PENGANTAR

PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI 20/2003)

PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA
PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
(Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003)

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN :

UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI
MANUSIA YANG BERIMAN dan BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI
WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG
JAWAB
( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

2 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

(Udin : 2003)
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI No. 20/2003)

KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMA
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA
( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT :

a. PENDIDIKAN AGAMA;
b. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
c. BAHASA.
( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

(Udin : 2004)
3 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU No. 20/2003)

Penjelasan Pasal 37 Ayat (1)

UU RI No.20 Tahun 2003:

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan

untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air

(Udin : 2004)
4 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI

WAWASAN SIKAP DAN

PERCAYA
KEWARGA- DIRI SBG TANGGUNG
NEGARAAN BANGSA JAWAB
INDONESIA DEMOKRATIS

KOGNITIF WARGA NEGARA

YANG CERDAS AFEKTIF
DAN BAIK
HOLISTIK
KOMITMEN (Komprehensif
PARTISIPASI BELA
SOSPOL - integral )
NEGARA

KETERAMPILAN
KEWARGANEGARAAN
PSIKOMOTOR

[Adaptasi dan pengembangan dari Udin (2003)

5
 VISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

1. SUMBER NILAI DAN

2. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK
3. MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF
4. MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT
MADANI

6 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 MISI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar

mampu :
1. mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan
bangsa Indonesia,
2. mewujudkan kesadaran berbangsa dan
bernegara,
3. menerapkan ilmunya secara bertanggung
jawab terhadap kemanusiaan.

7 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 KOMPETENSI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )

Mengantarkan mahasiswa
selaku warganegara, memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara,
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : untuk :
- bela negara.
1. Kemampuan berfikir,
- cinta tanah air.
2. Bersikap rasional, dan dinamis,
b. Wawasan kebangsaan, untuk :
3. Berpandangan luas sebagai - kesadaran berbangsa
manusia intelektual. - mempunyai ketahanan nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehen-
sif- Integral pada seluruh aspek
kehidupan nasional.

8 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 TUJUAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI
(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

Agar mahasiswa :
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan
kewarganegaraan,
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan
dalam peranan dan kedudukan serta
kepentingannya, sebagai individu, anggota
keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan
kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk
menciptakan masyarakat madani.

9 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 HISTORIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI

CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969

PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73

PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984.
PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an
PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP,
SMU 1994-Sekarang
PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 sekarang (rintisan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn
2003 ttg SISDIKNAS)

(Adaptasi dan pengembangan dari : Udin : 2003)

10 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 HISTORIS .(LANJUTAN)
CATATAN :
PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an 2000
- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :
Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter
Di beberapa PTN.
1970-an
Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya,
Maha Surya, dsj).
sertifikatnya Tamtama Cadangan.
- Pendidikan Perwira Cadangan :
SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN :
0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973.
prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,
- sarjana muda ( eqivalen 90 sks)
- diberi pangkat Letnan Dua.

11 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 MUATAN KONSEPTUAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DOMAIN
KURIKULER
DOMAIN
KAJIAN SMART &
ILMIAH GOOD
CITIZENSHIP

DOMAIN
SOSIAL-
KULTURAL

(Udin : 2004)
12 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN
KEWARGANEGARAAN DI DUNIA
ISTILAH :
CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA)
CITIZENSHIP EDUCATION (UK)
TALIMATUL MUWWATANAH,
TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG)
EDUCACION CIVICAS (MEXICO)
SACHUNTERNICHT (JERMAN)
CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA)
SOCIAL STUDIES (USA NEW ZEALAND)
LIFE ORIENTATION (AFSEL)
PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA)
CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE)
OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)
13 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (Udin : 2004)
 PARADIGMA DASAR

1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY THIN

MINIMUM
CITIZENSHIP
KNOWING DEMOCRACY

2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY MODERATE

CITIZENSHIP
DOING
DEMOCRACY

3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY THICK

MAXIMUM
CITIZENSHIP
BUILDING DEMOCRACY

(Udin : 2004)
14 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 ISI DAN MODUS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION
Education about Democracy Education in Democracy Education for Democracy

THIN MODERATE THICK

CITIZENSHIP CITIZENSHIP CITIZENSHIP
EDUCATION EDUCATION EDUCATION

(exclusive, elitist, formal, (inclusive, activist,

contentled, knowledge- participative, process-led,
based, didactic transmission, value-based, interactive,
easier to achieve, civic more difficult to achieve,
education) citizenship education)
(Central, South & East Europe,
(South East Asia : Indonesia) Australia) (North Europe, USA, New Zealand)

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Adapted from CIVITAS : 1996; & Kerr : 1999; Udin : 2001)
15
 PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

EDUCATION EDUCATION EDUCATION

ABOUT THROUGH FOR
DEMOCRACY DEMOCRACY DEMOCRACY

PKN SD,SMP,SMA PKN DIKTI

(Udin : 2004)
16 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN
DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

CIVIC CIVIC
CONFIDENCE CIVIC
KNOWLEDGE
SMART & DISPOSITIONS
GOOD
CITIZENSHIP
CIVIC CIVIC
COMPETENCE COMMITTMENT

CIVIC SKILLS

(Udin : 2003)
17 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
 ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA

1. BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,

2. BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB,
3. BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA,
4. DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
5. BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,
6. BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,
7. MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI
MANUSIA,
8. MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

18 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 REFERENSI PENGANTAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko-
pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi
Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen
Dikti-Depdiknas. 21-22 September 2004.
2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. SKep. Dirjen DIKTI Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu
pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
4. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni.
5. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng
Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan.
6. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
7. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat.
Yogyakarta : Kanisius.
8. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori,
Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
9. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa.
10. Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama.
11. Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

19 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 LATIHAN PENGUASAAN KONSEP
DAN PEMECAHAN MASALAH
1. Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan
tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi
Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan
bidang studi.
2. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai
bidang profesi kecuali militer dan polisi.
3. Jelaskan mengapa penambangan pasir di
Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat
mengancam eksistensi Wawasan Nusantara
4. Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan
penggunaannya dapat mengancam Ketahanan
Nasional.

20 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

 DISKUSIKAN

Mampukah Pendidikan
Kewarganegaraan menjadi lokomotif
yang tangguh untuk menarik Nations
Competitiveness yang tertinggal dari
negara lain

back
21 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Kelompok I
Pancasila sebagai filsafat

1. Bagaimanakah konsep Pancasila sebagai system

filsafat dengan pendekatan ontologis,
epistemologis, dan aksiologis.
2. Bagaimanakah perbedakan Pancasila sebagai
ideologi: Pandangan Hidup bangsa, dan dasar
negara
3. Bagaimanakah fungsi-fungsi ideologi
4. Bagaimanakah fungsi Pancasila sebagai ideologi:
fungsi etis, dan hirarkhis norma hukum
Kelompok II
Identitas Nasional
1. Bagaimanakah pengertian negara, konsepsi
negara bangsa, Indonesia sebagai negara bangsa
(Hakekat bangsa dan negara)
2. Bagaimanakah pengertian nasionalisme,
teori/ajaran/paham nasionalisme, menyikapi
nasionalisme indonesia (Proses berbangsa dan
bernegara)
3. Bagaimanakah pengertian, Identitas nasional,
interaksi faktor subyekti dan obyektif, watak
identitas nasional (Identitas bangsa)
Kelompok III
Hak dan Kewajiban Warganegara
1. Bagaimanakah pengertian Warga Negara, asas-
asas kewargane-garaan Indonesia, asas khusus
kewarganegaraan.
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban warganegara,
dan kewajiban warga negara Indonesia
3. Apa arti warga negara dan kewarganegaraan.
4. Bagaimanakah kedudukan warga negara dalam
suatu negara.
5. Siapa warga negara Indonesia (WNI) dan
bagaimana perihal kewarganegaraan di Indonesia.
 Kelompok IV
Negara dan Konstitusi
1. Bagaimanakah pengertian system politik, mekenisme proses
system politik, peran politik, struktur politik, budaya politik ,
ciri-ciri system politik, arah dan sasaran dukungan sistem
politik, struktur dan fungsi politik?
2. Bagaimanakan pengertian Pemerintah/pemerintahan dalam
arti sempit dan luas, system dan proses sistem pemerintahan,
khususnya menurut konstitusi Indonesia?
3. Bagaimanakah sistem perintahan daerah, kosepsi otonomi
daerah. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan,
struktur pemda, pemilihan kepala Daerah, pembentukan
kawasan khusus, pembagian urusan pusat dan daerah, asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
4. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dan konstitusionalisme?
5. Apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi
negara?
Kelompok V
Demokrasi
1. bagaimanakah pengertian demokrasi dan
demokratisasi dan prinsip-prinsip demokrasi, serta
nilai-nilai demokrasi
2. Bagaimanakah paradigma demokrasi Indonesia
Implementasi demokrasi (sistem politik di Indonesia/
pelaksanaan demokrasi di Indonesia)
3. Bagaimanakah pengertian budaya demokrasi dan civil
society/masyarakat madani.
4. Apakah manfaat demokrasi dan mengapa perlu ada
pendidikan demokrasi: pengerian, peran infra dan
supra struktur politik
5. Bagaimanakah pengertian memiliki sikap dan perilaku
demokratis
Kelompok VI
Negara hukum dan Ham
1. Bagaimanakah pengertian HAM dan Rule of Law.
2. Bagaimanakah mendiskripsikan sejarah HAM,
periodesasi HAM PBB, mengklasifiksasikan
macam dan sifat HAM, dan menjelaskan HAM
perspektif Indonesia menurut UUD 1945 dan
regulasi lainnya?
3. Apakah negara hukum dan mengapa negara
harus negara hukum, dan apakah Indonesia
negara hukum dan bagaimana perumusannya ?
4. Manfaat apa yg diperoleh dari pengetahuan
tentang negara hukum dan HAM?
Kelompok VII
Geopolitik/wawasan nusantara
1. Bagaimanakah dinamika perkembangan kewilayahan negara Indonesia:
prolog 8 wilayah BPUPKI, Aturan Peralihan Ayat II UUD 1945 (sebelum
amandemen)
2. Bagaimanakah konsepsi dan kelemahan hukum kewilayahan TZeMKO
1939, Konsepsi dan keuntungan kewilayahan berdasarkan deklarasi
Djuanda 1957 dan UU no 4/PRP/1960 asas negara kepulauan, dan
Konsepsi ZEE Indonesia 200 mil
3. Bagaimanakah perbedaan ketentuan hukum: yuridis Indonesia,
yurisdiksi nasional
4. Apakah arti, hakekat dan kedudukan dari wawasan nusantara (wanus)
bagi bangsa Indonesia, dan latar belakang munculnya konsep wawasan
nusantara
5. Apa unsur dasar dan perwujudan wanus, tujuan dan manfaat dari
adanya konsep wawasan nusantara, dan Apa hubungan antara wanus
dengan otonomi daerah di Indonesia?
 Kelompok VIII
Geostrategi
1. bagaimanakah pengertian dan latar belakang geopolitik
dan geostrategi Indonesia atau arti dan hakekat dari
ketahanan nasional ?
2. Menguraikan aplikasi geopolitik dan geostrategi dalam
pembangunan nasional (Bagaimana perkembangan
ketahanan nasional di Indonesia?
3. Menganalisa geopolstra dalam konteks hubungan
internasional dan Mengkreasikan peran geopolstra
Indonesia bagi upaya perdamaian dunia
4. Apa saja unsur-unsur ketahanan suatu bangsa? Dan
Apa saja ancaman bangsa dewasa ini?
5. Peran apa saja selaku warga negara untuk
kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara