Legal Opinion

Edgar Smith conducts an attorneys practice and owns a building company. Smith’s building company needed a financial injection to survive, due to financial problems. Joe De Maggio, a client of Smith, consulted him about a R1 million investment. Smith had made various investments on behalf of De Maggio over the years. Smith was aware of the fact that De Maggio was allegedly the kingpin of a criminal syndicate. Smith suggested that De Maggio lend the money to him personally, as an investment in his building company. Liquidation proceedings on Smith’s building company commenced. De Maggio never received the loan money which Smith owed him. Mrs Belinda De Maggio, De Maggio’s wife, approached Smith to institute a divorce action against Mr De Maggio.

Munir yang mepunyai nama asli Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab-Indonesia. Pada 6 September 2004, Munir menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi program master (S2) di Universitas Utrecth Belanda. Munir naik pesawat Garuda Indonesia GA-974 pada pukul 21.55 WIB menuju Singapura untuk kemudian transit di Singapura dan terbang kembali ke Amsterdam.
Tiba di Singapura pada pukul 00.40 waktu Singapura, kemudian pukul 01.50 waktu Singapura Munir kembali terbang dan menuju Amsterdam. Tiga jam setelah pesawat GA-974 take off dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk dikursi nomor 40G menderita sakit. Munir bolak balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir.  Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi dokter yang juga berusaha menolongnya. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari sudut pandang anak sebagai pelaku hukuman badan bagi anak sudah sangat jelas diluar dari kewajaran dalam proses hidup, tumbuh, berkembang anak; mengingat di Kabupaten Bantaeng tidak ada rumah tahanan bagi anak atau panti rehabilitasi khusus anak, tentunya potensi pengetahuan kejahatan dan kriminalitas akan bertambah dibandingkan dengan pengetahuan yang layak dan seharusnya didapatkan oleh seorang anak.

Hutan merupakan sumberdaya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran rendah, hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hajat hidup orang banyak.1 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: " Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisisumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan " .2 Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodesasi yang hampir terjadi setiap tahun. Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satunya di provinsi jambi. Kerugian finansial dari indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi diperkirakan telah mencapai Rp.7 Triliun sampai September 2015. Sedangkan di Riau, kerugian ekonomi dari kebakaran hutan mencapai Rp.20 Triliun yaitu 2.398 hektar cagar biosfer terbakar, 21.914 hektar lahan terbakar, 58.000 orang menderita gangguan pernapasan, ditambah pekerja dan anak sekolah aktifitas sehari-harinya terganggu. WALHI menyebutkan bahwa penyebabnya adalah proses land clearing yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit,pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan kayu dan perkebunan sawit serta penegakanhukum yang lamban untuk menyikapi tindakan konversi dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.3

Dari keronologi tindakan pengaiayaan Taruna Akademi Kepolisian telah jelas memaparkan bahwa tindakn tersebut melawan hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Taruna Tingkat II terhadap Taruna Tingkat III Akademi Kepolisian (AKPOL) telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 170 subsider 351 ayat 3 juncto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun dengan adanya unsur penyertaan dalam tindak pidana. Dan juga telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 4 dan 6, pasal 3 ayat 2 dan juga pasal 4 yang hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa telah dilangar oleh pelaku tindak kekerasan .

Sebagai seorang hakim yang menjalankan profesinya yang masuk pada salah satu lembaga negara di bidang yudisial, hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang sifatnya independen serta merdeka di dalam setiap putusan yang mereka buat, sehingga hakim terhadap masyarakat dapat dianggap sebagai wakil daripada tangan tuhan untuk memberikan petunjuk sebuah perilaku yang diperbuat manusia tersebut apakah sudah benar maupun salah.1 Tertulis dalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya sebuah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebegitu tingginya nilai filosofis yang terkandung di aturan tersebut, tetapi hal itu hanya dalam lingkup sollen yang berbeda sekali dengan kondisi sein yang ada.2 Pada lingkup sein terdapat kondisi politis dan penuh dinamika yang perlu dihadapi terutama di lingkup yudisial. Majelis hakim perlu melakukan pendalaman gugatan Penuntut Umum yang dihadapkan padanya serta kasus posisi sehingga hakim dapat mengetahui kondisi riil dan dapat melakukan konstruksi hukum yang sesuai dengan sein yang ada.

A. Duduk Perkara : Pada saat itu toko milik Jono sedang direnovasi. Banyak sekali tukang-tukang dan alat alat ayang digunakan untuk merenovasi toko. Karena lokasi toko Jono berada di kompleks pertokoan yang sangat ramai, maka banyak sekali mobil dan motor yang parkir di depan toko Jono yang sedang direnovasi tersebut. Ketika sedang banyak sekali mobil dan motor yang parkir di depan toko Jono, tiba-tiba alat yang digunakan untuk merenovasi toko Jono terjatuh dan mengenai kaca mobil seseorang (x) yang sudah parkir. Disini siapakah yang harus bertanggung jawab atas pecahnya kaca mobil seseorang tersebut ? B. Fakta Hukum :-Mobil yang sedang parkir kaca mobilnya pecah karena kejatuhan alat pertukangan dari toko Jono yang sedang di renovasi C. Legal Issue/ Masalah Hukum : Sesuai fakta-fakta hukum diatas, saya menyimpulkan beberapa masalah hukum yang dikeluhkan oleh saudara x yaitu : • X merasa dirugikan atas pecahnya kaca mobil karena kejatuhan alat pertukagan dari toko Jono yang sedang di renovasi D. Analisis Perkara Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

Di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat jajaran Polres Singkawang mengadakan operasi khusus untuk penertipan pertambangan emas illegal atau kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang  dilakukan  pada  Sabtu 25 Maret 2017 lalu dengan melibatkan 74 personel. Kegiatan penertiban tersebut dipimpin Kapolres Singkawang AKBP Sandi Alfadien Mustofa. Sasaran operasi tersebut adalah kegiatan penambangan emas ilegal yang ada di wilayah Angkis RT 05/ RW 02 Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang. Dalam kegiatan operasi tersebut jajaran Polres Singkawang berhasil mengamankan dua orang pelaku penambang emas tanpa izin (PETI) di lokasi tersebut. Kedua orang tersebut yakni Usman (berusia 55 tahun) sebagai pendulang dan Herman (berusia 55 tahun) sebagai tukang jaga pompa mesin. Para pelaku lainnya sebagian besar sudah melarikan diri, tetapi di lokasi tersebut di temukan peralatan yang indikasinya memang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin.
Di lokasi tersebut, polisi juga  menyita sejumlah peralatan konvensional untuk menambang emas sebagai barang bukti. Adapun, barang bukti yang disita polisi dari lokasi tersebut yakni 2 unit mesin kompresor, 3 unit mesin pompa air, 1 unit motor merek KTM, 2 buat alat dulang emas, 2 buah ember kecil, 3 buah karpet, cangkul, paralon dan selang. Kemudian para pelaku dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan peralatan pertambangan yang berat dan tidak dapat dibawa kemudian dimusnahkan dengan maksud agar peralatan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan emas illegal lagi. Kemudian terhadap kedua pelaku dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

A. Pendahuluan Kasus dugaan pencemaran limbah pabrik minuman serbuk Marimas dan PT Prima Solusindo Sejahtera terus bergulir. Komisi C DPRD Kota Semarang meminta pengembang dalam hal ini PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) ikut bertanggungjawab. Alasan sebelum melakukan pembangunan kawasan industri Candi tentu PT IPU sudah menyusun analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). " Pabrik marimas kan berhubungan dengan pengembang lahan industri. Sebelum membangun PT IPU tentu memiliki Amdal sebagai persyaratan perizinan. Sebuah perusahaan di kawasan industri Candi tentu akan membuang limbah dan ini mestinya sudah di antisipasi pengembang ". Ujar anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto. Permasalahan yang ada pada kemudian hari menjadikan kecurigaan dengan studi Amdal yang telah dilakukan. Komisi C dalam waktu dekat akan meninjau ke lapangan untuk memastikan dugaan pencemaran tersebut. Selain meminta pengembang dan pemilik pabrik bertanggungjawab, wachid juga meminta agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang ikut melakukan pengawasan sehingga kasus pencemaran tidak terjadi. " Apa yang dilakukan warga mungkin merupakan akumulasi dari kekecewaan selama ini " , katanya. Mengenai kemungkinan memanggil pihak terkait, menurut politisi asal PAN inis angat memungkinkan. " barangkali nanti setelah kami tinjau, Komisi C bisa mengundang pihak terkait untuk penyelesaian masalah " , katanya. Seperti diketahui puluhan warga RW VIII kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan mendatangi pabrik Marimas dan PT Prima Solusindo Sejantera. Kedua pabrik tersebut yang membuang limbah di sungai Klampisan pada Kamis, 11 Juni. Menurut warga, pencemaran limbah PT Marimas sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan air jebol sehingga limbah pabrik masuk ke lahan warga. Akibatnya, bau menyengat tak terhindarkan. Sebagian warga mengeluhkan sakit setelah menghirup limbah cair tersebut. Selain mencemari lingkungan warga juga kesulitan mendapatkan air bersih karena limbah telah bercampur dengan air sumur. Padahal sumur-sumur tersebut merupakan sumber air bersih bagi warga setempat. Puluhan warga kampung Perlampisan, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota semarang, Jawa Tengah menggeruduk pabrik PT Marimas karena diduga telah mencemari lingkungan. Pencemaran di aliran sungai Perlampisan akibat limbah PT Marimas sudah terjadi sejak dua atau tiga tahun lalu. Pencemaran semakin parah karena saluran pembuangan air jebol sehingga masuk ke lahan warga. Akibatya bau tak terhindarkan, warga kesal terhadap dampak pemcemaran tersebut lalu mendatangi pabrik PT Marimas di Kawasan Industri Gatot Subroto. Ketika hujan ataupun setelah hujan bau limbah masuk ke dalam rumah-rumah warga dan anak-anak yang mencim bau limbah tersebut sampai muntah-muntah. Sakit kepala sering dirasakan oleh warga kampung Perlampisan. Ketua RW 04, Suyono (47) mengatakan, pada tahun 2012 sudah ada pertemuan antara warga yang didampingi pihak kelurahan dan PT Marimas untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Setelah setahun pertemuan dilakukan, pencemaran masih terjadi. Suyono telah mengadukan pencemaran ini ke pihak pabrik yang berujung pada pertemuan saja dan memberi janji akan segera membenahi pengelolahan limbah pabrik, tetapi pada kenyataannya masih belum terselesaikan. Warga mengancam akan menutup saluran dari limbah

PENDAHULUAN Di zaman era globalisasi yang semaikn pesat perkembangannya seiring dengan perkembangan zaman menjadi semakin modern, kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan lingkungan semakin mernurun. Masyarakat mengenyampingkan keadaan lingkungan yang mereka tinggali demi kepuasan batin individu maupun kelompok. Mereka tidak menyadari akan akibat yang timbulkan dari aktivitas mereka sehari-hari terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ataupun ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab semakin merajalela. Hampir semua kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor ulah tangan manusia. Mulai dari kerusakan lingkungan yang ringan sampai berat. Salah satu contoh dari kerusakan lingkungan akibat oleh ulah tangan manusia adalah pencemaran udara. Seperti pencemaran udara yang terjadi di kota-kota besar akibat adanya industri. Contoh nyatanya adalah pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap pabrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di daerah Tambaklorok, Semarang Utara ini dapat mengganggu kestabilan ekosistem maupun kehidupan yang berada disekitarnya. Seperti terganggunya aktivitas sehari-hari warga disekitar pabrik, yang disebabkan oleh asap yang dikeluarkan dari pabrik, menyebabkan gangguan kesehatan warga seperti saluran pernapasan dan batuk-batuk. Dalam kasus PLTU yang berada di Tambaklorok, Semarang Utara ini fakta dari kasusnya adalah: 1. Udara merupakan suatu komponen yang penting dalam sumber kehidupan dimana udara merupakan penyumbang oksigen terbesar, setelah itu tumbuhan. Udara merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia, yaitu untuk bernapas. Dimana bernapas merupakan proses menghirup O2 atau oksigen dan proses menghembuskan CO2 atau karbondioksida. Selain itu udara dalam arti oksigen juga dapat dihasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Akibat dari asap yang dikeluarkan dari industri PLTU tersebut mengganggu kesehatan manusia seperti gangguan saluran pernafasan dan batuk-batuk, karena udara yang mereka hirup mengandung racun yang berbahaya yang dihasilkan dari industri tersebut yang dikeluarkan melalui asap pabrik. 2. Dalam proses pembangunan industri PLTU tersebut pasti menggunakan alat-alat berat yang dimana alat-lat berat yang digunakan selama proses pembangunan industri PLTUyang berada di Tambaklorok tersebut mengakibatkan goncangan dan getaran. Akibat goncangan dan getaran tersebut mengakibatkan rusaknya kaca rumah warga yang berada disekitar industri PLTU 3. Selam operasi industi PLTU tersebut berlangsung juga mengakibatkan suara bising dari alat-alat yang berada di industri tersebut, yang berdampak pada terganggunya istirahat warga setempat. 4. Limbah yang dihasilkan dari industri PLTU Tambaklorok yang berupa asap tersebut juga berdampak pada terganggunya ekosistem yang terdapat

Leasing land is common and is often done by the people of Indonesia at this time. Leasing is usually done because of the increasing population of the community which then causes a decrease in the amount of land or can occur because someone has an unfavorable economy for the necessities of life, is no exception to building a house. When someone makes a lease agreement, it will cause an obligation and rights both from the renter and from the renter. Unfortunately, in practice or the implementation of leases, there are still many who are less aware of the obligations that should be done, so that if there is a problem, a person or group of people in the community will find it difficult to get the rights that they will get. However, on the one hand, a person or group of people seem reluctant to carry out the obligations that have been agreed upon, on the other hand, those who should get their rights are like silent without words. Based on these problems, it is necessary to discuss related to how to increase awareness of each party in the lease so that later there will be no problems outside the agreement of the parties. The research method used in this paper is to use empirical juridical research, while for the method of the approach using sociological juridical, then the data analysis technique uses descriptive qualitative. From the results of this study, it can be seen that the implementation of land leases in the Tridi Kampung Malang area involves the first party, PT. KAI and the second party residents/communities (individuals) of Tridi Village based on a guidebook that contains provisions regarding leases of land owned by PT. KAI And the result of the lease agreement are if the renter does not pay rent every year if PT. KAI will use the land for other needs and will not provide compensation to the tenant because the tenant does not carry out his obligations.

secara konkret dalam masyarakat tidak terhindar dari adanya perceraian, akibat perceraian tersebut merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan akibat hukum berupa pembagian hak dalam pembagian harta gono gini, dalam legal opinion ini penulis menjelaskan mengenai hak hak serta kewajiban yang timbul akibat terdapat peristiwa hukum tersebut, dengan harapan pembaca dapat memahami regulasi serta hak hak serta kewajiban yang di ti,bulkan akibat perceraian

Perpres No. 75 th. 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang berlakunya Jaminan Kesehatan di negara Indonesia. Dalam salah satu Pasal yang diganti-pun kebanyakan masyarakat kelas menengah kebawah mengalami shock dan merasa tidak siap akan perubahan biaya tanggungan BPJS yang akan mereka bayar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai melalui APBD. Adapun tata cara pemilihan penyedia jasa
konstruksi dapat dilihat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa
konstruksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi untuk pengadaan yang bersifat
kompleks dengan menggunakan metode sistem gugur.