Politik luar negeri indonesia

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa alasan mengapa penulis memilih periode pada masa pemerintahan Soeharto. Pertama, pada masa pemerintahan orde baru telah berjalan mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 dimana sekitar 32 tahun Soeharto menjabat sebagai presiden saat itu. Pastinya terdapat permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang telah terjadi, salah satunya Timor Timur. Dimana pada saat itu terdapat partai di Timor Timur yang bernama ASDT atau yang dikenal Fretilin yang mana mereka memerdekakan diri secara sepihak atas Timor Timur sebagai negara komunis. Perubahan politik luar negeri Indonesia pada masa Soeharto tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Soeharto yang berorientasi pada upaya mencapai stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi . Pemikiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi instabilitas politik dan krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu. Kondisi itulah yang mendorong Soeharto berpikir bahwa untuk memperbaiki Indonesia dari krisis ekonomi diperlukan kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang stabil serta lingkungan eksternal yang damai.  Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas politik keamanan, Soeharto mengambil kebijakan untuk menginvasi partai Fretilin di Timor Timur yang beraliran komunis yang dianggap sebagai salah satu aktor dalam instabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

Perang dingin telah menimbulkan konflik baru bagi negara - negara yang terlibat ke dalam kedua blok tersebut. Salah satunya adalah konflik Vietnam-Kamboja yang terjadi akibat perang saudara dan invasi Vietnam terhadap pemerintah Kamboja. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menjamin stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai mediator berperan aktif dalam penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak - pihak terkait ke dalam beberapa pertemuan yang menghasilkan kesepakatan penting, Selain itu, prinsip bebas dari polugri Indonesia juga sangat membantu Indonesia dalam menjembatani masing - masing kepentingan karena Indonesia bersifat netral dan tidak memihak siapapun. Maka dari itu, Indonesia yang menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif mencoba menyelesaikan konflik ini dengan baik dan bijak tanpa menyakiti pihak - pihak terkait.

Politik luar negeri Indonesia era Soeharto dan Jokowi memiliki fokus yang berbeda. Hal ini karena dipengaruhi oleh situasi internasional dari keduanya ketika menjabat yang berbeda. Ketika Soeharto menjabat situasi internasional dilanda oleh adanya Perang Dingin. Sedangkan ketika Jokowi menjabat situasi internasional berubah seiiring dengan adanya globalisasi dan perubahan menuju industry 4.0. Dari kedua situsi yang berbeda tersebut, bisa dipastikan bahwa pengambilan kebijakan luar negerinya juga pastinya berbeda. Disesuaikan dengan situasi internasional dan dalam negeri.

Tulisan ini membahas mengenai Politik Luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam Politik Luar Negeri Indonesia tidak dapat dlepaskan dari fondasi awal yang dicetus oleh Mohammad Hatta dengan politik luar negeri “bebas – aktif”. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana politik luar negeri pada era Presiden Indonesia kedua yaitu Soeharto.