan, penyediaan suku cadang dan sebagainya. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan perundang-u...

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap : Bambang Heru Prasetya, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMN, Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Para pihak yang bersengketa dipengadilan kerap dapat terselesaikan oleh teknik mediasi, Keberhasilan praktik mediasi terletak pada mediator yang ulung dalam menjalankan perundingan ketika para pihak bersih kukuh pada pendapatnya masing-masing. Umumnya permasalahan yang membutuhkan mediasi adalah penyelesaian sengketa harta bersama (harta gono-gini) Pada Pengadilan Agama. Penelitian ini akan mengupas bagaimana efektifitas mediasi dapat terjadi pada tataran praktik, dan untuk mengukur kefektifitasan mediasi tersebut, peneliti mengambil sample objek perkara pada Pengadilan Agama Batulicin. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran (mix method) artinya peneliti menerapkan teknik penelitian normatif dibersamai dengan penelitian empiris. Dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach) penelitian ini ingin mengungkapkan hasil dari dua permasalahan, permasalahan. Adapun permasalahan pertama yakni bagaimana efekti...

Right to seek adjudication of conflicts qualifies as human rights. However, we find that whenever the economical value of a dispute is insignificant in comparison towards court’s fees, this rights tend to be infringed. Judicial reform with a sole interest of a faithful recognition of human rights is needed.

This study aims to determine the role of the mediator at the Islamic Legal Consultation and Assistance Institute (LKBHI) IAIN Salatiga in handling divorce cases. This research is a qualitative research. Researchers go directly to the field (fieldwork research) to explore comprehensive data on research subjects, namely LKBHI IAIN Salatiga. The method of collecting data in this research was observation and in-depth interviews (in depth interviews). The analysis used is deductive-inductive. The theory in this study uses the theory of ishlah (peace). The results of this research are first, the mediator of LKBHI IAIN Salatiga experienced several obstacles in handling divorce, that the complexity of the problems of the litigants, so that in mediation it became more difficult to reconcile even though some were successful and some were not. Second, the implementation of mediation according to the rules in PERMA No. 1 of 2016. Third, the role of the mediator is basically in accordance with t...

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), di mana penulis mengamati secara langsung objek penelitian dalam usaha mengumpulkan data dan informasi. Menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian sosiologis empiris terdiri dari penelitian identifikasi terhadap hukum dan efektivitas hukum. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa secara umum telah menerapkan PERMA ini dalam prosedur mediasi, hanya saja terkait batas waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general dalam semua perkara. Pengadilan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Suwawa hanya memberikan batas waktu 2 (dua) minggu untuk mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Hal ini bersifat kondisional. Untuk efektivitas PERMA ini terhadap tingkat keberhasilan...

Fuel oil is a fuel derived and/or processed from petroleum. Fuel is often used for motor vehicles among others premium and pertamax. Some recent times has happened several times increase and decrease in fuel prices, even at the beginning of 2015 has happened  a new policy on the elimination of fuel subsidies. It affects on fuel consumption, especially consumption of premuim and pertamax. Many factors influence the consumer's decision in choosing a fuel, therefore needs to be analyzed to find out factors influencing consumer decision in choosing a fuel. This study was conducted to determine the factors that influence consumer decisions in choosing a fuel with a binary logistic regression model and the factors that influence the relationship with log linear models. Binary logistic regression is a method of data analysis used to find the relationship between the response variable (Y) that is binary or dichotomous with some predictor variables (X). Log linear models were used to ana...

Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satunya adalah Hukum Pidana Militer. Disamping memiliki aturan hukum sendiri, militer juga mempunyai badan peradilan tersendiri yang disebut dengan Peradilan Militer. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus yang melibatkan Purnawirawan TNI yang diadili di Peradilan Militer sedangkan Purnawirawan TNI statusnya adalah sudah menjadi warga sipil. Warga sipil seharusnya diadili di Peradilan Umum. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili Purnawirawan TNI. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan asas lex temporis delicti, Peradilan Militer memiliki wewenang dalam mengadili Purnawirawan TNI. Namun untuk kasus korupsi, Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan karenaperkara korupsi mutlak menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.