Kuhap

Tujuan hukum acara pidana tiada lain adalah untuk menemukan kebenaran materil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seluruh person in charge atau penegak hukum melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli kerap dianggap sebagai bukti kuat oleh majelis hakim, walaupun saksi tersebut tidak hadir di TKP dan hanya menggunakan pengetahuan dan keahliannya dalam proses pembuktian. Mengingat sangat pentingnya keberadaan saksi ahli, para pihak yang beracara pidana kerap mendatangkan ahli yang dapat memenangkan perkaranya tanpa pengecualian saksi ahli tersebut seorang warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum seorang saksi ahli dalam hukum acara pidana Indonesia yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh seorang berkewarganegaraan asing yang didatangkan dari luar negeri. Dalam konteks keimigrasian, eksistensi saksi ahli asing tersebut harus sesuai dengan perizinan keimigrasian.

Proof needed to convince the judge that there has been a criminal the hearing the expert testimony submitted evidently not in accordance with skills, whereas in providing expert testimony at both the investigation and the court should have the skills to enter. The results showed that specification experts given for criminal acts that occure and seek state losses in the corruption of Crime MCK Ambon City, but it turns out experts who testified in the investigation process does not have a certification as a construction expert, and he was not breathing sworn. In the process of the corruption court, the public prosecutor can not bring experts from NAIC Mollucas, and testimony just recited, this shows that the expert testimony can not be used or invalid.

Ini adalah tugas dari dosen ya Dr.Erdianto tentang Analisis Kelebihan dan Kekurangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU KUHAP Final, saya analisis namun masih banyak pasal-pasal yang berbeda namun tidak saya muat dalam tulisan ini