KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA BARAT
GKN Manokwari Lt. II, Komplek Perkantoran Gubernur, Jalan Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari 98315; TELEPON
(0986) 214122; FAKSIMILI (0986) 214124; SUREL kanwildjpbn.papuabarat@gmail.com; SITUS
www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/papuabarat/

LAPORAN KULIAH UMUM EKONOMI MAKRO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

KANWIL DJPB PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR LAP-21/WPB.333/2023

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2022 tentang Program
Penguatan RCE dilakukan melalui penajaman tiga pilar utama yaitu, Kajian Fiskal
Regional (KFR), Asset Liabilities Committee (ALCo), dan Forum Koordinasi
Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN). Berdasarkan hasil evaluasi dalam
pelaksanaan RCE tahun 2022 ditemukan beberapa permasalahan yang dapat di cluster
menjadi tiga, yaitu: Kualitas Data dan Sistem Informasi, Kualitas Analisis, Kualitas dan
Kompetensi SDM & Anggaran. Sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatasi
keterbatasan kuantitas SDM tim penyusun di daerah yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan, maka disusunlah rencana strategis berupa peningkatan kompetensi SDM
melalui sharing knowledge/pelatihan/workshop/bimtek terkait konsep ekonomi, fiskal,
serta teknis analisis data dan informasi.
Sehubungan dengan penetapan Keputusan Menteri Keuangan nomor 236 Tahun
2023 tentang Penetapan Regional Expert dan Local Expert Ekonomi dan Fiskal Tahun
Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan FGD serta Arahan Strategis
Reformasi, Transformasi, dan Digitalisasi Sistem Perbendaharaan, maka Sekretaris
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas Nomor ND-2581/PB.1/2023,
mengarahkan agar kanwil memanfaatkan Regional Expert dan Local Expert sebagai
mentor dalam meningkatkan kapasitas SDM DJPb dalam menghadapi perluasan tugas
dan fungsi DJPb di bidang fiskal.
Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kanwil DJPb Provinsi Papua barat
terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor serta
pemenuhan arahan diatas maka Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat mengadakan
kegiatan Kuliah Umum Ekonomi Makro dan Pertumbuhan Ekonomi dengan
mengundang Regional/Local Expert Papua Barat sebagai narasumber.
2. Maksud dan Tujuan
Kuliah Umum Ekonomi Makro dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu
bentuk kolaborasi bersama Regional/Local Expert Papua Barat yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi SDM Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam menghadapi
perluasan tugas dan fungsi DJPb di bidang fiskal terutama sebagai Treasurer, Regional
Chief Economist dan Financial Advisor.
3. Peserta
Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh pegawai Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dan undangan yang berasal dari Kemenkeu
Satu Papua Barat yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari,
Perwakilan Kantor Pelayanan Pajak Manokwari dan Perwakilan Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari.
 2
4. Dasar
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2022 tentang Program Penguatan
RCE.
b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Regional Expert dan Local Expert
Ekonomi dan Fiskal Tahun Anggaran 2023.
c. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-
2581/PB.1/2023 hal Penyampaian Notula dan Matriks Tindak Lanjut (MTL) Focus
Group Discussion dan Arahan Strategis Reformasi, Transformasi, dan Digitalisasi
Sistem Perbendaharaan.
5. Waktu dan Tempat
Kuliah Umum dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 pukul 11.00
s.d. 12.30 WIT bertempat di ruang Front Office pada Kanwil DJPb Provinsi Papua
Barat.

B. Pelaksanaan Kuliah Umum

1. Pembukaan
Pelaksanaan Kuliah Umum Ekonomi Makro dan Pertumbuhan Ekonomi dibuka
oleh Bapak Purwadhi Adhiputranto selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
Beliau memberikan arahan mengenai peran Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sebagai
Regional Chief Economist dan Financial Advisory menuntut seluruh pegawai DJPb
memiliki pengetahuan tentang ilmu ekonomi makro dan mampu menjelaskan kepada
masyarakat apabila dibutuhkan.
Lebih lanjut, peningkatan kompetensi SDM Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat
mengenai ekonomi makro juga akan dilakukan melalui GKM yang membahas tema “Six
Debates over Macroeconomic Policy” yang dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani pada saat
Kuliah Umum Menteri Keuangan di Universitas Indonesia. Diharapkan dengan
dilaksanakannya kuliah umum dan GKM yang membahas tentang makro ekonomi, dapat
meningkatkan kapasitas SDM DJPb lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dalam
menghadapi perluasan tugas dan fungsi DJPb di bidang fiskal.

2. Pembahasan
Dr. Rully Wurarah selaku Local Expert Papua Barat dan juga menjabat sebagai
Dekan FEB UNIPA menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Ekonomi Makro dan
Pertumbuhan Ekonomi. Beliau menerangkan bahwa ekonomi makro merupakan cabang
ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan kinerja ekonomi secara
keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro adalah analisis terhadap variabel ekonomi
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti produk domestik bruto
(PDB), inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan fiskal serta moneter.
Sedangkan, pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan positif dalam nilai
PDB suatu negara atau PDRB suatu Wilayah dari waktu ke waktu.Pertumbuhan ekonomi
menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu
negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi, konsumsi, kebijakan
moneter, dan kebijakan fiskal. Disisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat
pertumbuhan ekonomi yaitu ketidakstabilan politik, ketidakstabilan makroekonomi,
ketidakpastian hukum dan regulasi, korupsi dan tata kelola yang buruk, kurangnya akses
 3
ke sumberdaya finansial, ketidaksetaraan ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang
rendah, keterbatasan infrastruktur, serta krisis kesehatan atau bencana alam.
Pada tataran regional Papua dan Maluku, pertumbuhan ekonomi Regional
Papua Barat sebesar 3,13 persen (yoy) masih tertinggal dengan Provinsi Maluku dan
Maluku Utara yang mencatat 5,12 persen (yoy) dan juga dibawah nasional sebesar 5,04
persen (yoy) pada Q1 2023. Secara historis dari tahun 2021-2023 memang Provinsi
Maluku dan Maluku Utara memiliki tren yang lebih positif dibanding Regional Papua
Barat. Kondisi tersebut memang dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat
pertumbuhan ekonomi yang masih banyak terjadi di Regional Papua Barat.
Ketidakstabilan politik, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang
rendah menjadi permasalahan yang masih belum usai di Regional Papua Barat. Sebagai
contoh, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong yang terancam untuk dicabut
statusnya karena dinilai belum produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan yang
masih belum usai. Kendala pembebasan lahan, kendala listrik air dan air bersih, dan
kendala menggaet investor karena jalinan koordinasi antar stakeholders yang belum
optimal.
Upaya dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut dapat dilakukan
melalui berbagai pilihan kebijakan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
antara lain:
a. Pengembangan Infrastruktur Dasar: Mendorong investasi dalam infrastruktur dasar
seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sanitasi penting untuk membuka akses
ke daerah tersebut. Infrastruktur yang kuat menciptakan landasan bagi pertumbuhan
ekonomi.
b. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan
keterampilan yang relevan bagi masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan
kapasitas tenaga kerja lokal. Ini dapat mencakup pendirian sekolah, pelatihan
vokasional, dan program pendidikan tinggi yang terjangkau.
c. Pemberdayaan Perempuan: Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam ekonomi
dengan mengurangi hambatan sosial dan ekonomi yang ada dapat membantu
menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan.
d. Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan
sektor-sektor ekonomi yang beragam dapat menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan ketahanan ekonomi. Ini bisa melibatkan pengembangan pertanian,
agroindustri, pariwisata, atau industri kreatif.
e. Kebijakan Pro-Investasi: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan
memberikan insentif pajak, kemudahan berbisnis, dan kepastian hukum dapat
menarik investasi swasta ke daerah tersebut.
f. Pengembangan Akses Keuangan: Meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti
pinjaman mikro dan kredit usaha kecil dapat membantu penduduk lokal memulai atau
mengembangkan bisnis mereka.
g. Kemitraan Publik-Swasta: Mengembangkan kemitraan antara sektor publik dan
swasta untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
h. Pengembangan Teknologi: Mendorong adopsi teknologi dan inovasi di berbagai
sektor ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah tersebut
i. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil: Memberikan dukungan khusus untuk usaha
mikro dan kecil, yang sering menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah
yang kurang berkembang.
j. Kebijakan Pertanian yang Mendukung: Jika daerah tersebut memiliki basis pertanian
yang kuat, kebijakan yang mendukung pertanian, seperti penyediaan akses ke
 4
teknologi pertanian, bantuan benih dan pupuk, serta pelatihan, dapat meningkatkan
kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi.
k. Akses Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan akses yang memadai ke air bersih dan
sanitasi. Ini membantu mengurangi penyakit terkait air dan meningkatkan kesehatan
masyarakat.

3. Diskusi
Pada sesi diskusi terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kuliah umum
sebagai berikut:
a. Dana otsus yang sudah terealisasi cenderung membuat masyarakat menunurunkan
produktivitasnya padahal seharusnya mampu untuk menstimulus produktivitas
masyarakat, Bagaimana pemerintah harus menyikapinya?
b. Pengembangan industri berisiko pada kelangsungan konservasi alam yang ada,
Bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil dalam tetap menyeimbangkan alam
dan pengembangan industri?
c. Terdapat sebuah fenomena yang mungkin terjadi pada KEK Sorong, dimana investor
KEK Sorong mungkin tidak mau masuk karena SDM yang terbatas. Sedangkan, pada
sisi SDM mungkin peningkatan belum optimal terjadinya karena menunggu invetasi
KEK Sorong masuk, bagaimana tanggapan dari Pak Rully atas fenomena tersebut?
d. Bagaimana Grand Design atau arah pengembangan sebagai tujuan jangka panjang
yang ingin dicapai Kabupaten Manokwari?
e. Keberhasilan investasi Pupuk Kaltim di Kabupaten Fakfak yang mencapai US$ 1
miliar, Mengapa tidak bisa diikuti oleh KEK Sorong? Apa faktor yang menjadi kunci
keberhasilan tersebut?
Adapun jawaban yang diberikan oleh Bapak Rully Wurarah atas pertanyaan diatas
adalah sebagai berikut:
a. Dana otsus yang cenderung membuat masyarakat menurunkan produktivitasnya
tentu membutuhkan upaya dari pemerintah daerah dalam menangani kondisi
tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat kajian dan
evaluasi menyeluruh berkaitan dengan dampak dana otsus terhadap produktivitas
masyarakat di Regional Papua Barat sembari terus mensosialisasikan kepada
masyarakat bahwa dana otsus harus digunakan dalam bentuk-bentuk yang lebih
produktif bukan kegiatan yang bersifat konsumtif. Pemerintah daerah juga harus
fokus terhadap peningkatan indikator-indikator pembangunan, salah satu contoh
dibidang kesehatan seperti angka stunting di Papua Barat yang masih tinggi tentu
dana otsus dapat berkotribusi dalam penanganan masalah tersebut, selanjutnya
dana otsus khususnya DTI belum seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal yang
ditunjukkan melalui percepatan perkembangan infrastruktur yang bertujuan dapat
menstimulus masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Maka menjadi
penting ketika perencanaan penggunaan dana otsus disandingkan dengan
indikator-indikator pembangunan dan ekonomi seperti gini ratio, kemiskinan, stunting
dengan target yang jelas yang secara hasil nantinya dapat diukur tingkat
keberhasilannya.
b. Keseimbangan dalam pembanganan industri dan kelansungan konservasi alam
tentunya membutuhkan komitmen pemerintah dalam perencanaannya. Regulasi
yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan industri dan menjaga konservasi
alam sangat berperan dalam mengatur keseimbangan tersebut. Sebagai contoh,
sebuah industri yang beroperasi tentu harus memiliki sistem penanganan limbah
yang berstandar sehingga tidak mencemari alam. Kondisi tersebut dapat dicapai
 5
dengan regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dari pihak-pihak terkait
yang berwenang dalam masing-masing tugas dan fungsinya.
c. Peningkatan kapasitas SDM pada suatu wilayah seharusnya tidak perlu menunggu
dari kesiapan sebuah investasi akan masuk ke dalam wilayah tersebut. Sebab
dengan adanya peningkatan kapasitas SDM memperbesar peluang-peluang aktivitas
perekonomian lain bukan hanya berkaitan dengan KEK Sorong. Banyak kajian dan
penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan pada IPM pada suatu wilayah
berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
d. Pada era 1980an, Kabupaten Manokwari dulu terkenal dengan kota buah-buahan.
Akan tetapi, hari ini Grand Design tentang Kabupaten Manokwari tampaknya masih
belum jelas. Perencanaan pembangunan yang tiap 5 tahun sekali berganti atau tiap
pergantian periode kepemimpinan membuat Grand Design secara kontinyu belum
muncul secara jelas dan pembangunan yang juga belum optimal. Apabila melihat
kinerja pemerintah daerah melalui APBD selama ini dalam pembangunan tidak terlalu
mengalami progress yang signifikan. Perencanaan yang tidak sinkron dengan APBD
menjadi salah satu hambatan selain Grand Design yang belum jelas sehingga
terkadang perencanaan yang sebenarnya sudah bagus tidak ada implementasinya
secara nyata. Sebagai contoh, pembangunan Ring Road sepanjang pelabuhan
sampai dengan bandara Rendani belum terdapat pelaksanaan pembangunan hingga
sekarang. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk membangun
sesuai dengan arah desain pembangunan yang jelas.
e. Clean and Clear menjadi salah satu kunci keberhasilan kesuksesan investasi Pupuk
Kaltim di Kab. Fakfak. Peran pemerintah daerah untuk menjamin bahwa lahan yang
digunakan sudah bebas dan aman dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten
Fakfak. Ketersediaan air dan jaringan listrik yang cukup juga menjadi salah satu kunci
keberhasilan investasi tersebut. Sedangkan, KEK sorong dalam hal pembebasan
lahan saja baru mencapai 98 hektar dari 450 hektar dalam rencana keseluruhan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi yang dicapai hari ini masih jauh dengan
perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut, pasokan sumber daya energi di daerah
KEK juga masih belum mampu memenuhi operasional dari KEK sorong itu sendiri.
Kebutuhan energi listrik baru tersedia 50 MW sedangkan untuk smelter nikel saja
listrik yang dibutuhkan hingga 300 MW. Ketersediaan air juga masih menjadi kendala
di KEK Sorong apabila melihat infrastruktur yang mendukung ketersediaan air masih
minim. Padahal faktor-fakotr lahan, sumber daya energi, dan air menjadi kebutuhan
investor dalam menentukan kelayakan investasi yang ada. BEP yang semakin lama
karena menunggu ketersediaan faktor-faktor produksi yang ada tentu menjadi hal
yang dihindari oleh investor. Pemerintah perlu untuk melakukan percepatan terkait
dengan ketersediaan infrastruktur dan faktor penunjang lainnya, promosi KEK Sorong
juga pelrlu untuk digencarkan sehingga dapat menjaring investor-investor lainnya.

C. Simpulan
Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku,
struktur, dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Fokus utama ekonomi makro adalah
analisis terhadap variabel ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu
negara, seperti produk domestik bruto (PDB), inflasi, pengangguran, investasi, dan
kebijakan fiskal serta moneter. Sedangkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, yaitu investasi, konsumsi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.
Pertumbuhan ekonomi Regional Papua Barat yang masih dibawah dari Regional
Maluku banyak disebabkan oleh faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang masih
banyak dihadapi oleh Regional Papua Barat. Dana otsus yang belum optimal
berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, Grand Design
 6
pembangunan yang belum jelas arahnya dan tidak berkelanjutan, serta kemudahan iklim
investasi yang menemui tantangan seperti pembebasan lahan, sumber daya energi, dan
infrastruktur penunjang yang belum tersedia menjadi sederet permasalahan yang menjadi
pekerjaan rumah bagi stakeholders terkait untuk segara diatasi. Butuh komitmen yang
kuat dari pemerintah daerah untuk dapat melakukan percepatan dalam pembangunannya
daerah, salah satu wujudnya adalah sinkronisasi perencanaan dan APBD dalam
pelaksanaan perencanaan tersebut yang tertuang dalam suatu Grand Design yang jelas
dan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui peningkatan indikator-indikator
makroekonomi.

Dibuat di Manokwari,
pada tanggal 8 September 2023

Kepala Bidang Pembinaan

Pelaksanaan Anggaran II

Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Widhianto