Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ...

83

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, DANA PERIMBANGAN DAN

INVESTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
BELANJA LANGSUNG PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 2007-2012

Desak Ayu Putu Suciati1

Made Kembar Sri Budhi2
Ketut Jayastra3
1
Satuan Polisi Pamong Praja, Propinsi Bali
2,3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
e-mail : desaksuciati@yahoo.com

Abstract: The Influence of Population Number, Fund Balance and Investment to People Welfare
through Direct Expenses. This study aims is analyzing the influence of the population number, the
fund balance and investment directly and indirectly to the community welfare (HDI) through direct
expenditure in the regencies/administrative town in Bali Province in the Year of 2007-2012. This research
used secondary panel data obtained from the Finance Bureau of the Bali Provincial Secretariat, Board
of Investment and Licensing strip of Bali Province, BPS Bali Province and were collected by the method
of non-participant observation and interviews. The data were then analyzed using descriptive and
quantitative analysis with path analysis (path analysis) and with SPSS 21. The analysis result shows: 1)
the number of population has no significant influence on the community welfare, but the fund balance
and investment positively influence the community welfare, 2) there is a positive influence indirectly
between population number, fund balance and investment to the community welfare (IPM) through
direct expenses in the regencies / administrative town in Bali province in 2007-2012.

Keywords: Population number, fund balance, investment, direct expenses and welfare (HDI)

Abstrak: Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan
Masyarakat melalui Belanja Langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi pada kesejahteraan masyarakat (IPM) dengan atau
tanpa Belanja Langsung sebagai variabel antara di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-
2012. Data panel yang diperoleh dari Biro Keungan Setda Provinsi Bali, Badan Penanaman Modal dan
Perijinan Dearah Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali dikumpulkan dengan metode observasi non partisipan
dan wawancara, serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan analisis jalur
dan diolah dengan program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan : 1) jumlah penduduk tidak
berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, namun dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif
pada kesejahteraan masyarakat, 2) jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi berpengaruh positif
secara tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat (IPM) melalui belanja langsung di kabupaten/
kota Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.

Kata Kunci: jumlah penduduk, dana perimbangan, investasi, belanja langsung dan kesejahteraan
masyarakat (IPM)

PENDAHULUAN konskuensi otonomi daerah adalah adanya sumber

daya yang mencukupi guna membiayai penyelenggaraan
Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah pemerintahannya, sesuai peraturan perundang-
adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah undangan yang ada. Sumber pendapatan daerah
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk membiayai pengeluaran daerah terdiri dari:
masyarakat sesuai cita-cita Bangsa Indonesia yang Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-
tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. lain pendapatan daerah yang sah. Pembangunan
Keberhasilan pembangunan manusia berdampak infrastruktur dan pembangunan SDM perlu dilakukan
positif pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu dengan pendekatan pembangunan di bidang
84 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pendekatan Informasi tentang perkembangan kesejahteraan

bidang sosial kemasyarakatan. Untuk meningkatkan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting
SDM, harus ada keterlibatan secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa
dari pemerintah dalam pendekatan pembangunan indikator tingkat kesejahteraan telah dikembangkan
di berbagai bidang selain pendekatan politik yang sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan
dilakukan selama ini, sehingga dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini
tingkat kemiskinan, pengangguran, buta huruf, penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
tingkat kematian ibu dan bayi, serta kesenjangan atau Human Development Index (HDI) sebagai
sosial lainnya antar kabupaten/kota. indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan
Peranan penduduk dalam pembangunan sangat secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh
penting baik bagi swasta (pelaku ekonomi) maupun penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan
bagi pemerintah. Bagi pelaku ekonomi dapat manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk
memberikan gambaran tersedianya pasar yang luas memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan
dan jaminan tersedianya input faktor produksi, dan dasar manusia dari sisi ekonomi (daya beli),
bagi pemerintah penduduk selaku obyek dan sasaran kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012). IPM
pembangunan memiliki peranan penting sebagai merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan
dasar penyusunan kebijakan dan membuat perencanaan masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan
pembangunan yang berkaitan dengan sumber kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat
pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran
melalui belanja langsung untuk mendorong ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi tingkat kesejahteraan dalam bentuk rangking
daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan suatu daerah.
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, diperlukan Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai IPM
sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan pembangunan Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan
daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan dari 70,53 pada tahun 2007 menjadi 72,62 pada
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana tahun 2012, namun angka ini masih berada dibawah
perimbangan adalah salah satu sumber Pendapatan nilai IPM yang ditargetkan Pemerintah Provinsi Bali
Daerah (PD) yang diberikan pemerintah pusat dalam sebesar 72,64 pada tahun 2012, tetapi secara nasional
rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro,2004) IPM Provinsi Bali pada tahun 2012 menduduki
melalui belanja pembangunan. Kebijakan investasi peringkat 16 (Biro Ekbang Provinsi Bali, 2012).
yang dilakukan baik oleh pihak swasta dan oleh Peningkatan ini juga terjadi di 4 kabupaten dan kota
pemerintah berdampak positif pada kesejahteraan yang nilainya secara rata-rata berada di atas IPM
(Bappenas,2011). Pendapat tersebut didukung hasil Provinsi Bali dan bahkan diatas IPM Nasional.
penelitian Yulian Rinawaty Taaha, Dkk .(2013) Namun masih terdapat 4(empat) kabupaten hampir
terjadi pengaruh positif antara Dana Perimbangan setiap tahun nilai IPMnya berada dibawah rata-rata
melalui investasi swasta pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, dan 4 (empat) kabupaten yang IPMnya
di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian Lilis dibawah IPM Provinsi Bali adalah Kabupaten
Setyowati (2012) dinyatakan bahwa IPM Karangasem, Klungkung, Bangli dan Buleleng.
dipengaruhi oleh DAU, DAK dan PAD melalui Terjadi perbedaan yang pada nilai IPM pada
Belanja Modal, dan IPM dipengaruhi Belanja Modal empat kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli
sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berdampak dan Buleleng) dibandingkan dengan empat
pada IPM melalui Belanja Modal. kabupaten (Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana)
IPM adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan dan Kota Denpasar. Kondisi tersebut secara empiris
masyarakat di suatu wilayah yang menggambarkan ditentukan oleh fluktuasi belanja langsung yang
kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat dialokasikan untuk membiayai pembangunan,
pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran fluktuasi realisasi investasi, jumlah realisasi dana
ketimpangan antar wilayah). Dalam penelitian ini perimbangan yang diterima serta jumlah penduduk
digunakan IPM sebagai acuan untuk menentukan yang menjadi subyek dan obyek pembangunan.
tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking Mengacu pada uraian diatas, analisis pengaruh
kesejahteraan suatu daerah. jumlah penduduk, dana perimbangan dan investasi
 Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 85

Tabel 1
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2007-2012
Kabupaten/ IPM
Kota
Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jembrana 71,40 72,02 72,45 72,69 73,18 73,62

Tabanan 73,11 73,73 74,26 74,57 75,24 75,55
Badung 73,64 74,12 74,49 75,02 75,35 75,69
Gianyar 71,66 72,00 72,43 72,73 73,43 74,49
Klungkung 69,01 69,66 70,19 70,54 71,02 71,76
Bangli 69,46 69,72 70,21 70,71 71,42 71,80
Karangasem 65,11 65,46 66,06 66,42 67,07 67,83
Buleleng 69,15 69,67 70,26 70,69 71,12 71,93
Denpasar 76,59 77,18 77,56 77,94 78,31 78,80
Provinsi Bali 70,53 70,92 71,52 72,28 72,54 72,62
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2014.

pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja Lokasi penelitian ini dilakukan pada kabupaten/
langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali kota di Provinsi Bali, karena tampak terdapat
penting dilakukan, agar dapat dijadikan tambahan perbedaan yang pada nilai IPM pada empat
acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan kabupaten (Karangasem, Klungkung, Bangli dan
berkaitan dan perencanaan pembangunan pada Buleleng) dibandingkan dengan empat kabupaten
kabupaten/kota di Provinsi Bali. (Badung, Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana) dan
Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa Kota Denpasar. Berdasarkan rumusan masalah yang
rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, dibahas bahwa ruang lingkup penelitian ini adalah
bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, dana variabel Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan,
perimbangan dan investasi pada belanja langsung Jumlah Investasi pemerintah melalui belanja modal,
di kabupaten /kota Provinsi Bali?. Kedua, adakah Belanja Langsung, serta kesejahteraan masyarakat
pengaruh jumlah penduduk, dana perimbangan dan di kabupaten/kota Provinsi Bali dengan data yang
investasi secara langsung dan secara tidak langsung digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2007-2012.
pada kesejahteraan masyarakat melalui belanja Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
langsung di kabupaten/kota Provinsi Bali?. adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data
kuantitatif berupa data jumlah penduduk, data dana
METODE PENELITIAN perimbangan, data investasi, data belanja langsung
dan data kesejahteraan di kabupaten/kota Provinsi
Rancangan Penelitian Bali. Data kualitatif gambaran umum kabupaten/kota
Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan di Provinsi Bali. Berdasarkan sumbernya, data yang
penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah digunakan adalah data primer berupa data jumlah
metode penelitian kuantitatif yang merupakan analisis penduduk di kabupaten/kota Provinsi Bali, data dana
angka-angka sehingga dapat dihitung dan menggunakan perimbangan, data investasi, data jumlah belanja langsung
metode kualitatif untuk menjelaskan hasil penelitian. dan data kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota
Rancangan penelitian ini menggunakan metode analisis Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.
jalur (path analisys) dengan menggunakan tiga
variabel exogenieus yaitu jumlah penduduk, dana Teknik Analisis Data
perimbangan dan investasi, satu variabel endogenieus Analisis deskriptif
yaitu kesejahteraan masyarakat (IPM) dan variabel Penerapan analisis deskriptif dalam studi ini
belanja langsung sebagai variabel intervening untuk menghitung rata-rata, tabel, gambar dan sebagainya
(Barron dan Keny:1986 dalam Ghozali:2012). yang dihitung dengan program SPSS seperti Tabel 2.

-
86 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

Tabel 2
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Jml.Penduduk 54 166.131 828.900 426.716 187.578
Dana Perimbangan 54 280.706 793.542 459.518 107.388
Investasi 54 0 7.180.811 630.885 1.248.207
Belanja langsung 54 117.639 1.065.550 273.434 156.953
IPM 54 65.11 78.80 72.76 2,22
Sumber :data diolah.

Analisis jalur ( path analysis) pada teori dan kajian pustaka, yang dapat dinyatakan
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel dalam model struktural karena model tersebut
eksogenous yang mempengaruhi variabel endogenous digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian
melalui variabel mediasi. Koefisien adalah standardized berdasarkan teori dan kajian sebelumnya.
koefisien regresi (Gozali:2012), karena standarisasi Hasil perhitungan analisis Ordinary Least
merupakan suatu upaya untuk meletakan semua Square (OLS) dengan menggunakan program SPSS
variabel pada basis yang sama, agar dapat pada model perasamaan, ini secara bertahap
membandingkan kontribusi masing-masing variabel dianalisis melalui model persamaan regresi sebagai
bebas untuk menerangkan variabel ter ikat berikut:
(Nachrowi, 2006). Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Model 1: Pengaruh Jumlah Penduduk (X1),
menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana Dana Perimbangan (X2 ) dan Investasi (X3 )
perimbangan, investasi pada kesejahteraan pada Kesejahteraan Masyarakat ( Y2)
masyarakat (IPM) melalui belanja langsung pada Model 2: Pengaruh Jumlah Penduduk (X1),
Dati II di Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Dana Perimbangan (X2 ) dan Investasi (X3 )
Asumsi tahap pertama dalam analisis jalur (Suyana pada Kesejahteraan Masyarakat (Y2) melalui
Utama, 2007) adalah merancang model mengacu Belanja Langsung (Y1), tersaji sebagai berikut:

Tabel 3
Klasifikasi Variabel dan Persamaan Model Jalur
Mode Variabel Indevenden Variabel Dependen Persamaan
1 a.Jumlah Penduduk Belanja Langsung Y1= β1X1 + β2 X2+ β3 X3 +ε1 … (1.1)
b.Dana Perimbangan
c.Investasi
2 a.Jumlah Penduduk Kesejahteraan Y2= β4X1+β6X2 + β5 X3+ β7Y1+ ε2 .. ..(1.2)
b.Dana Perimbangan Masyarakat
c.Investasi
d. Belanja Langsung
Sumber : data diolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN linieritas dengan curve fit yang menggunakan
Analisis Data dengan menggunakan Analisis prinsip parsimony, yaitu bilamana seluruh
jalur model atau non , berarti model dapat dikatakan
Evaluasi pada terpenuhinya asumsi analisis berbentuk liner.
jalur: perlu dilakukan koreksi pada asumsi yang Setelah dilakukan uji linieritas dengan curve fit
melandasi analisis jalur agar hasilnya memuaskan, yang menggunakan prinsip parsimony, seperti yang
adalah sebagai berikut : tersaji pada Tabel 4 diketahui bahwa terdapat
(1) Evaluasi pada terpenuhinya asumsi analisis jalur hubungan linier,sehingga model analisis jalur layak
(2) Hubungan antar variabel pada analisis jalur untuk diterapkan.
adalah linier dan aditif, setelah dilakukan uji
 Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 87

Tabel 4
Ringkasan Model Liner
Hubungan R2 F Hitung Df1 Df2 P.value Keterangan
X1 Y1 0,251 17.416 1 52 0,000
X2 Y1 0,287 20.888 1 52 0,000
X3 Y1 0,225 15.094 1 52 0,000
X1 Y2 0,302 22.549 1 52 0,000
X2 Y2 0,358 28.935 1 52 0,000
X3 Y2 0,251 17.416 1 52 0,000
Y1 Y2 0,883 393.869 1 52 0,000
Sumber :data diolah.

Keterangan : belanja langsung dan kesejahteraan

X1 = Jumlah penduduk masyarakat berskala rasio. Sehingga analisis
Y1 = Belanja langsung jalur layak digunakan dalam penelitian ini.
X2 = Dana perimbangan (3) Pendugaan Parameter
Y2 = Kesejahteraan masyarakat Berdasarkan pada persamaan model 1.1 dan
X3 = Investasi 1.2 maka dilakukan penaksiran parameter
(1) Hanya model rekrusif dapat dipertimbangkan, regresi dan pengujian validitas model, dan
sehingga analisis jalur layak diterapkan dalam berdasarkan hasil olahan data tentang
penelitian ini. pengaruh jumlah penduduk, dana
(2) Dalam penelitian ini variabel jumlah perimbangan, dan investasi, pada belanja
penduduk, dana perimbangan, investasi, langsung ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Persamaan Regresi Linear Model 1: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana Perimbangan dan
Investasi pada Belanja Langsung
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
B Std.Error Beta Sig
t
Constant -2,264 20,654 -.110 0.913
Jumlah penduduk yang 0,159 0,057 0,349 2,804 0, 007
bekerja
Dana Perimbangan 0,123 0,057 0,269 2,151 0,036
Investasi 0,196 0,043 0, 441 4,538 0,000
Sumber : data diolah
Dependent variable : Belanja langsung

Pada Tabel 5 tampak jumlah penduduk Keterangan :

berpengaruh positif pada belanja langsung dengan X1 = Jumlah Penduduk
koefisien sebesar 0,349 dan p value 0,007 , ini X2 = Dana Perimbangan
artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh pada X3 = Investasi
belanja langsung. Selanjutnya tampak investasi Y1 = Belanja Langsung
berpengaruh positif pada belanja langsung dengan
koefisien 0,269 dan p value sebesar 0,036. Dana Pengujian Hipotesis
perimbangan juga berpengaruh positif pada belanja 1) Pengujian hipotesis 1 : jumlah penduduk, dana
langsung sebesar 0,441 dan p value 0,000 ini perimbangan dan investasi berpengaruh positif
menyatakan dana perimbangan berpengaruh pada pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten/
belanja langsung, maka dapat buat model persamaan kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-2012. Dari
sebagai berikut: analisis yang dilakukan diperoleh model
Y1=0,349 X1 + 0,269 X2 + 0,441 X3.................(1.1) persamaan seperti yang disajikan pada Tabel 6.
88 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

Tabel 6
Persamaan Regresi Linear Model 2: Pengaruh Jumlah penduduk, Dana Perimbangan,
Investasi dan Belanja Langsung pada Kesejahteraan Masyarakat
Unstandardized Coefficients Standardized
Model Coefficients
B Std.Error Beta t Sig
Constant 7.679 4.027 1.907 .0.062
Jumlah penduduk yang 0,011 0,012 0,055 0,896 0,374
bekerja
Dana perimbangan 0,025 0,012 0,129 2,163 0,035
Investasi 0,021 0,010 0,112 2,125 0,039
Belanja Langsung 0,337 0,028 0,789 12,212 0,000
Sumber : data diolah
Dependent variable : Kesejahteraan Masyarakat

Pada Tabel 6 tampak koefisien jalur jumlah Keterangan :

penduduk pada kesejahteraan masyarakat sebesar X1 = Jumlah Penduduk
0,055 dan p value 0,374 > 0,05 ini artinya jumlah Y1 = Belanja Langsung
penduduk berpengaruh tidak pada kesejahteraan X2 = Dana Perimbangan
masyarakat. Sedangkan dana perimbangan dan Y2 = Kesejahteraan Masyarakat
investasi berpengaruh positif dan siginifikan pada X3 = Investasi
kesejahteraan masyarakat. Dari Tabel 6 diperoleh
persamaan sebagai berikut: Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi
Y2=0,055(X1) + 0,129(X2) + 0,112 (X3) + 0,789(Y1) pada Tabel 5 dan Tabel 6, ringkasan koefisien jalur
...........(1.2) disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Ringkasan Koefisien Jalur
Regresi Koef Reg. Koef Standar t hitung P.value Keterangan
Standar Unstandardized Error
X1 Y1 0,349 0,159 0,057 2,804 0, 007
X2 Y1 0,269 0,123 0,057 2,151 0,036
X3 Y1 0,441 0,196 0,043 4,538 0,000
X1 Y2 0,055 0,011 0,012 0,896 0,374 Tidak
X2 Y2 0,129 0,025 0,012 2,163 0,035
X3 Y2 0,112 0,021 0,010 2,125 0,039
Y1 Y2 0,789 0,337 0,028 12,212 0,000
Sumber :data diolah
Keterangan :
X1 = Jumlah Penduduk
X2 = Dana Perimbangan
X3 = Investasi
Y1 = Belanja Langsung
Y2 = Kesejahteraan Masyarakat ( IPM)

Berdasarkan Tabel 7 dapat dibuat ringkasan positif secara tidak langsung pada kesejahteraan
koefisien jalur hubungan langsung dalam penelitian masyarakat (Y2) melalui belanja langsung (X1).
ini seperti yang tersaji pada Gambar 1.
Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 1 dapat Evaluasi pada model
dijelaskan bahwa jumlah penduduk (X 1 ) 1. Koefisien determinasi total
berpengaruh tidak secara langsung pada Berpedoman pada rumus 4.1 dan rumus 4.2
kesejahteraan masyarakat (Y2), tetapi berpengaruh koefisien total dari persamaan struktural,
 Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 89

0,129 (S)

Jumlah 0,682 0,308

e
e1 2
Penduduk (X1)
0,349 (S) 0,055 (TS)

Dana
Perimbangan Belanja Kesejahteraan
0,269 (S) 0,789(S)
(X2) Langsung Masyarakat
(Y1) (Y2)

Investasi 0,441 (S)

(X3)
0,169 (NS) 0,112 (S)

Gambar : 1
Diagram Hasil Penelitian
Keterangan :
(S) =
(TS) = Tidak

diperoleh nilai R2m = 0,955. Yang dapat diartikan tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat
bahwa 95,5 % variasi naik turunnya IPM secara melalui belanja langsung di kabupaten /kota
serempak dipengaruhi oleh jumlah penduduk, Provinsi Bali pada tahun 2007-2012.
dana perimbangan, investasi dan belanja
langsung, sedangkan sebesar 4,5 % dijelaskan Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 1 dapat
oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. ditentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak
2. Pengujian hipotesis 2 : jumlah penduduk, dana langsung serta pengaruh total antar variabel seperti
perimbangan dan investasi berpengaruh secara pada Tabel 8.

Tabel 8
Perhitungan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total
X1 X2 X3 Y1
Variabel PL PTL PT PL PTL PT PL PTL PT PL PT PT
L
Y1 0,349 0,349 0,269 - 0,269 0,441 0,441 - - -

Y2 0,275 0,275 0,129 0,212 0,341 0,112 0,348 0,460 0,789 - 0,769

Sumber : data diolah

Keterangan :
X1 = Jumlah penduduk
X2 = Dana perimbangan
X3 = Investasi
Y1 = Belanja langsung
Y2 = Kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 1 dapat langsung (Y1) adalah sebesar 0,349 x 0,789 =
dijelaskan bahwa : 0,275, karena jumlah penduduk tidak berpengaruh
(1) Pengaruh secara tidak langsung jumlah penduduk secara langsung pada kesejahteraan maka
pada kesejahteraan (Y2 ) melalui belanja pengaruh total adalah sama sebesar 0,275.
90 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

(2) Pengaruh secara tidak langsung dana perimbangan Titik tolak otonomi di Indonesia adalah Daerah
(X 2 ) pada kesejahteraan masyarakat (Y 2 ) Tingkat II (Dati II), karena merupakan ujung tombak
melalui belanja langsung (X1) adalah sebesar pelaksanaan pembangunan sehingga dianggap lebih
0,269 x 0,789 = 0,212, dan pengaruh langsung tahu kebutuhan dan potensi daerahnya. Dati II dapat
dana perimbangan (X2 ) pada kesejahteraan meningkatkan local accountability pemerintah pada
masyarakat (Y2) adalah sebesar 0,129, maka rakyatnya (Kuncoro, 2004). Implementasi
pengaruh total dana perimbangan (X2) pada pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat ditinjau dari
kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui belanja realisasi dana perimbangan oleh pemerintah pusat
langsung (X1) adalah sebesar 0,129 + (0,269 x kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana
0,789) = 0,341. perimbangan erat kaitannya dengan besarnya
(3) Pengaruh secara tidak langsung investasi (X3) pengeluaran pemerintah terlebih bagi daerah
pada kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui kabupaten/kota yang memiliki sumber pendapatan
belanja langsung (X1) adalah sebesar 0,441 x asli daerah yang rendah dalam rangka melaksanakan
0,789 = 0,348 dan pengaruh langsung investasi pembangunan untuk kepentingan publik.
(X 3 ) pada kesejahteraan masyarakat (Y 2 ) Dari hasil analisis diketahui bahwa dana
sebesar 0,112 dan sehingga pengaruh total perimbangan berpengaruh pada kesejahteraan
investasi (X3) pada kesejahteraan masyarakat masyarakat, hasil penelitian ini mendukung hasil
(Y2 ) melalui belanja langsung (X 1) adalah penelitian Yulian Rinawati Tahaa,dkk (2010) yang
sebesar 0,112 + (0,441 x 0,789) = 0,460. menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil, DAU, Dana
Alokasi Khusus, berpengaruh positif pada
Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan kesejahteraan melalui investasi swasta. Karena
dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat pembiayaan infrastruktur ekonomi yang dibiayai
pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Bali dengan dana perimbangan pada akhirnya dapat
Peranan penduduk dalam pembangunan memiliki menunjang kegiatan investasi swasta, dengan
peran nyata dan sangat penting baik bagi pelaku tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang
ekonomi maupun bagi pemerintah, sesuai asumsi klasik kegiatan produksi barang dan jasa dapat menarik
dinyatakan jumlah penduduk dapat mempengaruhi para investor untuk berinvestasi. Mengacu pada
pertumbuhan ekonomi. Pentingnya jumlah penduduk penelitian sebelumnya dan hasil analisis penelitian
bagi pelaku ekonomi karena dapat memberikan ini dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan dana
informasi pasar yang luas dan tersedianya faktor perimbangan dalam pembangunan di kabupaten/kota
produksi dalam kegiatan perekonomian. Hasil Provinsi Bali telah dapat meningkatkan kesejahteraan
analisis diperoleh bahwa jumlah penduduk secara masyarakat melalui belanja langsung yang
langsung berpengaruh tidak pada belanja langsung, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.
tetapi terdapat pengaruh yang positif secara tidak Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa
langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui investasi berpengaruh positif pada kesejahteraan.
belanja langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Penelitian ini membuktikan pernyataan Wagner
Bali. Hal ini mendukung pernyataan Arjoso (2006), dalam Dumairy (1997), bila dalam perekonomian
bahwa jumlah penduduk yang besar berimplikasi suatu negara terjadi pertumbuhan ekonomi yang
yang luas pada program pembangunan melalui tinggi akibat investasi maka akan diikuti dengan
jumlah belanja langsung yang dialokasikan guna pengeluaran pmerintah yang relatif besar pula,
melaksanakan program/kegiatan. Penelitian ini juga sebagai akibat dari campur tangan pemerintah dalam
sejalan dengan penelitian Suyekti Suindyah D mengatur dampak kegiatan ekonomi itu sendiri yang
(2009) dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang muncul dalam bentuk eksternalitas positif maupun
bekerja berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan dalam bentuk ekternalitas negatif. Hasil penelitian
ekonomi melalui pengeluaran pemerintah ini juga mendukung model pembangunan tentang
memberikan dukungan pada pelaksanaan pembangunan perkembangan pengeluaran pemerintah yang
khususnya di Jawa Timur. Penelitian sebelumnya diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan
yang juga sejalan dengan penelitian ini adalah Musgrave dalam Prasetya (2012) dinyatakan bahwa
penelitian Sasana (2009), bahwa tenaga kerja perkembangan pengeluaran pemerintah secara
berpengaruh signifikan pada kesejahteraan di bertahap dalam pembangunan ekonomi.
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.
 Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 91

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil nasional yang menempatkan manusia sebagai titik
penelitian Suyekti Suindyah D (2009) dinyatakan sentral, diharapkan dapat memberikan dampak
semakin meningkatnya investasi yang masuk ke positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya
Jawa Timur khususnya investasi asing dapat tenaga kerja yang berkualitas, memiliki jiwa inovatif
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga dan kompetensi pada berbagai bidang serta diiringi
kerja yang bekerja mempunyai pengaruh yang pada dengan penguasaan teknologi informasi, maka akan
peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengeluaran mampu bersaing di pasar kerja, meningkat
pemerintah akan memberikan dukungan pada pendapatannya dan meningkat pula kesejahteraannya.
pelaksanaan pembangunan khususnya di Jawa Indek pembangunan manusia (IPM) mengingatkan
Timur, karena dengan semakin bertambahnya kita pada pembangunan dalam arti luas, bukan hanya
pengeluaran pemerintah menyebabkan meningkatnya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi.
pertumbuhan ekonomi. Namun investasi yang Kesehatan dan pendidikan bukan hanya input
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah investasi produksi dalam perannya sebagai komponen sumber
pemerintah yaitu melalui pengalokasian belanja daya manusia tetapi merupakan tujuan pembangunan
modal melalui belanja langsung di kabupaten/kota yang fundamental. Kita tidak sependapat bila suatu
Provinsi Bali sedangkan investasi dalam penelitian negara yang mempunyai penduduk berpendapatan
Suyekti Suindyah D (2009) adalah investasi asing tinggi, tetapi tidak berpendidikan, kesehatannya
yang masuk ke Jawa Timur. tidak terpelihara dengan baik sehingga harapan
hidupnya lebih singkat dari pada penduduk suatu
Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan negara yang lain di dunia telah mencapai tingkatan
Dan Investasi Secara Tidak Langsung Pada pembangunan yang lebih tinggi dari pada negara
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja yang berpendapatan rendah tetapi usia harapan hidup
Langsung Di Kabupaten /Kota Provinsi Bali dan kemampuan baca tulisnya lebih tinggi (Nehen,
Mengacu pada teori (Haror-Domar dalam 2012) .
Todaro (2006), bahwa tujuan pembangunan adalah Penelitian ini mendukung penelitian Ranis
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan (2004) dalam artikelnya yang berjudul Human
masyarakat. Ada 3 (tiga) komponen utama dalam Development And Economic Growth, digambarkan
pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Akumulasi modal bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan,
yang meliputi semua bentuk investasi baru, 2) dengan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan
Pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya adalah proxy yang tidak sempurna untuk mewujudkan
menyebabkan petumbuhan angkatan kerja dan 3) kesejahteraan umum, atau sebagai sarana menuju
adalah Kemajuan teknologi. Jumlah penduduk pembangunan manusia ditingkatkan. Perdebatan ini
memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan telah memperluas definisi dan tujuan pembangunan,
karena penduduk adalah merupakan subjek dan tetapi masih perlu untuk menentukan keterkaitan
objek dari pembangunan. Penduduk selaku input penting antara pembangunan manusia ( HD ) dan
dalam proses produksi dan sekaligus merupakan pertumbuhan ekonomi (EG). Sampai-sampai yang
tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk lebih besar kebebasan dan kemampuan meningkatkan
ditingkatkan kesejehteraannya. kinerja ekonomi, pembangunan manusia akan
Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat memiliki dampak penting pada pertumbuhan.
pengaruh yang positif secara tidak langsung dari Demikian pula, peningkatan pendapatan akan
jumlah penduduk pada kesejahteraan masyarakat meningkatkan berbagai pilihan dan kemampuan
melalui belanja langsung pada kabupaten/kota di yang dinikmati oleh rumah tangga dan pemerintah,
Provinsi Bali, dan hasil penelitian ini juga mendukung serta pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan
pernyataan Sasana (2009) bahwa tenaga kerja yang pembangunan manusia.
bekerja berpengaruh positif pada kesejahteraan Salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi
masyarakat di Provinsi Jawa tengah. Dapat jelaskan adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
bahwa dengan penduduk yang bekerja dengan Konsekuensi dari desentralisasi tersebut berdasarkan
kualitas yang dapat memperlancar pr oses titik tolak desentralisasi di Indonesia yaitu Daerah
pembangunan, dapat memberikan gambaran pasar Tingkat II, dengan pertimbangannya bahwa
yang luas bagi pelaku ekonomi, Pembangunan pemerintah kabupaten lebih lebih mengerti dan lebih
daerah merupakan bagian dari pembangunan paham pada kebutuhan dan potensi daerahnya
92 Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015

(Kuncoro,2004). Konsekuensinya pemerintah pusat pertumbuhan ekonomi, namun secara parsial dengan
berkewajiban membantu pemerintah kabupaten/kota menggunakan metode linier dan log linier ternyata
melalui dana perimbangan untuk mendorong investasi tidak berpengaruh pada pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak ekonomi tetapi tenaga kerja berpengaruh posisif
pada kesejahteraan. Hasil analisis dinyatakan pada kemiskinan pada periode 1990-2007. Musgrave
terdapat pengaruh secara tidak langsung dana dalam Prasetya (2012) menyatakan bahwa pada
perimbangan pada kesejahteraan mayarakat melalui tahapan pembangunan ekonomi peran pemerintah
belanja langsung. Hasil penelitian ini mendukung tetap diperlukan.
hasil penelitian Lilis Setyowati, dkk (2012)
diperoleh hasil bahwa DAU dan DAK berpengaruh SIMPULAN DAN SARAN
posistif IPM melalui Belanja Modal pada Pemerintah Simpulan
kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah Dinyatakan Berdasarkan pembahasan maka dapat diambil
pula bahwa alokasi belanja modal yang direalisasikan beberapa simpulan. Pertama, jumlah penduduk
untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan berpengaruh tidak pada kesejahteraan masyarakat
sarana dan prsarana akan berdampak positif pada di kabupaten/ kota Provinsi Bali pada tahun 2007-
kesejahteraan masyarakat. 2012, namun dana perimbangan dan investasi
Hasil penelitian ini juga sama dengan hasil berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat
penelitian Yulian Rinawati Tahaa, dkk (2010) di kabupaten/kota Provinsi Bali pada Tahun 2007-
diperoleh hasil bahwa DBH, DAU dan DAK 2012. Kedua, terdapat pengaruh yang positif jumlah
berpengaruh positif pada kesejahteraan dengan penduduk, dana perimbangan dan investasi secara
investasi swasta sebagai variabel mediator, dijelaskan tidak langsung pada kesejahteraan masyarakat
karena dana perimbangan yang larut dalam belanja melalui belanja langsung di kabupaten/kota Provinsi
daerah melalui belanja langsung alokasinya Bali pada tahun 2007-2012. Ketiga, variabel belanja
diprioritaskan pada pembiayaan infrastruktur langsung merupakan variabel mediasi sempurna
ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana dapat atau perfect mediator pada kesejahteraan masyarakat,
menyebabkan para investor melakukan investasi di dan variabel belanja langsung merupakan variabel
daerah sehingga dapat memperlancar aktifitas mediasi parsial atau partial mediator pada variabel
perekonomian, sosial dan budaya masyarakat. dana perimbangan dan variabel investasi
Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari
Harrod-Domar dalam Todaro (2006) dinyatakan Saran
bahwa investasi merupakan salah satu komponen Berdasarkan hasil pembahasan yang telah
pertumbuhan ekonomi, artinya bila disuatu daerah disampaikan beberapa saran. Pertama, berkaitan
investasinya rendah maka tingkat pendapatan dengan pengalokasian belanja daerah, kepada
masyarakat perkapita dan pertumbuhannya pemerintah kabupaten/kota Provinsi Bali diharapkan
ekonominya juga rendah karena tidak ada kegiatan dapat melakukan efisiensi pada belanja aparatur,
ekonomi dan sebaliknya seperti yang dinyatakan agar proporsi belanja langsung lebih ditingkatkan,
(Rosyidi dalam Suwarno, 2008) bahwa bila investasi termasuk pada alokasi belanja langsung kedepan
meningkat pada suatu daerah akan mendorong laju lebih meningkatkan proporsi belanja modal dengan
pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. melaksanakan pembangunan infrastruktur dan
Negara harus melakukan investasi dalam berbagai pengadaan sarana prasana dibidang pendidikan,
masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin kesehatan dan sosial ekonomi sehingga lebih
terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara
menandakan investasi yang dilakukan pemerintah langsung. Kedua, dalam upaya peningkatan
melalui pengalokasian belanja modal pada investasi, kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
kabupaten/kota di Provinsi Bali pada tahun 2007- di Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan
2012 telah memberikan dampak positif pada investasi pemerintah untuk pembangunan
kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana,
Provinsi Bali Bali pada tahun 2007-2012. Hasil ini agar dapat memperlacar aktifitas perekonomian
juga sejalan dengan penelitian Kami Artana (2009) sampai ke tingkat pedesaan, dan dengan tersedianya
hasilnya dinyatakan bahwa investasi dan tenaga infrastruktur yang memadai maka dapat menarik
kerja baik secara simultan berdampak positif pada para investor swasta untuk melalukan investasi, dan
 Desak Ayu Putu Suciati, Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana ... 93

akhirnya tercipta kesempatan kerja dan kesejahteraan Republik Indonesia. Undang-Undang No 12 Tahun
masyarakat dapat meningkat, disatu sisi pemerintah 2008, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
menciptakan iklim investasi yang kondusif, Daerah.
mendorong para investor untuk melakukan investasi Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang bersifat padat karya sehingga dapat menciptakan No. 13 Tahun 2006. Tentang Pengelolaan
lapangan kerja dan akhirnya berdampak pada Keuangan Daerah
kesejahteraan. Bagi para investor baik investor Republik Indonesia.Undang-Undang No 33 Tahun
dalam negeri maupun investor asing dalam 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara
berinvestasi agar dapat disesuaikan dengan potensi Pemerintah Pusat dan Daerah.
daerahnya, sehingga dengan adanya kegiatan Republik Indonesia. Undang-Undang No 38 Tahun
ekonomi masyarakat akan menurun minatnya untuk 2008, Tentang Perimbangan Keuangan antara
melalukan urbanisasi ke kota, khususnya ke Kota Pemerintah Pusat dan Daerah.
Denpasar dan Badung, dan kemacetan dapat Republik Indonesia. Undang-Undang SISDIKNAS
dikurangi. Ketiga, bagi pemerintah kabupaten yang No. 20 Tahun 2003, Tentang Perimbangan
memiliki nilai IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Bali, dalam pengalokasian belanja daerah melalui Rinawaty Taaha, Yulian, Dkk, 2013. Pengaruh Dana
belanja langsung diharapkan dapat ditingkatkan Perimbangan Pada Pertumbuhan Ekonomi Di
melalui program dan kegiatan yang dapat menyentuh Provinsi Sulawesi Tengah.
langsung kepentingan masyarakat khususnya pada Sasana, H. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan
bidang pendidikan dan kesehatan. Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan
Tenaga Kerja Terserap Pada Kesejahteraan di
REFERENSI Kapupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam
Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan
Biro Pusat Statistik. Berbagai Tahun. Pendapatan Ekonomi (JBE). Vol.16.No.1.Maret 2009. Hal
Domestik Regional Domestik Regional Bruto 50-69.
Provinsi Bali. Denpasar. Setyowati,L. dan Yohana K.Suparwati. 2012.
Biro Ekbang, 2012. LAKIP Pemerintah Provinsi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK,
Bali Tahun 2012. Denpasar PAD pada Indek Pembangunan Manusia dengan
Departemen Dalam Negeri. 2000. Undang–Undang Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel
Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah
Daerah. Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah). Jurnal
Dumairy, 1999. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Prestasi. Vol.9.No.1.Juni 2012. Hal 113-133.
Erlangga. Suwarno, 2008.Analisis Beberapa Faktor Yang
Ghozali Imam,2012. Aplikasi Analisis Multivariate Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Pada
dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Industri Modal Asing di Jawa Timur. Jurnal
Penerbit UNDIP. Riset Ekonomi dan Bisnis. Vol.8.No.1.Maret
Kami Artana, I Nyoman.2009.” Dampak Investasi 2008. Hal 50-57.
dan Tenaga Kerja Pada Pertumbuhan Ekonomi Suyana Utama, Made. 2008. Aplikasi Analisis
Serta Pengaruhnya Pada Tingkat Kemiskinan Kuantitatif. Buku Ajar, Sastra Utama : Denpasar.
di Provinsi Bali” (Tesis). Denpasar : Universitas Suindyah D,S. 2009. Pengaruh Investasi, Tenaga
Udayana Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Pada
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur.
Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Jurnal Ekuitas. Vol.15.No.4.Desember 2011.
Peluang. Jakarta: Airlangga Hal 477-500.
Nehen,I.K.2010. Perekonomian Indonesia. Denpasar: Todaro, 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Kesembilan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Ranis,.G. 2004. Human Development And Economic
Growth. Center Discussion Paper. No.887.
Economic Growth Center. Yale University