Mahkamah Kosntitusi

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya praktik money politic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif umumnya diputus dengan dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada lebih jauh juga dinilai berdasarkan prinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang sama.

Paradigma menegakkan keadilan substantif yang digunakan saat aturan prosedural tidak membuka peluang keadilan menempatkan MK penentu akhir proses dan nilai-nilai demokrasi langsung yang masih diwarnai pembajakan. MK tidak hanya memperluas keadilan, akan tetapi juga memperkuat demokrasi yang berlangsung. Dengan ini, pemeriksaan sangat luas, bebas menilai bobot pelanggaran dan memberikan sanksi. Paradigma yang berkembang ini harus diikuti keajegan berdasar ratio decidendi putusan sebelumnya dan mengantisipasi beragamnya pelanggaran dengan mendesain sanksi yang tepat untuk keadilan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum dimuka pengadilan pihak yang beracara sebagian besar menggunakan jasa Advokat. Seperti halnya hakim dan jaksa, advokat pada hakikatnya mempunyai satu tujuan yaitu hendak meluruskan hukum, mempertahankan serta menegakkan hukum dan keadilan. Advokat juga mengungkap hal-hal yang mungkin belum terungkap dalam mencari fakta persidangan, dan memberikan bahan agar hakim didalam memberikan keputusannya dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.  Dalam mencari fakta persidangan advokat yang beracara pasti menyajikan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut dimaksudkan untuk menguak fakta yang bisa meringankan atau bahkan bebas dari tuntutan jaksa dalam perkara pidana. Tetapi adakalanya oknum advokat yang demi memenangkan perkaranya, terlebih lagi honor dan bonus dari kliennya dalam menyajikan alat bukti oknum advokat yang nakal karena berorientasi pada kemenangan maka segala cara dihalalkan, mulai dari memanipulasi data, pemalsual, menghadirkan saksi yang tidak sebenarnya dan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan sebenarnya.

NEGARA Jerman Sejarah Ketatanegaraan : Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan diterapkannya basic law. Menyadari pentingnya Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, perbuatan actor actor politik dapat dievaluasi serta ditentukan kadar konstitusionalitasnya. Dua gambaran mengenai perkembangan Mahkamah Konstitusi Jerman, Pertama keunggulan kaum bangsawan saat itu memproduksi system monarchi konstitusional, kedua dalam periode tersebut yurisdiksi dualistic sepakat membatasi konsep supremasi konstitusi dan kewenangan Peradilan konstitusi. Sistem Pemerintahan : Negara Jerman adalah sebuah negera federasi di Eropa barat. Awalnya pemerintahan negara ini berbentuk kekaisaran. Seusai perang Perancis-Prusia (1870-1871) sistem pemerintahan negara ini berubah menjadi sistem parlementer dengan kanselir pemegang pemerintahan. Kanselir pertama adalah Otto Von Bismarck. Pemerintahan yang sehari-harinya dipegang oleh Kanselir memegang peranan seperti perdana menteri. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal. Jerman juga pernah menganut sistem pemerintahan demokrasi tapi tidak berlangsung lama, itu terjadi tahun 1933. Setelah itu pemerintahan dipegang oleh NAZI, sebuah rezim otoriter yang dipimpin Adolf Hitler dan membawa kehancuran dalam perang dunia II. Hal ini membuat Jerman terbagi menjadi dua yaitu Jerman Barat (Republik federal Jerman) dan Jerman Timur (Republik Demokratik Jerman). Tapi Kekalahan dalam Perang Dunia II telah membuat Jerman kehilangan wilayah timur. Lalu pemerintahan berpindah ke Jerman Barat. Setelah negara Jerman terpisah lalu pada tahun 1990 terjadi penyatuan kembali dengan diruntuhkannya tembok Berlin. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi yang berbasis ideologi berlandaskan prioritas hak-hak asasi manusia. Dalam pemerintahan Jerman, Parlemen dikenal sebagai Bundestag, yang anggota-anggotanya dipilih. Partai yang memerintah adalah partai dengan koalisi dominan di dalam parlemen ini. Selain Bundestag terdapat pula Bundesrat, yang anggota-anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara bagian. Bundesrat sering disamakan dengan senat, meskipun pada kenyataannya memiliki wewenang yang berbeda. Walau secara konstitusional Jerman dipimpin oleh kanselir namun negara karena Jerman juga menganut sistem parlementer sehingga pimpinan negara dipegang oleh presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Jerman juga memiliki makhamah konstitusi liberal, dimana setiap warga mempunyai hak mengajukan keberatan berdasarkan konstitusi jika ia merasa hak asasinya dilanggar oleh pemerintah. Sistem Peradilan : 1. Pengadilan Umum, menangani kasus-kasus pidana dan kasus perdata. 2. Pengadilan Tenaga Kerja menangani sengketa perdata yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam perkara pengujian undang-undang tersebut terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Luasnya cakupan pemohon yang dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) tersebut sejatinya telah membuka lebar akses keadilan bagi masyarakat rentan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Tulisan ini menganalisis sejauhmana MK memberikan akses keadilan bagi masyarakat rentan, baik yang bersifat teknis dan prosedural maupun alasan substantif dalam putusan. Dalam konteks ini, tidak sedikit permohonan pengujian undang-undang yang putusannya bersifat erga omnes diajukan oleh orang-perorang tanpa didampingi kuasa hukum atau kelompok warga bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (NGOs). Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat putusan-putusan MK yang telah memperkuat dan memulihkan hak konstitusional bagi masyarakat rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, buruh migran, dan masyarakat hukum adat. Namun demikian, akses
keadilan bagi masyarakat rentan di MK belum dapat optimal tersedia. Sebab, MK memiliki keterbatasan kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) yang justru menjadi instrumen terpenting bagi MK di banyak negara guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara mereka. Selain itu, MK perlu mempertimbangkan untuk menyediakan semacam pos bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum bagi masyarakat rentan yang memerlukan pendampingan dan nasihat hukum secara pro bono.

The mechanism of constitutional complaint and constitutional question will be used by the magistrate who observes a case and ignore constational rules which uses as the basic for offeringa constational question to Constational Court. Itis supposed the decision will be fair and there is no opposite with UUD 1945, the problem which observes will be delayed until the Constational Court has decided. The most important is the mechanism of constationalquestion can avoid the unfairness from magistrate's decided does not contravene with constational right of citizen which is collateralized with UUD 1945. The constational question also prevent uncertainly law, it is happened on decision of magistrate which is on the other point of time will be conceled by Constational Court. The Constational question can be considerate on entering constational question inside of Constational Court's authority.
Its expected to magistrate who is adjudicting a problem, inquiring to Constational Court about constational of rules which it will be a basic problem on observing process.

Keywords : Constational right of citizen, Constational complaint and Constational question, Constational Court.

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara. 
Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.
Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkmah Agung , serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi 52 konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilu 2019 mengalami persoalan konstitusional yang serius dari sisi keabsahan hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan makna putusan yang dijatuhkan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Artikel ini menganalisis pilihan yang dapat diambil oleh KPU dalam menghadapi pertentangan Putusan-Putusan tersebut.

Uraian Kasus Pasca reformasi pada 1998, Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Merupakan tonggak sejarah akan jaminan Hak Asasi Manusia yang kemudian diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Empat kali amandemen UUD. Salah satu hak yang dijamin tersebut adalah terkait hak politik seseorang untuk dipilih maupun memilih, yakni hak yang menjadi legitimite bagi seseorang untuk menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan. Alih-alih berharap lepas dari kekangan sentralitas dan otoritarianisme masa Orde Baru, ternyata muncul persoalan baru dalam upaya demokratisasi pemerintahan yakni berupa politik dinasti. Meskipun dalam historisnya telah mengakar sejak lama seiring hadirnya demokrasi modern. Bahkan Negara Amerika sekalipun yang dirasa sebagai negara paling demokratis tidak luput dari praktik dinasti politik. Di negara lain seperti Filipina hampir 80 provinsi terindikasi politik tersebut, di mana 74 persen wakil rakyatnya terpilih karena adanya politik dinasti. Di Indonesia sendiri, politik dinasti seakan menjadi fenomena yang familiar. Pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali baik tingkat nasional dan lokal seakan sulit dipisahkan dengan praktik tersebut. Sebut saja dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiah ketika menjabat Gubernur Banten Periode 2007-2012. Dalam periode yang hampir bersamaan suaminya menjabat sebagai anggota DPR, anak sebagai anggota DPD, menantu duduk di kursi DPRD Kota Serang, dan 6 anggota keluarga lainnya, seakan membentuk lingkaran kekuasaan keluarga. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah membatasi politik dinasti sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf r, bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Adapun yang dimaksud dengan frasa di atas dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut Yang dimaksud dengan " tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana " adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat luruske atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, sebagai negara yang mengakui jaminan akan Hak Asasi Manusia bisa dikatakan sebagai konsekunsi logis bahwa pemerintahan hari ini sangat erat dengan politik kekerabatan meskipun telah ada larangannya. Ini pula yang mendasari Adnan Purichta Ichsan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga merupakan anak dari Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpoyang untuk mengajukan uji materil UU No. 8 Tahun 2015, salah satunya berkaitan dengan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya yang dinilai mengekang hak setiap warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan yang merupakan jaminan atas persamaan di dalam pemerintahan dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, pada 20 Februari 2015 lalu.

Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010, the contents granted the request of Machica Mochtar who was married to Moerdiono in an Islamic way but was not listed. From the marriage a boy named Muhammad Iqbal Ramadhan was born. After the Constitutional Court's decision was issued, the status of an extramarital child not only had civil relations with his mother and family, but also had civil relations with his father and father's family. MK decisions have broad implications, because children outside of marriage include children born of marriage that are religiously valid but not recorded, and children born from adultery.

Uraian Kasus Pasca reformasi pada 1998, Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Merupakan tonggak sejarah akan jaminan Hak Asasi Manusia yang kemudian diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Empat kali amandemen UUD. Salah satu hak yang dijamin tersebut adalah terkait hak politik seseorang untuk dipilih maupun memilih, yakni hak yang menjadi legitimite bagi seseorang untuk menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan. Alih-alih berharap lepas dari kekangan sentralitas dan otoritarianisme masa Orde Baru, ternyata muncul persoalan baru dalam upaya demokratisasi pemerintahan yakni berupa politik dinasti. Meskipun dalam historisnya telah mengakar sejak lama seiring hadirnya demokrasi modern. Bahkan Negara Amerika sekalipun yang dirasa sebagai negara paling demokratis tidak luput dari praktik dinasti politik. Di negara lain seperti Filipina hampir 80 provinsi terindikasi politik tersebut, di mana 74 persen wakil rakyatnya terpilih karena adanya politik dinasti. Di Indonesia sendiri, politik dinasti seakan menjadi fenomena yang familiar. Pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali baik tingkat nasional dan lokal seakan sulit dipisahkan dengan praktik tersebut. Sebut saja dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiah ketika menjabat Gubernur Banten Periode 2007-2012. Dalam periode yang hampir bersamaan suaminya menjabat sebagai anggota DPR, anak sebagai anggota DPD, menantu duduk di kursi DPRD Kota Serang, dan 6 anggota keluarga lainnya, seakan membentuk lingkaran kekuasaan keluarga. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah membatasi politik dinasti sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf r, bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Adapun yang dimaksud dengan frasa di atas dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut Yang dimaksud dengan " tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana " adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat luruske atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, sebagai negara yang mengakui jaminan akan Hak Asasi Manusia bisa dikatakan sebagai konsekunsi logis bahwa pemerintahan hari ini sangat erat dengan politik kekerabatan meskipun telah ada larangannya. Ini pula yang mendasari Adnan Purichta Ichsan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga merupakan anak dari Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpoyang untuk mengajukan uji materil UU No. 8 Tahun 2015, salah satunya berkaitan dengan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya yang dinilai mengekang hak setiap warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan yang merupakan jaminan atas persamaan di dalam pemerintahan dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, pada 20 Februari 2015 lalu.

If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequence of judicial findings of violations of constitutional or based on legal facts. Dissolution a political party is the legal expiration of the existence of political parties. All forms of corruption have the effect of the destruction of the political culture, political institutions, and public trust in the leadership and government

Pemilu Presiden yang dibarengi dengan Pemilu Legislatif 2019 telah digelar. Namun demikian, publik mengungkap terjadinya kesalahan hitung oleh petugas KPPS dan juga terjadinya kesalahan input data ke dalam Situng, baik akibat human error karena faktor kelelahan ataupun dugaan adanya human design. Karenanya, banyak pihak yang mengusulkan agar Pilpres dan Pileg selanjutnya diterapkan dengan sistem e-voting atau pemungutan suara secara elektronik. Pertanyaannya, benarkah penggunaan e-voting ini akan mampu mengatasi dua persoalan tersebut? Artikel ini akan membahas mengenai realibitas penggunaan e-voting untuk Pemilu Presiden, sekaligus Pemilu Legislatif.

Antara MA dan MK, kedua - duanya merupakan lembaga tinggi negara yang terpisah tetapi memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Yang artinya bahwa kedua lembaga ini tidak saling mensubordinsikan tetapi masing-masing mempunyai kompetensi secara mandiri. Akan tetapi meskipun keduanya memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda, namun masing-masing sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman atau judicial power. Oleh karena itu seharusnya tidak ada suatu perselisihan diantara kedua lembaga tersebut karena kewenangan dari MK dan MA berbeda.

This book tries to reconcile the legal problem of children born outside marriage after the issuance of Decision of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 by using the Usul Fikih approach. In this book, the Author borrows an inclusive and progressive-responsive Theory Maslahat at-Thufi as his "Knife of Analysis". Theory which in the view of the Author has the same spirit with the principle that carried by the Constitutional Court.

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIC INDONESIA TAHUN 1945

If the political parties and board, a member of its cadres in a structured, systematic and massive corruption, it can be dissolved by the Constitutional Court. Legal action for the dissolution of political parties must be a consequences of judical findings of violations of constitutional or based on legal facts. Dissolutions a political parties. All forms of corruption have the effect of the destruction of the political culture, political institutions, and public trust in the leadership and government.