Permenlhk No 32 Tahun 2016 TTG Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan

MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang Berkaitan
dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, perlu diatur
pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan
atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang
bertanggung
jawab
berkoordinasi dengan
di
bidang
Menteri lain
kehutanan
setelah
yang terkait dan
Instansi yang bertanggung jawab;

b.
bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, telah
ditetapkan
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran

Hutan;
-2-
c.
bahwa
dalam
rangka
pelaksanaan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta

penyesuaian dengan dinamika kejadian kebakaran hutan
dan lahan, maka perlu
diatur pengendalian kebakaran
hutan dan lahan;

d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
2. Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3888),
sebagaimana
telah
diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang
Nomor
41
Tahun
1999
tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
68,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang
Perlindungan
Nomor
dan
32
Tahun
Pengelolaan
2009
Lingkungan
tentang
Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
-3-
5. Undang-Undang
Pencegahan
Nomor
dan
18
Tahun
Pemberantasan
2013
Perusakan
tentang
Hutan

Nomor 5432);
6. Undang-Undang
Pemerintahan
Nomor
23
Daerah
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2014
tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pengendalian
Kerusakan
dan
atau
Pencemaran
Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran

Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
Perlindungan
Hutan
(Lembaran
Negara
Republik

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
-4-
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan
Hutan
(Lembaran
Negara
Republik

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Ekosistem
Gambut

Nomor 5580);
12. Peraturan
Presiden
Organisasi
Nomor
Kementerian
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan

17);
14. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kehutanan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.77/MenLHK-II/2015
tentang
Tata
Cara
Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86).
-5-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
LINGKUNGAN
KEHUTANAN
TENTANG
PENGENDALIAN
HIDUP
DAN
KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan
adalah
suatu
kesatuan
ekosistem
berupa
hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang

didominasi
pepohonan
dalam
persekutuan
alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

dipisahkan.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar
kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan
atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah
yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.
7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan negara dengan
ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk
mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari
-6-
Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat

menjamin
pemanfaatannya
bagi
kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

8. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA
adalah kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai
fungsi
pokok
keanekaragaman
sebagai
kawasan
tumbuhan
pengawetan
dan
satwa
serta
ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem

penyangga kehidupan.
9. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA
adalah
kawasan
dengan
ciri
khas
tertentu,
baik
didaratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi

pokok
perlindungan
pengawetan
sistem
keanekaragaman
penyangga
jenis
kehidupan,
tumbuhan
dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya

alam hayati dan ekosistemnya.
10. Cagar Alam selanjutnya disingkat CA adalah KSA yang
karena
keadaan
alamnya
mempunyai
kekhasan
tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem

tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya
berlangsung secara alami.
11. Suaka Margasatwa selanjutnya disingkat SM adalah KSA
yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman
dan/atau
keunikan
jenis
satwa
yang
untuk
kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan

terhadap habitatnya.
12. Taman Nasional selanjutnya disingkat TN adalah KPA
yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem
zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya,
pariwisata dan rekreasi.
13. Taman Wisata Alam selanjutnya disingkat TWA adalah
KPA dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi
kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
-7-
14. Taman Hutan Raya selanjutnya disingkat TAHURA

adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau
satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau
bukan
asli,
yang
dimanfaatkan
bagi
kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang

budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman Buru selanjutnya disingkat TB adalah kawasan
hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai
fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
18. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi
kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
19. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR
adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang
dibangun
oleh
kelompok
masyarakat
untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi

dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian Sumberdaya hutan.
20. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya
disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi
lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk
memulihkan,
mempertahankan
dan
meningkatkan
fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan

daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai
sistem penyangga kehidupan.
-8-
21. Areal
Tertentu adalah suatu areal tertentu dalam
kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung,

dan/atau kawasan hutan konservasi, dapat ditetapkan
sebagai
hutan
desa,
hutan
Kawasan
Hutan
Dengan
sehingga
keberadaannya
kemasyarakatan,
Tujuan
tidak
Khusus
lepas
atau
(KHDTK),
dari
prinsip
pengelolaan hutan lestari.

22. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani
izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan
untuk kesejahteraan desa.
23. Hutan
Kemasyarakatan
pemanfaatan
adalah hutan negara yang
utamanya
ditujukan
untuk
memberdayakan masyarakat.
24. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan
dan/atau
lahan
terkecil
sesuai
fungsi
pokok
dan
peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari.
25. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan
tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh
lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan
memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,
dengan
bantuan
permodalan
kesejahteraan
ilmu
serta
bagi
pengetahuan
manajemen
pelaku
dan
untuk
usaha
teknologi,
mewujudkan
perkebunan
dan
masyarakat.
26. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang
diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat
yang berwenang berdasarkan peraturan perundanganundangan.
27. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat
KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi
pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan
konservasi.
-9-
28. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah meliputi

IUPHHK, IUPHHB dan IUPHHK Restorasi Ekosistem
dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; dan Pemegang
IUPHHK dan IUPHHBK dalam HTI dan HTHR perorangan
atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin
oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan
kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah
ditentukan.
29. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya
disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau
hutan produksi.
30. Izin
Usaha
Pemanfaatan
Hasil
Hutan
Kayu
yang
selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya
disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan
untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau
bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi
melalui
kegiatan
pemanenan
atau
penebangan,
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

31. Izin
Usaha
Pemanfaatan
Jasa
Lingkungan
yang
selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang

diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada
hutan lindung dan/atau hutan produksi.
32. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya
disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil
hutan
berupa
kayu
pada
hutan
produksi
melalui
kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran

untuk jangka waktu dan volume tertentu.
- 10 -
33. Izin
Pemungutan
selanjutnya
Hasil
disingkat
Hutan
Bukan
Kayu
IPHHBK
adalah
izin
yang
untuk
mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan

lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa
rotan, madu, buah-buahan, getah getahan, tanaman
obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
34. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya
disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk
menggunakan
kawasan
hutan
pembangunan
di
kegiatan
luar
untuk
kepentingan
kehutanan
tanpa
mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

35. IUPHHK Restorasi Ekosistem adalah izin usaha yang
diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan
alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem
penting
sehingga
keterwakilannya
dapat
dipertahankan
melalui
kegiatan
fungsi
dan
pemeliharaan,
perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk

penanaman,
satwa,
pengayaan,
pelepasliaran
penjarangan,
flora
dan
penangkaran
fauna
untuk
mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta

unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu
kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai
keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
36. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman
adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan
hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam
hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan
penyiapan
lahan,
pembibitan,
penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

37. Pelaku
Usaha
Perusahaan
perkebunan.
Perkebunan
Perkebunan
adalah
yang
Pekebun
mengelola
dan
usaha
- 11 -
38. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut

Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan
dan/atau
lahan,
baik
secara
alami
maupun
oleh
perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan

lingkungan
yang
menimbukan
kerugian
ekologi,
ekonomi, sosial budaya dan politik.

39. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan
atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau
mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan
dan/atau lahan.
40. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan
atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan
atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau
lahan.
41. Penanganan
Pasca
Karhutla
adalah
semua
usaha,
tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi,

monitoring
dan koordinasi dalam rangka menangani
hutan dan/atau lahan setelah terbakar.

42. Dukungan
Evakuasi
dan
Penyelamatan
adalah
dukungan upaya membawa dan menyelamatkan korban

manusia, tumbuhan, satwa dan aset publik sebelum
atau pada saat tejadi kebakaran hutan dan/atau lahan.
43. Dukungan
Manajemen
adalah
segala
kegiatan
administrasi, keuangan, dan kegiatan lainnya yang

bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
44. Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan
Kebakaran Hutan dan/atau Lahan adalah pengaruh
perubahan
pada
lingkungan
hidup
yang
berupa
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
- 12 -
46. Kerusakan
Lingkungan
Hidup
adalah
perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,

kimia,
dan/atau
hayati
lingkungan
hidup
yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

47. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/atau kegiatan.
48. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka
penyiapan
dan
pembersihan
lahan
untuk
kegiatan budidaya maupun non budidaya.

49. Pembukaan
Lahan
Tanpa
Bakar
yang
selanjutnya
disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan

pertanian tanpa melakukan pembakaran.
50. Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut
PBK
adalah
peringkat
yang
digunakan
untuk
mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran

hutan
dan
lahan,
di
suatu
wilayah
dengan
memperhitungkan keadaan cuaca atau bahan bakaran

dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap
perilaku api.
51. Titik Panas atau Hotspot adalah istilah untuk sebuah
pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang
batas (threshold) tertentu dari hasil interpretasi citra
satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian
kebakaran hutan dan lahan.
52. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas
warga negara Republik Indonesia yang tinggal dan
bermukim di dalam dan/atau di sekitar areal kerja
pemanfaatan
hutan
dan
usaha
perkebunan
yang
memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata

pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas
yang
dapat
berpengaruh
terhadap
keberlangsungan
usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.
- 13 -
53. Manggala
Agni
adalah
organisasi
pengendalian
kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan

Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan,
pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan
evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen
yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri.
54. Pusat
Daerah
Operasi
yang
selanjutnya
disebut
Pusdalops adalah organisasi pusat Manggala Agni yang

dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal.
55. Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Daops adalah
organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di
lapangan
yang
dipimpin
oleh
Kelapa
Daops
yang
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

56. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang
selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja
yang
mempunyai
melaksanakan
tugas
kegiatan
dan
tanggung
pencegahan,
jawabuntuk
pemadaman,
penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi

dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan
dan lahan di lapangan.
57. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang
secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran
hutan di wilayah kerjanya.
58. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan adalah
regu
yang
mendukung
regu
inti
yang
anggotanya
karyawan pemegang izin.

59. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan adalah
regu yang mendukung regu inti yang anggotanya dari
masyarakat desa binaan setempat.
60. Regu Manggala Agni adalah kelompok personil pelaksana
teknis Brigdalkarhutla Manggala Agni yang dilengkapi
peralatan
dan
sarana-prasarana
pengendalian
kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin

oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daops.
- 14 -
61. Regu Dalkar adalah kelompok personil pelaksana teknis

Brigdalkar Unit Pengelolaan yang dilengkapi peralatan
dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan
dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu
yang
bertanggung
jawab
kepada
Pimpinan
Unit
Pengelolaan.
62. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA
adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap
pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah
dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan
untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
63. Tim Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat TPD
adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas unsurunsur penyuluh, Manggala Agni, MPA, aparat kantor
desa
dan
pendamping
desa
lainnya
yang
tinggal,
menetap atau sedang bertugas di wilayah desa dan telah

dilatih untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyusun
rencana
dan
melaksanakan
rencana
pencegahan
kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa.

64. Sarana Prasarana yang selanjutnya disingkat sarpras
adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk
mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
65. Sarpras Lainnya adalah sarpras untuk mendukung
kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan
dan lahan.
66. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh
Manggala
Agni
dan
semua
pihak
dalam
rangka
pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan

lahan.
67. Mobilisasi adalah pengerahan Sumberdaya yang dimiliki
oleh
para
pihak
untuk
melakukan
pemadaman
- 15 -
68. Koordinasi Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan

sistem kerja yang mengatur hubungan kerja, tugas
pokok dan fungsi antar Unit Kerja dalam rangka
mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
lingkungan
hidup
dan
kehutanan.
70. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi
tugas
dan
tanggung
jawab
dibidang
pengendalian
perubahan iklim.
71. Direktur adalah direktur yang diserahi tugas dan
tanggung jawab dibidang pengendalian kebakaran hutan
dan lahan.
Bagian Kedua
Umum
Pasal 2
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut
dalkarhutla
meliputi
usaha/kegiatan/tindakan
pengorganisasian, pengelolaaan sumberdaya manusia dan

sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman,
penanganan
pasca
penyelamatan,
dan
kebakaran,
dukungan
dukungan
manajemen
evakuasi
dan
pengendalian
kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 3
Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai
norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan
evaluasi
dalam
pelaksanaan
usaha/kegiatan/tindakan
dalkarhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya

efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran
hutan dan lahan.
- 16 -
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Organisasi Dalkarhutla;
b. Sumberdaya Manusia Dalkarhutla;
c. Sarana Prasarana Dalkarhutla;
d. Operasional Dalkarhutla;
e. Pengembangan Inovasi Dalkarhutla;
f. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;
g. Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi;
h. Penghargaan dan Sanksi; dan
i. Pembiayaan.
BAB II
ORGANISASI DALKARHUTLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
huruf
merupakan
organisasi
pelaksana
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(2) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk berdasarkan:
a. Tingkat Pemerintahan;
b. Tingkat Pengelolaan.
Pasal 6
(1) Organisasi
Dalkarhutla
Tingkat
Pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf a,

terdiri dari tingkat:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 17 -
(2) Organisasi
Dalkarhutla
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab

terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.
(3) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab
terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi
provinsi.
(4) Organisasi
Dalkarhutla
Pemerintah
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung

jawab
terhadap
upaya
Dalkarhutla
di
wilayah
administrasi Kabupaten/Kota.
Bagian Kedua
Organisasi Dalkarhutla Pemerintah
Pasal 7
Organisasi Dalkarhutla Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,terdiri dari:
a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.
Pasal 8
(1) Organisasi
Dalkarhutla
Pemerintah
yang
berfungsi
koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a, bersifat ad-hoc,dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang
disebut
Satgas
Pengendali
Nasional
Penanganan
Kebakaran Hutan dan Lahan.

(2) Satgas
Pengendali
Nasional
Penanganan
Kebakaran
Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan oleh Menteri.
(3) Satgas
Pengendali
Nasional
Penanganan
Kebakaran

diketuai oleh Menteri dan beranggotakan sekurangkurangnya
Kepala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN,

Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi,
- 18 -
Klimatologi
dan
Geofisika,
Kepala
Badan
Informasi
Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa

Nasional
dan
atau
Kementerian/Lembaga
terkait
Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan

kewenangannya.
(4) Satgas
Pengendali
Nasional
Penanganan
Kebakaran

berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,
dan
berfungsi
mengkoordinasikan
perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan

dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.
(5) Dalam
hal
menjalankan
fungsi
koordinatif
Satgas
Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan

Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut
Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.
Pasal 9
(1) Organisasi
Dalkarhutla
Pemerintah
yang
berfungsi
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

b, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang
disebut Manggala Agni.
(2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
b. Tingkat
Regional,
yang
disebut
Manggala
Agni
Regional; dan
c. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala
Agni.
Pasal 10
(1) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (2) huruf a, berkedudukan di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal.
- 19 -
Pasal 11
Mangala Agni Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Brigdalkarhutla Unit
Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada
Direktur Jenderal.
Pasal 12
(1) Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai pelaksana operasional
Dalkarhutla, dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah
pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung
jawab kepada Manggala Agni Pusat.
(2) Wilayah kerja Daops Manggala Agni dapat lebih dari satu
Kabupaten/Kota.
(3) Wilayah
kerja
dimaksud
Daops
pada
Manggala
ayat
(2)
Agni
sebagaimana
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian

(4) Berdasarkan liputan wilayah kerjanya, Daops Manggala
Agni dapat membangun lebih dari satu Pondok Kerja atau
Posko
Lapangan
sebagai
sarana
memperlancar
operasional di lapangan.
(5) Organisasi Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala
Agni,
yang
dipimpin
oleh
Kepala
Regu
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daops Manggala Agni.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Wilayah
Kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Ketiga
Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi
Pasal 13
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat dibentuk
atau
menunjuk
organisasi
yang
bertanggung
terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi.
jawab
- 20 -

dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:
a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.
Pasal 14
(1) Organisasi
Dalkarhutla
Pemerintah
Provinsi
yang
berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) huruf a bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas
Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan.
(2) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan
dan
Lahan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
ditetapkan oleh Gubernur.

dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai
oleh
Gubernur,
sekurang-kurangnya
beranggotakan
Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas
Teknis
bidang
Kehutanan,
Perkebunan,
Pertanian
dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni,

Pemerintah
Kabupaten/Kota
dibawahnya,
Pemerintah
Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat,

dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai
tingkat kepentingan dan kewenangannya.
dan
Lahan
sebagaimana
berkedudukan
bersangkutan,
di
Kantor
memiliki
dimaksud
Pemerintah
fungsi
pada
ayat
Provinsi
(3),
yang
mengkoordinasikan
perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan

dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.
dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif
berkoordinasi setiap saat dengan Satgas Pengendali
Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 21 -

dan
Lahan
disebut
wajib
Posko
membentuk
Krisis
Kebakaran
kesekretariatan
Hutan
yang
dan
Lahan
Provinsi
yang
dimaksud
dalam
Provinsi.
Pasal 15
(1) Organisasi
berfungsi
Dalkahutla
operasional
Pemerintah
sebagaimana
Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla,
dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjalankan perencanaan, pengorganisasian,
operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha
Dalkarhutla.
Bagian Keempat
Organisasi Dalkarhutla
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 16
(1) Organisasi
Dalkahutla
Pemerintah
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,

dibentuk Organisasi Dalkarhutla yang bersifat ad-hoc,
yang
disebut
Satgas
Pengendali
Kabupaten/Kota
Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

(2) Satgas
Pengendali
Kabupaten/Kota
Penanganan
Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(3) Satgas
Pengendali
Kabupaten/Kota
Penanganan

pada ayat (2) diketuai oleh Bupati/Walikota,sekurangkurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan
- 22 -
Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/atau

Dinas Teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA)
setempat,
Manggala
Agni,
Kecamatan
dan
Desa
dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya,

Kepolisian setempat, TNI setempat, dan atau instansi
terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan
dan kewenangannya.
(4) Satgas
Pengendali
Kabupaten/Kota
Penanganan

pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah
Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi
mengkoordinasikan
perencanaan,
pengorganisasian,

Dalkarhutla di wilayahnya.
(5) Satgas
Pengendali
Kabupaten/Kota
Penanganan

pada
ayat
(4),
aktif
berkoordinasi
dengan
Satgas
Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan

Lahan.
(6) Satgas
Pengendali
Kebakaran
Hutan
Kabupaten/Kota
dan
Lahan
Penanganan
wajib
membentuk
Kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran

Hutan dan LahanKabupaten/Kota.
Pasal 17
Hal-hal
yang
Kabupaten/Kota
masing-masing
Pemangkuan
bersifat
operasional,
membebankan
Kesatuan
Hutan,
pelaksanaannya
Pengelolaan
Perum
Pemerintah
Hutan,
Perhutani,
kepada
Kesatuan
Pemegang
Izin
Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang
Izin Hutan Desa.
- 23 -
Bagian Kelima
Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pengelolaan
Pasal 18
(1) Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis
Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi,
Kesatuan
Pengelolaan
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Hutan
Lindung,
Konservasi,
Kesatuan
Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan
Pemegang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk

Organisasi Brigdalkarhutla.
(2) Stuktur Organisasi Brigdalkarhutla KPH sebagimana
dimaksud pada pada ayat (1), sebagaimana Lampiran
Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
Organisasi Brigdalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), antara lain:
a. Brigdalkar UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan;
b. Brigdalkar UPTD Taman Hutan Raya;
c. Brigdalkar KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum
Perhutani;
d. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK-RE
dalam hutan alam pada hutan produksi;
e. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI dan HTHR;
dan
f. Brigdalkar IPPKH pada hutan lindung dan hutan produksi
untuk kegiatan pertambangan.
Pasal 20
Setiap organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, sekurang-kurangnya mempunyai perangkat
organisasi dan tugas pokok meliputi:
- 24 -
a. Kepala
Brigade;
yang
dalam
pelaksanaannya
dapat
dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat

lapangan atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab
kepada Kepala di tingkat pengelolaan, melaksanakan
tugas
di
bidang
perencanaan,
pengorganisasian,

Dalkarhutla di wilayah kerjanya;
b. Sekretaris Brigade; bertanggung jawab kepada Kepala
Brigade,
melaksanakan
tugas
di
bidang
dukungan
manajemen;
c. Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan
tugas
perencanaan,
pengawasan
dan
masyarakat,
pengorganisasian,
evaluasi
di
penyadartahuan,
bidang
operasional,
pemberdayaan
pengurangan
resiko,
peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli,

dan peringatan dini;
d. Koordinator
Pemadaman
dan
Penanganan
Pasca
Kebakaran; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade,

melaksanakan
tugas
perencanaan,
pengorganisasian,
operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi

dini,
groundcek,
pemadaman
awal
dan
lanjutan,
inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran,

koordinasi
penanganan
pasca
kebakaran,
dukungan
evakuasi dan penyelamatan; dan

e. Kepala Regu; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade,
melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.
Pasal 21
Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi dalam
bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau maskot,
yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.
Pasal 22
(1) Setiap:
a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan
lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK
dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;
- 25 -
b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk

kegiatan non pertambangan;
c. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
d. Pengelola Hutan Desa;
e. Penanggung jawab Hutan Adat;
f. Pemilik Hutan Hak;
g. Pemegang KHDTK; dan
h. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau
kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem
hutan;
wajib
memfasilitasi
organisasi
kelompok-kelompok
Masyarakat Peduli Api (MPA).

(2) Setiap organisasi dalam satu kelompok Masyarakat Peduli
Api (MPA) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu,
masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota
masyarakat setempat dalam satu desa.
(3) Pembentukan
dan
pembinaan
kelompok-kelompok
Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan bersama dengan kesatuan
pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.
Pasal 23
(1) Setiap organisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA),
sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi
dan tugas, meliputi:
a. Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA); melaksanakan
tugas
perencanaan,
pengawasan
dan
pengorganisasian,
evaluasi
dalam
operasional,
setiap
usaha
Dalkarhutla di desanya;
b. Sekretaris merangkap Bendahara; melaksanakan tugas
untuk mengelola administrasi keuangan dan tugastugas kesekretariatan;
c. Kepala
Regu;
melaksanakan
tugas
operasional
dalkarhutla.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan
dan
pembinaan
Masyarakat
Peduli
Api
(MPA)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal.
- 26 -
Pasal 24
Setiap pemegang izin usaha non kehutanan di luar kawasan
hutan
antara
lain,
perkebunan,
pertambangan,
wajib
membentuk organisasi pengendalian kebakaran lahan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Setiap perorangan dan atau kelompok pencinta alam, kader
konservasi, kelompok jasa pemanduan wisata di Taman
Nasional,
pemerhati
lingkungan,
duta
lingkungan,
dan
pekerja atau profesi lainnya dapat membangun kelompok

Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan kebutuhannya.
BAB III
SUMBERDAYA MANUSIA DALKARHUTLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran
hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b, perlu didukung oleh sumberdaya Dalkarhutla, meliputi:
a. pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla; dan
b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla.
Pasal 27
Pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditujukan untuk:
a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada
tingkat lapangan; dan
b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.
- 27 -
Pasal 28
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan
untuk:
a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan
b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun
internasional di bidang Dalkarhutla.
Bagian Kedua
Standar dan Kriteria
Paragraf 1
Sumberdaya Manusia Dalkarhutla Tingkat Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 29
(1) Setiap instansi:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi; dan
c. Pemerintah
Kabupaten/Kota
yang
menangani
Dalkarhutla;
wajib memenuhi sumberdaya manusia Dalkarhutla yang
berkualitas dan profesional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemenuhan sumberdaya manusia untuk setiap Satgas
Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran
Hutandan Lahan yang dibentuk pada masing-masing
instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota,ditetapkan dengan keputusan pimpinan
tertinggi di instansi yang bersangkutan.
Pasal 30
Guna peningkatan kinerja Satgas Pengendali Dalkarhutla dan
Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah dapat
melakukan pembinaan secara berjenjang.
- 28 -
Paragraf 2
Sumberdaya Manusia Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK
dan KPH Perum Perhutani
Pasal 31
(1) Setiap KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum
Perhutani
wajib
pengendalian
menyiapkan
kebakaran
Sumberdaya
hutan
dan
Manusia
lahan
dalam
Brigdalkarhutla.
(2) Sumberdaya
Manusia
Dalkarhutla
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi:

a. Organisasi
Brigdalkarhutla
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 20; dan

b. Regu Dalkarhutla.
(3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, terdiri atas:
a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan; dan
b. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.
Pasal 32
(1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari 1
(satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang
anggota regu.
(2) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib mempunyai kompetensi di bidang
pengendalian
ditunjukkan
kebakaran
dengan
hutan
sertifikat
dan
dari
lahan,
yang
pejabat
yang
berwenang.
(3) Bagi
KPHP,
KPHL
dan
KPHK
sekurang-kurangnya
memiliki 1 (satu) regu inti pengendali kebakaran hutan

dan lahan.
(4) Bagi KPH Perum Perhutani sekurang-kurangnya memiliki
1 (satu) regu inti untuk setiap BKPH.
- 29 -
Pasal 33
(1) Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
31
ayat
(3)
huruf
b,
beranggotakan
masyarakat dari desa binaan.

(2) Penetapan jumlah regu perbantuan, tugas dan fungsi
dalam dalkarhutla diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Pejabat KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum
Perhutani.
Paragraf 3
Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPHHK atau IUPHHBK
atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada
Hutan Produksi; IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau
HTHR; dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada
Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan
Pertambangan
Pasal 34
(1) Setiap:
a. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK
restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan
produksi;
b. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau
HTHR;
c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada
Pertambangan;
wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian
kebakaran hutan dalam Brigdalkarhutla.
(2) Sumberdaya
Manusia
Dalkarhutla
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi:

a. Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20;
b. Regu Dalkarhutla.
- 30 -
(3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, terdiri atas:
a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan;
b. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan;dan
c. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.
Pasal 35
(1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, sekurangkurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14
(empat belas) orang anggota regu.
(2) Kepala regu inti dan anggota regu inti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), direkrut secara khusus dari
unsur masyarakat yang selanjutnya menjadi karyawan
dan atau langsung dari karyawan pemegang izin.
(3) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), wajib mempunyai kompetensi di bidang
pengendalian kebakaran hutan, yang ditunjukan dengan
bukti-bukti yang sah.
Pasal 36
Setiap unit manajemen atau distrik atau sektor di dalam:
a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem
b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung
dan
Hutan
Produksi
untuk
Kegiatan
Pertambangan;
c. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
wajib ditempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Regu Inti
Pengendali Kebakaran Hutan.
Pasal 37
(1) Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
36
berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK

restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan
produksi dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk
- 31 -
Kegiatan Pertambangan yang mempunyai luasan tidak

lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
(2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik
atau sektor lebih dari 50.000 (lima puluh ribu)
hektar
sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000

(seratus
ribu)
hektar,
jumlah
Regu Inti Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu.

atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar,
jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurangkurangnya 3 (tiga) regu.
Pasal 38
(1) Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
36
berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI

atau HTHR yang mempunyai luasan tidak lebih dari
20.000 (dua puluh ribu) hektar.
atau sektor lebih dari 20.000 (dua puluh ribu)
hektar
sampai dengan kurang atau sama dengan 40.000 (empat

puluh
ribu)
hektar,
jumlah
Regu
Inti
Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 2 (dua) regu.

atau sektor lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hektar
sampai dengan kurang atau sama dengan 60.000 (enam
puluh
ribu)
hektar,
jumlah
Regu
Inti
Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) regu.

atau sektor lebih dari 60.000 (lima puluh ribu) hektar
sampai
dengan
kurang
atau
sama
dengan
80.000
(delapan puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali

Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 4 (empat) regu.
atau sektor lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) hektar
sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000
(seratus
ribu)
hektar,
jumlah
Regu Inti Pengendali
Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 5 (lima) regu.
- 32 -

atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar,
jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurangkurangnya 6 (enam) regu.
Pasal 39
Setiap karyawan pada:
b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung
dan
Hutan
Produksi
untuk
Kegiatan
Pertambangan;
wajib direkrut sebagai anggota Regu Pendukung Pengendali
Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3) huruf b.
Pasal 40
Setiap anggota masyarakat binaan:
b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung
dan
Hutan
Produksi
untuk
Kegiatan
Pertambangan;
wajib direkrut sebagai anggota Regu Perbantuan Pengendali
Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (3) huruf c.
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Regu
Pendukung
Pengendali
Kebakaran
Hutan
dan
Regu
Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan, dan tugas pokok

dan fungsi dalam Dalkarhutla diatur dengan Keputusan
Kepala atau Pimpinan Pemegang Ijin.
- 33 -
Paragaraf 4
Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPK atau IUPJL atau
IPHHBK pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi;
Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
atau HTR; Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada
Hutan Lindung atau Hutan Produksi untuk Kegiatan Non
Pertambangan; Pengelola Hutan Kemasyarakatan; Hutan
Desa; Penanggung jawab Hutan Adat; Pemilik Hutan Hak;
KHDTK, Pelaku Usaha Perkebunan atau Kelompok Unit Desa
Pasal 42
(1) Setiap:
lindung atau hutan produksi;
b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan
produksi atau HTR;
Non Pertambangan;
d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan,
e. Pengelola Hutan Desa,
f.
Penanggung jawab Hutan Adat,
g. Pemilik Hutan Hak, dan

h. Pengelola KHDTK,
wajib menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian
kebakaran hutan dan lahan dalam organisasi kelompokkelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
(2) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penetapan
jumlah
Masyarakat Peduli Api (MPA), tugas dan fungsi dalam

Dalkarhutla
diatur
dengan
Keputusan
Kepala
atau
Pimpinan masing-masing pemegang ijin atau pengelola

atau penanggung jawab.
Pasal 43
Pelaku usaha perkebunan atau kelompok unit desa wajib
menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran
lahan yang handal dalam organisasi yang dibentuk sesuai
- 34 -
Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla
Pasal 44
(1) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
26
huruf
b,
ditujukan untuk setiap pelaksana teknis Dalkarhutla,

terutama anggota Brigdalkarhutla Manggala Agni, Satuan
Kerja Dalkarhutla Provinsi/Kabupaten/Kota, Brigdalkar
Unit Pengelolaan, dan Masyarakat.
(2) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pembekalan (in-house training dan on-the job training);
c. bimbingan teknis;
d. pembinaan lainnya.
Pasal 45
(1) Pendikan
dan
Pelatihan
sebagaimana
dimaksud
dalamPasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi bidang:

a. pemberdayaan masyarakat;
b. penyadartahuan atau kampanye pencegahan;
c. teknis pencegahan karhutla;
d. teknis pemadaman karhutla;
e. penanganan pasca kebakaran;
f. dukungan evakuasi dan penyelamatan;
g. dukungan manajemen; dan
h. manajemen dalkarhutla.
(2) Pendidikan dan Pelatihan sebagai dimaksud pada ayat

(1), mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Pembekalan
(in-house
training
dan
on-the
job
training)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)

huruf b, berupa pelatihan singkat keterampilan di bidang
Dalkarhutla.
- 35 -
(4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

ayat (2) huruf c, berupa peningkatan keterampilan
melalui bimbingan/pendampingan.
(5) Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (2) huruf d, berupa penyampaian materi khusus,
antara lain norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK),
protap, etos kerja, jiwa korsa, teknik-teknik Dalkarhutla
lainnya
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan, bimbingan
teknis, dan pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal.
BAB IV
SARANA PRASARANA DALKARHUTLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran
hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c, perlu didukung oleh sarana dan prasarana (Sarpras)
Dalkarhutla, meliputi:
a. pemenuhan sarpras Dalkarhutla;
b. peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla.
Pasal 47
Pemenuhan sarpras Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf a, ditujukan untuk:
a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada
tingkat lapangan;
b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.
- 36 -
Pasal 48
Peningkatan
kapasitas
sarpras
Dalkarhutla
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, ditujukan untuk:

a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan
b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun
internasional di bidang Dalkarhutla.
Bagian Kedua
Standar dan Kriteria
Paragraf 1
Sarpras Dalkarhutla pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten
Pasal 49
Setiap:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi; dan
c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang
pelaksanaan tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran
Hutan dan Lahan, dan Posko Krisis Penanganan Kebakaran
Hutan dan Lahan.
Pasal 50
(1) Sarpras Satgas
dalam
Pasal
49,
Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud

dapat
menggunakan
sarpras
yang
melekat dengan struktur organisasi yang ada.

(2) Sarpras Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan
Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, sekurangkurangnya terdiri dari:
a. ruang yang diperuntukkan secara khusus untuk posko
yang dilengkapi meja kursi;
b. laptop, komputer meja, printer, in focus, perangkat
monitor display, layar;
c. mesin faksimili;
- 37 -
d. jaringan internet;
e. sarana komunikasi;
f. papan tulis, ATK lainnya;
g. kendaraan operasional posko;
h. buku piket, blanko-blanko;
i. SOP operasional posko.
Paragraf 2
Sarpras Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK, KPH Perum
Perhutani, IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi
ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi,
IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan
Produksi untuk Kegiatan Pertambangan
Pasal 51
(1) Setiap:
a. KPHP;
b. KPHL;
c. KPHK;
d. KPH Perum Perhutani;
e. IUPHHK
atau
UPHHBK
atau
IUPHHK
Restorasi
Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

f.
IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung

dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;
wajib menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan
Brigdalkarhutla.
(2) Sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. sarpras pencegahan kebakaran hutan;
b. sarpras pemadaman kebakaran hutan;dan
c. sarpras lainnya.
Pasal 52
(1) Sarpras
pencegahan
kebakaran
hutan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain:
- 38 -
a. penyadartahuan atau kampanye pencegahan;

b. keteknikan pencegahan;
c. sarana pengelolaan kanal pada gambut;
d. posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan;
e. peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan
f.
deteksi dini kebakaran hutan.
(2) Sarpras
penyadartahuan
atau
kampanye
pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari

alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sarpras
pendukung lainnya seperti perangkat komputer, televisi,
video player, screen, infokus, papan clip, poster, leaflet dan
booklet.
(3) Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas sekat bakar buatan,
jalur hijau/green belt dan embung/water point atau

kantong air
(4) Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas peralatan
hidrologi sederhana, sekat kanal dan pintu air.
(5) Sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan
lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
sekurang-kurangnya sama dengan sarpras posko krisis
penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
(6) Sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas
peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja,
database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat
pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya
bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar,
papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK),
bendera PBK, alat bantu PBK Desa, dan peralatan
pengukur cuaca portabel atau menetap, dan sistem yang
dapat
mendukung
untuk
penyebar-luasan
kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
informasi
- 39 -
(7) Sarana
deteksi
dini
kebakaran
hutan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi menara pengawas

atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat
pendukung untuk mengolah data informasi hotspot, global
positioning system, drone, ultra light trike atau pesawat
terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk
penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini.
Pasal 53
Sarpras pemadaman kebakaran hutan pada unit pengelolaan
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (2) huruf b,
meliputi:
a. perlengkapan pribadi;
b. perlengkapan regu;
c. peralatan regu;
d. kendaraan khusus pengendalian kebakaran hutan roda 4
(empat);
e. sarana pengolahan data dan komunikasi;dan
f. sarana transportasi.
Pasal 54
Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf a, sekurang-kurangnya terdiri atas: topi pengaman,
lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup
leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu
pemadam, baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan
ransel
standar, yang masing-masing perlengkapan sejumlah 15 (lima

belas) set.
Pasal 55
(1) Perlengkapan regu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 huruf b, terdiri atas 2 (dua) unit tenda,
1 (satu) set
peralatan standar perbengkelan, 2 (dua) unit peralatan

standard P3K, dan 1 (satu) unit peralatan penerangan, 1
(satu)
unit
perlengkapan
sederhana.
peralatan
standar
masak,
evakuasi
dan
dan
(satu)
unit
penyelamatan
- 40 -
(2) Spesifikasi perlengkapan regu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mengikuti spesifikasi umum yang berlaku
untuk kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan kerja
tinggi.
Pasal 56
(1) Peralatan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf c, terdiri atas:
a. peralatan tangan;dan
b. peralatan mekanis.
(2) Peralatan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit mempunyai fungsi:
a. memotong antara lain kapak satu mata, kapak dua
mata, kapak dua fungsi, parang, pulaski;
b. menggali antara lain pacul, sekop, garu pacul;
c. menggaru antara lain garu biasa, garu tajam, garu
pacul;
d. memukul antara lain gepyok, flapper karet;
e. menyemprot antara lain pompa punggung, pacitan;
f. membakar antara lain obor tetes, fusee.
(3) Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu
sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. kapak dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit;
b. gepyok sejumlah 8 (delapan) unit;
c. garu tajam sejumlah 6 (enam) unit;
d. garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit;
e. sekop sejumlah 6 (enam) unit;
f. pompa punggung sejumlah 10 (sepuluh) unit;
g. obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit;
h. kikir sejumlah 2 (dua) unit;
i. golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit.
(4) Standarisasi untuk masing-masing jenis peralatan tangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 41 -
Pasal 57
(1) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf b, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya
terdiri atas:
a. pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya meliputi
selang, nozzle, nozzle gambut, tangki air lipat, dan
b. chain saw .
(2) Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi, dalam 1 (satu)
regu sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Pompa induk berjumlah 1 (satu) unit;
b. Pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit;
c. Pompa apung berjumlah 2 (dua) unit.
(3) Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas dan
berjumlah:
a. Nozzle 5 (lima) buah
b. Suntikan gambut 5 (lima) buah
c. Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit
d. Selang berjumlah 50 buah
e. Perlengkapan lainnya menyesuaikan.
(4) Chain-saw
dalam
(satu)
regu
sekurang-kurangnya
berjumlah 1 (satu) unit.

Pasal 58
(1) Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan
roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d,
dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas
mobil pemadam dan mobil tanki masing-masing berjumlah
1 (satu) unit dalam 1 (satu) regu.
(2) Standarisasi jenis mobil pemadam kebakaran hutan dan
lahan dan mobil tanki air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 59
Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu)
regu, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. GPS 1 unit;
- 42 -
b. radio genggam 4 buah;

c. radio mobil 1 unit;
d. megaphone 1 buah; dan
e. peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan
kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan
Pasal 60
Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurangkurangnya terdiri atas:
a. kendaraan roda dua jenis lapangan, sejumlah 2 buah;
b. kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi dua
fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan; dan
atau 1 unit speed; boat atau klotok atau jenis lainnya; dan
c. jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah
kerja.
Pasal 61
(1) Setiap unit pengelolaan hutan, dapat mencadangkan
sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk
Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan atau
Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.
(2) Jumlah dan jenis sarpras pemadaman kebakaran hutan
dan lahan untuk Regu Pendukung Pengendali Kebakaran
Hutan dan atau Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran
Hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala atau
Pejabat masing-masing unit pengelolaan.
Pasal 62
(1) Sarpras lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) huruf c, untuk setiap:
a. KPHP;
b. KPHL;
c. KPHK;
d. KPH Perum Perhutani;
e. IUPHHK
atau
UPHHBK
atau
IUPHHK
Restorasi
Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
- 43 -
f. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;

g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;
terdiri
atas
ruangan
dokumen
kerja,
prosedur
gudang
operasional
peralatan,
internal,
bengkel
dan
peralatannya, garasi, tempat penyimpanan bahan bakar

dan tempat pembersihan alat,
barak personil, dapur,
ruang makan, dan lapangan berlatih.

(2) Sarpras lainnya berupa helikopter dan atau alat berat
lainnya,
atas
memenuhi
kepentingan
perlindungan
tanggungjawabnya,
asset
wajib
dan
menjadi
pertimbangan dalam pengadaannya oleh masing-masing

dan atau dalam bentuk kelompok atau group Unit
Pengelolaan.
Paragaraf 3
Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan pada Pemegang IUPK
atau IUPJL atau IPHHBK pada Hutan Lindung dan Hutan
Produksi; Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam
pada Hutan Produksi atau HTR, Pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi
untuk Kegiatan Non Pertambangan, Pengelola Hutan
Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pemilik Hutan Hak, dan
Pelaku Usaha Perkebunan
Pasal 63
(1) Setiap:
lindung atau hutan produksi;
b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan
produksi atau HTR;
Non Pertambangan;
d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
e. Pengelola Hutan Desa; dan
f. Pemilik Hutan Hak;
- 44 -
wajib menyiapkan sarpras pengendalian kebakaran hutan

dan lahan bagi organisasi kelompok MPA.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan
jenis sarpras Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala
atau
Pimpinan
masing-masing
pemegang
ijin
atau
pengelola atau penanggung jawab.

Pasal 64
Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarpras
untuk
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
organisasi
pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai

BAB V
KEGIATAN DALKARHUTLA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65
Kegiatan Dalkarhutla, sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. perencanaan;
b. penyelenggaraan pencegahan;
c. penyelenggaraan penanggulangan;
d. penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran;
e. koordinasi kerja;
f.
status kesiagaan.
Pasal 66
Setiap instansi dan atau unit pengelola hutan dan lahan:

a. Pemerintah;
d. KPHP;
e. KPHL;
f. KPHK;
g. KPH Perum Perhutani;
- 45 -
h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi

ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
i. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung
dan
Hutan
Produksi
untuk
Kegiatan
Pertambangan;
k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan
hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam
pada hutan produksi dan HTR;
l. Pemegang
Izin
Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
untuk

m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
n. Pengelola Hutan Desa;
o. Penanggung jawab Hutan Adat;
p. Pemilik Hutan Hak;
q. Pengelola KHDTK;
r. Pengelola perkebunan; dan
s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau
kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan;
wajib melakukan perencanaan, dan menyelenggarakan upaya
pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.
Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 67
Perencanaan
Dalkarhutla,
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 65 huruf a, meliputi:

a. Penyadartahuan pencegahan karhutla;
b. keteknikan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada
gambut;
c. peningkatan sistem kemitraan dan Masyarakat Peduli Api;
d. pengembangan sarana prasarana pengendalian karhutla;
e. peringatan dini;
f. patroli;
g. perencanaan strategi dan ketatausahaan Dalkarhutla;
- 46 -
h. monitoring dan evaluasi operasional pencegahan karhutla;

i. kesiapsiagaan;
j. deteksi dini;
k. pemadaman dan penanganan pasca karhutla;
l. monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan
penanganan pasca karhutla;
m. pelatihan/pembekalan/inhousetraining/penyegaran/bimtek
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
n. monitoring
dan
evaluasi
peningkatan
kapasitas
Sumberdaya Manusia; dan

o. pembentukan
dan
pembinaan
brigade
pengendalian
kebakaran hutan.
Pasal 68
(1) Perencanaan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf o, menjadi dasar
dalam penyusunan dokumen perencanaan Dalkarhutla
oleh instansi dan unit pengelola hutan dan/atau lahan.
(2) Dokumen
perencanaan
Dalkarhutla,
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Rencana
Kerja
Tahunan
atau
Rencana
Kerja
Operasional (RKO);
b. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) dan atau Standar
Biaya Keluaran (SBK);
c. Rencana Kerja dan Anggaran atau sejenisnya;
d. Rencana kontingensi;
e. dokumen perencanaan lain yang relevan.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penetapan
standar
kegiatan dan biaya Dalkarhutla diatur dengan Peraturan

Direktur Jenderal.
(4) Setiap pimpinan instansi dan unit pengelola hutan dan
lahan
wajib
menetapkan
dokumen
perencanaan
Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf e.
- 47 -
Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pencegahan
Pasal 69
(1) Penyelenggaraan
pemberdayaan
pencegahan
karhutla
masyarakat,
mencakup
penyadartahuan,
pengurangan resiko karhutla, kesiapsiagaan, pelaksanaan

peringatan dini dan patroli pencegahan.
(2) Kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. penerapan
agroforestry,
agro
silvo
pastura,
silvo
pastura dan kegiatan sejenisnya;

b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan karhutla
melalui berbagai ragam metode;
c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan
dalam rangka penyadarantahuan pencegahan karhutla;
d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga
pencegahan karhutla;
e. gerakan pencegahan karhutla;
f. pendampingan masyarakat peduli api;
g. praktek pembukaan lahan tanpa bakar;
h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
i. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
j. pengelolaan bahan bakaran;
k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
l. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat
koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
o. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya
kebakaran atau sistem sejenisnya;
p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu
dan papan peringatan pencegahan karhutla;
q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi
kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya;
r. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi
- 48 -
sumberdaya pengendalian karhutla nasional, provinsi,

kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan
s. patroli pencegahan dalkarhutla.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
kegiatan
pencegahankarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 70
Penyelenggaraan
pencegahan
karhutla,
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, ditujukan untuk:

a. meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pengelolaan hutan dan lahan;

b. mitigasi faktor penyebab kebakaran utamanya sumber api
dan bahan bakaran;
c. penyadartahuan perilaku setiap orang dan atau kelompok
korporasi;
d. mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak
sengaja
setiap
orang
dan
atau
kelompok
korporasi
melakukan pembakaran vegetasi;

e. memberikan
informasi
sedini
mungkin
akan
potensi
karhutla.
Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penanggulangan
Pasal 71
(1) Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi:
a. deteksi dini;
b. pemadaman awal;
c. koordinasi pemadaman;
d. mobilisasi pemadaman;
e. pemadaman lanjutan;
f. demobilisasi pemadaman;
g. evakuasi dan penyelamatan.
- 49 -
(2) Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi:

a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode
pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas,
aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan
jauh (potret udara atau citra satelit);
b. pengolahan data dan informasi hotspot;
c. penyebarluasan data dan informasi hotspot;
d. penetapan level kesiagaan;
e. penetapan Posko dalkarhutla;
f. pelaksanaan pengukuran api (size up);
g. pendirian posko lapangan;
h. pemadaman langsung;
i. pembuatan ilaran api;
j. pemadaman tidak langsung;
k. dukungan pemadaman udara;
l. penyapuan bara api atau mopping up;
m. keselamatan diri.
(3) Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
huruf
g,
berupa
dukungan
evakuasi
dan
penyelamatan dilakukan terhadap:

a. korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar
lokasi kebakaran atau personil Dalkarhutla
b. tumbuhan
langka
dan
satwa
liar
(TSL)
yang
memungkinkan untuk dievakuasi.

c. aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital
dan berada di sekitar areal bencana.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanggulangan
karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 72
Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, ditujukan untuk:
a. meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait
penanggulangan karhutla dan pelayanannya kepada semua
pihak;
- 50 -
b. meningkatkan
gotong
rotong
dalam
penanggulangan
karhutla;
c. penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak;
d. mobilisasi pemadaman secara cepat; dan
e. pelayanan evakuasi dan penyelamat;
Bagian Kelima
Penyelenggaraan Penanganan Pasca Karhutla
Pasal 73
(1) Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, meliputi:
a. pengawasan areal bekas terbakar;
b. inventarisasi luas karhutla;
c. penaksiran kerugian; dan
d. koordinasi penanganan pasca karhutla.
(2) Kegiatan
penanganan
pasca
karhutla,
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penaksiran luas;
b. analisa vegetasi bekas terbakar;
c. penaksiran kerugian;
d. rekomendasi
pelaksanaan
rehabilitasi
areal
bekas
terbakar
e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau
garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
g. detasering terhadap areal pasca karhutla;
h. melakukan penyidikan; dan
i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait
pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum
bidang karhutla.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanganan
pasca karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 51 -
Pasal 74
Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla,
ditujukan
untuk:
a. mendapatkan data dan informasi luas terbakar, vegetasi
terbakar, penyebab kebakaran hutan, fungsi hutan dan
atau lahan yang terbakar, dan jenis data dan informasi lain
yang terkait;
b. pengawasan areal bekas terbakar;
c. mendapatkan
efek
jera
bagi
setiap
orang
dan
atau
kelompok korporasi yang dengan sengaja atau lalai dalam

setiap kejadian karhutla.
Bagian Keenam
Koordinasi Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 75
Setiap instansi dan atau pengelola hutan dan lahan:
a. Pemerintah
d. KPHP;
e. KPHL;
f. KPHK;
g. KPH Perum Perhutani;
h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi
ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
i. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan
Lindung
dan
Hutan
Produksi
untuk
Kegiatan
Pertambangan;
k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan
hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam
pada hutan produksi dan HTR;
- 52 -
l. Pemegang
Izin
Pinjam
Pakai
Kawasan
Hutan
untuk

m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
n. Pengelola Hutan Desa;
o. Penanggung jawab Hutan Adat;
p. Pemilik Hutan Hak;
q. Pengelola KHDTK;
r. Pengelola perkebunan; dan
s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau
kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan;
wajib
melakukan
koordinasi
kerja
dalam
penyelenggaraan pencegahan, pemadaman
perencanaan,
dan penanganan
pasca karhutla.
Pasal 76
Penyelenggaraan koordinasi kerja, ditujukan untuk:
a. menyelaraskan,
mensinergikan,
mengintegrasikan
penyelenggaraan
seluruh
mensikronkan
rencana
pencegahan,
aksi
pemadaman
dan
dalam
dan
penanganan pasca karhutla;

b. memperlancar dan mendorong sifat gotong royong dalam
penyelenggaraan
pencegahan,
pemadaman
dan
penanganan pasca karhutla.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja
Pasal 77
Penyelenggaraan
koordinasi
kerja
dilaksanakan
melalui
mekanisme tata hubungan kerja:

a. Satgas Pengendalian Karhutla baik nasional, provinsi
maupun Kabupaten/Kota;
b. Posko Krisis Dalkarhutla baik nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota; dan/atau
- 53 -
c. Organisasi Dalkarhutla untuk setiap unit pengelola hutan

dan/atau lahan.
Pasal 78
(1) Pada tingkat pusat, peningkatan koordinasi kerja dalam
rangka
penyelenggaraan
dan
penanganan
pencegahan,
pasca
mengoperasionalkan
Satgas
penanggulangan
kebakaran,
Pengendali
wajib
Nasional

(2) Pada tingkat provinsi, peningkatan koordinasi kerja dalam
rangka
penyelenggaraan
dan
penanganan
pencegahan,
pasca
mengoperasionalkan
Satgas
penanggulangan
kebakaran,
Pengendali
wajib
Provinsi

(3) Pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan koordinasi
kerja
dalam
rangka
penyelenggaraan
pencegahan,
penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib

mengoperasionalkan Satgas Pengendali Kabupaten/Kota
(4) Pada tingkat unit pengelolan, peningkatan koordinasi
kerja
dalam
rangka
penyelenggaraan
pencegahan,
penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib

mengoperasionalkan
Organisasi
Brigadlakrahutla
di
masing-masing unit pengelolaan.

Pasal 79
(1) Dalam
hal
terjadi
krisis
karhutla
di
wilayah
Kabupaten/Kota, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan

frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan
Lahan Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah provinsi,
aktifitas
melalui
Provinsi.
koordinasi
Posko
wajib
Krisis
diintensifkan
Kebakaran
Hutan
frekuensinya
dan
Lahan
- 54 -
(3) Dalam hal terjadi krisis karhutla nasional, aktifitas

koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko
Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.
(4) Penetapan kondisi krisis karhutla pada level kabupaten,
provinsi atau nasional, ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 80
(1) Tata hubungan kerja antar tingkatan posko dilaksanakan
oleh sekretariat posko masing-masing.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja
antar tingkatan posko, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 81
(1) Dalam hal kondisi tanggap darurat telah ditetapkan oleh
Instansi yang berwenang, secara otomatis pelaksanaan
Posko
Krisis
Kebakaran
Hutan
dan
Lahan
mengintegrasikan dengan Posko Tanggap Darurat yang

dibentuk selama masa tanggap darurat.
(2) Tingkatan posko dapat kembali secara otomatis ketika
masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.
Bagian Ketujuh
Status Kesiagaan
Pasal 82
Status kesiagaan dan darurat meliputi:
a. Siaga 3 atau normal;
b. Siaga 2;
c. Siaga 1; dan
d. Tanggap
Darurat
Kabupaten/Kota,
Provinsi,
atau
Nasional.
Pasal 83
(1) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Nasional ditetapkan
melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla
Tingkat Nasional.
- 55 -
(2) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Provinsi ditetapkan

melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla
Tingkat Provinsi.
(3) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Kabupaten/Kota
ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas
Dalkarhutla Tingkat Kabupaten/Kota.
(4) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Unit Pengelola
Hutan dan Kebun, ditetapkan melalui mekasime rapat
koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Brigdalkar Unit
Pengelola.
Pasal 84
(1) Status Kesiagaan Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri
atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1).
(2) Status
Kesiagaan
Tingkat
Provinsi
ditetapkan
oleh
Gubernur atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 ayat (2).
(3) Penetapan Status Kesiagaan Tingkat Kabupaten/Kota
dilakukan oleh Bupati/Walikota atas hasil rekomendasi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
(4) Penetapan
dilakukan
Status
oleh
Kesiagaan
Kepala
Unit
Tingkat
Unit
Pengelola
Pengelola
atas
hasil
rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat

(4).
Pasal 85
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
kriteria
teknis
status
kesiagaan dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

82, diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 86
(1) Dalam hal kondisi karhutla semakin mempunyai dampak
yang luas pada bidang sosial, budaya, ekonomi, status
kesiagaan dapat berubah menjadi tanggap darurat.
- 56 -
(2) Penetapan tanggap darurat mengikuti mekanisme yang

telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan dan Penanganan Pasca Karhutla
Pasal 87
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala/Pimpinan Unit
Pengelolaan
bertanggung
jawab
atas
penyelenggaraan
pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 88
Dalam hal Dalkarhutla:
a. Terjadi pada unit pengelolaan, Kepala Unit Pengelola
bertanggung
jawab
terhadap
penyelenggaraan
penanggulangan karhutla di wilayahnya.

b. Terjadi
sekurang-kurangnya
di
(dua)
Bupati/Walikota
bertanggung
mengkoordinasikan
penanggulangan
kecamatan,
jawab
karhutla
dan
di
wilayahnya.
c.
Terjadi sekurang-kurangnya di 2 (dua) kabupaten/kota,

Gubernur
bertanggung
jawab
dan
mengkoordinasikan
penanggulangan karhutla di wilayahnya.

d. Terjadi sekurang-kurangnya di 2 (dua) provinsi, Menteri
bertanggung
jawab
dan
mengkoordinasikan
penanggulangan karhutla secara nasional.

Pasal 89
Dalam kondisi status darurat dan atau atas permintaan
Gubernur, instansi yang diberikan kewenangan atas dasar
peraturan perundang-undangan dapat melakukan bantuan
penanggulangan melalui pengerahan TNI, POLRI, dan bantuan
pembuatan hujan buatan atau pemadaman dari udara.
- 57 -
Bagian Kesembilan
Dukungan Manajemen
Pasal 90
(1) Penyelenggaraan kegiatan Dalkarhutla wajib didukung
oleh sistem manajemen yang mampu menjamin ketertiban
dan keberlanjutan upaya dalkarhutla secara efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dukungan manajemen, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. laporan akuntabilitas;
b. laporan tahunan;
c. pengelolaan barang milik pemerintah (BMN) dan atau
milik unti pengelola;
d. administrasi keuangan; dan
e. Perencanaan dan penganggaran.
BAB VI
PENGEMBANGAN INOVASI DALKARHUTLA
Pasal 91
Pengembangan
kegiatan
inovasi
pengkajian,
pendampingan
tentang
Dalkarhutla,
penelitian,
ilmu
dilakukan
melalui
pengembangan
pengetahuan
dan
dan
teknologi
terapan Dalkarhutla, yang meliputi bidang:

a. pencegahan karhutla;
b. penanggulangan karhutla;
c. penanganan pasca kebakaran;
d. dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan
e. dukungan manajemen dalkarhutla.
Pasal 92
(1) Inovasi
bidang
pencegahan
karhutla,
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, antara lain:

a. pembukaan lahan tanpa bakar;
b. pembangunan sekat kanal pada lahan gambut;
- 58 -
c. gerakan nasional pencegahan;

d. pemetaan daerah rawan kebakaran;
e. sistem peringatan dini;
f. sistem deteksi dini;
g. pengurangan resiko bahaya karhutla; dan
h. pengelolaan bahan bakaran.
(2) Inovasi bidang penanggulangan karhutla sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, antara lain:
a. perilaku api;
b. karakteristik bahan bakaran;
c. sistem deteksi dini;
d. teknik pemadaman api gambut;
e. integrasi pemadam darat dan udara;
f. teknologi modifikasi cuaca.
(3) Inovasi bidang penanganan pasca karhutla, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, antara lain:
a. teknik pengukuran luas kebakaran;
b. teknik analisis dampak kebakaran;
c. teknik rehabilitasi areal bekas kebakaran;
d. teknik identifikasi dan investigasi kejadian kebakaran.
(4) Inovasi bidang dukungan evakuasi dan penyelamatan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, antara
lain:
a. teknik evakuasi dan penyelamatan korban manusia;
b. teknik evakuasi dan penyelamatan tumbuhan dan
satwa; atau
c. teknik evakuasi dan penyelamatan aset publik dan aset
vital nasional.
(5) Inovasi
bidang
dukungan
manajemen
Dalkarhutla,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, antara

lain:
a. sistem informasi manajemen dalkarhutla berbasis
teknologi informasi ;
b. sistem monitoring dan evaluasi dalkarhutla; atau
c. metode pendidikan dan pelatihan dalkarhutla.
- 59 -
Pasal 93
Pengembangan Inovasi dapat dilakukan secara mandiri oleh
organisasi pelaksana Dalkarhutla, masyarakat, maupun oleh
lembaga penelitian dan pengembangan bidang Dalkarhutla di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan atau lembaga penelitian lainnya.
BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 94
Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah,
Pemerintah Provinsi,
Pengelolaan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit
berkewajiban
menumbuhkembangkan
melakukan
peran
serta
pemberdayaan
masyarakat
dan
dalam
kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan

pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja Dalkarhutla.
Pasal 95
Pemberdayaan
dan
penumbuhkembangan
peran
serta
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,dilakukan

dengan prinsip:
a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan
pengendalian kebakaran hutan;
b. penciptaan
suasana
berkembangnya
atau
potensi
iklim
dan
yang
daya
memungkinkan
yang
dimiliki
masyarakat;
c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
d. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan
kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak
sehat;
- 60 -
e. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan

pemberian akses kepada sumberdaya; dan
f. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.
Pasal 96
(1) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat
dilakukan melalui kegiatan:
a. pelatihan;
b. penguatan kelembagaan;
c. fasilitasi; dan
d. penyuluhan.
(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. pelatihan dasar dalkarhutla;
b. pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau
c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.
(3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang
meliputi tahapan:
a. pembuatan peraturan desa tentang dalkarhut sesuai
kondisi setempat;
b. pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang
dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan,
hingga penetapan;
c. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
d. dukungan
sarana
dan
prasarana,
yang
meliputi
perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis

Dalkarhutla;
e. pembentukan kampung iklim.
(4) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Peraturan Direktur
Jenderal.
(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
a. pendampingan;
- 61 -
b. bimbingan teknis; atau

c. pembinaan.
(6) Penyuluhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

a. kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara
langsung maupun melalui media cetak dan elektronik;

atau
b. tatap muka, dan anjangsana.
Bagian Kedua
Kerjasama Kemitraan
Pasal 97
Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah
Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit
Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan

para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla.
Pasal 98
(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97,
dapat
dilakukan
antar
Organisasi
Pelaksana
Dalkarhutla maupun dengan instansi pemerintah, pihak

swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan
atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.
(2) Ikatan
perjanjian
kerjasama
kemitraan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:

a. pengembangan
kapasitas
Sumberdaya
Manusia
Dalkarhutla;
b. pengembangan inovasi Dalkarhutla;
c. pengembangan sarana dan prasarana Dalkarhutla;
d. pemberdayaan masyarakat; atau
e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.
- 62 -
BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 99
(1) Dalam
upaya
pelaksanaan
dalkarhutla
menjaga
ketertiban
Dalkarhutla,
setiap
diwajibkan
dan
tingkat
melakukan
kepatuhan
organisasi
pelaporan
dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla secara

berjenjang sesuai tingkatan kewenangannya.
(2) Pelaporan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. keorganisasian;
b. sumberdaya manusia;
c. sarpras; atau
d. operasional.
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 100
(1) Pelaporan meliputi:
a. laporan insidentil; dan
b. laporan rutin.
(2) Laporan insidentil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa laporan kejadian kebakaran hutan, yang
sekurang-kurangnya memuat data dan informasi umum
serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya.
(3) Laporan rutin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan
pengendalian
kebakaran
sekurang-kurangnya
hutan
memuat
dan
data
lahan,
dan
yang
informasi
keorganisasian, sumberdaya manusia, sarana prasarana,

penyelenggaraan
pencegahan,
penanggulangan
dan
penanganan pasca karhutla, serta dukungan manajemen.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
dilakukan
dan
disampaikan
oleh
setiap
pelaksana dalkarhutla secara berjenjang.
organisasi
- 63 -
(5) Jenis dan format laporan serta tata cara pelaporan dan
monitoring evaluasi Dalkarhutla mengacu padaPeraturan
Direktur
Jenderal
tentang
Pedoman
Pelaporan
Dalkarhutla.
Pasal 101
(1) Dalam rangka peningkatan kinerja bidang Dalkarhutla
dapat dilakukan kegiatan penilaian evaluasi kinerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan
evaluasi kinerja sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 102
Pengawasan meliputi:
a. pengawasan rutin;
b. pengawasan khusus.
Pasal 103
(1) Pengawasan rutin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 huruf a, dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon I
dalam
rangka
kewilayahan
untuk
terhadap
meningkatkan
aspek
pembinaan
koordinasi,
integrasi,
sinergisitas, dan sinkronisasi kegiatan di wilayah regional

tertentu
untuk
memastikan
keberhasilan
sasaran
kinerja.
(2) Ketentuan lebih lanjut menganai penetapan penanggung
jawab
pembina
dan
wilayah
regional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.
Pasal 104
(1) Pengawasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 huruf b, dilakukan oleh Tim Terpadu dalam rangka
untuk mengawasai areal-areal tertentu yang menurut
Menteri perlu untuk diawasi secara khusus.
- 64 -
(2) Tim Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan kemudian melalui Surat Perintah Tugas oleh
Pejabat setingkat Eselon I.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
petunjuk
teknis
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 105
(1) Dalam
hal
tertentu,
memerintahkan
Pejabat
Direktur
yang
Jenderal
dapat
berwenang
untuk
melakukan uji kepatuhan di bidang Dalkarhutla.

(2) Katagori kepatuhan mengikuti penilaian:
a. patuh, dengan selang nilai hasil uji 85 sampai dengan
100;
b. cukup patuh, dengan selang nilai uji 65 sampai
dengan kurang dari 85;
c. kurang patuh, dengan selang nilai uji 50 sampai
dengan kurang dari 65;
d. tidak patuh, dengan selang nilai kurang dari 50.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen uji kepatuhan
pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(4) Hasil kepatuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pembinaan,
pemberian
penghargaan
dan
sanksi
oleh
instansi
pembina.
Pasal 106
(1) Pengawasan terhadap Manggala Agni Pusat dan Daops
Manggala Agni dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkarhut Provinsi
dilakukan
oleh
Gubernur
dan/atau
Eselon
yang
membidangi pengendalian kebakaran hutan dan lahan

tingkat provinsi.
(3) Pengawasan
terhadap
Satuan
Kabupaten/Kota
dilakukan
dan/atau
Eselon
yang
oleh
Kerja
Dalkarhut
Bupati/Walikota
membidangi
pengendalian
kebakaran hutan dan lahan tingkat Kabupaten/Kota.
- 65 -
(4) Pengawasan
terhadap
Satuan
Kerja
Dalkar
Unit
Pengelolaan dilakukan oleh:

a. Gubernur dan Eselon I yang menangani KPH terhadap
pelaksanaan Dalkarhutla pada Kesatuan Pengelolaan
Hutan atau Unit Pelaksana Teknis;
b. Gubernur dan Eselon I yang membidangi pengelolaan
hutan
produksi
lestari
terhadap
pelaksanaan
Dalkarhutla pada Izin Pemanfaatan Hutan;

c. Gubernur dan Eselon I yang membidangi Planologi
Kehutanan
dan
Tata
Lingkungan
terhadap
pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan;
d. Gubernur dan Eselon I sesuai dengan kewenangannya
terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Hutan
Kemasyarakatan, Izin Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan
Hak dan Kawasan Hutan untuk tujuan khusus;
e. Bupati/Walikota,
Eselon
yang
membidangi
perhutanan sosial, dan Eselon I yang membidangi

pertanian,
perkebunan,
perekonomian
dan
sosial
kemasyarakatan terhadap pelaksanaan dalkarhutla

pada lahan usaha pertanian masyarakat.
(5) Pengawasan
terhadap
satuan
tugas
dalkar
Unit
Pengelolaan Izin Usaha Non Kehutanan dilakukan sesuai

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Penghargaan
Pasal 107
(1) Penghargaan
Pelaksana
Dalkarhutla
pemerintahan
melaksanakan
sumberdaya
diberikan
dan
kepada
pada
pada
kewajiban
manusia,
setiap
tingkatan
unit
Dalkatrhutla di wilayah kerjanya.
administrasi
pengelolaan
penyiapan
sarpras,
Organisasi
dan
yang
organisasi,
operasional
- 66 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 108
(1) Sanksi diberlakukan kepada setiap Organisasi Pelaksana
Dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan
dan pada unit pengelolaan yang tidak melaksanakan
kewajiban penyiapan organisasi, sumberdaya manusia,
sarpras, dan operasional Dalkarhutla di wilayah kerjanya.
(2) Sanksi
sebagaimana
diberlakukan
sesuai
dimaksud
dengan
perundang-undangan
tentang
pada
ketentuan
ayat
(1)
peraturan
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pencegahan dan

perberantasan
perusakan
hutan
dan/atau
izin
pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan

dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dalam Peraturan Menteri.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 109
(1) Biaya
untuk
melaksanakan
kegiatan
dalkarhutla
dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Negara

(APBN),
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
(APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai

- 67 -
(2) Biaya Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa dana siap pakai (on-call budget), dana
tahunan (multi years budget), dan/atau dana bantuan
sosial.
(3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib
mengalokasi dana dari APBN dan sumber dana lain
sesuai dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla
yang dilakukan oleh Manggala Agni.
(4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah
administrasinya rawan karhutla wajib mengalokasikan
dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai dengan
peraturan
perundangan
untuk
dalkarhutla
yang
dilakukan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla Pemerintah

Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya.
(5) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, wajib
mengalokasikan dana operasional tahunan untuk dalkar
hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja
Dalkar
Unit
Pengelolaannya,
pihak
terkait
dan
Dalkarhutla
diatur
oleh
masyarakat di wilayah kerjanya.

(6) Biaya
dan
pembiayaan
penanggung jawab organisasi pelaksana

masing-masing
sesuai
dengan
ketentuan
Dalkarhutla
peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 110
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- 68 -
Pasal 111
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 583

Salinan sesuai dengan aslinya
- 69 -
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
:
:
:
:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN KPH

KEPALA KPH
KEPALA BRIGDALKARHUTLA
TATA USAHA
SEKRETARIS BRIGADE
PEJABAT
PEJABAT
merangkap
merangkap
KOORDINATOR
PENCEGAHAH , PERINGATAN
DAN DETEKSI DINI KARHUT
KOORDINATOR
PENAGGULANGAN &
PENANGANAN PASCA KARHUT
Fungsi koordinasi
keteknikan pencegahan
pengelolaan kanal pada
gambut
penyuluhan
pemberdayaan masyarakat
pelaksanaan posko siaga
peringatan dan deteksi
dini karhut (datainformasi PBK dan hotspot)
Fungsi koordinasi:
pemadaman dini dan lanjutan
inventarisasi dan monitoring
areal bekas kebakaran
koordinasi penanganan pasca
dukungan evakuasi dan
penyelamatan
KEPALA REGU
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN
KEPALA REGU
PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN
Fungsi operasional
pencegahan, pemadaman
dan penanganan pasca
karhut serta dukungan
evakuasi dan penyelamatan
Fungsi operasional
pencegahan, pemadaman
dan penanganan pasca
karhut serta dukungan
evakuasi dan penyelamatan
Fungsi perencanaan dan

evaluasi
Fungsi penyiapan dan
pemeliharaan sarpras
Fungsi penyiapan
logistik
Fungsi administrasi
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
SITI NURBAYA

Permenlhk No 32 Tahun 2016 TTG Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Permenlhk No 32 Tahun 2016 TTG Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Permenlhk No 32 Tahun 2016 TTG Pengendalin Kebakaran Hutan Dan Lahan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah

yang terkait dan

Instansi yang bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25

P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta

diatur pengendalian kebakaran

hutan dan lahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4725);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha

HUTAN DAN LAHAN

hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat

Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat

masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem

didaratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem

kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan

14. Taman Hutan Raya selanjutnya disingkat TAHURA

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi

fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan

Tertentu adalah suatu areal tertentu dalam

kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung,

pengelolaan hutan lestari.

adalah hutan negara yang

peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

28. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah meliputi

selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha

pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang

kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran

mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan

mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk