HUKUM PERIZINAN

Adinda Jeihan (1687029)

Denny Johanes (1687027)
Holyka Melodione (1687061)
Shalma Angelica (1687077)
LATAR BELAKANG
Jaman modern,
pembangunan dalam berbagi
sektor terus dilakukan hingga
ke berbagai daerah. Kegiatan
pembangunan diharapkan
dapat menunjang
perekonomian negara,
sehingga dapat mewujudkan
kesejahteraan umum.
Dalam hal ini pemerintahlah
yang mempunyai tugas dan
tanggungjawab untuk
mengusahakan
kesejahteraan bagi warga
negaranya. Dalam
menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya
tersebut, tentunya
menyebabkan begitu
banyak keterlibatan negara
(pemerintah) dalam
kehidupan warga
negaranya.
Pada dasarnya fungsi dari
sebuah bangunan yaitu
sebagai tempat segala
aktivitas manusia, mulai
dari aktivitas
perekonomian,
kebudayaan, sosial, dan
pendidikan terkait dengan
fungsi pemerintah daerah
sebagai “agent of
development, agent of
change, agent of
regulation”.
 Dalam fungsinya tersebut, pemerintah daerah berkepentingan
terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bengunan diberlakukan agar tidak
terjadi kekacauan dalam penataan ruang kota dan merupakan bentuk
pengendalian pembangunan ruang kota.

Tentang perlunya izin bangunan, ini akan nampak

ketika kita melihat kota-kota besar. Kota besar
khususnya Jakarta sedang mengalami pertumbuhan
yang sangat cepat dan akan terus berlanjut disetiap
tahunnya. Perizinan, inilah yang kerap kali menjadi
persoalan dalam kehidupan sehari-hari.
RUMUSAN MASALAH
1. Apakah yang dimaksud
dengan perizinan dan
hukum perizinan?
2. Apa saja fungsi dan tujuan
dari hukum perizinan?
3. Apa saja unsur-unsur yang
ada di dalam perizinan?
4. Apa saja asas-asas yang
terdapat di dalam
perizinan?
5. Bagaimana pengertian,
unsur-unsur dan asas-asas
perizinan jika dikaitkan
dengan kasus konkrit?
PENGERTIAN PERIZINAN
Di dalam kamus istilah hukum...

IZIN = vergunning

dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari

pemerintah yang disyaratkan untuk
perbuatan yang pada umumnya
memerlukan pengawasan khusus,
tetapi yang pada umumnya tidaklah
dianggap sebagai hal-hal yang sama
sekali tidak dikehendaki.
 Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang
dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran,

rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin
untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya
harus dimiliki atau seseorang sebelum yang
bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau
tindakan.
 Adapun pengertian izin menurut ahli

E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai

berikut.
Bila pembuat peraturan umumnya tidak
melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga
memeperkenankannya asal saja diadakan
secara yang ditentukan untuk masing-
masing hal konkret, keputsan administrasi
negara yang memeperkenankan perbuatan
tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
Ernst Utrecht
FUNGSI DAN TUJUAN
Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai unjung tombak
instrumen hukum berfungsi sebagai:

1.Pengarah Keinginan megarahkan

(mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
misalnya izin bangunan.

2. Perekayasa Kegiatan yang berhubungan

dengan perancangan atau yang sering
disebut pembuatan izin.

3. Perancang masyarakat yang adil dan

makmur Sebagai upaya rancang atau desain
yang dilakukan oleh pemerintah sebelum
membangun suatu sistem dan sarana.
 Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi.
Secara umum, tujuan izin adalah:

1.Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu.

Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan rank en horecawet, dimana
pengurus harus mempunyai syarat-syarat
tertentu).
3.Melindungi objek-objek tertentu.
Upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah agar tidak terjadi
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. Memberi penyalahgunaan atau perusakan
izin kepada orang pribadi atau badan yang terhadap objek-objek tertentu yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, memiliki izin resmi.
dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.
UNSUR UNSUR DALAM
PERIZINAN
 Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan
persyaratan tertentu.

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam

perizinan, yaitu sebagai berikut.
 1. Instrumen Yuridis

Dalam rangka untuk mengupayakan kesejahteraan umum, kepada

pemerntah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari
fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk
menghadapi peristiwa individual dan konkrit, yaitu dalam bentuk
ketetapan, salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum

pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang
diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas
legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah.
 3. Organ Pemerintah

Adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun
ditingkat daerah, mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan
administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.

Hal ini berarti bahwa terdapat aneka ragam administrasi negate pemberi izin, yang
didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Peristiwa Konkrit

Artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat
tertentu, dan fakta hukum tertentu oleh karena peristiwa konkrit ini bentuknya
beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun
memiliki keragaman.
Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya
tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi
instansi yang menerbitkan izin tersebut.

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuhkan prosedur tertentu

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus
menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus me-nempuh
persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu
berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.
ASAS-ASAS DALAM
PERIZINAN
 Asas kepastian hukum Asas bertindak cermat
(principles of legal certainty) (principles of carefulness)

yaitu asas yang menghendaki yaitu asas yang memperingatkan agar

dihormatinya hak telah diperoleh aparataur negara senantiasa bertindak
seseorang berdasarkan suatu keputusan hati-hati agar tidak menimbulkan
badan atau pejabat administrasi negara. kerugian bagi warga masyarakat

Asas motivasi untuk setiap keputusan

Asas keseimbangan
administrasi negara
(principles of proporsionality)
(principles of motivation),
yaitu asas yang menghendaki adanya
yaitu asas yang menghendaki agar setiap
keseimbangan antara hukuman jabatan
putusan administrasi negara diberikan
dengan kelalaian atau kealpaan seorang
alasan dan motivasi yang cukup dan
pegawai.
sifatnya benar.
 • Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.

• Asas jangan mencampuradukan kewenangan

• Asas permainan yang layak(principles of fairplay)

• Asas keadilan atau kewajaran

• Asas menanggapi pengharapan yang wajar

• Asas kebijaksanaan

• Asas penyelenggaraan kepentingan umum

ANALISIS KAITAN TEORI
TENTANG PERIZINAN DENGAN
KASUS KONKRIT
 Jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta
Selatan menyegel mati lahan seluas 9.000 meter
persegi yang akan dibangun hotel dan
apartemen Ratu Prabu III di Jalan TB
Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Selasa (16/2/2016).
Penyegelan terjadi karena pembangunan itu
tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan mengambil lahan seluas 1.008 meter
persegi yang sudah dibebaskan untuk Tol
Depok Antasari.

Selain tidak berizin, pembangunan basement

Ratu Prabu III mengambil tanah jalan seluas
1008 meter persegi yang sudah dibebaskan oleh
Desari. “Kenapa kita segel, selain belum ada
IMB nya dan ternyata basementnya kena jalan,”
ungkapnya.
Apalagi, kata dia, pembangunan tersebut tidak
mematuhi garis sepadan jalan (GSJ) dan garis
sepadan bangunan (GSB).
 Analisis Hukum
Berdasarkan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UUBG”),
rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara
untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat [1]
UUBG).

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah,
status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat [2]
UUBG).
Untuk wilayah DKI Jakarta, mengenai IMB diatur dalam Pergub DKI Jakarta
No. 85 Tahun 2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan
(“Pergub 85/2006”). Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Pergub 85/2006, pemberian
IMB diterbitkan berdasarkan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-
Penggunaan Bangunan yang disampaikan melalui Seksi Dinas Kecamatan atau
Suku Dinas

Selanjutnya, IMB diterbitkan oleh Seksi Dinas

Kecamatan atau Suku Dinas atau Dinas (Pasal 3
ayat [3] Pergub 85/2006). Dinas yang dimaksud
adalah Dinas Penataan dan Pengawasan
Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36
Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”).

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan

gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan
yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda)
melalui proses permohonan izin
(Pasal 14 ayat [1] dan [2] PP 36/2005).

KENAPA IMB
PENTING?
Dengan memiliki IMB maka akan memudahkan untuk para pemilik bangunan dalam
mendapatkan kepastian hukum dan juga adanya perlindungan hukum
 Pembangunan suatu gedung
(rumah) dapat dilaksanakan
setelah rencana teknis
bangunan gedung disetujui
oleh Pemerintah Daerah
dalam bentuk izin
mendirikan bangunan (Pasal
35 ayat [4] UUBG).

Memiliki IMB merupakan kewajiban dari

pemilik bangunan gedung
(Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG).
Contoh IMB
KESIMPULAN
Secara garis besar perizinan atau izin dapat dikatakan sebagai salah
satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal izin perlu
dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah
keputusan pemerintah, izin tidak selalu dikeluarkan dari organ
pemerintah saja.
 Contohnya Badan Pengawas Keuangan akan melakukan
pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib
pajak. Maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan
karena konteks hubungan dalam perizinan menampakkan
kompleksitasny yang tidak terbatas pada hubungan antara
pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan
kelembagaan suatu negara.