Bali, 29 Agustus 2024

Nomor : B.30.800.1.9.1/40986/PPIK/BKPSDM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Verifikasi Nomor Induk Kependudukan dengan
Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 2 tahun 2024, tanggal 12 Februari 2024 tentang Verifikasi Nomor Induk
Kependudukan dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini
diminta kepada Saudara untuk menugaskan seluruh ASN (CPNS, PNS, dan
PPPK) pada Perangkat Daerah yang Saudara pimpin (termasuk UPTD/Sekolah)
untuk melakukan verifikasi NIK dan NIP ASN pada Aplikasi MyASN (panduan
penggunaan layanan MyASN terlampir).
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Bali dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk
apapun baik kepada perorangan maupun Lembaga. Apabila ada penyimpangan
yang dilakukan oleh pegawai kami saat menerima layanan, agar melaporkan
dengan melengkapi bukti otentik melalui www.lapor.go.id
 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
VERIFIKASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DENGAN NOMOR INDUK
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Latar Belakang
Dalam rangka percepatan transformasi digital manajemen Aparatur Sipil
Negara dan pembuatan identitas digital, perlu menetapkan Surat Edaran
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Verifikasi Nomor Induk
Kependudukan dengan Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi setiap
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) pada Instansi Pemerintah
dalam melakukan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan
Nomor Induk Pegawai Aparatur Sipil Negara (NIP ASN) pada layanan
MyASN sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses Layanan
Aparatur Negara dalam Portal Administrasi Pemerintahan.

3. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 -2-

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
e. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital
Nasional;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan
Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan
Identitas Kependudukan Digital;
g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023
tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

4. Isi Surat Edaran

a. Setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah untuk melakukan
verifikasi NIK dengan NIP ASN sehingga dapat dimanfaatkan untuk
mengakses Layanan Aparatur Negara dalam Portal Administrasi
Pemerintahan.
b. Verifikasi NIK dengan NIP ASN sebagaimana dimaksud pada huruf
a menggunakan Panduan Penggunaan Layanan MyASN.
c. Panduan Penggunaan Layanan MyASN sebagaimana dimaksud
pada huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
d. Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik dan
administrasi pemerintahan serta meningkatkan keamanan dari
pemalsuan dan kebocoran data, agar Pegawai ASN melakukan
pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 -3-

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan

Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan
Identitas Kependudukan Digital.

5. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 LAMPIRAN
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Februari 2024
TENTANG VERIFIKASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
DENGAN NOMOR INDUK PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

PANDUAN PENGGUNAAN LAYANAN MyASN

Layanan MyASN merupakan layanan perorangan ASN ditujukan untuk

seluruh Pegawai ASN baik PNS maupun PPPK sehingga mempermudah dan
mempercepat proses peremajaan data pegawai yang dapat dilakukan secara
mandiri.
Salah satu fitur MyASN yaitu verifikasi data NIK dengan NIP ASN.

Berikut adalah tampilan dari MyASN:

1. Homepage
Silahkan menuju halaman https://myasn.bkn.go.id untuk dapat
menuju Layanan MyASN.

Gambar 1. Homepage Layanan MyASN

 -2-

2. Update Data – Riwayat Ubah Profile

Selanjutnya klik sidebar Home, lalu klik tombol Riwayat Ubah Profile
untuk dapat mengakses data pribadi pegawai. Terdapat 3 sub data berupa
Informasi Utama, Kontak Pribadi dan Data Pendukung.

Gambar 2. Menu Riwayat Ubah Profile

3. Riwayat Ubah Profile – Data Pendukung

Pada halaman Edit Profil silahkan scroll kebawah halaman, menuju
sub data Data Dukung untuk melakukan verifikasi Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (Nomor KK) Anda.
Ketikkan NIK dan Nomor KK pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol
Verifikasi NIK.

Gambar 3. Kolom sub data Data Pendukung

Jika NIK dan Nomor KK Anda telah terdaftar dan terverifikasi pada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
Kementerian Dalam Negeri, maka akan muncul informasi “NIK

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 -3-

TERVERIFIKASI” seperti dibawah ini.

Gambar 4. Tampilan Verifikasi Berhasil

Jika NIK atau Nomor KK Anda tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai
pada Ditjen Dukcapil, maka akan muncul informasi “Data Anda Tidak
Sesuai” seperti dibawah ini. Silahkan menghubungi Ditjen Dukcapil
setempat untuk dapat melakukan perbaikan data NIK dan Nomor KK Anda.

Gambar 5. Tampilan Verifikasi Gagal

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE