Makalah Sejarah Peradilan Islam

Pengadilan Agama yang merupakan tempat mencari keadilan bagi orang Islam yang berperkara (seperti perceraian, perkawinan, wakaf, dll) sudah seharusnya memiliki prinsip yang jelas, guna menjadi landasan bagi para hakim dan ahli hukum islam dalam mengawal penerapan hukum islam di pengadilan agama tersebut, dan menjadi barometer dalam penetapan keputusan.

A. Pendahuluan Peradilan agama yang ada pada masa sekarang merupakan mata rantai dengan sejarah masuknya islam di Indonesia. Pada dasarnya ada beberapa teori tentang masuknya islam di Indonesia. Agama islam bukan saja mengatur tentang bagaimnana pelaksanaan tata cara penyembahan kepada Alloh SWT atau ibadah saja melainkan mengatur segala aspek kehidupan termasuk tentang muamallah, munakahat, jinayah dan hudud. Peradilan agama diatur dalam No. 7 tahun 1989 tentang peradian agama sebaimana telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2006 tntang perubahan atas UUNo.7 tahun1989 tntang peradilan agama UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tentang peradilan agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaks undang-undang1 Sebagai salah satu bagian law strucuture, eksistesi peradilan agama memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya menjadi pelengkap dari dua elemen sistem hukum lainnya yakni law subtance dan law culture, akan tetapi peradilan agama telah memiliki fungsi yang strategis bagi bangsa Indonesia tidak hanya bagi masyarakat pencari keadilan akan tetapi bagi masyarakat muslim keseluruhan. Peradilan agama dan hakimnya tidak hanya memainkan peran sebagai instuisi dan memberikan putusan hukum atas sebuah kasus yang terjadi melalui proses peradilan, akan tetapi lebih dari itu telah menjadi , telah menjadi pranata sosial hukum islam yang tidak berjarak degan masyarakat, mengingat hakimnya sebagi pembina mental spritual bagi masyarakat muslim hing tidak sedikit kasus-kasus yang semestinya masuk dalam ranah peradilan dapat diselesaikan diluar pengadilan ytanpa proses peradilan.2

MAKALAH ASWAJA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rumusan Masalah
Tujuanpenulisan
BAB II
PEMBAHASAN
Sejarah Timbulnya Firqoh Islam
Sebab-Sebab Timbulnya Firqoh Dalam Islam
Firqoh-Firqoh Yang Berpengaruh
Sikap NU Terhadap Firqoh-Firqoh Dalam Islam
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Saran
DAFTAR PUSTAKA

The judiciary (al-Qadha) is well-known from time immemorial up to the present time. Driven by the need and the welfare of human life, judiciary is something inevitable to exist. It is one of the prerequisites to the establishment of a government in order to resolve disputes between citizens. No political sovereignty in the world, whatever its form, will stand without justice enforcement.

Makalah ini bertujuan untuk membahas paham-paham dan aliran-aliran dalam sejarah akidah Islam. Dengan menggunakan metode library research, makalah ini menyajikan beberapa paham dan aliran dalam akidah Islam seperti Khawarij, Murji'ah, Syi'ah, Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan Muktazilah. Makalah ini memperlihatkan sejak Nabi Muhammad SAW wafat, umat Muslim telah mengalami perpecahan dan terbagi dalam banyak paham dan aliran, seperti yang diekslorasi dalam makalah ini.

Islam berkembang dengan pesat, hampir semua lapisan masyarakat menganut agama islam. Hal itu tentunya tidak lepas dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yang sangat gigih dalam mempertahankan dan menyebarkan islam sebagai agama Tauhid yang diridhoi Allah SWT. Tulisan mengenai Sejarah Peradaban Islam ini untuk  menyampaikan ke teman-teman agar mengetahui sebagian kecil dari sejarah islam pada masa Rasulullah SAW.

Berbicara mengenai Peradilan Militer di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dari waktu ke waktu.Berarti berbicara mengenai masa lalu yaitu sejarah peradilan militer.Dengan adanya pertumbuhan situasi lingkungan yang semakin maju serta terjadinya reformai nasional di Indonesia.Maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Abstrak Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan. Kemudian baru pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan telah dirubah sebanyak dua kali.Dengan adanya perubahan tersebut Peradilan Agama mengalami pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan mengadili di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan peradilan agama di Indonesia sehingga menjadi mandiri dan berdiri sama tinggi dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, hierarki pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki hubungan ganda, yakni: (1) hubungan fungsional dengan Mahkamah Agung, yaitu segi yuridiksi-administrasi peradilan; (2) hubungan struktural dengan Departemen Agama, yaitu segi administrasi umum, yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, sarana, dan finansial. Kata kunci : Sejarah pengadilan agama, kekuasaan pengadilan agama. PENDAHULUAN Kehadiaran peradilan agama di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia medeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penamaan/ penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat, ia tidak hanya berfungsi sebagai medan akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakt muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Itulah sebabnya, di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya merupakan oditio sine qua non dan melekat serta berbanding lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri.