Bab Vii Ranperda Rzwp3k Kab Sampang

Dokumen Final Penyempurnaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sampang
DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN SAMPANG
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015–2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMPANG,
Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

Kabupaten Sampang merupakan kekayaan sumber daya
alam, anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi
besar dan sangat penting bagi pengembangan ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan, sehingga perlu dilestarikan dan
diatur untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9

undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Bab VII Draft Rancangan Peraturan Daerah RZWP3K Kabupaten Sampang VII – 1
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk peraturan daerah
tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kabupaten Sampang Tahun 2015 – 2035.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49), tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
4681);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
4849);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
11.
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Pengelolaan Sumber Dara Air (Lembaran Negara Republik
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran
5154);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketelitian
Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5393);
23.
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 201 1-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 118 );
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012
Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
69);
26. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang
Rehabilitasi Wilayah Pesisir (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
27. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
276);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil;

PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi Perairan;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan
Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga
AtasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan
dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara
PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
PER.12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara
PER.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara
36. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 68 tahun 2011

tentang Alur Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);
38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.20 Tahun 2012
tentang Rencana Induk Pelabuhan Kuala Tanjung (Berita
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005 – 2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sampang;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang Tahun 2012 – 2032;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2015 -2035.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
5. Bupati adalah Bupati Sampang.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten,
yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten sesuai
dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi
landasan dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah Kabupaten.
8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat
PWP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, antarsektor, antara
pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta
antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
9. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat
terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
12. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP3K adalah
wilayah yang terdiri dari daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut serta kumpulan beberapa pulau
kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan
sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa,
payau, dan laguna.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km 2
(dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
15. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk
kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
16. Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumber
daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa
lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun,
mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut,
mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait
dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan
alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan
kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah
pesisir.
17. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya
disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor
untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran
dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat
untuk memantau rencana tingkat nasional.
18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya
disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah
penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai penetapan
struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan kegiatan yang hanya boleh
dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya
disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan,
prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan
keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai
kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona
yang ditetapkan.
20. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
selanjutnya disingkat RAPWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran,
dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk
melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah,
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan
perencanaan.
21. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan
arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh
pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan
teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya
menunjukkan jenis dan izin yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah.
22. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki
fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi,
sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai
pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
24. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya
dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan
dalam ekosistem pesisir.
25. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme
dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
26. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki
fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi,
sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
27. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang
ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
28. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk
mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan.
29. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran,
pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
31. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, pengumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta
mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan
tata ruang wilayah.
32. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan pengumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan
antarprovinsi.
33. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah
perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
34. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah
perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
35. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan
yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
36. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas
bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan
kepelabuhanan perikanan.
37. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan yang selanjutnya disingkat WPP adalah
tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung
terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
38. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lain.
39. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut
rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau
populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi
semula.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan
sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
41. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan
setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan
mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
42. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara
struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun
nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
43. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat,
masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
44. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-
nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya
pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
45. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih
diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau
kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan
kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
46. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau
bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan
pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil secara lestari.
47. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat.
48. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang

kepada Polisi khusus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K.
49. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil
akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil
turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan
pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
50. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP3K yang memenuhi
kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
51. Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta
ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan
pemanfaatannya.
52. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari
sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai
dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk
memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
54. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan
pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
55. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil adalah upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta
ekosistimnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan
Sumberdaya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:
a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir

kabupaten yaitu Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sreseh, Kecamatan
Sampang, Kecamatan Camplong, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang,
Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Jrengik, dan Kecamaatan Torjun;
b. ke arah laut sejauh 1/3 (satu pertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi,
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
Bagian Kedua
Asas
Pasal 3
RZWP-3-K berasaskan:
a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f. pemerataan;
g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i. desentralisasi;
j. akuntabilitas; dan
k. keadilan.
BAB III
JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN RZWP-3-K
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 4
RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5
(lima) tahun sekali.
Bagian Kedua
Kedudukan RZWP-3-K
Pasal 5
RZWP-3-K berkedudukan:
a. melengkapi RTRW; dan

b. bersama dengan RTRW sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah
Kabupaten Sampang.
Bagian Ketiga
Fungsi RZWP-3-K
Pasal 6
RZWP-3-K berfungsi:
a. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD);
b. sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
c. sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-
pulau kecil;
d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah

pesisir, dan pulau-pulau kecil;
e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah

f. sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-
pulau kecil;
g. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan
pulau-pulau kecil; dan
h. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.
Bagian Keempat
Tujuan RZWP-3-K
Pasal 7
Tujuan RZWP-3-K adalah menetapkan Alokasi Ruang WP3K yang meliputi kawasan
pemanfaatan umum, kawasan konservasi, Kawasan Strategis Nasioanal Tertentu dan
alur laut, menentukan aturan pemanfaatan ruang WP3K, serta menentukan arahan
pemanfaatan ruang WP3K.
BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PWP3K
Bagian Pertama
Tujuan PWP3K
Pasal 8
Tujuan PWP3K adalah untuk:
a. merehabilitasi, merevitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk

menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir
dan laut secara berkelanjutan;
b. menciptakan suatu panduan bagi semua stakeholder untuk ikut berperan serta
dalam percepatan peningkatan kesejahteraan sosial guna mendukung
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,
berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kawasan pesisir sebagai
kawasan industri perikanan, industri non perikanan terpadu, perhubungan dan
pariwisata bahari guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
d. menyusun rencana pengelolaan, perangkat pengaturan, pemanfaatan potensi
sumber daya wilayah pesisir serta secara terpadu dan berkelanjutan.
Bagian Kedua
Kebijakan PWP3K
Pasal 9
(1) Untuk mewujudkan tujuan PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

disusun kebijakan PWP3K.
(2)Kebijakan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan

pulau-pulau kecil;
b. percepatan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat pesisir;
c. pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,

berkelanjutan dan berkeadilan; dan
d. penguatan Kelembagaan, Penyusunan rencana pengelolaan, dan perangkat

pengaturan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir terpadu dan
berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Strategi PWP3K
Pasal 10
Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi

PWP-3-K yang meliputi:
a. Strategi rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir
dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:
1. peningkatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove;
2. penanganan abrasi, sedimentasi, rawan banjir dan intrusi air laut;
3. mengurangi ancaman pencemaran wilayah pesisir; dan
4. mengurangi ancaman kerusakan terumbu karang.
b. Strategi percepatan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, terdiri

dari:
1. Pengentasan kemiskinan;
2. pengurangan angka pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan di

wilayah pesisir;
3. pemberdayaan masyarakat desa pesisir;
4. pemberdayaan koperasi nelayan dan usaha kecil, mikro dan menengah

(UMKM);
5. peningkatan kualitas pendidikan;
6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesisir;
7. pembinaan pemuda dan olahraga;
8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak; dan
9. pengembangan keluarga kecil berkualitas.
c. Strategi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,

berkelanjutan dan berkeadilan, terdiri dari:
1. pembangunan ekonomi berbasis bahari yang berwawasan lingkungan;
2. peningkatan investasi dan perdagangan;
3. peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir pendukung

investasi; dan
4. peningkatan daya saing pariwisata pesisir.
d. Strategi penguatan kelembagaan, penyusunan rencana pengelolaan, dan

perangkat pengaturan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir terpadu
dan berkelanjutan, terdiri dari:
1. pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah;
2. peningkatan budaya tertib hukum; dan
3. penataan ruang sesuai daya dukung lahan.
BAB V
RENCANA ALOKASI RUANG WP3K
Bagian kesatu
Umum
Pasal 11
(1) Rencana alokasi ruang WP3K, meliputi penetapan:
a. kawasan pemanfaatan umum;
b. Konservasi
c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan
d. alur laut.
(2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:
e.1. zona perikanan budidaya;
e.2. zona perikanan tangkap;
e.3. zona pelabuhan; dan
e.4. zona pariwisata.
(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).
(4) Kawasan Strategi Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
dijabarkan ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan
ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan
konservasi, dan alur laut
(5) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari zona pemanfaatan
terbatas KKP3K.
(6) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Alur pelayaran.
(7) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan daerah ini.
Bagian kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum
Paragraf 1
Zona Perikanan Budidaya
Pasal 12
(1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a ditetapkan menjadi sub zona budidaya laut.
(2) Sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada
koordinat:
a.1. 113° 2' 9.950" Bujur timur dan 7° 13' 56.320" Lintang selatan
b.1. 113° 15' 39.111" Bujur timur dan 7° 13' 29.708" Lintang selatan
c.1.113° 25' 29.227" Bujur Timur Dan 6° 52' 50.829" Lintang Selatan
d.1. 113° 18' 2.318" Bujur Timur Dan 6° 53' 27.928" Lintang Selatan
e.1. 113° 10' 17.102" Bujur Timur Dan 6° 53' 27.765" Lintang Selatan
Paragraf 2
Zona Perikanan Tangkap
Pasal 13
(1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b,
ditetapkan menjadi:
a. sub zona pelagis; dan
b. sub zona demersal.
(2) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sub zona
demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan diseluruh
perairan laut wilayah kewenangan kabupaten kecuali di:
a. zona inti kawasan konservasi;

b. zona pelabuhan;dan
c. Alur pelayaran.
Paragraf 3
Zona Pelabuhan
Pasal 14
(1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri
dari:
a. pelabuhan global hub;
b. pelabuhan pengumpan regional;
c. pelabuhan pengumpan lokal; dan
d. pelabuhan perikanan.
(2) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
a. sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) global hub; dan
b. sub zona Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) global hub; dan
c. sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional.
(3) Sub zona DLKr dan DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan pada koordinat:
a. 113° 12' 27.735" Bujur Timur Dan 7° 18' 26.959" Lintang Selatan
b. 113° 12' 31.940" Bujur Timur Dan 7° 18' 7.184" Lintang Selatan
c. 113° 12' 58.819" Bujur Timur Dan 7° 18' 13.585" Lintang Selatan
d. 113° 12' 55.190" Bujur Timur Dan 7° 18' 28.523" Lintang Selatan
e. 113° 16' 11.758" Bujur Timur Dan 7° 13' 10.343" Lintang Selatan
f. 113° 16' 22.609" Bujur Timur Dan 7° 13' 27.642" Lintang Selatan
g. 113° 15' 54.995" Bujur Timur Dan 7° 13' 44.916" Lintang Selatan
h. 113° 15' 45.153" Bujur Timur Dan 7° 13' 28.950" Lintang Selatan
i. 113° 19' 42.342" Bujur Timur Dan 7° 12' 50.628" Lintang Selatan
j. 113° 19' 40.463" Bujur Timur Dan 7° 13' 59.755" Lintang Selatan
k. 113° 17' 23.385" Bujur Timur Dan 7° 13' 59.675" Lintang Selatan
l. 113° 17' 23.427" Bujur Timur Dan 7° 13' 0.904" Lintang Selatan
m. 113° 22' 16.721" Bujur Timur Dan 7° 12' 58.180" Lintang Selatan
n. 113° 22' 17.761" Bujur Timur Dan 7° 13' 41.865" Lintang Selatan
o. 113° 21' 23.193" Bujur Timur Dan 7° 13' 42.148" Lintang Selatan
p. 113° 21' 24.988" Bujur Timur Dan 7° 12' 56.449" Lintang Selatan
Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 15
(1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e,
ditetapkan menjadi:
a. sub zona wisata pantai
(2) Sub zona rekreasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di P.
Mandangin Kec. sampang dan ditetapkan pada koordinat:
Bagian ketiga
Kawasan Konservasi
Paragraf 1
Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K
Pasal 16
(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditetapkan
menjadi Sub zona pemanfaatan terletak di kec. Sampan berada di pulau
mandangin
(2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada
Koordinat:
Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Paragraf 1
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Pasal 17
(1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (3), ditetapkan menjadi Kawasan Strategi Nasional Tertentu
(2) Kawasan Strategis nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan pada koordinat:
q. 113° 17' 23.427" Bujur Timur Dan 7° 13' 0.904" Lintang Selatan
r. 113° 22' 16.721" Bujur Timur Dan 7° 12' 58.180" Lintang Selatan
s. 113° 22' 17.761" Bujur Timur Dan 7° 13' 41.865" Lintang Selatan
t. 113° 21' 23.193" Bujur Timur Dan 7° 13' 42.148" Lintang Selatan
u. 113° 21' 24.988" Bujur Timur Dan 7° 12' 56.449" Lintang Selatan
v. 113° 23' 46.119" Bujur Timur Dan 7° 23' 38.762" Lintang Selatan
w. 113° 21' 31.526" Bujur Timur Dan 7° 23' 36.980" Lintang Selatan
x. 113° 14' 40.006" Bujur Timur Dan 7° 23' 31.201" Lintang Selatan
y. 113° 3' 25.055" Bujur Timur Dan 7° 23' 20.289" Lintang Selatan
z. 113° 0' 14.148" Bujur Timur Dan 7° 23' 15.668" Lintang Selatan
aa. 112° 59' 50.393" Bujur Timur Dan 7° 24' 31.381" Lintang Selatan
bb. 113° 19' 34.478" Bujur Timur Dan 7° 29' 2.839" Lintang Selatan
cc. 113° 23' 32.894" Bujur Timur Dan 7° 25' 11.463" Lintang Selatan
dd. 113° 22' 53.865" Bujur Timur Dan 7° 26' 6.026" Lintang Selatan
ee. 113° 2' 9.946" Bujur Timur Dan 7° 25' 16.475" Lintang Selatan
ff. 113° 10' 59.712" Bujur Timur Dan 7° 30' 44.220" Lintang Selatan
gg. 113° 17' 20.424" Bujur Timur Dan 7° 30' 6.935" Lintang Selatan
hh. 113° 1' 38.100" Bujur Timur Dan 7° 23' 17.838" Lintang Selatan
Bagian kelima
Alur Laut
Paragraf 1
Alur Pelayaran
Pasal 18
(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ditetapkan
menjadi :
a. Pelayaran Nasioanl;
b. Pelayaran Lokal; dan
c. Alur pipa dan Kabel.
(4) Pelayaran Nasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
pada koordinat:
q. 113° 23' 46.958" Bujur Timur Dan 7° 24' 52.165" Lintang Selatan
r. 113° 23' 45.037" Bujur Timur Dan 7° 22' 3.028" Lintang Selatan
s. 113° 23' 45.222" Bujur Timur Dan 7° 22' 19.298" Lintang Selatan
t. 113° 2' 0.237" Bujur Timur Dan 7° 14' 40.519" Lintang Selatan
u. 113° 1' 56.685" Bujur Timur Dan 7° 14' 56.682" Lintang Selatan
v. 113° 6' 42.720" Bujur Timur Dan 7° 17' 14.229" Lintang Selatan
w. 113° 7' 4.442" Bujur Timur Dan 7° 17' 8.061" Lintang Selatan
x. 113° 14' 36.529" Bujur Timur Dan 7° 21' 22.059" Lintang Selatan
y. 113° 13' 31.929" Bujur Timur Dan 7° 21' 22.389" Lintang Selatan
z. 113° 2' 9.950" Bujur Timur Dan 7° 13' 56.320" Lintang Selatan
aa. 113° 2' 6.456" Bujur Timur Dan 7° 14' 12.219" Lintang Selatan
bb. 113° 23' 41.526" Bujur Timur Dan 7° 16' 54.553" Lintang Selatan
cc. 113° 23' 41.711" Bujur Timur Dan 7° 17' 10.900" Lintang Selatan
(5) Pelayaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada
koordinat:
(6) Alur pipa dan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan
pada koordinat:
BAB VI
KETENTUAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Bagian kesatu
Umum
Pasal 19
(1) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K adalah ketentuan yang

diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif;
d. ketentuan pemberian disinsentif;
e. arahan pengenaan sanksi.
(2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:
a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan rencana tata ruang

wilayah;
c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang

WP3K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah;
e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona
Paragraf 1
Umum
Pasal 20
(1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah penjabaran
secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh
wilayah administratif.

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan

dalam rencana alokasi ruang WP3K;
b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak
boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh ijin;
c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang WP3K;
d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang WP3K, seperti kawasan konservasi dan
kawasan rawan bencana.

sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional

pengendalian pemanfaatan ruang WP3K di setiap zona/ subzona;
b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K;
c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP3K.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona Perikanan Budidaya/Sub Zona Budidaya Laut
Pasal 21
(1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
a adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut.
(2) Sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah
ruang di dalam zona perikanan budidaya yang diperuntukkan bagi budidaya biota
laut berdasarkan kriteria teknis dan kriteria lingkungan.
(3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya/ sub zona budidaya laut
adalah:
a. budidaya laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak
ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan
budidaya.
(4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya/sub zona budidaya
laut adalah:
a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang

dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
serta terumbu karang buatan;
c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang
mengganggu kegiatan budidaya laut;
d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat
merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. pembuangan sampah dan limbah.
(5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan
budidaya/sub zona budidaya laut adalah:
a. penelitian dan pendidikan;
b. pengembangan pariwista dan rekreasi;
c. monitoring dan evaluasi.
(6) ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c di
zona perikanan budidaya/sub zona budidaya laut adalah:
a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana

terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang
mendukung kegiatan budidaya; dan
b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
(7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d di
zona perikanan budidaya/sub zona budidaya laut adalah:
a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang;
b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan

pengembangan/peremajaan bibit.
Paragraf 3
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap/Sub Zona

Pelagis/Sub Zona Demersal
Pasal 22
(1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan
skala kecil.
(2) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah
ruang di dalam zona perikanan tangkap yang diperuntukkan bagi penangkapan
ikan pelagis di permukaan laut.
(3) Sub zona demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b
adalah ruang di dalam zona perikanan tangkap yang diperuntukkan bagi
penangkapan ikan demersal di dasar laut.
Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona
demersal adalah:
a. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor

dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang, dan
pancing;
b. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel

bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) PK dengan alat tangkap yang
bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang, dan pancing;
c. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor berukuran 5 (lima) Gross

Ton (GT) ke bawah, dengan alat tangkap pasif dan aktif, seperti jaring
insang, pancing rawai, dan perahu bagan.
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub
zona demersal adalah:
a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
b. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari
5 (lima) Gross Ton (GT);
c. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar seperti mini
purseine, trawl, long line dan lain-lain yang sejenis, serta mengacu pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/ MEN/2011
tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan
dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
d. pembuangan sampah dan limbah;
e. segala jenis kegiatan perikanan budidaya.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona perikanan
tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah :
b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
c. pariwisata dan rekreasi; dan
d. monitoring dan evaluasi.
(7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah tempat

tambat kapal/perahu.
zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah:
a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah

lingkungan;
b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat

dan populasi ikan.
Paragraf 4
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan /Sub Zona DLKr Global
hub / Sub Zona DLKp Global hub / Sub Zona DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan
Regional
Pasal 23
(1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah
ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan
antar moda transportasi.
(2) Sub Zona DLKr global hub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk
kegiatan pelabuhan, sedangkan DLKp global hub sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang dipergunakan
untuk menjamin keselamatan pelayaran.
Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub zona DLKr global hub / sub
zona DLKp global hub / Sub Zona DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional
adalah pembanguan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah
tercantum dalam rencana induk pelabuhan.
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub zona DLKr global hub /
sub zona DLKp global hub / Sub Zona DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan
Regional adalah:
a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang

mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
e. pembuangan sampah dan limbah;
f. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana
induk pelabuhan;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub
zona DLKr global hub/ sub zona DLKp global hub / Sub Zona DLKr-DLKp
Pelabuhan Pengumpan Regional adalah:
b. wisata bahari;
c. pengerukan alur pelabuhan;
d. monitoring dan evaluasi.

zona pelabuhan/ sub zona DLKr global hub / sub zona DLKp global hub / Sub
Zona DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional adalah:
a. alur-pelayaran;
b. perairan tempat labuh;
c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
d. perairan tempat alih muat kapal;
e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan

Beracun (B3);
f. perairan untuk kegiatan karantina;
g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
h. perairan pandu;
i. perairan untuk kapal pemerintah;
j. tanda batas sesuai dengan batas DLKr dan DLKp yang telah
ditetapkan;
zona pelabuhan/ sub zona DLKr global hub / sub zona DLKp global hub / Sub
Zona DLKr-DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional adalah:
a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian

pencemaran dan mitigasi bencana.
Paragraf 6
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata/Sub Zona Rekreasi Air/Sub

Zona Rekreasi Pantai/Sub Zona Ekowisata/ Sub Zona
Snorkeling
Pasal 24
(1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah
ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan kepariwisataan.
(2) Sub zona rekreasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a
adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi air
(seperti mandi, renang, olahraga air, jetski, dan lain sebagainya).
(3) Sub zona rekreasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
b adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai
(berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya).
(4) Sub zona ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c
adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi yang
berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek

pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek
pembelajaran dan pendidikan.
(5) Sub zona rekreasi snorkeling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi
air (melihat keindahan ekosistem terumbu karang).
Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/ sub zona rekreasi air/sub zona
rekreasi pantai/sub zona ekowisata/ sub zona snorkeling adalah penyediaan
sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan
lingkungan.
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/ sub zona rekreasi air/sub
zona rekreasi pantai/sub zona ekowisata/ sub zona snorkeling adalah:
a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
e. pembuangan sampah dan limbah;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/sub
zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah:
b. monitoring dan evaluasi.

zona pariwisata/ sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai/sub zona
ekowisata/ sub zona snorkeling adalah:
a. tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir,

tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
zona pariwisata/ sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai/sub zona
ekowisata/ sub zona snorkeling adalah:
a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di

daratan maupun perairan;
b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
c. Tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.
Paragraf 7
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K
Pasal 25
(1) Zona pemanfaatan terbatas KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(4) adalah ruang yang berada di dalam KKP3K yang diperuntukkan bagi
perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian;
dan/atau pendidikan.
Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah:
a. perlindungan ekosistem terumbu karang, perlindungan habitat dan

populasi ikan;
b. perlindungan ekosistem penyangga zona inti KKP3K;
c. perlindungan vegetasi pantai.
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah:

c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
d. semua jenis kegiatan penambangan;
e. menggunakan cara dan metode yang merusak, melakukan konversi dan
menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan permukiman,
dan/atau kegiatan lain;
f. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu
karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan
beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem
terumbu karang;
g. pembuangan sampah dan limbah.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan
terbatas KKP3K adalah:
b. monitoring dan evaluasi;
c. pariwisata dan rekreasi;

zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah pemasangan tanda batas yang
mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-
undangan.
zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah pengendalian kegiatan yang
berpotensi merusak zona pemanfaatan terbatas KKP3K.
Paragraf 8
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Pelayaran/Pelayaran Internasional/

Pelayaran Nasional/ Pelayaran Regional
Pasal 26
(1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) adalah ruang
perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap
aman dan selamat untuk pelayaran.
(2) Pelayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a
adalah alur pelayaran yang terdapat di global hub (global hub) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
(3) Pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b
adalah alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpan regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b.
(4) Pelayaran regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c
adalah alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpan lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
Pasal 20 ayat (2) huruf b di Alur pelayaran/ Pelayaran internasional/ Pelayaran
nasional/ Pelayaran regional adalah:
a. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju global hub/ pelabuhan pengumpan;
b. pengerukan alur pelayaran;
c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di Alur pelayaran/ Pelayaran internasional/
Pelayaran nasional/ Pelayaran regional adalah:

c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon
d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas
e. pariwisata dan rekreasi;
f. pembuangan sampah dan limbah.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di Alur pelayaran/
Pelayaran internasional/ Pelayaran nasional/ Pelayaran regional adalah:
b. monitoring dan evaluasi.

Alur pelayaran/ Pelayaran internasional/ Pelayaran nasional/ Pelayaran regional
adalah pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan,
bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
Alur pelayaran/ Pelayaran internasional/ Pelayaran nasional/Pelayaran regional
adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan
ekosistemnya.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 28
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,
merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses
administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan
WP3K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K
yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
(2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Izin lokasi;
b. Izin pengelolaan.
(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk
memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan
laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas
keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
(4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk
melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil.
(5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bupati
kepada:
a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
Paragraf 2
Izin Lokasi
Pasal 29
(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir
secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Bupati.
(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-
3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
(3) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil,
masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi
kapal asing.
(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan
waktu tertentu.
(5) Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut,
kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
(6) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak
izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.
Paragraf 3
Izin Pengelolaan
Pasal 30
(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan untuk
kegiatan:
a. produksi garam;
b. biofarmakologi laut;
c. bioteknologi laut;
d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
wajib memilik izin pengelolaan dari Bupati.
(2) Orang perseorangan warga negara indonesia atau korporasi yang didirikan
berdasarkan hukum indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) yang mengajukan izin
pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.
Pasal 31
(1) Kewajiban memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),
dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
pengakuannya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin
pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat lokal
dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang WP3K dan
sumber daya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
(5) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi
kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
(6) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan
kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan,
jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur
dengan Peraturan Bupati.
Bagian keempat
Ketentuan Insentif
Pasal 32
(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c
adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong
perwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
c. kriteria pemberian akreditasi; dan
d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. Relevansi isu prioritas;

b. Proses konsultasi publik;
c. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
e. Kemampuan implementasi yang memadai; dan
f. Dukungan kebijakan dan program pemerintah.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Ketentuan Disinsentif
Pasal 33
(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d
adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi
dalam pemanfaatan ruang WP3K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk
mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak
sejalan dengan pemanfaatan ruang WP3K.
(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan:
a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
c. kriteria pemberian akreditasi; dan
(3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 34
(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf
e adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang
yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP3K.
(2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP3K sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
WP3K yang diberikan oleh Bupati;
c. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang
diberikan oleh Bupati; dan/atau
d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan

perundang-undangan sebagai milik umum.
(3) Pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi WP3K sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan
sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
(4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak
sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP3K dan kepada
pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana zonasi.
(5) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan berdasarkan:
a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikenai sanksi administratif berupa:
a. Peringatan;
b. Pembekuan sementara;
c. Denda administratif; dan
d. Pencabutan izin.
(7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) kali.
(8) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Bupati atau

pejabat yang ditunjuk;
b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan
sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan
pemanfaatan ruang;
c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar

mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan
akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian
kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang
dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban
pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
(9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat
dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi
administratif.
(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Bupati atau

pejabat yang ditunjuk;
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan
sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar

mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah

dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang
secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan

pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk
melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WP3K
Paragraf 1
Umum
Pasal 35
Arahan pemanfaatan ruang WP3K, meliputi:

a. arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya;
b. arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap;
c. arahan pemanfaatan zona pelabuhan;
d. arahan pemanfaatan zona industri;
e. arahan pemanfaatan zona pariwisata;
f. arahan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas KKP3K; dan
g. arahan pemanfaatan Alur pelayaran.
Paragraf 2
Arahan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya
Pasal 36
Arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. pengembangan budidaya laut;
b. menata dan mengembangkan usaha perikanan budidaya;
c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
d. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budidaya

laut yang produktif dan ramah lingkungan; dan
e. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya

penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya.
Paragraf 3
Arahan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap
Pasal 37
Arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan.
b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan

untuk meningkatkan produksi tangkapan;
c. meningkatkan kapasitas kapal perikanan tangkap;
d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
e. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
f. Menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil
tangkapan.
Paragraf 4
Arahan Pemanfaatan Zona Pelabuhan
Pasal 38
Arahan pemanfaatan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf c dilakukan dengan cara:
a. Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan;

b. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
c. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
d. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan; dan
e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Paragraf 5
Arahan Pemanfaatan Zona Pariwisata
Pasal 40
Arahan pemanfaatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf e dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;

b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan
e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.
Paragraf 6
Arahan Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K
Pasal 41
Arahan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas KKP3K sebagaimana dimaksud

Pasal 35 ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis

ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
b. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan
sumber daya;
c. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di
wilayah pesisir;
d. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan
konservasi;
e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona pemanfaatan
terbatas KKP3K; dan
f. melindungi dan melestarikan sumber daya dan ekosistemnya melalui
pengendalian pemanfaatan di zona pemanfaatan terbatas KKP3K.
Paragraf 7
Arahan Pemanfaatan Alur Pelayaran
Pasal 42
Arahan pemanfaatan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf g dilakukan dengan cara:
a. menetapkan sistem alur pelayaran;

b. menetapkan tata cara berlalu lintas;
c. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan
alur pelayaran;
e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
f. memasang tanda batas dan rambu pelayaran; dan
g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
(1) Untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu dan berkelanjutan,

dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan
ketentuan di bidang PWP3K, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang
PWP3K sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian
khusus yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K.
(2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian

PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 44
(1) Pengawasan PWP3K meliputi perencanaan dan pelaksanaan PWP3K.
(2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP3K sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait
sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
b. pertukaran data dan informasi;
c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
d. pemeriksaan sampel; dan
e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan WP3K.
(4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang
WP3K yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu kawasan pemanfaatan
umum, kawasan konservasi, dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi
WP3K, reklamasi di WP3K, dan mitigasi bencana di WP3K.
(5) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.
(6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)
dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang
berwenang.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan PWP3K sebagaimana dimaksud

Bagian Ketiga
Pengendalian
Paragraf 1
Program Akreditasi
Pasal 45
(1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(1), pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program
PWP3K.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang
terdiri dari:
a. relevansi isu prioritas;
b. proses konsultasi publik;
c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
f. dukungan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.
(3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelola program PWP3K

yang telah mendapat akreditasi berupa:
a. bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yang

dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
b. bantuan teknis.
(4) Bupati berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program

PWP3K yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau pemerintah
sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun

dan/atau mengajukan usulan akreditasi program PWP3K kepada pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan standar dan pedoman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud

Paragraf 2
Rehabilitasi WP3K
Pasal 46
(1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan
secara langsung atau tidak langsung WP3K.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan apabila

pemanfaatan WP3K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang
melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
a. terumbu karang;
b. mangrove;
c. lamun;
d. estuari;
e. laguna;
f. teluk;
g. delta;
h. gumuk pasir;
i. pantai; dan/atau
j. populasi ikan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi
sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Reklamasi
Pasal 47
(1) Reklamasi di WP3K dimaksudkan untuk:
a. melindungi dataran rendah pesisir;
b. mengatasi Land Subsidence;
c. mengatasi kenaikan paras muka air laut; dan
d. mereklaim/mengisi lahan yang hilang.
(2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib
membuat perencanaan reklamasi.
(3) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui

kegiatan:
a. penentuan lokasi;
b. penyusunan rencana induk;
c. studi kelayakan; dan
d. penyusunan rancangan detail.
(4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan
RZWP-3-K dan/atau RTRW yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan
penentuan sumber material reklamasi.
(5) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan di WP3K, kecuali di:
a. Zona inti KKP3K; dan
b. Alur laut.
(6) Reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan

Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di
wilayah perairan terminal khusus, dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(7) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi
sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan
reklamasi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi,

dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Larangan
Pasal 48
Dalam pemanfaatan WP3K, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung
dilarang:
a. melakukan kegiatan perikanan budidaya yang menggunakan metode, alat dan

teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a;
b. melaksanakan kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (5) huruf e, Pasal 23 ayat (4) huruf c, Pasal 24 ayat (4) huruf d,
Pasal 25 ayat (7) huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 27 ayat (6) huruf a;
c. melakukan pemasangan rumah ikan, alat bantu penangkapan seperti rumpon
serta terumbu karang buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf b, Pasal 23 ayat (4) huruf d, Pasal 24 ayat (4) huruf c, Pasal 25 ayat (7)
huruf d, Pasal 27 ayat (6) huruf c;
d. melakukan penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, Pasal 26 ayat (5) huruf
a, Pasal 21 ayat (4) huruf c, Pasal 23 ayat (4) huruf a, Pasal 24 ayat (4) huruf a,
Pasal 25 ayat (7) huruf b, Pasal 26 ayat (3) huruf b; Pasal 27 ayat (6) huruf b;
e. melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan

peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap
yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d, Pasal 22 ayat (5) huruf
a, Pasal 23 ayat (4) huruf b, Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pasal 25 ayat (7) huruf c,
Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 27 ayat (6) huruf d;
f. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima)

Gross Ton (GT) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)
huruf b;
g. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar seperti mini
purseine, trawl, long line dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c;
h. melakukan pembuangan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) huruf e; Pasal 22 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (4) huruf e,
Pasal 24 ayat (4) huruf e, Pasal 25 ayat (7) huruf e, Pasal 26 ayat (3) huruf g,
Pasal 27 ayat (6) huruf f;
i. mendirikan bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana

induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf f;
j. menyelenggarakan kegiatan pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) huruf f, Pasal 27 ayat (6) huruf e; Pasal 32 ayat (5)
huruf e; Pasal 33 ayat (4) huruf e;
k. melaksanakan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

huruf d;
l. menggunakan cara dan metode yang merusak, melakukan konversi dan

menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau
kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e; dan/atau
m. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang

di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun,
dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f;
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 49
Dalam PWP3K, masyarakat mempunyai hak untuk:
a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil

yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan skala kecil ke dalam RZWP-3-K;
c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;
d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil

berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP3K;
f. memperoleh informasi berkenaan dengan PWP3K;
g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas

kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan PWP3K;
h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau

perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;
i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K

yang merugikan kehidupannya; dan
j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang

dihadapi dalam PWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 50
Masyarakat dalam PWP3K berkewajiban:
a. memberikan informasi berkenaan dengan PWP3K;
b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian WP3K;
c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan

lingkungan di WP3K;
d. memantau pelaksanaan rencana PWP3K; dan/atau
e. melaksanakan program PWP3K yang disepakati di tingkat desa.
Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 51
(1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak

masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas WP3K yang
telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
(2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional,dan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam PWP3K yang
berkelanjutan.
Pasal 52
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap PWP3K.
(2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam PWP3K sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 53
(1) Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam

meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pemerinta daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat
melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi,
permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
(3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab dalam:
a. pengambilan keputusan;
b. pelaksanaan pengelolaan;
c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah;
d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan
hidup;
e. penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya
dukung dan daya tampung WP3K;
f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP3K.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur
dengan Peraturan Bupati.
BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 54
(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara republik indonesia, pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
PWP3K, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
(2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyidik pegawai negeri sipil.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP3K;
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang
adanya tindak pidana PWP3K;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau
tersangka dalam perkara tindak pidana PWP3K;
d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP3K;
e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yangdigunakan untuk
melakukan tindak pidana PWP3K sebagai alat bukti;
f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
tindak pidana PWP3K;
g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
h. melakukan penghentian penyidikan; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia.
(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
setiap Orang yang dengan sengaja:
a. melakukan kegiatan perikanan budidaya yang menggunakan metode, alat

dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a;
b. melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan
peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap
yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d, Pasal 22 ayat (5)
huruf a, Pasal 23 ayat (4) huruf b, Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pasal 25 ayat (7)
huruf c, Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 27 ayat (6) huruf d;
c. melaksanakan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3) huruf d;
d. menggunakan cara dan metode yang merusak, melakukan konversi dan
menebang vegetasi pantai untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau
kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e;
e. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu
karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan
beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem
terumbu karang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f;
dan/atau
f. tidak melaksanakan mitigasi bencana di WP3K yang diakibatkan oleh alam
dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan
sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya
kerentanan bencana.
(2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena
kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 56
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan
pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan
pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap orang yang
karena kelalaiannya:
a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2); dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat(1).
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Program PWP3K serta lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk
untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 58
Setiap satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan PWP3K menjalankan tugas
pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan
Daerah ini.
Pasal 59
Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan WP3K yang telah ada,
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai
dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
(1) Hal-hal yang belum dibahas dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah
ini.
Pasal 61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.
Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal
BUPATI SAMPANG,
A. Fannan Hasib
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,
Puthut Budi Santoso, S.H, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR ..... TAHUN 2014
TENTANG
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015–2035
I. PENJELASAN UMUM
Undang Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun

2014 pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa perencanaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau Kecil terdiri dari empat tahapan: (i) Rencana Strategis Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K); (ii) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K); (iii) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K); dan (iv) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K). Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 3
disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap
satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada
Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak
boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin. RZWP-3-K disusun melalui pendekatan keterpaduan yang
mengintegrasikan berbagai perencanaan yang telah dan akan disusun oleh
masing-masing sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dalam
pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (sumberdaya ikan).
Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi

Jawa Timur yang terletak di Pulau Madura selain Kabupaten Bangkalan,
Pamekasan dan Sumenep. Secara umum wilayah Kabupaten Sampang berupa
daratan, terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau
Mandangin/Pulau Kambing. Luas wilayah Kabupaten Sampang yang mencapai
1233,33 km2 habis dibagi menjadi 14 kecamatan. Secara administrasi wilayah

perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang termasuk dalam Kabupaten
Sampang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan 6 kelurahan dan 180 desa.
Letak geografis Kabupaten Sampang berada di antara 113o08’ hingga

113o39’ Bujur Timur dan 06o05’ hingga 07o13’Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten
Sampang di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan
dengan Selat Madura di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Bangkalan dan di sebelah Timur berbatasan Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sampang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa.

Potensi itu terdapat di bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan,
peternakan dan potensi pariwisatanya. Kabupaten Sampang juga telah lama
dikenal sebagai Pulau Garam
Potensi kekayaan wisata yang ada di Sampang merupakan salah satu

sektor andalan guna pemasukan PAD. Sejumlah objek wisata khususnya objek
wisata bahari merupakan objek wisata yang sudah cukup dikenal oleh
masyarakat luas. Pesona dan keindahan objek wisata yang ada di Kabupaten ini
tidak kalah dengan objek wisata lain yang ada di Sampang maupun luar
Sampang. Sejumlah objek wisata yang dimiliki antara lain Pantai Camplong,
Hutan Kera Nepa, dan Air Terjun Toroan
Namun terlepas dari potensi wisata pantai yang ada di Kabupaten

Sampang, berbagai masalah penangkapan ikan sering terjadi di wilayah ini.
Permasalahan kegiatan penangkapan ikan dengan memakai alat tangkap Trawl
dasar dan pukat harimau yang bebas berkeliaran di perairan laut Sampang. Hal
ini sangat meresahkan nelayan Sampang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka
diperlukan kegiatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Kab. Sampang.
Peraturan Daerah ini merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah

Kabupaten Sampang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang yang diantaranya memuat arah kebijakan lintas sektor dalam
pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi
manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara
berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pas
al 3
Huruf a
Asas keberlanjutan dimaksudkan agar:
1. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan

regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi
sumberdaya nonhayati pesisir;
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh

mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi
yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
3. Pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya

harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian
ilmiah yang memadai.
Huruf b
Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan

lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah
diakreditasi.
Huruf c
Asas keterpaduan adalah :
1. Mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai

sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal
antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut

berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam
pengelolaan wilayah pesisir.
Huruf d
Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum

yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan
dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan;
serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara
yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarjinalkannya
masyarakat pesisir.
Huruf e
Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang

berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
Huruf f
Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya

pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota
masyarakat.
Huruf g
Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:
1. agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan,

pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui

kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup
untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam

keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.
Huruf h
Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap
pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
Huruf i
Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang

pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Huruf j
Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir

dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf k
Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran,

tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang
dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan melengkapi RTRW adalah RZWP-3-K dan

RTRW dapat menjadi:
1. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;
3. sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir,

dan pulau-pulau kecil;
4. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan

laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
5. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan

laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
6. sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah

7. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut

wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
8. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan

di WP3K.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona perikanan budidaya adalah ruang

perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan
umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk memelihara,
membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dalam lingkungan yang terkontrol.
Sub zona budidaya laut adalah ruang perairan laut yang berada di
zona perikanan budidaya yang ditetapkan sebagai budidaya laut
berdasarkan pemanfaatan wilayah laut eksisting analisis kesesuaian
peruntukan perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona perikanan tangkap adalah ruang

perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan
umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya.
Huruf a
Sub zona pelagis adalah ruang perairan laut yang berada di

zona perikanan tangkap yang dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan ikan permukaan di perairan laut.
Huruf b
Sub zona demersal adalah wilayah perairan laut yang berada di

zona perikanan tangkap yang dimanfaatkan untuk kegiatan
penangkapan ikan dasar di perairan laut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona pelabuhan adalah ruang yang terdiri

atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal
dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan adalah tempat yang

terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem
bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona industri adalah ruang perairan laut

dan/atau pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari kawasan
pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
mendukung kegiatan industri di darat, yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk kegiatan industri dan penyimpanan bahan bakar minyak
(oil storage).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona pariwisata adalah ruang yang terdiri dari
perairan laut dan pantai yang merupakan bagian dari kawasan
pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
kegiatan wisata.
Huruf a
Sub zona rekreasi air adalah ruang perairan laut di dalam zona
pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rekreasi
air, seperti mandi, renang, olahraga air, jetski, dan lain
sebagainya.
Huruf b
Sub zona rekreasi pantai adalah ruang perairan laut di dalam

zona pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
rekreasi pantai, seperti berjemur, olahraga pantai, dan lain
sebagainya.
Huruf c
Sub zona ekowisata adalah ruang perairan laut di dalam zona

pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rekreasi
yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek
konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi
masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.
Huruf d
Sub zona rekreasi snorkeling adalah ruang perairan laut di

dalam zona pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama
rekreasi air (melihat keindahan ekosistem terumbu karang).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah

ruang yang berada di dalam KKP3K yang diperuntukkan bagi
perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi,
penelitian; dan/atau pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan alur pelayaran adalah perairan yang dari segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya
dianggap aman dan selamat untuk dilayari dan merupakan bagian dari
alur laut. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk
ke kolam pelabuhan.
Huruf a
Pelayaran internasional adalah alur untuk mengarahkan kapal

masuk ke kolam pelabuhan pengumpul (global hub).
Huruf b
Pelayaran nasional adalah alur untuk mengarahkan kapal

masuk ke kolam pelabuhan pengumpan regional.
Huruf c
Pelayaran regional adalah alur untuk mengarahkan kapal

masuk ke kolam pelabuhan pengumpan lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan akreditasi terhadap program PWP3K adalah
prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah
memenuhi standar baku sistem PWP3K yang meliputi penilaian,
penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan
yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan terumbu karang adalah suatu ekosistem
yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur
yang terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme
kecil lain yang hidup dalam koloni.
Huruf b
Yang dimaksud dengan mangrove adalah vegetasi pantai yang

memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu
beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur
atau lumpur berpasir.
Huruf c
Yang dimaksud dengan lamun (Seagrass) adalah tumbuhan
berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di perairan
laut dangkal, mempunyai akar rimpang (rhizome), daun, bunga,
buah, dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan
bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).
Huruf d
Yang dimaksud dengan estuari adalah suatu perairan semi
tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih
berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya
percampuran antara air tawar dan air laut.
Huruf e
Yang dimaksud dengan laguna adalah suatu cekungan di dasar
perairan laut dangkal yang membentuk sistem ekologi yang
berbeda dengan perairan di sekitarnya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan teluk adalah ekosistem pesisir dengan
lekukan yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan
lebar mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup
seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran.
Huruf g
Yang dimaksud dengan delta adalah daratan yang terbentuk
akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk
formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem
tersendiri.
Huruf h
Yang dimaksud dengan gumuk pasir adalah ekosistem berupa
bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material
penyusun dan aktivitas angin.
Huruf i
Yang dimaksud dengan pantai adalah daerah antara muka air

surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
Huruf j
Yang dimaksud dengan populasi ikan adalah kelompok jenis ikan
tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki
kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis
sesuai kondisi habitat beserta lingkungannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Huruf a
Yang dimaksud dengan akses terhadap bagian perairan pesisir dan
pulau-pulau kecil adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara
lain:
a. akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai dalam
menghadapi Bencana Pesisir;
b. akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan

alam;
c. akses nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan
perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau
air bersih;
d. akses pelayaran rakyat; dan
e. akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di
pantai.
Huruf b
Yang dimaksud penangkapan ikan skala kecil penangkapan ikan yang
dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima)
gross tonnage (GT).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR

...............

Bab Vii Ranperda Rzwp3k Kab Sampang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab Vii Ranperda Rzwp3k Kab Sampang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bab Vii Ranperda Rzwp3k Kab Sampang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Final Penyempurnaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sampang

DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR TAHUN 2015

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 68 tahun 2011

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

48. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:

a. ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN RZWP-3-K

a. melengkapi RTRW; dan

a. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

b. sebagai acuan dalam penyusunan RPWP-3-K dan RAPWP-3-K;

d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah

e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah

h. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP3K.

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PWP3K

Tujuan PWP3K adalah untuk:

a. merehabilitasi, merevitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk

(1) Untuk mewujudkan tujuan PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

(2)Kebijakan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan

b. percepatan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat pesisir;

c. pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,

d. penguatan Kelembagaan, Penyusunan rencana pengelolaan, dan perangkat

Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi

1. peningkatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove;

2. penanganan abrasi, sedimentasi, rawan banjir dan intrusi air laut;

3. mengurangi ancaman pencemaran wilayah pesisir; dan

4. mengurangi ancaman kerusakan terumbu karang.

b. Strategi percepatan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat pesisir, terdiri

2. pengurangan angka pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan di

3. pemberdayaan masyarakat desa pesisir;

4. pemberdayaan koperasi nelayan dan usaha kecil, mikro dan menengah

5. peningkatan kualitas pendidikan;

6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesisir;

7. pembinaan pemuda dan olahraga;

8. pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak; dan

9. pengembangan keluarga kecil berkualitas.

c. Strategi pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal,

1. pembangunan ekonomi berbasis bahari yang berwawasan lingkungan;