MAKALAH

PENGANGGARAN PUBLIK

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen : Rasidah Novita Sari, SE,. ME

Disusun oleh Kelompok 2 :

1. Agnia Fiddini
2. Anisa Nurarofah
3. Dian Meliana
4. Hasbullah
5. Irfan Hakim
6. Inawan
7. Jumbri
8. Ruaida

AKADEMI AKUNTANSI KEUANGAN DAN

PERBANKAN INDONESIA (AAKPI)

SERANG 2021-2022

i
 KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya
Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjuduk penganggaran public ini
tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi
tugas mata kulian akuntansi sektor publik, makalah ini juga bertujuan untuk menambah
wawasan tentang Penganggaran public bagi para pembaca dan penulis.

Kami mengucaokan terima kasih kepada ibu Rasidah Novita Sari, SE., ME selaku dosen
mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat
menambah pengetahuan dan wawasan sesuai bidang studi yang kami tekuni. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian
pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari makalah yang kami tulis masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena
itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Serang, 18 Juli 2021

Penulis

ii
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................................ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................1

A. Latar Belakang........................................................................................................................1

B. Rumusan Masalah...................................................................................................................1

C. Tujuan.....................................................................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN................................................................................................................2

1) Pengertian dan tujuan Anggaran Publik...............................................................................2

2) Sistem penganggaran publik..................................................................................................4

3) Siklus Pengaggaran Publik.....................................................................................................7

4) Teknik Penganggaran Publik.................................................................................................7

5). Contoh Penganggaran Di Organisasi Sektor Publik............................................................9

6) Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang..................................11

BAB III PENUTUP......................................................................................................................13

A. Kesimpulan............................................................................................................................13

B. Saran......................................................................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................................14

iii
 BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anggaran mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mengungkapkan aktivitas
apa yang akan dilakukan di masa yang akan dating. Sehingga integrasi aktivas dalam
mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan dengan melaksanakan pemikiran-pemikiran
strategis dari organisasi tersebut.Semakin bergejolaknya lingkungan pasar, teknologi, dan
ekonomi eksternal, maka akan semakin membuat manajemen terdorong untuk menyusun
strategi. Pemikiran srategi manajemen didokumentasikan dalam bentuk berbagai dokumen
perencanaan. Keseluruhan proses akan diintegrasikan dalam prosedur penganggaran
organisasi.

Vitalnya peran penganggaran dalam mencapai tujuan organisasi, terutama dalam

pemerintahan suatu negara agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dianggap
melakukan pemborosan. Maka penulis mencoba membahas mengenai penganggaran sektor
publik dan realisasinya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa definisi dan tujuan dari anggaran publik
2. Bagaimana sistem penganggaran publik
3. Bagaimana siklus penganggaran publik
4. Bagaimana teknik penganggaran publik
5. Bagaimana contoh penganggaran di organisasi sektor public
6. Bagaimana penganggaran publik di Negara maju dan berkembang

C. Tujuan
1. Mengetahui definisi dan tujuan dari anggaran publik
2. Mengetahui sistem dari anggaran publik
3. Mengetahui siklus anggaran publik
4. Mengetahui teknik penganggaran publik
5. Mengetahui contoh penganggaran di organisasi sektor publik
6. Mengetahui penganggaran public di Negara maju dan berkembang

1
 BAB II
PEMBAHASAN
1) Pengertian dan tujuan Anggaran Publik
A. Pengertian anggaran public
Menurut Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran
adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam
periode waktu tertentu. Atau dapat juga didefinikan menjadi rencana kegiatan dalam
bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat
dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang
menyatakan:
1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja).
2. Berapa banyak dan bagaimana cara dalam memperoleh dana untuk menjalankan
rencana tersebut (pendapatan).
Pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik,
didiskusikan, dan diberi masukan agar tidak terjadi penyimpangan. Aspek-aspek
yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan
Anggaran digunakan oleh pemerintah dalam kegiatan pembangunan jangka
panjang dalam bentuk anggaran tahunan untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Aspek pengendalian
Sebagai alat pengendali dalam organisasi ketika terjadinya pelaksanaan kegiatan.
3. Aspek akuntabilitas public
Setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur dan dievaluasi apakah telah sesuai
dengan rencana, tidak ada penyimangan sesuai hukum, dilaksanakan secara
efektif dan efisien sesuai dengan pembanding sejenis.
Fungsi anggaran public
Anggaran berfungsi sebagai berikut :
a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
b. Anggaran merupakan cetak biru akivitas yang akan dilaksanakan di masa
mendatang.
c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit
kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.
d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam
pencapaian visi organisasi.
f. Anggaran merupakan instrumen politik.
g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2
 B. . Karakteristik anggaran publik
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi
dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

C. Tujuan Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi
antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang
dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR
atau MPR dan masyarakat.

D. Prinsip anggaran public

1. Demokratis
Mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat dan mendapat persetujuan
dari legislatif.
2. Adil
Anggaran harus dialokasikan ke semua kelompok masyarakat sesuai dengan
kebutuhannya.
3. Transparan
Pertanggungjawaban anggaran negara yang diketahui oleh wakil rakyat dan
masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi
Pengelolaan anggaran berdasarkan hukum dan etika moral yang berlaku.
5. Berhati-hati
Bijaksana dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran.
6. Akuntabel
Dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

2) Sistem penganggaran publik

A. Line item budgeting (traditional budgeting)
3
 Line item budgeting adalah penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana
dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. Karakteristiknya berorientasi
pada input organisasi, menggunakan pendekatan incremental dan keberhasilan
organisasi dinilai dari kemampuan menghabiskan/menyerap anggaran.
Keunggulan anggaran tradisional:
1. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit.
2. Backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward
oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi.
3. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.
4. Hubungan yg tak rnemadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka panjang.
5. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tak pernah
diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
6. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan
apakah tujuan tercapai.
7. Persetujuan anggaran yg terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme
pengendalian untuk pengeluaran yg sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi
anggaran & manipulasi anggaran.

B. Incremental Budgeting
Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang
memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan
usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran
merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya.Permasalahan yang
harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (incremental) dari
angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh
kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.
Kelebihan incremental budgeting adalah dapat mengatasi rumitnya proses
penyusunan anggaran dan tidak terlalu rumit dalam memahami program baru.
Sedangkan, kelemahan incremental budgeting adalah menggunakan sistem seperti
line item budgeting.
C. Planning Progamming Budgeting System
Planning programming budgeting system adalah suatu proses perencanaan,
pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai
kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi
tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan selain
pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan
datang.

Kelebihan planning programming budgeting system:

1. Menggambarkan tujuan organisasi yang lebih nyata dan membantu pimpinan
didalam membuat keputusan yang menyangkut usaha pencapaian tujuan.

4
 2. Menghindarkan adanya pertentangan dan overlaping program dan mewujudkan
sinkronisasi dan integrasi antar aparat organisasi dalam proses perencanaan.
3. Alokasi sumberdaya yang lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis manfaat dan
biaya untuk mencapai tujuan, karena PPBS menggunakan teori marginal utility.

Kelemahan planning programming budgeting system:

1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya
sistem pengukuran dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi.
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar, karena PPBS membutuhkan
teknologi yang canggih.
3. PPBS hanya bagus secara teori, namun peng-implementasian nya cukup sulit.
4. Memerlukan pengelola yang ahli dan memiliki kualitas tinggi.
D. Zero Based Budgeting
Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan
kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan
dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi
pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk
mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Sebagian kelemahan
sistem anggaran tradisional itu sendiri antara lain:
1. Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana
pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti
secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
4. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya
terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong
praktik-praktik yang tidak diinginkan.
Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting disini
dapat menghilangkan incrementalisme dan line-item, karena anggaran diasumsikan
dimulai dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan
besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran ditahun depan,
yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk.
Sedangkan pada sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk
menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan
saat ini juga. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru
sama sekali (dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak
mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran, atau
mungkin mucul item yang baru.

Keunggulan ZBB:
1. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang
lebih bermanfaat bagi manajemen.

5
 2. Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif
keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut.
3. Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang.
4. Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada
dalam kondisi kritis dan mendesak.
Kelemahan ZBB:
1. Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoritis dan tidak
praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk
karena pembuatan paket keputusan.
2. Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
3. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan harus
masuk kedalam anggaran.
4. ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek.
5. Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas.
6. Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat.
E. Performance Budgeting
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat
dalam anggaran tradisional, khususnya yang disebabkan oleh ketiadaan tolak ukur
yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada
konsep value for money dan pengawasan kinerja output. Pendekatan ini juga
mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta
pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap
bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan
kedudukan mereka dan cenderung boros. Menurut pendekatan anggaran kinerja,
dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost
awareness, audit keuangan danaudit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.
Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded, harus
efisien, memakai dana secara ekonomis, dan dituntut mampu mencapai tujuan yang
ditetapkan.
F. Medium-Term Expenditure Framework
MTEF merupakan sebuah kerangka berpikir yang mensinergikan antara
perencanaan (dari sisi penerimaan dan pengeluaran pemerintah), pelaksanaan
anggaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk tahun
bersangkutan dan beberapa tahun yang akan datang.

Kelebihan MTEF:
1. Menjamin predictability, dengan berbasiskan metode forward estimates aggregate
resources, unsur predictability menjadi lebih mudah untuk diraih.
2. Meningkatkan kualitas dalam pengambilan kebijakan.

6
 3. MTEF juga terbukti dapat menjadi sarana untuk mekanisme transparansi dan
accountability.
Kelemahan MTEF:
1. Dibutuhkannya kombinasi antara top-down dan botton-up decision yang harmonis.
2. Permasalahan lain yang cukup penting adalah political will.

3) Siklus Pengaggaran Publik

A. Penetapan Prosedur Dan Tim Penganggaran Yang Terkait
Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penetapan prosedur atau aturan dalam
pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran tahun terkait. Hal ini
merupakan bagian yang terpenting dalam proses penganggaran, ketika dibutuhkan
prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran
yang disusun tidak mengandung kesalahan material.
B. Penetapan Dokumen Standar Harga
Dokumen standar harga ditunjukkan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan
organisasi.
C. Penyebaran Dan Pengisian Formulir Rencana Kerja Dan Anggaran
Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait.
Pedoman pengisisan formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga
serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
D. Rekapitulasi Kertas Kerja
Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.
E. Pembahasan Perubahan Belanja Dan Penyesuaian Draft Anggaran Pendapatan
Dan Belanja
Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat,
selain itu juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan
tanpa kesalahan.
F. Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.
Dalam pembuatan anggaran periode berikutnya, kita bisa kembali ke tahapan pertama
diatas.

4) Teknik Penganggaran Publik

A. Pendekatan Fungsional
Kerangka berfikir dari system of national accounts, telah merekomendasi pandangan
pembatasan karekter anggaran berikut:
1. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik.
2. Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk
kesejahteraan masyarakat.
Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas
mandiri. Kepentingan hukum adalah pemberi makna yang solid bagi anggaran suatu
entitas tertentu. Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan
berbagai permintaan dalam organisasi, baik dari organisasi sektor swasta maupun sektor

7
publik, dan strategi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Distribusi anggaran selalu
dikaitkan dengan agen pengeluaran publik dan terlaksananya layanan publik yang baik.
Berbagai pertanyaan dalam aspek ini adalah “bagaimana distribusi yang ideal antar sektor
publik dan sektor swasta?” , “ bagaimana mencapai distribusi yang optimal antarberbagai
permintaan unit kerja pemerintahan”,dan” apakah akan terjadi pertukaran antara lokasi
dan distribusi serta antara stabilisasi dan distribusi?” dalam prekteknya penyatuan tiga
fungsi di atas secara simultan sangat jarang dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan pertama, kebijakan keuangan secara
menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi;
kedua, kesuksesaan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis sebagai lembaga;
ketiga, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review
prakiraan anggaran.
B. Pendekatan Pengambilan Keputusan
Proses anggaran biasanya mempunyai satndar prosedur, sementara pengambilan
keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politil,
psikologi, adaministrasi publik. Akibanya, keputusan anggaran dianggap sebagai seni.
Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen
keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.
C. Pendekatan Psikologi
Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik
untuk dilakukan. Dengan pertimbangan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang
ingin dicapai, penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses penganggaran
akan membuat anggaran yang tersususn benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tujuan
serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.
D. Pendekatan Lingkungan Yang Berkesinambungan
Menurut Soraya A.afif, manajer program ekosistem wahana lingkungan hidup
(WALHI), setidaknya ada 4 jenis biaya dari dampak pencemaran lingkungan yang
ditanggung oleh masyarakat yaitu:
1. Damage cost, biaya akibat dampak langsung dan tidak langsung dari limbah.
2. Avoidance cost, biaya ekonomis dan sosial dalam kaitannya dengan berbagai upaya
untuk menghindari dampak pencemaran yang terjadi.
3. Abatement cost, biaya yang dikeluarkan untuk menjaga atau mengurangi tingkat
pencemaran.
4. Transaction cost, biaya sumber daya yang digunakan untuk melakukan penelitian,
perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan pencemaran.

Pengelompokan biaya lingkungan dikemukakan juga oleh White dan Savage (1995),
yakni:
1. Convetional company cost, biaya internal bagi organisasi publik yaitu, pengumpulan
biaya yang mempengaruhi neraca periode berjalan, peraturan yang ada, dan kondisi pasar.

8
 2. Less tangible item, biaya tidak langsung organisasi publik/perusahaan, tabungan, atau
aliran pendapatan yang mencakup kewajiban, ketaatan pada peraturan dimasa akan
datang, perubahan nilai sahamyang berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik
atas kegiatan lungkungan dan sebagainya.
3. External cost, biaya kerusakan sosial atau lingkungan yang terjadi akibat operasi
organisasi public.

5). Contoh Penganggaran Di Organisasi Sektor Publik

A. Pemerintah Pusat
Ada enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume
APBN, yakni
1. Harga minyak bumi dipasar internasional;
2. Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC;
3. Pertumbuhan ekonomi;
4. Inflasi;
5. Suku bunga; dan
6. Nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika (USD).
Secara garis besar, APBN terdiri dari 5 komponen utama yaitu pendapatan negara dan
hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan.
B. Pemerintah Daerah
Berdasarka kebijakan umum APBD, strategi dan plafon sementara telah ditetapkan
pemerintah dan DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran
akan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Setelah
dokumen rancangan perda mengenai APBD tersusun, pemerintah daerah mengajukan
rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut, disertai dengan penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama pada bulan
oktober.
C. LSM
Beberapa organisasi nirlaba mempunyai lebih dari satu program, dan masing-masing
program harus merencanakan tahapan kinerja terkait dan arus kas yang dibutuhkan. Pada
dasarnya, organisasi LSM berusaha meminimalkan biaya overhead atau biaya
administrasi, yaitu biaya pendukung sumber daya yang menopang organisasi dan program
secara keseluruhan.

Hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran organisasi LSM:

1. Identifikasi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi secara rinci.
2. Kegiatan yang dilakukan dalam proyek disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan dan
output yang terdapat dalam visi dan misi organisasi.
3. Menyiapkan rencana kerja kegiatan yang mengacu pada rencana program.
9
 4. Aturan umum dalam rencana anggaran, yakni pendapatan dan pengeluaran.
5. Setelah mengembangkan proyeksi anggaran yang baik, bandingkan keuangan dan
strategi pembayarannya.
D. Yayasan
Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang bersangkutan dan harus
dinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran
yayasan merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program
yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran yayasan berisi rencana kegiatan yang
dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan
moneter.
E. Partai Politik
Sumber pendanaan yang terdapat dalam partai politik adalah sebagai berikut:
1. Keuangan partai politik bersumber dari : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut
hukum, dan bantua dari anggaran negara.
2. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan,
dan/atau jasa.
3. Bantuan dari anggaran negara yang diatur dalam peraturan pemerintah diberikan secara
proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.
4. Sumbangan dari anggota dan bukan dari anggota yang sah menurut hukum paling
banyak senilai Rp 200.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
5. Sumbangan dari badan atau perusahaan yang sah menurut hukum paling banyak senilai
Rp 800.000.000,- dalam waktu 1 tahun.
Salah satu kegunaan anggaran partai politik adalah untuk kampanye, yang merupakan
momen khusus dalam rangkaian pemilu yang disediakan oleh KPU bagi para kontestan
pemilu.

6) Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang

A. Implementasi Pembaharuan di negara-negara Industri
1. Inggris
Terdapat tiga pertalian sistem pembuatan keputusan
1) Sistem komite survei pengeluaran publik (PESC)
2) Analisis program dan review (PAR)
3) Staff review kebijakan pusat (CPRS)
10
 2. Kanada
Perencanaan pengeluaran terdiri dari dua tahap :
1) Perencanaan pengeluaran yang terdiri dari penyiapan tiga anggaran, dengan
jumlah yang berbeda pada tinggkat “saat ini”, “meningkat” dan “menurun”.
2) Berhubungan dengan penilaian efisiensi, penentuan pengeluaran input, dan
bagaimana didelegasikan ke bagian adminitratif.

3. Perancis
1) Aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai “planning,
programing, and preparation of the budget” dan menawarkan kerangka kerja
yang terkoordinasi untuk pembuatan keputusan tersentralisasi dan
pengendalian
2) Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai “optimization of
public expenditure,” yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian
investasi.
3) Keduanya, jika dikombinasikan ke dalam, akan menjadi rationalization of
the budget choise/ rationalisation des choix budgetaires- RCB.
4) RCB mempunyai tiga komponen yaitu : struktur program, studi analitis dan
sistem informasi.
4. Swedia
Saat ini sistem anggaran di Swedia mempunya beberapa unsur yang
mengkombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran
efisiensi
5. Negara Lainnya
1) Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk mengenalkan variasi PPBS.
· Australia, Denmark, Jerman, Slandia Baru dan Belanda adalah diantara
negara yang memperkenlakan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan
pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program ramalan jangka menengah,
pengenalan terhadap teknik penilaian, pengukuran, produktifitas, dan kinerja
pada beberapa bagian.
2) Yunani selama 3 tahun telah memprakarsai implementasi bentuk ZBB dan
program penilaian produktifitas.

B. Implementasi Pembaharuan Di Negara-Negara Berkembang

1. Pengenalan sistem PPBS di India, Indonesia, Malaysia, Nepal, dan Srilanka
tidak membawa perubahan dalam memfungsikan perencanaan dan penganggaran
yang akan dilaksanakan dengan basis rangkap dua.

11
2. Cakupan dari sistem baru juga terbatas. Di Malaysia dan Indonesia, hal itu
hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di India, anggaran kinerja
disiapkan sebagai dokumen pendukung

BAB III
PENUTUP

12
A. Kesimpulan
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan
moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian
dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas
penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Dan
anggaran merupakan instrumen penting dalam melaksanakan rencana-rencana suatu
organisasi untuk melayani masyarakat dan juga anggaran menjadi suatu tolak ukur dalam
melihat kondisi keuangan baik biaya (pengeluaran) ataupun pendapatan (penerimaan).
B. Saran
Dalam penyusunannya, anggaran harus transparansi baik dalam bentuk penerimaan
maupun pengeluaran dan anggaran dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi
mencapai mencapai tujuan organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian Indra, I. U. (2020, 06 17). Anggaran Sektor Publik. Retrieved from Anggaran Sektor Publik:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik

13
Zay, K. (2018, 11 21). Makalah Penganggaran Publik. Retrieved from Makalah Penganggaran Publik:
https://kakzaynul.blogspot.com/2018/11/makalah-penganggaran-publik.html?m=1

14