MAKALAH

“ Permasalahan Bagaimana Perkembangan Etika Administrasi”

Dosen pengampu mata kuliah : Dr. H Sudarmi M,Si.

Disusun oleh :

AWALUDDIN

( 105611117822 )

IAN I.E

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya
sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai.

Dengan sebuah makalah yang berjudul “integrasi dalam etika administrasi

negara”. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan
dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan
baik pikiran maupun materinya.Penulis sangat berharap semoga
makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa
pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan

dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman Kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan
saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah
ini.

Makassar,21 Decemb

AWALUDDIN

( 105611117822 )
 PENDAHULUAN

I. Latar belakang.

Masalah etika memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam

proses administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan

salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam

melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan

kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap,

tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan

tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada

etika administrasi negara. Etika administrasi negara di samping

digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara

dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap,

perilaku, dan cara mengemban suatu administrasi dalam kenegaraan.

I.II Rumusan masalah

1. Apa itu etika dalam paham ilmu administrasi ?

2. Cara-cara pengimplementasian nilai etika dan moral dalam

administrasi negara ?
 Integrasi (kombinasi) etika

dalam administrasi, ialah :

1. Implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam perumusan

kebijakan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan

2. Gagasan-gagasan dasar etika, mewujudkan yang baik, &

menghindari yang buruk

Pengertian etika

Menurut H. A. Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki

terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan

memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh

akan serta pikiran manusia.

Menurut Poerwadarminto, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang

suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan

buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.

berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat tiga arti

dari kata etika, yaitu sebagai berikut:

a. Nilai - nlai dan norma - norma moral yang menjadi pegangan

bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah

lakunya.

b. Kumpulan asas / nilai moral, yaitu sebagai kode etik

 c. Untuk menunjuk bidang ilmu, yaitu pengkajian secara reflektif

tentang nilai – nilai moral dalam masyarakat dengan penelitian

sistematis dan metodis.

Setiap administrator publik dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawabnya wajib memiliki perilaku dan sikap mental yang

mencerminkan nilai-nilai etika serta mampu memahami, menghayati

dan menerapkan berbagai nilai-nilai etika sesuai dengan jabatannya.

Implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam perumusan

kebijakan

Pada awal perkembangannya kebijakan publik menurut Solichin (1998)

lebih mengutamakan nilai akademik. Pada hal kebijakan publik

merupakan upaya untuk melakukan rekayasa sosial (social

engineering), demi kepentingan umat. Karenanya menurut Irfan Islamy

(1991) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang

ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan

atauberorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

Fisterbusch (1983) membagi kebaikan publik menjadi 5 unsur, yaitu:

1. keamanan

2. hukum dan ketertiban umum

 3. keadilan

4. kebebasan

5. kesejahteraan.

Persoalan keamanan, hukum dan ketertiban umum bagi negara-negara

maju tidak menjadi isu dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Sebaliknya, demikian Solichin, (1997) masalah keadilan, kebebasan

dan kesejahteraan menjadi isu sentral, bahkan menjadi pertimbangan

dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang.

Penyusun kebijakan perlu mengakomodasi nilai-nilai etika pelayanan

publik dalam setiap produk kebijakan penyelenggaraan negara yang

ditetapkan khususnya yang menyangkut sumber daya aparatur.

Implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam pelayanan

publik

Pemerintah perlu menyusun dan mensosialisasikan strategi

pengembangan etika pelayanan publik yang dapat mengakomodasi

muatan budaya lokal dan melibatkan seluruh stakeholders pelayanan

publik yang ada.

 1. Mengenai bentuk pelayanan itu tidak akan terlepas dari tiga macam

pelayanan yaitu :

a. pelayanan dengan lisan

b. pelayanan melalui tulisan

c. pelayanan dengan perbuatan

(Moenir, 1992:190). Ketiga bentuk pelayanan tersebut dalam setiap

organisasi tidaklah dapat selamanya berdiri secara murni,

melainkan sering kombinasi. Apalagi pelayanan tersebut pelayanan

publik pada Kantor Pemerintah.

Implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam pengmbilan

keputusan

Pengambilankeputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai

etis (moral), dilakukan melalui empat

tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi

etis (Rest, 1986). Di dalam model yang disebutnya sebagai Model Empat

Komponen (Four Component Model), Rest menggambarkan bagaimana

proses internal pengambilan keputusan etis melatar belakangi tindakan

seseorang..
Tahapan pertama, sensitivitas moral, mengandaikan kebutuhan akan

kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Di

dalamnya terjadi proses interpretasi di mana seorang individu

mengenali bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang

dihadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya.

Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi

moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses

pengambilan

keputusan etis dan juga perilaku etis. Ketika diterapkan pada konsep

pengambilan keputusan etis, integritas dapat diartikan sebagai bentuk

konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang

dilakukan.

Hasil identifikasi isu-isu moral menghasilkan suatu gambaran dilema

moral beserta alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Pengambilan

keputusan tindakan mana yang sebaiknya diambil bukanlah sebuah

proses pemilihan secara acak. Pemutusan harus berdasarkan penalaran

yang tepat yang memperhatikan prinsip-prinsip moral yang relevan di

dalam proses penalaran etis. Alternatif tindakan yang telah diambil pun

membutuhkan ketetapan hati maupun dorongan untuk melakukannya.

Itulah yang disebut motivasi etis yang kemudian diikuti oleh implementasi

etis di mana alternatif tindakan yang dipilih dilakukan secara nyata.

 Gagasan-gagasan dasar etika, mewujudkan yang baik

Pemahaman kepada makna integritas tidak cukup hanya dibahas pada

skala perilaku yang ditunjukkan oleh individu ataupun prinsip moral yang

dipegang oleh individu. Integritas mencakup keduanya. Karenanya, kajian

dan penilaian terhadap integritas harus meliputi baik pemahaman

terhadap prinsip moral yang dipegang oleh individu dan perilaku yang

ditunjukkan. Prinsip moral itu sendiri haruslah dibangun di atas nilai moral

universal sehingga tindakan yang dilakukan seturut prinsip moral itu

benarbenar bernilai etis. Itulah sebabnya tidak mudah mengatakan suatu

tindakan seseorang sebagai berintegritas.

Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi

lebih jauh dalam lagi, integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral

yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini membawa implikasi bahwa tidak setiap perilaku etis dapat dinilai

sebagai tindakan berintegritas dan hanya perilaku etis yang dilakukan

atas dasar prinsip dan nilai moral universal yang dapat dikatakan

berintegritas moral.

Gagasan-gagasan dasar etika, menghindari yang buruk

Kode etik organisasi dan aturan perusahaan memang dapat menjadi

koridor perilaku anggota organisasi. Tetapi, penerapan kode etik dan

aturan perusahaan yang disertai dengan mekanisme hukuman dan

imbalan memiliki efek negatif. Sistem hukuman dan imbalan sering

digunakan untuk membangun dan menguatkan budaya organisasi,

termasuk menekan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan.

Sayangnya, ketergantungan yang besar pada sistem hukuman dan

imbalan untuk menegakkan kode etik dan aturan akan membawa

individu-individu di dalam organisasi kepada konsistensi asosiasi

keputusan dan tindakan dengan hukuman atau imbalan tertentu (tahap

preconventional dalam teori perkembangan moral Kohlberg) (Baucus

& Beck-Dudley, 2005).

Bukannya menciptakan budaya etis, banyak organisasi yang menerapkan

desain budaya organisasi yang mengadopsi penalaran moral pada

tahap rendah dengan hanya menitikberatkan perhatian pada perilaku

berujung pada pengambilan keputusan dan perilaku yang tidak etis

yang dilakukan oleh karyawan.

Menerapkan integritas moral di dalam konteks organisasi dengan

demikian perlu memikirkan bagaimana membentuk perilaku anggota

organisasi agar sejalan dengan perilaku yang diharapkan oleh

 organisasi dan sekaligus membentuk kesadaran moral yang

berorientasi kepada nilai moral universal.

Etika administrasi negara

Etika Administrasi Negara Apa yang baik bagi seseorang, seharusnya

baik juga bagi orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu didalam

kehidupan masyarakat seharusnya tingkah laku masyarakat yang

saling bertanggung jawab secara teratur demi tercapai. Tidak ada satu

orang pun dapat bertingkah laku yang menyebabkan orang lain

merasa dirugikan.

Arti penting Etika Administrasi Publik digambarkan oleh Ginandjar

Kartasasmita (l996: 26-7) secara lebih konkrit. Masalah etika dalam

birokrasi menjadi keprihatinan (concern) yang sangat besar, karena

perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya; tetapi

masyarakat banyak.

Di samping itu birokrasi bekerja atas dasar kepercayaan, karena seorang

birokrat bekerja untuk negara dan berarti juga untuk rakyat. Jadi wajar

jika rakyat mengharap adanya jaminan bahwa para birokrat yang

dibiayai oleh negara harus mengabdi kepada kepentingan umum

menurut standar etika yang selaras dengan kedudukannya.

Di samping itu tumbuh keprihatinan bukan saja terhadap individu –

individu para birokrat tetapi juga terhadap organisasi sebagai sebuah

sistem yang cenderung bertambah besar dan bertambah luas

kewenangannya yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai.

 KESIMPULAN

Administrasi publik mengalami kemunduran etika sehingga dapat

berdampak pada kesejahteraanmasyarakat. Hal ini disebabkan oleh
adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tugas
dan kewajibannya dalam mengemban tugas dan tanggung
jawabnya.Berbagai permasalahan yang muncul seperti halnya kasus
korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan lain
sebagainya hal tersebut terjadi akibat dari kurang diperhatikannya
nilai-nilai etika oleh para aparatur dalam menjalankan tugasnya.
Sehingga hal tersebut dapat memberikan dapak buruk terhadap
kesejahteraan bangsa.Oleh karena itu perlu adanya perningkatan
kualitas sumber daya manusia dimulai dengan adanya pebaikan-
perbaikan perilaku aparatur dan menanamkan nilai-nilai etika di
dalamnya. Hal ini penting dilakukan, agar good governance dapat
terlaksana sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

SARAN

Untuk mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

tentunya bukan lah hal yang mudah.Komitmen dari setiap unsur baik
pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan. Perlu adanya
monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan
administrasi publik terlaksanadengan baik sesuai dengan jalurnya
serta perlu adanya pemahaman dari setiap individu bahwa pentingnya
penerapan nilai-nilai etika dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.
 DAFTAR PUSTAKA

Power point Integrasi etika administrasi negara dosen Dr,sudarmi,M,Si

Universitas muhammadiyah makassar

Bayu Suryaningrat , Etika administrasi negara

Bandung : Pustaka, 1984