PERENCANAAN

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

(PPBR)

Bimtek Manajemen Risiko, Penyusunan Pengawasan

Berbasis Risiko (PPBR) dan Audit Kinerja
LATAR BELAKANG

• PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

• PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Pen elen araan Pemerintahan Daerah
• Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuan an dan Pemban unan
• Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Pengawasan Pen elenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

• SAIPI Paragraf 3010

2
Perbedaan dengan PPBR sebelumya
Uraian s.d. 2019 2020 dst
Tujuan Pemenuhan pencapaian Peningkatan Kualitas
Kapabilitas APIP Level 3 Kapabilitas
APIP Level 3
Pendekatan Area Pengawasan Menentukan Program/Kegiatan
pada Urusan/OPD yang paling Menentukan Program prioritas
berisiko untuk dijadikan objek Pemda (RPJMD) yang paling
pengawasan berisiko dalam pencapaian
tujuan Pemda
Strategi Menggunakan dua kali filter
dalam menentukan program Penentuan
terpilih Program
dengan RPJMD 1
menggunakan
terpilih: pertama dengan tahapan
meranking Urusan/OPD, kedua
dengan meranking program
pada Urusan/OPD terpilih yang
punya risiko tertinggi
Faktor Pertimbangan Jenis factor risiko dan skala Seragam, agar dapat
Manajemen beragam diperbandingkan, dievaluasi
dan dikompilasi
MATRIKS IACM – 41 KPA
RENCANA STRATEGI DAN PERENCANAAN
PENGAWASAN TAHUNAN

Penentuan
Auditable Unit: Menjadi
Perna ha man (1) Evaluasi
Penyusunan Penilaian agenda
Proses Bisnis RR
dan Kematang MO, usulan
(Potensi Pemutakhiran an dan RTP Jakwas,
Auditable Audit Universe MR (2) Faktor dan usulan
Unit)
Pertimbangan PKPT
Manajemen
1. PEMAHAMAN PROSES BISNIS
Pemahaman Proses Bisnis
Memahami proses bisnis:
a. Visi, misi, tujuan strategis, program, dan kegiatan utama
b. Sektor unggulan daerah
c. Struktur organisasi, lokasi
d. Regulasi terkait tata kelola pemerintahan
e. Profil risiko organisasi
f. Pemilik risiko
g. Kebijakan manajemen risiko
Pemahaman Proses Bisnis (lanjutan)
Dokumen yang diperlukan:
a. RPJMN
b. RPJMD
c. Renstra semua OPD/unit organisasi
d. Kebijakan MR
e. Provinsi/Kabupaten/Kota
f. Register risiko
Peraturan Daerah terkait tata kelola
2. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN
AUDIT UNIVERSE
 Penyusunan dan Pemutakhiran Audit Universe
a. Pengumpulan dan pemetaan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja
yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN
b. Pengumpulan dan pemetaan tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja
dalam RPJMD
c. Pengumpulan dan pemetaan program dan indikator kinerjanya dalam Rencana
Strategis OPD
d. Penelusuran indikator program dalam rencana strategis OPD yang memiliki
kontribusi terhadap pencapaian tujuan/sasaran RPJMD dan RPJMN
e. lnventarisasi informasi tambahan terkait program/kegiatan, sebagai contoh
informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun
media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi
fraud, serta kasus hukum
Audit universe merupakan daftar yang secara sistematis
menggambarkan klien dengan segala aktivitas, risiko, dan berbagai
atribut lain yang diperlukan. (AAIPI, 2018)
3. PENILAIAN KEMATANGAN MR
Langkah Penilaian Kematangan MR
a. RPJMD, Renstra
OPD
b. Dokumen
Diskusi dengan Perolehan c. sosialisasi
Manajemen Dokumen Kebijakan
d. manajemen risiko
e. Register risiko
Laporan penerapan
MR

ldentifikasi Menyimpulkan
Strategi Kematangan
Pengawas MR
an
Note:
1. Metodologi untuk menilai MR dapat menggunakan Focus Group Discussion (FGD)
kematangan
2. Saat menilai kematangan MR, APIP beserta manajemen bisa sekaligus mengevaluasi
register
risiko setiap auditable unit
STRATEGIPENGAWASAN Sumber: RBIA, IIA

Level 1 Level2 Level3 Level4 Level5

Melaporkan Melaporkan bahwa Melaporkan Penilaian risiko Penilaian risiko
bahwa belum ada proses manajemen kelemahan oleh manajemen
proses manajemen risiko masih lemah oleh
penerapan menjadi acuan
risiko secara manajemen risiko manajemen
formal dalam menjadi acuan
Melakukan perencanaan
Melakukan konsultansi dalam Melakuka
dalam
menerapkan
pengawasan perencanaan
konsultansi n konsultansi
untuk mulai manajemen risiko untuk pengawasan
menerapkan menginternalisas
Perencanaa Melaksanakan
manajemen risiko i manajemen risiko Melaksanakan
n pengawasan assurance atas
Perencanaan menggunakan Perencanaa proses assurance atas
pengawasan pendekatan n pengawasan proses
menggunakan alternatif menggunakan
manajemen risiko
dan mitigasinya manajemen
pendekatan alternatif prioritas
Melaksanaka
manajemen dan
risiko dan
n assurance atas mitigasinya
ketaatan dan manajemen
Melaksanakan risiko Melakukan
assurance atas kinerja
ketaatan dan kinerja
konsultansi untuk
Melaksanaka
n assurance dalam
mengembangkan Melakukan
bentuk Risk based manajeme konsultansi
Audit (Ketaatan n risiko sesuai
dan Kinerj a) kebutuhan

Menjadi bagian dari Kebijakan

Pengawasan Pemda
ILUSTRASI PEMBOBOTAN PRIORITAS PENGAWASAN

Pertimbangan Manajemen/ Faktor

Penilaian Kematangan MR/SPIP
Risiko

Risk Register (0% ; Pertimbangan Manajemen (100% ;

40%) 60%)

KEMATANGAN MR = 3

Risk Register (50%) Pertimbangan Manajemen (50%)

KEMATANGAN MR > 3

Risk Register (70%) Pertimbangan Manajemen (30%)

4. PENENTUAN AUDITABLE UNIT

a. Evaluasi Register Risiko dan RTP

b. Faktor Pertimbangan Manajemen
a. Evaluasi Register Risiko dan Rencana Tindak
Pengendalian masing-masing Auditable Unit
APIP bersama-sama dengan jajaran Pimpinan OPD pemilik Program
melakukan evaluasi register risiko dan RTP untuk memperoleh gambaran
seberapa handal register risiko atas program tersebut dapat digunakan
dalam proses perencanaan pengawasan.
Komposit Risiko dan Risk Map

Suatu program yang memiliki risiko inheren lebih dari satu maka skor risiko
pada program tersebut adalah perkalian antara rata-rata probabilitas dan
rata-rata dampak dari risiko-risiko tersebut.

Komposit risiko dan risk map digunakan untuk mengukur bobot dari Inherent
Risk dalam Register Risiko.
Komposit Risiko:
"Besaran risiko komposit merupakan hasil penghitungan nilai risiko
gabungan pada suatu area pengawasan"
Risk Map:
Matriks Perkalian

20
 DAMPAK
Tidak Kecil Sedang Besar Sangat
signifik Signifikan
MATRIK ANALISIS RISIKO an

1 2 3 4 5

Hampir
Pasti 5

Kemungkin
an Besar 4

KEMUNGKINAN
Mungkin
3

Kemungkin
an Kecil 2

Sangat
Jarang 1
b. Faktor Pertimbangan Manajemen
SKALA
INDIKATOR
1 2 3 4 5
Risiko lnheren 1-5 6- 11- 16- 21-
10 15 20 25
% Anggaran Perbandingan anggaran Perbandingan anggaran Perbandingan anggaran Perbandingan anggaran Perbandingan anggaran
Program terhadap anggaran Program terhadap anggaran Program terhadap anggaran Program terhadap anggaran Program terhadap anggaran
Pemda <2% Pemda <5% Pemda <10% Pemda <15% Pemda 215%

Program termasuk dalam sektor Program: Program: Program: Program: Program :

unggulan daerah dan mendukung - Tidak Terkait langsung - Terkait langsung - Terkait langsung - Terkait langsung - Terkait langsung
RPJMN tujuan/sasaran RPJMO tujuan/sasaran RPJMO tujuan/sasaran tujuan/sasaran RPJMO tujuan/sasaran RPJMO
- Tidak Mendukung - Tidak Mendukung - RPJMO Mendukung - Termasuk sektor - Mendukung RPJMN
- RPJMN Tidak Termasuk - RPJMN Tidak Termasuk - RPJMN Tidak unggulan daerah - Termasuk sektor
sektor unggulan daerah sektor unggulan daerah Termasuk sektor - Tidak Mendukung RPJMN unggulan daerah
Temuan dan tindak lanjut, Potensi Jika tidak ada kondisi: Jika1 kondisi terpenuhi: unqqulan
Jika 2 kondisidaerah
terpenuhi: Jika 3 kondisi terpenuhi: Jika semua terpenuhi:
fraud, Kasus hukum - Penyelesaian atas - Penyelesaian atas - Penyelesaian atas - Penyelesaian atas - Penyelesaian atas
temuan temuan temuan temuan temuan
- auditor internal < 95% - auditor internal < 95% - auditor internal < 95% - auditor internal < 95% - auditor internal < 95%
Penyelesaian
auditor atas temuan
eksternal 90% Penyelesaian
auditor atas temuan
eks ternal 90% Penyelesaian
auditor atas temuan
eksternal 90% Penyelesaian
auditor atas temuan
eksternal 90% Penyelesaian atas
- < Ada potensi - < Ada potensi - < Ada potensi - < Ada potensi - temuan auditor eks ternal
- fraud Ada kasus - fraud Ada kasus - fraud Ada kasus - fraud Ada kasus - < 90% Ada potensi fraud
lsu Tekrini terkait Program hukum
Jika tdk ada kondisi sbb: hukum
Jika terpenuhi 1 hukum
Jika terpenuhi 2 kondisi: hukum
Jika terpenuhi 2 kondisi: Ada
Jika kasusterpenuhi:
semua hukum
- Ada sorotan masyarakat kondisi:
- Ada sorotan masyarakat - Ada sorotan masyarakat - Ada sorotan masyarakat - Ada sorotan masyarakat
- Ada isu nasional Terkait - Ada isu nasional Terkait - Ada isu nasional Terkait - Ada isu nasional Terkait - Ada isu nasional Terkait
- layanan publik - layanan publik - layanan publik - layanan publik - layanan publik
- Berpengaruh hajat hidup - Berpengaruh hajat hidup - Berpengaruh hajat hidup - Berpengaruh hajat hidup - Berpengaruh hajat hidup
orang banyak orang banyak orang banyak orang banyak orang banyak
Pertimbangan Lain - Tahun terakhir dilakukan - Tahun terakhir dilakukan - Tahun terakhir dilakukan - Tahun terakhir dilakukan - Tahun terakhir dilakukan
audit tahun lalu audit 2 tahun lalu audit 3 tahun lalu audit 4 tahun lalu audit 5 tahun lalu
- SDM APIP belum pernah - SDM APIP sudah 1x - SDM APIP sudah 2x - SDM APIP sudah 3x - SDM APIP lebih dari 3x
melakukan penugasan melakukan penugasan melakukan penugasan melakukan penugasan melakukan penugasan
yang sejenis yang sejenis yang sejenis yang sejenis yang sejenis
5. BAHAN RENCANA STRATEGIS
Perankingan Auditable Unit
Melakukan pe-ranking-an auditable unit sebagai bahan masukan dalam rencana
pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:
Tentukan prioritas yang akan diaudit sesuai total nilai risiko, contoh:
1. Total Nilai Risiko <5 (merah), maka dilakukan audit setiap tahun
2. Tota Nilai Risiko < 4 (oranye), maka dilakukan audit setiap tahun
3. l Nilai Risiko < 3 (kuning), maka dilakukan audit setiap 2-3 tahun
4. Tota Nilai Risiko < 2 (biru), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun
5. l Nilai Risiko < 1 (hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun
Tota
l Total Nilai
Program 2020 2021 2022 2023 2024
Risiko
Tota
l
Program A
2 Program B 4 X X X X X
3 Program C 3 X X X
4 Program 2 X X
5 Program D 1 X
E
6. PENYUSUNAN USULAN PKPT, KEBIJAKAN
PENGAWASAN & AGENDA MO
Penyusunan Usulan PKPT berbasis Risiko

Tidak Masuk Pilihan area pengawasan berbasis

risiko selain Program Daerah juga
Perencanaan termasuk:
• Assurance oleh pih • Mandat Aturan (Rev. LK, Rev.
lain (bersamaan) RKA, dll)
• Pengaduan masyarakat
• Permintaan
manajemen/pimpinan
 Seluruh program (auditable unit)
dalam Rencana Strategis APIP
di-filter untuk memperoleh urutan
prioritas

Mempertimbangkan kemampuan
SOM, APIP melakukan pemilihan
program yang masuk sebagai
objek
pengawasan, termasuk program
yang menjadi mandat
Program

Peringkat risiko
mulai dari Program PKPT BERBASIS RISIKO
yang
tertinggi ke
terendah
• • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
d
• d
■
I
■
■
■ Program Program
■

■
■

■
■

■
■
Program
■
■

•
• . . . . . . . . . . . . .. . i i i i d
.«
. d i i i i i i i
 PKPT Berbasis Risiko
a. Penentuan rencana dan jadwal pengawasan tahunan didasarkan pada penyesuaian antara urutan auditable unit
dengan sumber daya yang tersedia.
b. Dalam tahap ini, APIP juga membuat analisis terkait risiko dan dampak apabila terdapat
harus
pengawasan yang rencanaada keterbatasan sumber daya baik itu
tidak dapat dilaksanakan oleh APIP maupun apabila
anggaran maupun sumber daya manusia.
c. Perencanaan pengawasan dapat memuat:
□ Nama program/auditable unit yang akan diaudit.
D Kapan dilaksanakan.
Sumber daya yang dibutuhkan.
D Berapa lama akan dilaksanakan.
Siapa personil tim yang akan sebagainya.
D
melaksanakan dan
Jenis pengawasan
D
d. Nama
Apabila OPD
auditable unit belum memiliki register risiko atau nilai MR-nya masih level 1 dan level 2 maka
D
perlu assurance berupa penugasan audit
□
diprioritaskan kegiatan fasilitasi penerapan MR. Di samping itu dapat dilakukan
ketaatan (compliance) atau audit kinerja sekaligus memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko
Penyampaian lnformasi kepada Tim MO dan Pimpinan
Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
a. Finalisasi konsep penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko
b. APIP mengkomunikasikan mengenai profil risiko auditan dan prioritas pengawasan
dalam agenda pembahasan dengan Tim MO. Hasilnya disampaikan kepada
Kepala Daerah berikut usulan Renstra APIP, Jakwas dan UPKPT untuk
memperoleh masukan dan persetujuan Kepala Daerah.
 Contoh Template PKPT
AMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNURIBUPATI/WALIKOTA
NOMOR
TANGGAL : 31 DESEMBER
20XX I
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHU NAN (PKPT) BERBASIS RES I
KO

Jadwal HP Sarana
Jenis Pengawasan Tingk
Jumlah dan
No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan (*bergantung WK Anggaran at lrban
RMP RPL PJ Laporan Prasar
pada risiko) PJ KT AT Jml
Risiko
ana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18
1

2
 p

TERIMA KASIH