Pemerintahan daerah

Negara dalam konteks city state (negara kota) akan memudahkan pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan. Sedangkan, nation state (negara bangsa) lahir dari banyak hal, misalnya kumpulan dari bangsa/suku bangsa, sejarah/budaya, ideologi/agama, bekas jajahan, negara/kerajaan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada suatu saat city state akan berubah jadi state. Hal yang demikian ini akan berpengaruh pada tata kelola pemerintah terhadap daerah di suatu negara yang tidak hanya dilihat dari lokasi saja, melainkan juga kerumitannya. Berikut adalah catatan pribadi saya pada saat mengikuti Perkuliahan Hukum Administrasi Daerah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat.

Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengundang kecemasan oleh kuatnya kecenderungan pilkada akan dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD. Perdebatan berbasis argumentasi demokrasi versus efisiensi dan konflik sosial mengemuka. Pada kesempatan ini saya menawarkan sudut pandang lain untuk memperkaya timbangan publik, yaitu potensi menguatnya shadow state jika pilkada dilakukan oleh DPRD.

Restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah atau penataan kembali organisasi perangkat daerah merupakan kebijakan baru di era reformasi dan otonomi daerah di Indonesia. Mengingat hal tersebut maka implementasi tata kelola birokrasi yang baik menarik untuk diteliti pada tingkat Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

Bimbingan Teknis Nasional Tahun Anggaran 2018
Jadwal November & Desember 2018
- Bimtek Keuangan
- Bimtek Kepegawaian
- Bimtek Aset
- Bimtek Arsip
- Bimtek Perpajakan
- Bimtek Barang/Jasa

Kontak: Sdr. Wawan 0821-6664-0577
Email: lempana.sumut@gmail.com

This study discusses "analysis of Civil Servant Performance Appraisal in Human Resources Agency and Human Resource Development of Bulungan District of North Kalimantan Province". The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants, to know and analyze the factors inhibiting the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants Employment Agency and Human Resource Development District Bulungan Province of North Kalimantan. This research uses qualitative method by exposing explorative with inductive approach. With data collection techniques are interviews, observation and documentation.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) mengatur bahwa Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu. Undang-undang tersebut juga mengatur prosesnya secara baku, termasuk melibatkan Mahkamah Agung (MA) di dalamnya. MA befungsi untuk memberikan menguji secara yuridis pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai insiator proses pemberhentian. Pelibatan MA merupakan konsekuensi dari menguatnya legitimasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kini dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dirancang sulit. Namun terdapat masalah access to justice dalam proses peradilan di MA ini, terutama disebabkan oleh hukum acara yang kabur. Konsep access to justice selama ini dimaknai secara terbatas semata-mata sebagai akses pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

This research is about governmental reform done by city government by using innovation. This research is motivated by the existence of local government of South Tangerang City and Magelang City in improving public service, governance and regulation. The purpose of this study is to explain the innovation of governance and public services at the city level. This research uses qualitative approach. Researchers use triangulation of data sources as a way to check the validity of data. Techniques of data retrieval, conducted by participant obervation, written documents, archives, official records, personal notes or notes and drawings to produce different evidence or data. While data processing researcher do data reduction. The results obtained in this study is the City of South Tangerang improve public services to facilitate the notary official of the land in the process behind the name. In addition, governance also becomes porgam priority in South Tangerang City is free treatment. As in the city of Magelang government reform is done innovation in the transportation service. This innovation brings online KIR checks with the intention of providing effective and efficient public services. The city of Magelang reforms governance by providing data in an integrated manner. Data in any regional device organization can be accessed via DataGo. An application to collect data and information in the government of Magelang City. Abstrak Penelitian ini adalah tentang reformasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan kota dengan menggunakan inovasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang dalam memperbaiki layanan publik, tata kelola pemerintahan dan regulasi. Permasalahan dalam kajian ini adalah meningkatnya permintaan layanan publik, namun masih sangat sedikitnya didukung sumber daya manusia yang terbatas. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai cara untuk mengecek keabsahan data. Teknik pengambilan data, dilakukan dengan cara observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah Kota Tangerang Selatan memperbaiki layanan publik untuk MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan Vol 2 No 1

Korupsi merupakan abuse of power atau abuse of law. Tindak pidana korupsi ini telah bersifat sistemik di Indonesia, karena merasuk pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan menggerogoti setiap bangunan kekuasaan hingga ke daerah. Korupsi di daerah mempunyai kecenderungan meningkat tajam, seiring dengan diberlakukannya UU Pemda. Karenanya, Pemerintah telah berupaya dengan mengubah paradigma upaya pencegahan sebagai pondasi pemberantasan korupsi sehingga pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Pemerintah Daerah sebagai local state government mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat seiring dengan berlakunya otonomi daerah dan sistem desentralisasi. Pencegahan korupsi diarahkan untuk menciptakan good governance melalui reformasi birokrasi, termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan principle of good governance dan denah pencegahan tindak pidana korupsi. Reformasi birokrasi dengan prinsip good governance belum dilterapkan sepenuhny oleh seluruh Pemerintah Daerah. Center point dari reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah terletak pada sektor pelayanan publik, keuangan, administrasi, dan penegakan hukum. Ini dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan keteladanan dari pemimpin (kepala daerah), sistem perencanaan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan, secara transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif. Pemerintah Daerah juga berupaya untuk menciptakan good governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya tersebut berupa (1) adanya komitmen, kepemimpinan, dan keteladanan berdasar leadership and headship dari pimpinan; (2) sistem perencanaan bottom up sebagai good will dari pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh elemen; (3) memperbaiki sistem keuangan dan asset daerah; (4) menerapkan one stop service dengan sistem pelayanan terpadu satu atap ataupun satu pintu, dan (5) mengimplementasikan e–governance dengan rasionalisasi PNS dan menempatkan birokrasi sebagai public servant.

Abuse of Power merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Tindakan penyalahgunaan kekuasan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyalahgunaan kekuasaan saat ini seperti hal yang tidak asing lagi bagi mereka yang memiliki jabatan publik. Argumentasi keempat, mengapa penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi dimana-mana, karena ada anggapan aparatur pemeriksa bisa diatur dengan berbagai cara dan pendekatan. Petugas pemeriksa adalah manusia biasa, yang bisa dibujuk rayu untuk diajak kompromi terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan

Abstrak

Fenomena yang terjadi didalam kawasan laut kepualauan riau saaat ini sangat meresahkan masyarakat nelayan, karena banyak terjadi pertengkaran serta tindakan anarkis lainnya sesama nelayan pencari ikan, pertikaian nelayan seringnya tentang penggunaan alat tangkap dan Batas wilayah tangkapan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap nelayan yang melanggar aturan, sehingga para nelayan yang bekerja sesuai aturan sering main hakim sendiri, karena ketidak percayaan terhadap aparat hukum, Aturan pusat sering berbenturan dengan budaya atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat di kepulauan riau, sehingga pemerintah perlu membuat aturan tentang kearifan lokal di tengah masyarakat sebagai jalan tengah atas benturan aturan pemerintah pusat dan budaya masyarakat nelayan di kepualauan riau. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif
deskriftif analisis yaitu menjelaskan fenomena dan menganalisisnya, sumber data yang digunakan data sekunder yang meliputi Koran, jurnal, Skripsi.Hasil Penelitian ini adalah bahwa terjadi gejala kejahatan social
di tengah masyarakat nelayan di daerah laut kepulauan Riau, yang harus segera di atasi dengan segera oleh pihak pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Propinsi Kepulauan Riau, Kriminologis,
Kelautan dan Perikanan

Masa  pemerintahan  Gubernur  Aceh  telah  memasuki  tahun  ketiga,  tetapi  dalam  rentang waktu  tersebut,  isu  tentang  capaian  kinerja  pemerintahan  masih  menjadi  permasalahan  utama. Hal ini setidaknya tampak dari pemberitaan yang muncul di berbagai media massa dan  penilaian kinerja  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Hasil  evaluasi  kinerja  pemerintah  provinsi  se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  pada  tahun  2015  menempatkan  Pemerintah  Provinsi  Aceh  dalam  kategori CC  untuk  capaian  kinerja  pemerintahan.  Kendati  berada  pada kategori  cukup,  tapi  capaian  ini menyiratkan  masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  oleh  Pemerintah  Provinsi Aceh. Dalam  konteks  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  capaian  kinerja  menjadi  salahsatu tolok  ukur  untuk  menilai  kemampuan  pemerintah  untuk  menggunakan  berbagai sumber  daya secara  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mewujudkan  kepentingan  publik,  yakni  kesejahteraan. Kegagalan  untuk mengatasi  persoalan lemahnya  kinerja  pemerintahan  dapat  mengarah  pada  munculnya  stigma  pemerintahan  yang inefektif, bahkan pemerintahan yang gagal. Dengan menggunakan  3  (tiga)  ukuran  efektivitas  kinerja  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan kemampuan  pemerintah  mengelola  instrumen  anggaran,  yakni  kemampuan  perencanaan  dan penganggaran; kemampuan penyerapan anggaran; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tulisan ini berupaya menganalisis kapasitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Aceh, dan menawarkan solusi penataan organisasi pemerintahan untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan tersebut.

Kata kunci: kinerja pembangunan, tata kelola pemerintahan, Provinsi Aceh

Abstrak
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, menyebutkan bahwa
Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan. Kabupaten Karimun
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan
langsung dengan negara Singapura. Letak geografis Kabupaten Karimun
terdiri dari beberapa pulau-pulau besar maupun kecil menyebabkan
terhambatnya akses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
pemekaran kecamatan yang ada saat ini merupakan salah satu alternatif
solusi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini
adalah melakukan kajian analisis terhadap pemekaran calon Kecamatan Selat
Gelam dari Kecamatan Induk Karimun dengan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disain kajian yang
digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara
kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan
normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli dan key informan
yang berhubungan dengan upaya pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini
adalah calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan
pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis. Sementara
untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayahan tidak terpenuhi. Untuk
persyaratan teknis Calon Kecamatan Selat Gelam Memperoleh Skor 340 yang
berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan untuk dibentuk
menjadi kecamatan baru. Sedangkan Kecamatan Induk Karimun setelah
dimekarkan (dibentuk Kecamatan Selat Gelam) masih memenuhi 1 dari 3 syarat pembentukan kecamatan seperti yang diatur di dalam PP No 19 Tahun
2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis, sedangkan
untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayah tidak terpenuhi. Untuk
persyaratan teknis, Kecamatan Induk Karimun memperoleh skor yang
berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan. Kesimpulan dari kajian
ini adalah walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan
kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan
pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini dimungkinkan secara
aturan, bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan
diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya
dikecualikan dari persyaratan administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan
syarat teknis sebagaimana yang telah disebutkan dengan pertimbangan
untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat
desa di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.
Kata Kunci : Pemekaran, Pemekaran Kecamatan, Daerah Perbatasan, Selat
Gelam

Reviewer : Nadila Novalyn Karim NIM : 1011419006 Kelas : A Latar belakang : Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintaha di indonesia, juga perlu melakukan pendelegasian kewenangan kepada susunan perangkat daerahnya agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan efektif walaupun kemudian implementasinya masih sampai dengan saat ini masih terjadi perdebatan. Pasca di keluarkan PP No.18 Tahun 201 tentang perangkat daerah mengharuskan pemerintah daerah melakukan penataan kembali perangkat daerahnya, PP no 18 Tahun 2016 memerintahkan agar penataan perangkat daerah di atur melalui perda. Maka penelitian akan memfokuskan permasalahan terkait, apa arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang. Dan menggunakan bahan hukum primer, hukum sekunder,hukum tersier. Dan kemudian di analisis secara secara deduktif. Yakni melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal ang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui arti penting asas dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui ketaatan penataan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap asas pembentukannya. Hasil : Perangkat daerah menyebutkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukannya, yakni asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,asas efisiensi, asas efektivitas,asas pembagian habis tugas, asas rentang kendali, asas tata kerja yang jelas, dan asas fleksibilitas. Kritik : Penelitian ini termasuk penelitian yang bagus, pada dasarnya penelitian menyampaikan dengan cara informatif dan terlebihnya sistematika penulisannya telah tersusun dengan baik dan jelas mulai dari judul hingga daftar pustaka. Sehingga para pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut, serta memaparkan secara jelas dan lengkap dengan latar belakang dari penelitian yang di buat, penggunaan tata bahasa juga baik. Tapi di beberapa bagian penulisan hasil penelitian terdapat beberapa kata yang salah ketik dan penempatan nomor pada susunan perangkat daerah.

Saat Pandemik COVID-19 ini, Indonesia diperhadapkan dengan berbagai polemik dan hambatan pembangunan termasuk yang dihadapi pada tata kelola pemerintahan yaitu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Berkurangnya penerimaan negara, adanya virus COVID-19 yang belum ditemukan obat/vaksin, terhambatnya ekspor dan impor serta pembatasan pada seluruh sektor kehidupan sosial mempengaruhi kondisi ekonomi, budaya, politik, pertahanan, kemananan dan tentunya agama.
Berdasarkan isu yang berkembang di masyarakat, selanjutnya analisis kebijakan dari Kementerian yang terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan PILKADA secepatnya, sementara dari pihak lainnya meminta untuk menunda pelaksanaan PILKADA mengingat kondisi penanganan COVID-19 yang belum sempurna bahkan terus terjadinya korban jiwa akibat diserang COVID-19.
Salah satu isu yang berkembang adalah adanya wacana untuk menunda pemilihan kepala daerah serentak seluruh wilayah Indonesia yang semula akan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi tahun 2027. Sebagaimana diketahui rencana ini merupakan mandat dari UU 10 Tahun 2016 dan telah menjadi peta jalan menuju PILKADA SERENTAK SE-INDONESIA. Terlepas dari konsentrasi isu tersebut, ada tugas lain yang harus diemban oleh Komite I DPD RI bersama dengan DPR RI dan Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU PILKADA yaitu melaksanakan PILKADA Serentak di 270 wilayah yang seharusnya dilaksanakan bulan September 2020 bergeser di bulan Desember 2020 – dan juga mengalami polemik di masyarakat.

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam pelayanan pemerintahan daerah. Paradigma lama pelayanan di daerah, aparatur masih memposisikan diri bukan sebagai pelayan publik tetapi seseorang yang harus dilayani. Paradigma baru menyebabkan masyarakat menuntut pelayanan di daerah dapat dilakukan secara inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa dengan melakukan intervensi kebijakan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan trianggulasi data. Peneliti melakukan observasi terlibat (participant obervation), dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen tertulis, gambar dan arsip. Sedangkan pengolahan data dianalisis dengan melakukan reduksi data. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan beberapa intervensi sosial untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa. Intervensi sosial dalam konteks ini adalah masyarakat desa diarahkan pada penciptaan inovasi dalam menciptakan budidaya ikan sungai dan wisata Balanting Paring. Upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas mencakup pada perubahan dengan menggunakan kebijakan inovatif dan dukungan dari inovasi teknologi. Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Larangan Penangkapan Ikan dengan Alat Setrum dan Putas atau Sejenisnya, membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk membantu mengawasi sungai dari gangguan illegal fishing dan penciptaan inovasi teknologi Si Pandu Wisata yang menawarkan konsep mengubah sitem pelayanan pariwisata menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dan lebih cepat. Abstract This research is motivated by the existence of a new paradigm in local government services. The old paradigm, service in the area, the Apparatus still positions itself not as a public servant but someone who has to wait. The new paradigm encourages the citizen to demand innovative public services to be implemented. This research aims to increase community empowerment in villages by policy and technology intervention. This study uses a qualitative method.

Fenomena yang terjadi didalam kawasan laut kepualauan
riau saaat ini sangat meresahkan masyarakat nelayan,
karena banyak terjadi pertengkaran serta tindakan anarkis
lainnya sesama nelayan pencari ikan, pertikaian nelayan
seringnya tentang penggunaan alat tangkap dan Batas
wilayah tangkapan, dan lemahnya penegakan hukum
terhadap nelayan yang melanggar aturan, sehingga para
nelayan yang bekerja sesuai aturan sering main hakim
sendiri, karena ketidak percayaan terhadap aparat hukum,
Aturan pusat sering berbenturan dengan budaya atau
kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat di
kepulauan riau, sehingga pemerintah perlu membuat
aturan tentang kearifan lokal di tengah masyarakat sebagai
jalan tengah atas benturan aturan pemerintah pusat dan
budaya masyarakat nelayan di kepualauan riau.Metode
yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kualitatif
deskriftif analisis yaitu menjelaskan fenomena dan
menganalisisnya, sumber data yang digunakan data
sekunder yang meliputi Koran, jurnal, Skripsi.Hasil
Penelitian ini adalah bahwa terjadi gejala kejahatan social
di tengah masyarakat nelayan di daerah laut kepulauan
Riau, yang harus segera di atasi dengan segera oleh pihak
pihak yang berkepentingan.
Kata Kunci: Propinsi Kepulauan Riau, Kriminologis,
Kelautan dan Perikanan

The purpose of this study was to study and analyze the application of smart governance in the city of Balikpapan, strengthening regional resources in the implementation of smart governance, and strengthening local government resources in supporting smart governance. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research subject was purposive, in order to get research subjects who knew and could provide information about regional resources and the application of smart governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be implemented well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT devices, increasing community participation and use of applications. The condition of regional resources in implementing smart governance in Balikpapan City is still low and lacking in the dimensions of regional governance, as well as the low use of the applications provided. The implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be well implemented when coupled with the strengthening of regional government resources.