Politik luar negeri indonesia

Redifinisi Makna Politik Luar Negeri Bebas Aktif Pasca Perang Dingin Perubahan peta kekuatan dunia terjadi pada saat memasuki tahun 1990-an di mana kekuasaan blok timur dengan komunismenya mengalami kehancuran, yang diawali dengan runtuhnya Uni Sovyet. Runtuhnya Uni Soviet dan diikuti Negara-negara komunis lainnya dapat dikatakan sebagai akhir dari perang dingin yang selama kurang lebih empat dasa warsa berkecamuk di muka bumi. Dengan demikian tinggal satu kekuasaan yaitu Amerika Serikat yang berusaha untuk menanamkan pengaruhnya di Negara-negara lain, terutama Negara-negara berkembang. Dari tidak adanya dua kekuatan di atas, apakah bebas aktif yang dianut Indonesia dalam kebijakan politik luar negerinya masih relevan. Dalam hal ini perlu adanya redefinisi politik luar negeri bebas aktif. Untuk sekarang ini makna " bebas " dapat dikatakan adalah kebebasan Indonesia dalam menanggapi dan ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan hubungan antar Negara, tanpa terikat apalagi mendapat tekanan dari Negara lain. Hal itu berarti bahwa apapun sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Negara Indonesia dalam merespon berbagai persoalan antar Negara, sikap dan tindakan tersebut merupakan keputusan secara mandiri ditentukan oleh pemerintah Indonesia tanpa terikat pada campur tangan Negara lain. Sedangkan " aktif " sendiri dapat diartikan senantiasa ikut serta berpartisipasi dalam rangka perdamaian dunia dan kemanusiaan, serta ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi internasional.1 Kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan hubungan antara bangsa dapat dilaksanakan di dalam waktu yang relative singkat. Rasa ketergantungan yang semakin mendalam serta timbulnya masalah-masalah yang kompleks dan rumit menuntut bentuk penyelesaian secara bersama, multi nasional. Dalam kaitan dengan strategi Indonesia, situasi dunia Internasional dan regional merupakan unsur-unsur yang turut menentukan dalam era globalisasi ini. Setiap Negara ditntun untuk menjawab berbagai masalah-masalah yang berasal dari fenomena-fenomena politik, ekonomi, social, maupun budaya yang terjadi dalam dunia regional maupun Internasional, yang melalu kebijakan-kebijakan politik luar negeri salah satunya.

Sejak masa orde lama hingga orde baru, Jepang dan Indonesia mulai menjajaki hubungan kerja sama dan diplomasi yang diharapkan lebih baik dan dinamis. Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, fokus pemerintahan serta politik luar negeri saat itu adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjunjung tinggi sikap anti kolonialis dan juga anti imperialis serta menutup politik luar negeri dari negara-negara barat. Berbeda pada era Soekarno, presiden Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Soekarno serta membuka selebar-lebarnya investasi asing yang akan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa hal tersebut dapat menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan juga menyokong perdagangan bebas. Sebuah kebijakan dan juga politik luar negeri yang diterapkan di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh isu-isu dan juga masalah-masalah yang sedang dihadapi dan terjadi didalam sebuah negara tersebut. pergantian masa kepemimpinan presiden Indonesia seperti Ir. Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudian Joko Widodo, perubahan corak politik luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh isu-isu yang berkembang dan juga dialami oleh negara Indonesia, baik isu atau masalah tersebut berasal dari dalam negeri seperti isu mengenai Hak Asasi Manusia, isu referendum, isu ekonomi maupun politik maupun isu atau masalah yang berasal dari luar negeri dan juga dunia internasional seperti contohnya isu mengenai konflik ataupun perang, isu terorisme dan juga perdamaian dunia. Kerjasama Jepang dan Indonesia di era reformasi menunjukkan bahwa kedua negara sudah memiliki rasa saling percaya dan keakraban. Selain itu peluang kerjasama pun menjadi semakin luas, tidak hanya terbatas pada bisnis dan ekonomi, Jepang juga memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan bekerjasama dalam sektor energi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya pop, teknologi, dan lain-lain.
Dengan begitu Jepang mendapatkan popularitas di tanah air Indonesia sebagai negara maju yang berpartner dengan Indonesia, bukan lagi sebagai penjahat perang seperti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Abstrac Globalization's current development has an influence on various things, be it thechnology, information, economics, politic, and culture. In the contemporary era, the progress of globalization also has an impact on indonesia's republican foreign policy. Indonesia's foreign faces new challenges in addition to affecting policy, namely economic, security, and borders issues. The existence of the issue encouranges the government to pay attention and make policies for the country defense and peace and social welfare. Perkembangan globalisasi saat ini berdampak pada berbagai hal. Baik itu teknologi, informasi, ekonomi, politik dan budaya. Kemajuan globalisasi di era kontemporer juga berdampak pada kebijakan plotik luar negeri republic Indonesia. selain berpengaruh pada kebijakan, politik luar negri Indonesia mendapatkan tantangan baru yaitu ekonomi, keamanan dan masalah perbatasan. Adanya problematika ini mendorong pemeritah untuk memperhatikan dan membuat kebijakan baru untuk keamanan dan kedamaian negara serta kesejahteraan masyarakat. Kata kunci : globalisasi, kebijakan, tantangan PENDAHULUAN Politik luar negri Indonesia dikenal dengan prinsip bebas aktif. Ketika prinsip ini di kemukakan oleh Bung Hatta, dunia terpolarisasi antara kekuatan blok barat dan blok timur sampai berakhirnya perang dingin yang kemudian mengawali terbentuknya

Politik luar negeri Indonesia di atur dalam UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang dilaksanakan melalui diplomasi aktif. UU ini mengatur aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri yang meliputi sarana, mekanisme pelaksanaan hubungan luar negeri, perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk perwakilan dan konsulat diluar negeri.
Pada pasal tiga UU no 37 tahun 1999 menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia diabadikan untuk kepentingan nasional.Politk luar negeri juga dilaksankan dengan diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan zaman, kita tidak akan pernah melupakan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para petinggi negeri untuk berpolitik. Seperti cara-cara mereka berpolitik membela negara kita tercinta ini dengan bahasa-bahasa diplomasinya. Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia dapat berkembang pesat sebagai negara yang memiliki kedaulatan dan sudah mulai dianggap oleh negara-negara lain tidak terlupakan dari adanya peran-peran penting dari sistem politik luar negerinya itu sendiri. Sistem politik luar negeri Indonesia inilah sangat bermacam-macam strateginya. Seperti kita ketahui juga bahwa setiap kepala pemerintahan khususnya kepala pemerintahan Indonesia sangat berbeda dari segi strategi politik luar negerinya.
Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dalam arti luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.
Pada dasarnya setiap prinsip politik luar negeri Indonesia di buat melihat unsur penting yaitu kepentingan nasional atau national interest. Bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara lain di dunia. Selain komitmen pada kepentingan nasioanal (national interest), politik luar RI juga tetap mengedepankan perinsip dasar bangsa Indonesia yang anti kolonialisme. Dalam memutuskan setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia mengedepankan nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung teguh. Politik luar negeri bebas aktif menjadi dasar pelaksanaan setiap kebijakan yang akan dibuat, selain melihat kondisi dalam negeri pemerintah Indonesia juga mengedepankan prinsip-perinsip yang telah tertera dalam pembukaan UUD 1945.

Minyak sawit merupakan komoditas penting di Indonesia karena kontribusinya dalam perekonomian. Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Pertumbuhan luas areal kelapa sawit di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional dan internasional pro-lingkungan dan sosial yang mengembangkan Black Campaign isu lingkungan dan social serta hasil produknya yang dituduh tidak baik untuk tubuh dikarenakan lemak jenuh yang dihasilkan oleh olahan minyak kelapa sawit.

Diplomasi adalah salah satu cara negara untuk mencapai kepentingan nasional dengan bekerjasama dengan negara lain. Bisa dikatakan juga diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui cara-cara damai (negosiasi) apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.  Terdapat banyak cara dalam melakukan diplomasi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kepentingan suatu negara, jenis-jenis diplomasi tersebut disebut multi track diplomacy.

Reformasi merupakan peristiwa bersejarah bagi perkembangan politik Indonesia, setelah sebelumnya Kudeta pada tahun 1965 yang berakhir perubahan tatanan pemerintahan yang awalnya dipimpin oleh Ir. Soekarno dan kemudian diganti dengan kepemimpinan Soeharto. Reformasi juga berujung pada pergantian kepemimpinan yang awalnya dipimpin oleh Soeharto dan kemudian diganti oleh BJ Habibie sebagai pemimpinnya. BJ Habibie selain menggantikan posisi Soeharto juga melakukan perubahan sistem politik yang mulanya terdapat dwi fungsi ABRI kemudian digantikan dengan sistem yang lebih demokrasi.
Selain perubahan politik dalam negara, reformasi tahun 1998 ini juga mempengaruhi hubungan politik luar negeri antara Indonesia dengan Malaysia. Wakil perdana Menteri Malaysia ikut berusaha mengaplikasikan reformasi ini kepada negaranya. Anwar, selaku wakil perdana menteri Malaysia pada berusaha menggulingkan kepemimpinan Mahathir karena kasus yang sama dengan Indonesia, namun rencana tersebut gagal dengan penahanan Anwar dibawah otoritas Mahathir. Pemimpin Indonesia saat itu BJ Habibie dan Gus Dur memberikan dukungan secara individu kepada Anwar namun dukungan tersebut berdampak terhadap hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang semakin memanas

Kawasan laut China selatan adalah wilayah perairan di asia pasifik. Dengan letaknya yang dekat dengan beberapa negara ASEAN membuat tersulutnya konflik diantara negara tersebut. Inti yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah perbatasan, hingga memberi dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara yang bertikai. Sengketa atau perdebatan ini melibatkan enam negara yaitu Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hal ini membuat negara-negara tersebut bersifat konfliktual karena kepentingan nasionalnya masing-masing. Laut China selatan merupakan perairan yang memanjang dari arah barat daya kea rah timur laut, berbatasan di sebelah selatan antara Sumatra dan Kalimantan dan di sebelah utara berbatasan dengan selat Taiwan dari ujung utara Taiwan hingga ke arah pantai Fukien, tiongkok. Luas perairan yang meliputi sekitar 4.000.000 km persegi. Perairan ini terdirir dari beberapa kumpulan pulau yang berjumlah sekitar 170 pulau kecil dan karang. Namun diantara beberapa pulau tersebut ada dua pulau yang memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah yaitu pulau spartlay dan paracel. Ada tiga factor yang membuat kedua pulau tersebut dapat dikatakan sebagai pulau yang strategis. Yang pertama adalah jika suatu negara menguasai pulau tersebut maka akan menentukan garis batas negara yang berdampak pula pada luas zona ekonomi eksklusif negara tersebut. Yang kedua adalah pulau spartlay merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional bagi kapal dagang maupun kapal militer, hal ini akan sangat menentukan letak geostrategik negara yang menguasainya. Dan yang terakhir adalah lautan disekitar kedua pulau tersebut diduga memiliki cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar. Dengan menyebarnya informasi bahwa laut china selatan menyimpan sumber daya alam yang melimpah, negara yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut melakukan aksi yang agresif seperti mengklaim wilayah atas kepemilikannya dan menguasainya. Perseteruan ini belum juga terselesaikan hingga saat ini. Indonesia yang merupakan salah satu negara di asia tenggara memang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, asia tenggara merupakan lahan yang strategis bagi Indonesia yang memiliki potensi regionalitas di dalam keanggotaan ASEAN. Dengan kata lain, apabila stabilitas regional di dalam ASEAN terancam dikarenakan konflik ini, maka hal tersebut akan memiliki akibat pada kredibilitas dan postur keamanan ASEAN dan akan berdampak pada Indonesia. Dari enam negara yang bersengketa, tiga diantaranya mengklaim seluruh wilayah yaitu Vietnam dan Taiwan. Sedangkan tiga yang lain hanya mengklaim sebagian wilayah saja yang diantaranya adalah Malaysia, Filipina, dan brunei Darussalam. Konflik militer juga pernah terjadi pada tahun 1995 yang mana tiongkok melakukan penguasaan terhadap pulau Mischief Reef yang telah diklaim sebagai bagian dari wilayah Filipina. Vietnam merupakan negara yang sangat menentang akan klaim sepihak tiongkok. Amerika yang mengetahui sikap Vietnam tersebut mulai mendekati Vietnam guna membendung pengaruh dari tiongkok di ASEAN. Sedangkan Filipina yang merupakan negara dengan kekuatan militer yang lemah sama sekali