Ilmu Negara

KONTRAK SOSIAL ADALAH TEORI YANG MENJELASKAN TENTANG PEROLEHAN KEDAULATAN DAN LETIGIMASI RAKYAT OLEH SUATU NEGARA DIDAPAT DARI ADANYA KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN ANTARA SANG PENGUASA DAN DIKUASAI MENYERAHKAN BEBERAPA HAK YANG DIMILIKINYA UNTUK DIATUR OLEH SANG PENGUASA DEMI TERBENTUKNYA NEGARA YANG DIIMPIKAN.

Ilmu negara sebagai pokok dalam ilmu-ilmu hukum lainnya lebih bersifat teoristik, dan ilmu-ilmu hukum lainnya akan menjadi realisasi teori-teori ilmu negara ini. Ilmu negara yang menjadi landasan harus melihat ke masa lalu (sejarah), masa depan, dan masa pada kondisi yang nyata.

Kedaulatan termasuk dalam mata kuliah ilmu negara sebab dapat diketahui kalau kedaulatan merupakan atribut negara. Dan sebenarnya kedaulatan mempunyai latar belakang sejarah yang secara konseptual lebih tua dari pada konsep negara itu sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan memiliki banyak macam, salah satunya adalah kedaulatan negara. Negara dapat dikatakan berdaulat atau sovereign, karena kedaulatan merupakan hakiki yang paling dasar dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat maka artinya negara itu punya kekuasaan tertinggi. Namun kekuasaan yang dimaksud tidak membuat negara tersebut semena-mena atau berkuasa terhadap negara lain. Kekuasaan tertinggi yang dipegang suatu negara hanya sebatas pada wilayah negara tersebut. Dan juga dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yuridiksi hukum sendiri.

Dalam susunan kurikulum Fakultas Hukum Ilmu Negara dimasukkan sebagai salah satu mata pelajaran dalam tingkat persiapan seperti halnya pengantar Ilmu Hukum dan mata pelajaran lainnya. Tugas mata pelajaran tersebut sebagai pengantar terhadap mata pelajaran seperti hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang akan diberikan pada tingkatan yang lebih tinggi. Ilmu Hukum sendiri dibagi menjadi dua lapangan yang besar Hukum Publik dan Hukum Privat, maka ilmu Negara akan mengantar para mahasiswa untuk mempelajari Hukum Publik, khususnya Hukum Tata Negar dan Hukum Administrasi Negara.

Makalah sederhana ini, merupakan tugas mata kuliah "ILMU NEGARA" Tahun 2016 ketika saya semester 1. Apabila pada cover makalah terdapat nama saya, itu berarti saya dan tim yang membuatnya. Namun jika tidak, makalah tersebut adalah buatan teman-teman saya di kelas. Mohon gunakan dengan sebaik-baiknya.

Teori pembenaran Hukum biasa disebut dengan istilah Rechtsvaardiging Theorieen : yaitu suatu teori yang membahas dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Sebagaimana kita pahami bahwa suatu pemerintahan negara tidak akan mungkin untuk berjalan efektif tanpa adanya legitimasi yang penuh. Pemerintahan negara dan alat perlengkapannya sebagai instrumen penataan masyarakat yang memegang kekuasaan politik utama harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah(legitimasi) atas kekuasaan yang dijalankannya agar ia dapat efektif.

Negara yang ada saat ini, tentunya tidak muncul secara tiba-tiba. Munculnya negara didunia ini ternyata dilandasi oleh paham yang berbeda-beda. Setiap negara didunia memiliki sejarah yang berbeda-beda dalam proses pembentukannya.
Munculnya negara-negara tersebut dikaji dalam ilmu negara. Negara ada karena dipengaruhi teori-teori dari beberapa ahli yang hidup dari kondisi kehidupannya yang berbeda sesuai dengan zamannya. Perbedaan teori-teori munculnya negara itulah yang akan dibahas oleh kelompok kami, sehingga kami mengambil judul “teori pembenaran hukum suatu negara”. Teori-teori pembenaran hukum tersebut perlu dikaji untuk pengaplikasiannya dalam kehidupan saat ini.

Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka, dengan berbasis pada periodesasi berlakunya UUD. Berikut tahapan sistem pemerintahan yang bernah berlaku di Indonesia, terbagi atas beberapa periode yaitu : a. Sistem pemerintahan Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 (UUD 1945). Dalam periode ini, pegangan bernegara yang digunakan adalah UUD 1945 dengan konsep pemerintahan yang Presidensil. Namun belum dapat dijalankan secara murni dan utuh, oleh karenanya negara Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan masih mengalami masa transisi dan revolusi1. Walaupun UUD 1945 telah diberlakukan oleh PPKI, namun yang baru dapat terbentuk yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri yang tergabung dalam Kabinet Presidensil, sebagai pembantu presiden dan para gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. 2 Tentang hal ini dapat kita lihat pada aturan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakli Presiden dipilih oleh PPKI, jadi tidaklah menyalahi apabila MPR belum dimanfaatkan karena pemilu belum dilakukan.3 Lembaga-lembaga tinggi yang lain telah disebutkan dalam UUD 1945, akan tetapi belum diwujudkan sehubungan dengan negara masih dalam keadaan darurat pada saat itu. Jadi sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional.

Nama : Nesya Warapsari Fakultas : Hukum Universitas : 17 Agustus 1945 Surabaya NIM : 1311900001 NEGARA HUKUM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN LEBIH UTAMA YANG MANA? Pertama-tama kita akan mengulas sedikit tentang pengertian negara terlebih dahulu. Menurut Prof Kranenburg, negara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat (Inu Syafiie,1994 ;16). Kemudian utnuk pengertian hukum sendiri menurut Utrecht merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. Lalu, untuk pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006). Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan masyarakat". Dalam

Makalah sederhana ini, merupakan tugas mata kuliah "ILMU NEGARA" Tahun 2016 ketika saya semester 1. Apabila pada cover makalah terdapat nama saya, itu berarti saya dan tim yang membuatnya. Namun jika tidak, makalah tersebut adalah buatan teman-teman saya di kelas. Mohon gunakan dengan sebaik-baiknya.

Nama : Nesya Warapsari Fakultas : Hukum Universitas : 17 Agustus 1945 Surabaya NIM : 1311900001 NEGARA HUKUM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN LEBIH UTAMA YANG MANA? Pertama-tama kita akan mengulas sedikit tentang pengertian negara terlebih dahulu. Menurut Prof Kranenburg, negara adalah suatu sistem dan tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat (Inu Syafiie,1994 ;16). Kemudian utnuk pengertian hukum sendiri menurut Utrecht merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. Lalu, untuk pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, dalam Dwi Winarno, 2006). Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan masyarakat". Dalam

Argumentasi mengenai keharusan hadirnya tujuan negara bisa dibuka melalui serangkai pertanyaan seperti “Dapatkah suatu organisasi yang disebut negara tidak memiliki tujuan?” atau “Layak atau tidak suatu negara tidak memiliki tujuan?”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu menyimpulkan bahwa kehadiran tujuan negara merupakan sebuah keharusan di dalam negara. Bahkan, jamaknya, tujuan lebih dulu hadir sebelum organisasi negara hadir. Organisasi negara merdeka kemudian hadir sebagai sarana menuju tujuan negara yang telah sebelumnya disusun. Tujuan setiap negara tentu akan berbeda. Hal tersebut disandarkan pada realitas bahwa setiap negara mempunyai pengalaman historis, sosiologis, dan filosofis yang berbeda. Perbedaan tersebut pada akhirnya yang akan menentukan sikap dan perilaku politik serta bagaimana suatu negara dikonstruksi dan dioperasikan. Perbedaan-perbedaan tersebut selanjutnya akan membentuk konstruksi hukum suatu negara. Dengan demikian, tujuan negara merupakan nilai-nilai yang menjadi kehendak ideal dari suatu negara. Hal tersebut pula yang menjadi pembeda dengan fungsi negara. Fungsi negara merupakan turunan dari tujuan negara yang berupa hal-hal mengenai bagaimana operasionalisasi dari tujuan negara.

Gagasan ‘tanah air’ atau ‘tanah tumpah darah’ (daerah tempat darah ditumpahkan/ tanah kelahiran) telah banyak digunakan oleh berbagai kelompok etnik di Nusantara untuk merujuk kepada daerah asal di mana seseorang dilahirkan. Pada awalnya, ketika berbagai kelompok etnik di kepulauan Indonesia belum mengenal konsep Indonesia, atau ketika mereka masih hidup dalam semangat ‘local patriotism’ atau ‘ethno-nationalism’, konsep ‘tanah tumpah darah’ mungkin mengacu kepada tempat kelahiran dalam bentuk desa atau kampung atau daerah di mana secara tradisional diklaim sebagai hak milik dari kelompok etnik tertentu. Istilah ini masih dapat dilacak dari istilah yang begitu tersebar di Nusantara seperti Tanah Jawa, Tatar Sunda, Negeri Minang, dan sebagainya.

ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.

State is element that crusial in human right enforcement, meintenance in to protet social interest. To protect human right that impelemtation by state difficult enough in impementation because state to face with actions government that to tress pass on human right, maintenance that in connectin with civil rights and political rights. So in this research that happen problem is what factors that so push protect human right, what abstruction that to face n to protect human right in state life in Indonesia and how law formation to protect human right in future. Research methods include kind data, maner tell data and process method and analisys. Data kind to include material primer law, skunder law and tertier law. Tell manner data, that use is methods document study. Process method and data analysis that use in reearch methods normative law. For research can be conclution these are factors that to push protect human right is an know ledge fae principle human right, penness issue, existence middel class. Abstruction that to face in to protect human right because less consciousness society about in important to protect human right. In to do law formation in future that important is factor philosophy, sociology, and yuridis law.

Keyword : To Protect,  Human Right, State.

ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.

POLITEIA Politeia merupakan konsep yang diajukan Aristoteles dalam tulisannya Athenaion Politeia. Mogens Herman Hansen (buku: POLIS) Diungkapnya bahwa Aristoteles membicarakan Politeia tatkala ia membaca polis. Menurut Hansen, Polis dipahami sebagai komunitas (koinonia) warga negara (politai) yang menggunakan konsitusi (politeia). Kata "politeia" sendiri awalnya berarti "kewarganegaraan" dalam pengertian abstrak,misalnya menjadi warganegara suatu polis. Atas dasar ini politeia mempunyai 2 pengertian : 1. Secara konkrit, kata politeia dapat diartikan sebagai badan-badan warganegara secara keseluruhan. 2. Secara abstrak, politeia diartikan sebagai struktur politik lembaga warganegara, sehingga kerap diterjemahkan sebagai "bentuk pemerintah" atau "konsitusi" (ahli ilmu politik modern kerap menyamarkannya sebagai sistem politik. Saya beropini mengenai "politeia". Beda waktu beda pandangan, mungkin itu kata yang tepat untuk dijadikan perumpamaan tentang pandangan saya terutama masyarakat kebanyakan mengenai politik. Akan sangat jauh berbeda jika dibandingkan politik menurut Aristoteles dengan politik menurut saya sekarang. Aristoteles dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan "kata politik" melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut sebagai zoon politikon. Dengan istilah nya seperti itu, ia menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari oleh manusia, misalnya saja ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Ia menyimpulkan bahwa usaha memaksimalkan kamampuan individu dan mencapai bentuk kehdiupan sosial yang tinggi adalah melalui interaki politik dengan orang lain.

George Jellinek, pada tahun 1882 menerbitkan buku: Allgemeine Staatslehre (ilmu Negara Umum). Buku ini menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara.
Dalam menyusun bukunya Allgeimeine Staaslehre, George Jellinek menggunakan METHODE VAN SYSTEMATESERING (Metode Sistematika), dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada masanya sendiri (sesudah akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20) dan bahan-bahan itu kemudian disusunnya dalam suatu sistem.

Tinjauan singkat mengenai studi Ilmu Negara ini menjelaskan apa yang negara berikan kepada masyarakat pula didukung dengan penafsiran Negara dari para Sarjana dan/atau Ahli Hukum.

Dosen Pengampu:
(1) Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum.
(2) Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Trias Politica atau pemisahan kekuasaan merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di berbagai belahan dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah dilembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep ini bertujuan agar semua tugas atau kekuasaantidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaantersebut dibagi lagi kedalam beberapa lembaga lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan. Salah satu yang mendasari pemisahan kekuasaan da-lam suatu negara adalah menghindari suatu pihak yang berkuasa untuk menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan.

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah yang berwenang di dalam negara tersebut. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini dipraktekan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Sampai saat ini, sistem demokrasi masih menjadi icon utama bagi negara-negara modern, khususnya negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum yang menempatkan sistem demokrasi sebagai bagian dalam menentukan arah politik hukum negaranya. Negara Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Indonesia menyatakan diri sebagai bentuk negara demokrasi, yang tentu nilai legalitasnya harus dilihat dalam hukum dasar yang dianutnya, yaitu berupa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Semakin tinggi nilai demokrasi yang terkadung dalam legalitas tersebut, maka legitimasi tersebutpun dinilai kuat. Pada dasarnya di dalam sistem demokrasi suatu negara itu terdapat nilai-nilai yang luhur, mulia, dan nilai-nilai tentang kebaikan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam arti luas. Sistem demokrasi yang ideal sebenarnya bilamana demokrasi tersebut dibangun atas dasar dan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah warga masyarakat suatu negara.

B e l a n d a me n g a n u t n e g a r a k e s e j a h t e r a a n (we l f a r e s t a t e) , n a mu n d i d a l a m p e r k e mb a n g a n p e mb e n t u k a n h u k u mn y a t e r ma s u k h u k u m p i d a n a t e l a h d i a r a h k a n k e p a d a h u k u m y a n gme n y e j a h t e r a k a nr a k y a t n y a. I n d o n e s i ad i d a l a m k o n s t i t u s i U U D1 9 4 5t e l a hs e c a r a e k s p l i s i tme n y a t a k a n s e b a g a in e g a r a h u k u m,t e t a p id a l a m p e r k e mb a n g a n p e mb e n t u k a n h u k u mn y as e r i n gme l u p a k a na ma n a t k o n s t i t u s i U U D1 9 4 5 , k h u s u s n y aB a bX I Vt e r s e b u t. D a l a m k e n y a t a a n n y ame ma n gb e n a r b a h wad a l a m s e t i a pp e r a n c a n g a nU Uh a mp i r t i d a kp e r n a h d i p e r h a t i k a ns e c a r as u n g g u h-s u n g g u hk e t e n t u a nB a bX I V k h u s u sP a s a l3 3t e r s e b u td e n g a n p e r s e p s ib a h wau r u s a nt u g a sme n i n g k a t k a nk e s e j a h t e r a a nh a n y ab e r a d ap a d ap u n d a ka h l i e k o n o mi d a nb i r o k r a t e k o n o m y a n ga d ad i p e me r i n t a h a n. S e d a n g k a ns e t i a pl a n g k a hk e b i j a k a n e k o n o mi h a r u sd i l a n d a s k a np a d aa t u r a nh u k u m y a n gme mp e r k u a t k e b i j a k a nd i b i d a n ge k o n o mi d e n g a n t u j u a n me n c a p a ik e s e j a h t e r a a n .D ik a l a n g a n p a r a a h l ih u k u m s a mp a is a a ti n id i I n d o n e s i at e r d a p a tp e r s e p s ik e l i r ub a h wah u k u m t i d a ka d ak a i t a nd a nr e l e v a n s i n y ad e n g a n e k o n o mi. B e g i t u p u l as e b a l i k n y a. K e k e l i r u a np e r s e p s i p a r aa h l i d a np r a k t i s i h u k u m t e n t ub e r s u mb e rp a d ama s a l a hp e n d i d i k a n h u k u m d a ne k o n o mi d i p e r g u r u a nt i n g g i y a n gt i d a kme mb e r i k a nk e s e mp a t a nu n t u kme mi l i h ma t ak u l i a hd i l u a r l i n g k u pk u r i k u l u m f a k u l t a s n y ama s i n g ma s i n g. D a l a m p r a k t i kd a np e n g a l a ma np e n u l i s , k e t i k ad i s u s u nU Ut e n t a n gK e p a i l i t a na t a uU UP e r s e r o a n T e r b a t a s , h a mp i r d i p a s t i k a nt i m p e n y u s u n9 9-1 0 0 %a d a l a hme mi l i k i l a t a r b e l a k a n gp e n d i d i k a n h u k u m; k e i k u t s e r t a a na h l i e k o n o mi d a np e ma n g k uk e p e n t i n g a nc u k u pp a d as o s i a l i s a s i a t a u R D P U. B e g i t up u l aa h l i e k o n o mi p e n g a mb i l k e b i j a k a nd i n e g e r i i n i s e r i n gb e r p a n d a n g a nk e l i r ub a h wa h u k u m h a n y aa l a t (t o o l) u n t u kme wu j u d k a nk e b i j a k a ne k o n o mi d i d a l a m k e n y a t a a nma s y a r a k a t ; j u g as e r i n gd i a b a i k a np e r a n a np a r aa h l i h u k u m d i ma n ame r e k as e h a r u s n y ab e k e r j as a ma. D a l a m k u r u nwa k t u6 9t a h u nI n d o n e s i ame r d e k a ,s a mp a is a a ti n ip o l i t i kh u k u m I n d o n e s i a me r d e k a b e l u m j e l a s a r a h c a p a i a n n y a me n c i p t a k a n k e s e j a h t e r a a n d id a l a m p e r l i n d u n g a n h u k u m y a n g a d i l ,p a s t i ,d a n b e r ma n f a a tb a g ir a k y a t n y a .Me k a n i s me y a n g c o c o k d a l a m p e n y u s u n a ns u a t un a s k a hR U Ut e r k a i t s e mu as e k t o r k e h i d u p a nd i n e g a r ai n i s e h a r u s n y at e t a p me n g i k u t s e r t a k a np a r aa h l i e k o n o mi d a na h l i i l mup o l i t i ks e s u a i k e k h u s u s a n n y ama s i n g-ma s i n g. D i l a p a n g a nh u k u m p i d a n a , c a p a i a nu n t u kme n y e j a h t e r a k a nr a k y a tb u k a nh a l mu s t a h i l j i k ap a r aa h l ih u k u m p i d a n ad a np e n g a mb i lk e b i j a k a nd ib i d a n gh u k u m me n g u b a hmi n d s e t (n a l a r)d a r i t e o r i mo r a l i t a sd e n g a np e n i l a i a nb e n a r a t a us a l a h s e t i a pt i n g k a hl a k uma n u s i a , k e p a d at e o r i e k o n o mi d e n g a np e n i l a i a n" c o s t a n db e n e f i t r a t i o ". D a l a m k o n t e k sp r a k s i s , s e t i a pk e b i j a k a np e me r i n t a hd a l a m s e g a l as e k t o r k e h i d u p a na k a ns e l a l u d i u k u r b u k a nh a n y ad a l a m b e n t u kl a r a n g a na t a uk e b o l e h a n , me l a i n k a nj u g ad a l a m b e n t u ks o l u s i j a n g k ap a n j a n gj i k at e r j a d i p e l a n g g a r a na t a sl a r a n g a nd a nk e b o l e h a ni t ud e n g a nme n g g u n a k a n