Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 21 tayangan

    Ut 5

    Diunggah oleh

    nilam fitriana
    Dokumen tersebut membahas kontroversi mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Ada pendapat yang menilai pasal tersebut dapat membatasi ruang kritik, sementara Presiden Jokowi menyatakan pasal tersebut untuk melindungi kritik yang konstruktif. Putusan MK sebelumnya menyatakan pasal penghinaan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun harus dicabut, sementara pasal pencemaran nama baik pejabat tet

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Ut 5

    Diunggah oleh

    nilam fitriana
    21 tayangan2 halaman
    Dokumen tersebut membahas kontroversi mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Ada pendapat yang menilai pasal tersebut dapat membatasi ruang kritik, sementara Presiden Jokowi menyatakan pasal tersebut untuk melindungi kritik yang konstruktif. Putusan MK sebelumnya menyatakan pasal penghinaan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun harus dicabut, sementara pasal pencemaran nama baik pejabat tet

    Deskripsi Asli:

    Judul Asli

    UT 5

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Dokumen tersebut membahas kontroversi mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Ada pendapat yang menilai pasal tersebut dapat membatasi ruang kritik, sementara Presiden Jokowi menyatakan pasal tersebut untuk melindungi kritik yang konstruktif. Putusan MK sebelumnya menyatakan pasal penghinaan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun harus dicabut, sementara pasal pencemaran nama baik pejabat tet

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    21 tayangan2 halaman

    Ut 5

    Diunggah oleh

    nilam fitriana
    Dokumen tersebut membahas kontroversi mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Ada pendapat yang menilai pasal tersebut dapat membatasi ruang kritik, sementara Presiden Jokowi menyatakan pasal tersebut untuk melindungi kritik yang konstruktif. Putusan MK sebelumnya menyatakan pasal penghinaan presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 namun harus dicabut, sementara pasal pencemaran nama baik pejabat tet

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    dari 2

    Baru-baru ini publik negeri ini dibikin terkejut ketika pada pemerintahan Presiden Joko Widodo

    (Jokowi) pasal tersebut kembali mengemuka, tercantum dalam draf rancangan undang-undang
    (RUU) KUHP, dan telah diajukan kepada Komisi III DPR melalui Menteri Hukum dan Hak
    Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

    Kendati demikian, Presiden Jokowi menjamin niat ”menghidupkan” kembali pasal tersebut
    bukan untuk membungkam rakyat. Jokowi mengatakan pasal penghinaan presiden justru untuk
    melindungi mereka yang kerap mengkritik pemerintah lewat cara yang baik demi kepentingan
    umum.

    Presiden Jokowi menilai aturan yang ada saat ini hanya pasal karet yang bisa memidanakan
    semua pengkritik pemerintah, tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum.

    Kita ingat pula, MK justru menolak judicial review usulan Risang Bima Wijaya dan Bersihar
    Lubis. Pasal-pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP
    dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

    Konklusi MK menyatakan kehormatan pribadi, nama baik, martabat individu warga negara dan
    pejabat yang tengah bertugas adalah hak konstitusional (constitutional  right) yang harus
    dilindungi  hukum.

    Pengkajian ulang terhadap tanggung jawab yang timbul atas dasar kesalahan (liability based
    on  fault) oleh MK dilakukan melalui legislative review. Artinya tempatnya bukan melalui
    judicial review di MK, tetapi lewat jalur legislative jurisdiction dengan upaya amendemen atau
    revisi materi muatan undang-undang.

    Putusan MK ini tentu saja mengundang kontroversi. Putusan MK terakhir bertolak belakang
    dengan putusan MK tentang pencemaran nama baik presiden atau wakil presiden yang juga
    potensial berkaitan dengan persoalan hukum akibat  pemberitaan  pers.

    Tatkala memutuskan judicial review Pasal 134, 136 b, dan 137 KUHP tentang  penghinaan
    presiden dan wakil presiden, MK justru menyatakan pasal–pasal penghinaan tersebut harus
    dicabut.

    Sebaliknya, ketentuan pasal-pasal yang memenjarakan wartawan akibat pemberitaan yang


    dianggap dapat mencemarkan nama baik pribadi dan pejabat biasa malah tetap diberlakukan.

    Ini berarti, mengacu pada putusan MK tersebut, menghina dan mencemarkan pribadi dan pejabat
    biasa adalah hak konstitusi. Menghina dan mencemarkan nama baik dan kehormatan presiden
    bukan hak konstitusi.

    Menghina dan mencemarkan nama baik individu dan pejabat biasa dapat dihukum karena
    ketentuan pidananya  masih berlaku, sedangkan menghina dan mencemarkan nama baik presiden
    tidak bisa dipidana karena ketentuan pidananya sudah dicabut.
    Begitu juga dari sudut berat ringannya hukuman, pelanggaran pasal penghinaan presiden dan
    wakil presiden dibandingkan dengan pencemaran dan penghinaan terhadap individu juga
    mengundang pertanyaan.

    Menghina presiden dan wakil presiden sesuai ketentuan Pasal 134 KUHP ancaman hukuman
    penjara maksimal enam tahun, sedangkan sanksi maksimal pelanggaran Pasal 310 KUHP adalah
    satu tahun empat bulan; Pasal 311 dengan sanksi maksimal empat tahun; Pasal 316 dengan
    sanksi ditambah 1/3 dari pasal sebelumnya.

    Presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala
    pemerintahan yang dipilih langsung rakyat Indonesia. Presiden Indonesia dalam kurun waktu
    tertentu pernah begitu menikmati kekuasaan dan kewenangan yang tanpa kontrol.

    Jadi menururt perstursn hukum tentsng penghinaan presiden dan wakil presiden itu membuat luang
    lingkup pegkritikan semakin tertutup, katanya negara deokrasi, demokrasi mana yang diberikan jika saat
    kita mengkritik presiden atau wakil presiden terhalang tentang pasal pasal yang berlaku.

    Anda mungkin juga menyukai