Paparan Refleksi Kumuh - Edited2402
Paparan Refleksi Kumuh - Edited2402
Paparan Refleksi Kumuh - Edited2402
1
Evaluasi Pelaksanaan
Penanganan Permukiman
Kumuh 2020-2024
Penyusunan Baseline
3 Data Permukiman
Kumuh RPJMN 2025-
2
Arah Kebijakan
Penanganan 2029
Permukiman Kumuh
RPJMN 2025-2029
Evaluasi Pelaksanaan Penanganan
Permukiman Kumuh
RPJMN 2020-2024
3
Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan / SDGs merupakan bentuk komitmen
Negara Indonesia berperan serta mewujudkan permukiman yang layak
huni, inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Keberhasilan kinerja
Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pelaksanaan SDGs
khususnya tujuan ke-6 dan ke-11 diperkirakan dapat dicapai pada tahun
2030.
• Akses air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Meningkatkan kualitas permukiman kumuh
• Akses ke sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata • Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang
untuk semua partisipatif, terpadu dan berkelanjutan
• Meningkatkan kualitas air • Melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam
• Meningkatkan efisiensi penggunaan air • Mengurangi dampak perkembangan kota terhadap
• Mengimplementasikan manajemen SDA terpadu lingkungan, khususnya pada kualitas udara dan pengelolaan
• Melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan limbah
dengan air • Akses universal pada ruang terbuka hijau
• Memperluas kerja sama internasional terkait air dan • Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang
sanitasi positif
• Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi
5
CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH RPJMN 2020-2024 (+DAK)
Target RPJMN 2020-2024 Capaian RPJMN 2020-2024
• Penanganan permukiman
Peningkatan Tata Kelola Program Penanganan Permukiman Kumuh
kumuh secara terpadu seluas
10.000 Ha
Peningkatan kualitas Program
Penguatan Koordinasi perencanaan Model baru penanganan
• Peremajaan permukiman Penanganan Permukiman Kumuh di
dan pelaksanaan program permukiman kumuh
kumuh perkotaan di 10 Pemerintah Daerah
kawasan
7
8
ANGGARAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KEMENTERIAN PUPR
SELAMA MASA RPJMN 2020-2024
Target Luas
Kumuh 2020-
2024 : 549,85 Ha
Total Capaian:
612,30 Ha
Gap: + 62,45 Ha
9
Arah Kebijakan Penanganan
Permukiman Kumuh
RPJMN 2025-2029
10
ARAH PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11
ARAH PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12
PERINCIAN INDIKATOR RPJPN 2025-2045 DALAM PENYUSUNAN RPJMN 2025-2029
*Angka ini merupakan capaian akses RLH Tahun 2023 yang digunakan sebagai baseline RPJMN 2025-2029 yang merupakan pemutakhiran dari baseline RPJPN 2025-
2045
** Usulan target (2023)
Capaian Akses Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni berdasarkan Sub Indikator
63.15%
60.90%
60.66%
59.54%
55.51%
54.09%
53.31%
51.73%
49.05%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
RLH Air Minum Layak Fisik Bangunan Luas Bangunan Sanitasi Layak 10
13
Penyusunan Baseline Data
Permukiman Kumuh
RPJMN 2025-2029
14
KOMPONEN PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU
Fokus penanganan permukiman Infrastruktur Dasar Masih menjadi fokus penanganan kumuh
kumuh ke depan adalah penanganan Jalan lingkungan, drainase, Air program eksisting saat ini
yang bisa memenuhi sebanyak Minum, Sanitasi, Persampahan,
mungkin seluruh aspek tersebut. Perlindungan kebakaran
Pembiayaan Perumahan
Meningkatkan akses MBR terhadap
pembiayaan perumahan agar dapat
mengakses rumah layak huni
14
15
URGENSI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
DALAM MENCAPAI TARGET RPJPN 2025-2045/RPJMN 2025-2029
Target RPJPN 2025-2045
IE 8: Perkotaan dan Perdesaan
sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi
Target: Persentase Rumah
Tangga dengan Akses Hunian
Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan
Target
Tahun % RLH Berapa Kebutuhan Penanganan
Nasional
Capaian 2023 63,15%
Permukiman Kumuh? RPJMN - RKP
Usulan 74% By spasial (Ha) – lokasi
target 2029
By numeric – kegiatan/output yang
Target 2045 100% Target K/L Target Pemda
dibutuhkan
Renstra K/L RPJMD - RKPD
Opsi Intervensi Renja K/L
Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian
baru Database Kumuh
Pengembangan fasilitasi peningkatan
kualitas rumah Updating berkala
Fasilitasi penanganan permukiman Mencakup seluruh kab/kota
kumuh Tervalidasi
Pemugaran, Peremajaan, Relokasi
Kegiatan pendataan permukiman kumuh merupakan bagian dari kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman TA. 2024 pada
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 16
BASELINE 2023 DAN USULAN TARGET PROVINSI 2029
RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN (%)
17
Konsolidasi Pemutakhiran Data
Permukiman Kumuh
18
PENDATAAN PERMUKIMAN KUMUH Kegiatan Pendataan
Permukiman Kumuh
Untuk memperoleh data permukiman kumuh sebagai target Indikator keluaran dari kegiatan ini
RPJMN 2025-2029 diperlukan pendataan permukiman kumuh adalah terselenggaranya pendataan
berdasarkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi permukiman kumuh dengan sub
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh indikator berupa penyepakatan
bersama:
a) Baseline numerik kekumuhan;
b) Luas delineasi kumuh;
c) Profil permukiman kumuh;
Berdasarkan kondisi ketersediaan dan kualitas SK Kumuh, data d) Peta spasial 7 (tujuh) aspek
baseline kumuh dan peta spasial delineasi kumuh, kabupaten/kota kekumuhan, dan
dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori: e) Draft SK Kumuh Bupati/Walikota
sesuai dengan Lampiran II Permen
Readiness Criteria (RC) PUPR No. 14 Tahun 2018:
Memiliki Daftar lokasi perumahan kumuh
Kategori Memiliki Memiliki Peta dan permukiman kumuh;
Kabupaten SK Baseline Spasial Bentuk Intervensi Peta spasial sebaran lokasi
/Kota Permukim Permukim an Delineasi
perumahan kumuh dan
an Kumuh Kumuh Permukim
≥ 2020 ≥ 2020 an Kumuh
permukiman kumuh;
≥ 2020
Lampiran: Data baseline
Verifikasi SK permukiman kumuh
Kategori I
Permukiman Kumuh
Pembuatan Peta Spasial
Delineasi Permukiman *Pendataan permukiman kumuh merujuk
Kategori II × pada SE DJCK Nomor 49 Tahun 2021
Kumuh dan Verifikasi SK
tentang Tata Cara Verifikasi Hasil Penilaian
Permukiman Kumuh Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kategori III × × Kumuh serta menjadi basis penetapan
Pendataan Permukiman Keputusan Walikota/Bupati tentang
Kumuh Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Kategori IV × × ×
Permukiman Kumuh.
19
PENDATAAN PERMUKIMAN KUMUH
20
PENDATAAN PERMUKIMAN KUMUH
No Kabupaten/Kota Catatan
Rekapitulasi Kab/Kota Target Pendataan Kategori I
Baseline Kumuh 2
1 Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Data sudah lengkap
Data penguranagn kumuh belum diinput
3 Kabupaten Ciamis Data sudah lengkap
HASIL BERITA ACARA Dit. PKP - Bogor, 30 Januari 2024 4 Kabupaten Cirebon Data sudah lengkap
5 Kabupaten Garut Data sudah lengkap
6 Kabupaten Kuningan
KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3 KATEGORI Data sudah lengkap
7 Kabupaten Majalengka Berita acara penetapan lokasi kumuh dan berita acara
4 pengurangan kumuh belum diinput
8 Kabupaten Pangandaran Data penguranagn kumuh belum diinput
17 - - 10 9
10
Kabupaten Sukabumi
Kota Banjar
Data sudah lengkap
Data sudah lengkap
KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA
11 Kota Cimahi Data sudah lengkap
12 Kota Cirebon Berita Acara pengurangan kumuh belum diinput
13 Kota Sukabumi Data sudah lengkap
14 Kota Tasikmalaya Data sudah lengkap
15 Kabupaten Bekasi Kesepakatan input kelengkapan data sampai 26 Februari
2024
16 Kabupaten Bogor Berita Acara Penetapan Lokasi Kumuh belum diinput
17 Kabupaten Indramayu Data sudah lengkap
18 Kabupaten Subang Data sudah lengkap
HASIL DESK RAPAT PENYIAPAN BASELINE KUMUH BPPW 19 Kota Bekasi Data sudah lengkap
JAWA BARAT- Bandung, 19 dan 22 Februari 2024 20 Kabupaten Purwakarta Belum melasanakan verifikasi SK Kumuh
21 Kabupaten Cianjur Belum melasanakan verifikasi SK Kumuh
KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI 3 KATEGORI 4 22 Kabupaten Sumedang Kesepakatan input kelengkapan data samaai 26 Februari 2024
23 Kabupaten Tasikmalaya Belum melasanakan verifikasi SK Kumuh
Akan melakukan Kegiatan Baseline untuk pengajuan Review
27 - - -
24 Kota Bandung
SK Kumuh Tahun 2024 (Akan dimulai Pada Bulan Maret 2024)
25 Kota Bogor Rencana perbaikan kelengkapan verifikasi dan rencana
melangsungkan verifikasi SK Kumuh sampai tanggal 29
KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA
Februari 2024
26 Kota Depok Kesepakatan input kelengkapan data sampai 4 Maret 2024
27 Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang akan melakukan Review SK Kumuh
pada tahun 2024 berdasarkan hasil Baseline Tahun 2023.
Pemenuhan data - data dilengkapi hingga tanggal 29 Februari
2024
21
PENDATAAN PERMUKIMAN KUMUH
25 18
27
KAB/KOTA KAB/KOTA
Memiliki SK Permukiman Kumuh ≥2020 Memiliki BA Pengurangan Kumuh Th
2 2023
KAB/KOTA
di PROVINSI JAWA BARAT
KAB/KOTA
Memiliki SK Permukiman Kumuh <2020:
9
Kota Bogor dan Kab. Karawang KAB/KOTA
Belum Memiliki :
Kab Bandung Barat, Kota Cirebon, Kab
27
2020), luas kumuh = 9.121,9 Ha
KAB/KOTA
Belum dilakukan Verifikasi SK Kumuh:
Hasil pengurangan kumuh Th 2020-
KAB/KOTA Kab Purwakarta, Kab Cianjur, Kab 2022 (belum termasuk Th 2023) =
Sudah Memiliki Peta Spasial Delineasi Sumedang, Kab Tasikmalaya, Kota Depok, 1.884,46 Ha
Kumuh Kota Bogor, Kab Karawang Sisa Luasan Kumuh = 7.237,46 Ha
22
Isu dan Potensi Kendala Pendataan
Baseline Kumuh
23
Catatan Penutup Catatan Penutup