RMK Bab 12 Laporan Keuangan Sektor Publik
RMK Bab 12 Laporan Keuangan Sektor Publik
RMK Bab 12 Laporan Keuangan Sektor Publik
A. PENDAHULUAN
Organisasi sektor public dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal
yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta Laporan
kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial.
Bentuk laporan keuangan sektor public pada dasarnya dapat diadaptasikan dari
laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik
sektor public serta mengkomodasi kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor public.
Laporan keuangan sektor public tidak dapat dipersamakan dengan laporan keuangan
swasta baik format maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor public
memiliki batasan – batasan berupa pertimbangan nonmoneter, seperti pertimbangan
social dan politik.
Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi
manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi
kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan
keuangan , merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan.
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh
pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul
sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik
mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti
pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).
Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda – beda
terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara
kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan.
Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai
kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan
informasi yang berbeda – beda.
Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara
lain :
b. Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat
Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang
dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit
1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.
Aktivitas.
3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut
4. Deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program
dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu
laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Aset modal yang
tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang
http://harahapinhere.blogspot.com/2009/11/laporan-keuangan-sektor-publik_14.html
http://heibilon.blogspot.com/2012/05/pemakai-laporan-keuangan-sektor-publik.html