Paparan Kapolres Paga Nagari

PAPARAN KAPOLRES SIJUNJUNG AKBP DWI
SULISTYAWAN, SH. SIK. M.Si DALAM

RANGKA PENEGAKAN PERATURAN NAGARI DAN
PERATURAN DAERAH
** DAFTAR ISI **
1.
D A S A R
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. PERAN POLRI DALAM PENGUATAN KINERJA

PAGA NAGARI
4. P E N U T U P
2
** DASAR**
1. UUD NEGARA RI TH 1945 PASAL 30
2. UU NO 2 TH 2002 TENTANG POLRI
3. UU NO 32 TH 2004 TENTANG PEMDA
4. SURAT BUPATI SIJUNJUNG NOMOR

893.3/352/KPL/VIII-2015 TGL 24-08-2015
3
MAKSUD DAN TUJUAN
1. MAKSUD
PAPARAN INI DISUSUN DAN DISAMPAIKAN KEPADA PESERTA DENGAN

MAKSUD AGAR PESERTA DAPAT MEMAHAMI PERAN POLRI DALAM RANGKA
HARKAMTIBMAS.
2. TUJUAN
AGAR PESERTA PELATIHAN DAPAT TAMBAHAN ILMU DAN WAWASAN

TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI
YANG KONDUSIF SEHINGGA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS DI TENGAH –
TENGAH MASYARAKAT.
4
PERAN POLRI
DALAM PENGUATAN KINERJA PAGA NAGARI
1. PERANAN DAN TUPOK POLRI SESUAI UU NO 2 TH 2002 TTG POLRI
DIJELASKAN PADA PASAL 2 TTG PERAN POLRI.
FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA

DI BIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
PENEGAKAN HUKUM, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT.

2. SIAPA SAJA PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN TERSEBUT ?? .....

A. PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN NEGARA RI
YANG DI BANTU OLEH :
1) POLSUS : DISHUB, POLHUT, LAPAS, KERETA API DLL
2) PPNS
3) BENTUK – BENTUK PAM SWAKARSA
PAGA NAGARI ADALAH SALAH SATU BENTUK PERWUJUDAN DARI

PAM SWAKARSA BUKAN SATPAM ATAU SECURITY SAJA.
B. DALAM PELAKSANAAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN PERUNDANG –

UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUMNYA.

5
3. APA YANG DI SEBUT KAMTIBMAS, KAMDAGRI ?
A. KAMTIBMAS :
SUATU KONDISI DINAMIS MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT

TERSELENGGARANYA PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM
RANGKA TERCIPTANYA TUJUAN NASIONAL YANG DI TANDAI OLEH
TERJAMINNYA KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN TEGAKNYA HUKUM
SEHNGGA TERBINANYA KETENTRAMAN YANG MENGANDUNG
KEMAMPUAN MEMBINA SERTA MENGEMBANGKAN POTENSI DAN
KEKUATAN MASYARAKAT DALAM MENANGKAL, MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI SEGALA BENTUK PELANGGARAN HUKUM DAN BENTUK
– BENTUK GANGGUAN LAINNYA YANG DAPAT MERESAHKAN MASYARAKAT.
B. KAMDAGRI :
SUATU KEADAAN YANG DITANDAI DENGAN TERJAMINNYA KEAMANAN DAN

KETERTIBAN MASYARAKAT, TERTIB DAN TEGAKNYA HUKUM, SERTA
TERSELENGGARANYA LIN, YOM DAN YAN KEPADA MASYARAKAT.

6
4. PERAN POLRI DALAM PENGUATAN PAGA NAGARI
SEBAGAIMANA YANG DI JELASKAN DIATAS BAHWA UNTUK TERCIPTANYA DAN

TERPELIHARANYA KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN DINAMIS POLRI DIBANTU
OLEH POLSUS, PPNS, DAN BENTUK – BENTUK PAM SWAKARSA, DAN PAGA
NAGARI ADALAH SALAH SATU PERWUJUDAN PAM SWAKARSA YANG DASAR
HUKUMNYA BERTINDAK ADALAH PERDA, APABILA TERTANGKAP TANGAN DAN
PERNA ( PERATURAN NAGARI)
TERTANGKAP TANGAN ADALAH TERTANGKAPNYA SESEORANG :

- SAAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
- SESAAT SETELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA
- ATAU DITEMUKANNYA BARANG BUKTI SESAAT SETELAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA
- DITERIAKI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH KHALAYAK RAMAI
( UU NO. 8 TAHUN 1981, PASAL 1)
UNTUK MEMBANTU TUGAS PAGA NAGARI, POLRI TELAH BERPERAN SESUAI

DENGAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI : SKEP / 737 / X / 2005 TANGGAL 13
OKTOBER 2015 TTG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENERAPAN MODEL
PERPOLISIAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI YANG
TELAH DIPERBARUI DENGAN KEP KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2015 TTG POLMAS.
7
UPAYA YANG DILAKUKAN :
A. PREEMTIF : ( UPAYA AWAL MENIADAKAN FAKTOR N DAN K )
SALAH SATU GIAT YANG DILAKUKAN SAAT INI ADALAH PREEMTIF

( MENGHIMBAU, MENYADARKAN, MEMBERIKAN PEMAHAMAN, MENGAJAK
MASYARAKAT ) UNTUK PATUH HUKUM FKPM.
B. PREVENTIF : ( UPAYA TIDAK BERTEMUNYA FAKTOR N DAN K )
AKTIFITAS MENGHILANGKAN UNSUR NIAT DAN KESEMPATAN.
DI PAGA NAGARI SUDAH DI HIMPUN POTENSI KERAWANAN DI

NAGARI DALAM FORUM RAPAT PENGURUS FKPM - LANGKAH ANTISIPASI.
C. REFRESIF : ( UPAYA SETELAH FAKTOR N DAN K MENJADI SATU / SETELAH

KEJADIAN )
PENEGAKAN HUKUM DI PAGA NAGARI - PERNA, HUKUM ADAT

JAM TAMU TAMU WAJIB LAPOR.
TIDAK IKUT RONDA DLL.
PAGA NAGARI BERSAMA POLMAS DAPAT MELAKUKAN UPAYA

REFRESIF AWAL DENGAN MELAKUKAN DAN MEMBICARAKAN PERSOALAN
DENGAN SI PELANGGAR DAN MENJATUHKAN SANKSI SESUAI DENDA
PERNA.
8
SEKIAN
DAN
TERIMA
KASIH 9

Paparan Kapolres Paga Nagari

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Paparan Kapolres Paga Nagari

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Paparan Kapolres Paga Nagari

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PAPARAN KAPOLRES SIJUNJUNG AKBP DWI

SULISTYAWAN, SH. SIK. M.Si DALAM

2. MAKSUD DAN TUJUAN

3. PERAN POLRI DALAM PENGUATAN KINERJA

1. UUD NEGARA RI TH 1945 PASAL 30

2. UU NO 2 TH 2002 TENTANG POLRI

3. UU NO 32 TH 2004 TENTANG PEMDA

4. SURAT BUPATI SIJUNJUNG NOMOR

PAPARAN INI DISUSUN DAN DISAMPAIKAN KEPADA PESERTA DENGAN

AGAR PESERTA PELATIHAN DAPAT TAMBAHAN ILMU DAN WAWASAN

FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA

PAGA NAGARI ADALAH SALAH SATU BENTUK PERWUJUDAN DARI

B. DALAM PELAKSANAAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN PERUNDANG –

SUATU KONDISI DINAMIS MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU PRASYARAT

SUATU KEADAAN YANG DITANDAI DENGAN TERJAMINNYA KEAMANAN DAN

SEBAGAIMANA YANG DI JELASKAN DIATAS BAHWA UNTUK TERCIPTANYA DAN

TERTANGKAP TANGAN ADALAH TERTANGKAPNYA SESEORANG :

UNTUK MEMBANTU TUGAS PAGA NAGARI, POLRI TELAH BERPERAN SESUAI

A. PREEMTIF : ( UPAYA AWAL MENIADAKAN FAKTOR N DAN K )

SALAH SATU GIAT YANG DILAKUKAN SAAT INI ADALAH PREEMTIF

B. PREVENTIF : ( UPAYA TIDAK BERTEMUNYA FAKTOR N DAN K )

AKTIFITAS MENGHILANGKAN UNSUR NIAT DAN KESEMPATAN.

DI PAGA NAGARI SUDAH DI HIMPUN POTENSI KERAWANAN DI

C. REFRESIF : ( UPAYA SETELAH FAKTOR N DAN K MENJADI SATU / SETELAH

PENEGAKAN HUKUM DI PAGA NAGARI - PERNA, HUKUM ADAT

PAGA NAGARI BERSAMA POLMAS DAPAT MELAKUKAN UPAYA

Anda mungkin juga menyukai