MAKALAH

“PENGANGGARAN DAN PENGENDALIAN DI SEKTOR PUBLIK”

DISUSUN OLEH:

KARTYANINGSIH BELA A062202007

HASMAWATI TIMPA A062202018

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021
 KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami
bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Penganggaran dan Pengendalian di Sektor Publik”.
Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah
yang membawa kedamaian dan rahmat untuk alam semesta.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik
Lanjutan oleh Ibu Prof. Dr. Haliah. SE.,Ak.,M.Si.,CA. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sebagai penulis mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penulis dan juga bagi semua pihak untuk pengembangan wawasan dan
ilmu pengetahuan.

Makassar, 17 Maret 2021

Penulis

ii
 DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ..................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................................................... 1
C. Tujuan Penulisan ............................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................. 2
A. Konsep dan Pengertian Anggaran Sektor Publik .............................................................. 2
B. Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik .................................................................................. 2
C. Fungsi Anggaran Sektor Publik ........................................................................................ 3
D. Tujuan dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik ............................................................. 5
E. Pentingnya Anggaran Sektor Publik ................................................................................. 6
F. Siklus Anggaran ............................................................................................................... 6
G. Klasifikasi Anggaran......................................................................................................... 7
H. Prinsip-prinsip dalam Penganggaran Sektor Publik ........................................................ 10
I. Pendekatan Penganggaran pada Sektor Publik .............................................................. 11
J. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.................................................................. 15
K. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik............................................................. 16
L. Tipe Pengendalian Manajemen ..................................................................................... 17
M. Struktur Pengendalian Manajemen ................................................................................. 17
N. Proses Pengendalian Manajemen Sektor Publik ............................................................. 18
BAB III PENUTUP ...................................................................................................................... 23
A. Kesimpulan ................................................................................................................... 23
B. Saran ............................................................................................................................ 23
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... 24

iii
 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode
waktu tertentu. Dapat dinyatakan berupa estimasi finansial, sedangkan anggaran sendiri adalah proses
atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam
APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah
pendapatan, belanja, surplus/defisit pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan
multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut tercermin pada
komposisi dan besarnya anggaran secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat
yang diharapkan.

Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu
melakukan alokasi, distribusi dan stabilisasi. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh
lembaga pengawasan khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian
anggaran.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah definisi dari Penganggaran Sektor Publik?
2. Bagaimana konsep Penganggaran Sektor Publik?
3. Apa saja jenis-jenis, fungsi, tujuan dan karakteristik serta siklus Anggaran Sektor Publik?
4. Bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik?
5. Apa saja Tipe Pengendalian Manajemen?
6. Bagaimana Struktur Pengendalian Manajemen?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui definisi Penganggaran Sektor Publik
2. Untuk mengetahui konsep Penganggaran Sektor Publik
3. Untuk mengetahui jenis-jenis, fungsi, tujuan dan karakteristik serta siklus Anggaran Sektor Publik
4. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik
5. Untuk mengetahui Tipe Pengendalian Manajemen
6. Untuk mengetahui Struktur Pengendalian Manajemen

1
 BAB II

PEMBAHASAN

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. KONSEP DAN PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu
organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor
publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan
program-program yang dibiayai oleh uang publik. Anggaran Sektor Publik juga merupakan
perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di
masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan
anggaran.
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena
berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.
Tiga aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi :
1. Aspek Perencanaan
2. Aspek Pengendalian
3. Aspek Akuntabilitas Publik
Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan
untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk medapatkan dana untuk
membiayai program dan aktivitas tersebut.
B. JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
1. Anggaran Operasional dan Anggaran Modal
Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi 2, yakni :
 Anggaran Operasional, digunakan untuk merencakan kebutuhan dalam menjalankan operasi
sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun.
 Anggaran Modal, menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap.
Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran
dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya
akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan. Adanya keterbatasan
sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat
dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau
adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar publik.

2
 2. Anggaran Tentatif dan Anggaran Enacted
Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi 2, diantaranya :
 Anggara Tentatif, anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena
kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
 Anggaran Enacted, anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga
legislatif.
3. Anggaran Dana Umum dan Anggaran Dana Khusus
Anggaran dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang bersifat umum
dan sehari-hari. Anggaran dan khusus digunakan untuk alokasi khusus dengan tujuan tertentu,
seperti untuk dana pelunasan hutang (untuk pembayaran hutang).
4. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel
Anggaran tetap merupakan apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun
anggaran yang mana jumlahnya tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan
yang dilakukan. Sementara anggaran fleksibel merupakan harga yang telah ditetapkan jumlah
anggarannya secara keseluruhan tetapi dapat mengalami fluktuasi tergantung pada banyaknya
kegiatan yang dikeluarkan.
5. Anggaran Eksekutif dan Anggaran Legislatif
Anggaran eksekutif merupakan anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif dalam hal ini
ialah pemerintah. Sementara anggaran legislatif merupakan anggaran yang disusun oleh lembaga
legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.
C. FUNGSI ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran dalam akuntansi berada di dalam lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2009)
mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik sebagai berikut :
1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi
sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan
dibuat. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja
pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunkan untuk :
 Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan
 Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta
alternatif pembiayaannya

3
  Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
 Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian
Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran
yang terlalu besar, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak semestinya.
Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa
pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pengendalian anggaran
sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :
a) Membandingkan kinerja akrual dengan kinerja yang dianggarkan
b) Menghitung selisih anggaran
c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu
varians
d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik dapat diketahui arah kebijakan
fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap
prioritas tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, melainkan diperlukan keterampilan
berpolitik, membangun koalisi, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen
keuangan sektor publik yang memadai oleh para manajer publik.
5. Anggaran sebagai alat Koordinasi dan Komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen
yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan
dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya. Oleh karena, anggaran dapat digunakan sebagai alat
koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai
dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk
pengendalian dan penilain kerja.

4
 7. Anggaran sebagai Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat
bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang
ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but
attainable atau demanding but achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan
terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah
untuk dicapai.
8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik
Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM, Perguruan Tinggi,
Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Masyarakat lainnya harus terlibat dalam proses
penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung.
Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dalam proses penganggaran dapat
dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangun maupun rencana kerja
pemerintah (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan
mereka di lembaga legislative (DPR/DPRD).
D. TUJUAN DAN KARAKTERISTIK SEKTOR PUBLIK
Anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan
pelayanan kepada masyarakat/rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan penggaran merupakan proses yang terintegrasi,
karena output dari perencanaan adalah penganggaran. Berdasarka definisi di atas dan tujuan dari
anggaran sektor publik, maka anggaran sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan
2. Anggaran umumnya mencakup jangkauan tertentu, satu atau beberapa tahun, jangka pendek, dan
menengah atau panjang.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun
anggaran
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Anggaran sektor publik mencakup semua aspek kehidupan masyarakat namun ada beberapa
aspek yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik baik nasional maupun lokal. Oleh karena itu,
dengan adanya anggaran sektor publik ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
misalnya air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Keputusan pemerintah berpengaruh melalui

5
 anggaran sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Maka, anggaran sektor publik
menjadi penting karena :
1. Sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjalin kesinambungan dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang,
sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
3. Untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini
anggaran berperan sebagai instrument akuntabilitas publik.
E. PENTINGNYA ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat,
seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak .
Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat Menentukan penerimaan dan
pengeluaran departemen-departemen pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional,
menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan
terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena
adanya masalah keterbatasan sumber daya.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap
rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga publik yang ada.
F. SIKLUS ANGGARAN
Tahap-tahap pembuatan anggaran umunya melewati 5 tahapan, yakni :
1. Persiapan
Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai.
Kemudian, setiap unit di pemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan
dikonsolidasikan oleh bagian anggaran. Setelah di review dan diadakan dengan pendapatan ke
semua unit, anggaran ini akan disetujui oleh kepala pemerintahan. Contohnya penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
2. Persetujuan Lembaga Legislatif
Anggaran diajukan ke Lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini,
Lembaga legislatifakan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan

6
 untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengan
pendapat sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya.
3. Administrasi
Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, dan pengumpulan pendapatan
yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja telah direncanakan. Bersamaan dengan tahap
pelaksanakan ini, dilakukan pula proses administrasi anggaran berupa pencatatan pendapatan dan
belanja yang terjadi.
4. Pelaporan
Dilakukan pada akhir periode atau pada waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.
5. Pemeriksaan
Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa oleh sebuah lembaga
pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk
proses penyusunan pada periode berikutnya.
G. KLASIFIKASI ANGGARAN
Anggaran di Indonesia diklasifikasikan menjadi beberapa macam dengan tujuan :
1. Untuk mempermudah penyusunan anggaran sehingga mempermudah pula perumusan sasaran
pembangunan.
2. Untuk mempermudah pelaksanaan anggaran sehinga mampu meningkatkan efektivitas
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
3. Untuk mempermudah pemeriksaan realisasi anggaran sehingga pengawasan anggaran dapat
ditingkatkan.
Klasifikasi anggaran pada umumnya dibagi menjadi 6, yakni :
1. Klasifikasi Organik
Menitikberatkan pada organisasi negara baik Lembaga Negara Non Departemen maupun
Lembaga Negara Departemen. Klasifikasi organik terdiri dari 3 tingkatan :
 Tingkat Pertama, Departemen/Lembaga Negara yang menguasai bagian anggaran. Rencana
anggarannya disebut “bagian”.
 Tingkat Kedua, Unit Departemen/Lembaga Negara yang terdiri dari Sekretaris
Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal. Rincian anggaran disebut sebagai “pos”.
 Tingkat Ketiga, yaitu unsur-unsur dari unit Departemen/Lembaga Negara yang terdiri dari
Direktorat/Biro/Kantor Wilayah/Jawatan. Rincian anggarannya disebut “pasal”.
Keuntungan dari klasifikasi jenis ini, adalah :

7
  Memudahkan untuk mengadakan pengawasan hak dan wewenang serta tanggung jawab
masing-masing Departemen/Lembaga Negara, karena adanya kejelasan mengenai jumlah
anggaran yang menjadi haknya dan berapa besarnya kewajiban yang harus dijalankan.
 Data-data untuk penyusunan anggaran akan diakumulasikan dari tingkat-tingkat organisasi
yang tentu akan mempermudah proses anggaran.

Kelemahan dari klasifikasi jenis ini, adalah :

 Penyusunan anggaran tidak dapat dikaitkan dengan sasaran atau prestasi yang akan
diperoleh dari hasil pengeluaran tersebut.
 Pelaksanaan pengeluaran negara seringkali terjadi overlapping pengeluaran yang
seharusnya hanya dilakukan oleh satu Departemen/Lembaga negara, masih dikeluarkan
lagi oleh Departemen/ Lembaga Negara lain.
2. Klasifikasi Objek
Menekankan kepada rincian pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan jenisjenis
pengeluaran yang mana dari jenis-jenis pengeluaran ini dibagi lagi ke dalam sub-sub jenis
pengeluaran yang disebut dengan “Mata Anggaran”. Keuntungan dari klasifikasi ini adalah
mempermudah perencanaan, pelaksanaan pengeluaran, pengawasan, dan mengadakan evaluasi
pengeluaran, tiap-tiap mata anggaran. Sementara kelemahan klasifikasi ini adalah tidak
mempunyai ikatan yang erat antara biaya yang dikeluarkan dengan prestasi yang akan dicapai.
3. Klasifikasi Fungsionil
Dilakukan untuk menghilangkan adanya overlapping (tumpang tindih) antara tugas masing-
masing Departemen/Lembaga Negara. Klsifikasi ini mengelompokkan semua tugas pemerintah ke
dalam beberapa sektor yang kemudian akan dibagi lagi menjadi sub sektor dan dibagi ke dalam
program.
Keuntungan dari klasifikasi ini adalah :
 Menghilangkan terjadinya overlapping pengeluaran anggaran antara satu Departemen
dengan Departemen yang lain.
 Mempermudah pengendalian dan pengevaluasian setiap pengeluaran pemerintah pada
masing-masing sektor tertentu.
 Mengetahui dengan mudah berapa jumlah kebutuhan yang sebenarnya dai suatu fungsi
pemerintah.
Kelemahan dari klasifikasi ini adalah :
 Sulit melakukan perincian jenis-jenis program yang ada pada tiap-tiap departemen.

8
  Departemen/Lembaga negara yang seharusnya melakukan fungsinya tidak dapat
memberikan keuntungan yang memuaskan.
4. Klasifikasi Ekonomis
Dibuat dengan tujuan agar anggaran yang disusun dapat menggambarkan secara jelas
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi anggaran itu sendiri yang apabila terlaksana akan
berdampak bagi perekonomian sektor publik karena terdapat alokasi biaya ekonomis dan
nonekonomis. Pembedaan alokasi biaya ini akan menyebabkan adanya perbedaan dalam
klasifikasi ekonomi yang menggambarkan kebijakan pemerintah, yakni :
 Pengaturan pengeluaran rutin yang bersifat konsumtif, seperti pengeluaran untuk belanja
pegawai, pengeluaran untuk pension/veteran dan untuk badanbadan sosial.
 Pengaturan pengeluaran pembangunan yang bersifat investasi, artinya pengeluaran tersebut
dapatmembawa efek perkembangan kegiatan ekonomi di kemudian hari.
Keuntungan dari klasifikasi ini adalah :
 Mempermudah penentuan sasaran pembangunan.
 Mempermudah penentuan prioritas pembangunan.
Kelemahan dari klasifikasi ini adalah:
 Sulit menetukan alokasi biaya yang bersifat ekonomis dan nonekonomis.
 Sering terjadi pemborosan biaya dalam pelaksanaan loka-karya, seminar dan sebagainya.
5. Klasifikasi Performance
Merupakan bentuk perwujudan sistem anggaran yang menitikberatkan dalam unsur anggaran
yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta telah ditetapkannya suatu standar untuk
mempermudah penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan. Kasifikasi ini membandingkan antara biaya-
biaya yang telah dikeluarkan dengan manfaat/hasil yang telah dicapai.
Keuntungan dari klasifikasi ini adalah:
 Mempermudah evaluasi hasil pekerjaan suatu Departemen/Lembaga Negara dilihat dari
segi efektif dan efisiensi.
 Mempermudah pengalokasian biaya secara lebih efisien untuk pengeluaran yang bersifat
konsumtif, investasi dan pengeluaran – pengeluaran yang bersifat sosial.
Kelemahan dari klasifikasi ini adalah sulit menenukan tolak ukur keberhasilan suatu pekerjaan
yang kadangkala berubah-ubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
6. Klasifikasi Program.
Merupakan alat untuk menghubungkan antara langkah-langkah yang akan dietmpuh dengan
tujuan yang hendak dicapai yang mana langkah-langkah tersebut harus direncanakan secara
matang dengan pertimbangan prinsip ekonomi dan rencana-rencana tersebut disusun secara jelas,

9
 pragmatis, menyeluruh, dan bersifat skala prioritas dalam menghadapi alternatif yang ada.
Pelaksanaan klasifikasi program ini di negara kita dijumpai dalam anggaran belanja rutin
pembangunan menggunakan Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).
Keuntungan dari klasfikasi ini adalah:
 Mempermudah penetapan prioritas pembanguan,
 Mempermudah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program-program yang telah
ditetapkan.
Kelemahan dari klasifikasi ini adalah :
 Adanya prosedur pelaksanaan yang berbelit-belit.
 Untuk pengesahan DIP dan DIK, membutuhkan waktu yang lama sedangkan rencana
pelaksanaan anggaran tersebut harus dilakukan.
H. PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, di perlukan prinsip-rinsip yang
menjadi pedoman bagi organisasi public atau pemerintah dalam penyusunannya. Beberapa prinsip
tersebut adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 67 – 68 ) :
1. Otorisasi Oleh Legislative.
Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislative sebelum eksekutif dapat
menggunakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif / Menyeluruh
Anggaran harus menunjukan semua menerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu,
adanya dana nonbudgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan Anggaran
Semua penerimaan dan mengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum
4. Nondiscretionary Uppropriation
Jumlah yang di setujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan
efektif.
5. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan atau multitahunan
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi yang dapat
menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidak efisienan anggaran, serta dapat mengakibatkan
munculnya underestimate pendapatan dan oferestimate pengeluaran.
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat di pahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.

10
 8. Transparan
Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.
I. PENDEKATAN PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan public yang di nyatakan dalam satuan moneter
sekaligus dapat di gunakan sebagai alat pengendalian. Sistem perencanaan anggaran publik
berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan managemen sektor public dan tuntutan yang
muncul dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan
dan penyusunan anggaran sektor publik yaitu :
1. Pendekatan Tradisional
Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak di gunakan di Negara berkembang
adapun cirri-cirinya sbgai berikut ;
 Cara penyusan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism
 Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item
 Cenderung sentralisis
 Bersifat spesifikasi
 Tahunan
 Menggunakan prinsip-prinsip anggota bruto
Pendekatan tradisional terdiri atas 3 proses, sebagai berikut (nordiawan, 2006).
 Pihak lembaga yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan anggaran kepada kepala
eksekutif dan anggaran tersebut di perinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendak di buat.
 Kepala eksekutif mengumpulkan permintaan anggaran dari berbagai lembaga, lalu anggaran ini
di modifikasi oleh kepala eksekutif (di konsolidasikan). Dari hasil modifikasi, kepala eksekutif
kemudian mengajukan permintaan secara keseluruhan untuk organisasi tersebut kepada
lembaga legislative dengan menggunakan perincian yang sama dengan anggaran yang di
ajukan sebelumnya oleh lembaga-lembaga di bawahnya (dengan menggunakan pendekatan
tradisional).
 Setelah merevisi jumlah permintaan anggaran pihak legislative kemudian menuliskan jumlah
anggaran yang di seeetujui dengan menggunakn pendekatan tradisional.
Masalah utama lain dalam anggaran tradisional adalah tidak di perhatikannya konsep value for
money. Akibatnya, setiap akhir tahun anggaran sering kali terjadi kelebihan anggaran yang
pengalokasiannya kemudian di paksakan kepada aktifitas-aktifitas yang kurang penting.
2. Pendekatan New Public Management
New public management berfokus pada management sektor publik yang berorientasi pada
kinerja bukan pada kebijakan. Oleh karena itu, bagian dari reformasi dari new public management

11
adalah dengan kemunculannya management berbasis kinerja. Fokus management berbasis kinerja
adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran outcome
(hasil), bukan lagi sekedar pengukuran input atau output saja (mahmudi, 2007). Adapun
karakteristik umumnya sebagai berukit:
 Komprehensip/komparatif
 Terintegrasi dan lintas departemen
 Proses pengambilan keputusan yang rasional
 Bersifat jangka panjang
 Spesifikasi tujuan dan pemerigkatan prioritas
 Analisis total cost dan benevit ( termasuk opportunity cost).
 Berorientasi pada input, output, dan outcome, bukan sekedar input
 Adanya pengawasan kinerja
Paradigma new public management telah melahirkan beberapa teknik penganggaran dalam
sektor publik yaitu sebagai berikut:
a) Anggaran Kinerja
Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak
adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan
sasaran pelayanan publik.
Anggaran kinerja memiliki beberapa krakteristik sebagai berikut.
 Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas serta unit
organisasi dan rincian belanja.
 Menyelidiki dan mengukur aktivitas yang diperkirakan harus di lakukan pada periode
tertentu aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan standar biaya.
 Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar
dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode
tersebut.
Penggunaan anggaran dengan pendekatan kinerja memiliki beberapa keunggulan, antara
lain adanya pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan merangsang partisipasi
dan memotivasi unit kerja, pengalokasian dana secara optimal dengan didasarkan efisiensi unit
kerja, dan menghindari pemborosan.
Namun, anggaran kinerja juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:

12
  Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi
yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan
melaksanakan analisis biaya.
 Banyak jasa dana aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit
output atau biaya perunit yang dapat dimengerti dengan mudah.
 Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang
dikeluarkan (cash basis). Hal ini membuat pengumpulan data untuk keperluan pengukuran
kinerja sangat sulit, bahkan kadang kala tidak memungkinkan.
 Aktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukannya pengukuran lainnya
tanpa adanya pertimbangan yang memadai apakah aktivitas tersebut perlu atau tidak.
b) Program Bugedting
Pendekatan ini menekankan pada efektivitas penyusunan anggaran. Anggaran disusun
berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan di jalankan. Metedo penganggaran ini
menekankan bahwa keputusan penganggaran harus didasarkan pada tujuan-tujuan atau dari
output-output dari aktivitas pemerintahan dari pada input untuk menghasilkan barang dan jasa
pemerintah. Teknologi penganggaran ini tergantung pada metodologi-metodologi dari program
peramalan dan analisis sistem.
c) Zero Based Budgeting (ZBB)
Penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan zero based budgeting (ZBB)
dapat mengatasi kelemahan pendekatan incrementalism dan line-item karena anggaran
diasumsikan mulai dari nol (zero-based). Line item budget membagi pengeluaran (belanja)
kedalam item-item yang rinci dari belanja pemerintah dan tampak lebih mengutamakan
pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi sehingga menghasilkan disiplin fiskal. Line item
budget tidak menyediakan informasi tentang tujuan program atau pencapaiannya, sehingga
tidak memadai untuk menghubungkan pengeluaran (pemerintah) dengan kinerja publik atau
untuk pembuatan pilihan antara lokasi sumber daya alternstif. Dalam penyusunan zero based
budgeting tahun ini, tidak berdasarkan pada tahun lalu, tetapi berdasarkan kebutuhan saat ini.
Keunggulan penggunaan ZBB ini adalah dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara
efesien, fokus pada value for money, dan memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya
enefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Namun, seperti pendekatan yang lainnya, ZBB juga
memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses penyusunan anggaran memakan waktu yang lama,
terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar dan menekankan manfaat
jangka pendek. Dalam mengimplementasikan ZBB kadang menimbulkan masalah keprilakuan
di dalam organisasi.

13
d) Planning, Programming, and The Budgeting System (PPBS)
Planing, programming, and the budgeting system merupakan suatu anggaran dimana
pengeluaran secara primer dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada
program kerja dan secara skunder didasarkan pada jenis atau karakter objek dan kinerja.
Konsep PPBS merupakan konsep yang memandang bahwa penyusunan anggaran merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan
suatu organisasi PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari
perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Pada PPBS, sasaran, manfaat, dan
tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit sehingga program strategis yang berorientasi pada
hasil dapat diidentifikasi, sehingga akan menghasilkan informasi yang membantu dalam
pengalokasian sumber daya secara efektif.
Untuk pengimplementasian PPBS, suatu organisasi harus mengembangkan kemampuan
analisisnya untuk memahami secara mendalam tujuan organisasi, termasuk kemampuan
mengembangkan program beserta indikator hasil untuk mencapai tujuan. Kelebihan dari PPBS
adalah memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan,
dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja, dapat memperbaiki kualitas pelayan
melalui pendekatan standart biaya dalam perncanaan program, dan menghilangkan program
yang over lapping. Sedangkan kelemahan PPBS adalah dalam pengimplementasiannya
membutuhkan biaya yang besar, karena sistem anggaran ini membutuhkan sistem informasi
yang canggih, ketersediaan data yang lengkap, adanya sistem pengukuran dan staf yang
memiliki kapabilitas tinggi, sehingga ini mengakibatkan sulitnya sistem untuk
diimplementasikan.
Penetapan tujuan dan sasaran yang tidak jelas baik dalam organisasi atau unit organisasi
menambah kompleksitas masalah. Indicator kinerja sering kali salah merepresentasikan
capaian kinerja yang seharusnya. Atau, indicator kinerja terlalu menyederhanakan ukuran-
ukuran kinerja pelayanan sektor publik yang umumnya bersifat multidimensi. Tidak adanya
kepastian konsekuensi yang jelas atas penerapan anggaran berbasis kinerja baik penghargaan
bagi pihak yang telah menunjukkan peningkatan kinerja atau sebaliknya dapat menciderai
keseriusan usaha reformasi anggaran ini. Anggaran berbasis kinerja (ABK) memerlukan ukuran
yang pasti dalam mengukur efesiensi anggaran yaitu analisis standart belanja (ASB) dan
standart pelayanan minimal (SPM). Realitas yang ada bahwa pemerintah provinsi/
kkabupaten/kota di Indonesia, setelah memasuki ke tahun 9 penerapan ABK, masih belum atau
baru menyusun dan menerapkan ASB dan SPM, sehingga pengukuran efesiensi anggaran
belum dapat dilakukan.

14
J. PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yakni:
1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam
lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui
proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada lembaga
legislatif (DPR/DPRD) dan masyarakat luas.
Basis penyusunan anggaran umumnya adalah basis kas, termasuk di Indonesia. Namun, ada
beberapa negara yang menggunakan basis akrual, seperti Selandia Baru, Kanada, Italia, Australia,
Finlandia, dan Islandia, serta beberapa negara sedang bersiap untuk menggunakan basis akrual dan
akrual modifikasian.Alasan yang paling kuat menggunakan basis kas adalah setelah anggaran
disahkan dan dibuatkan dokumen pencairan dana untuk pembayaran, maka pembayaran harus
dilakukan secara tunai dengan uang kas, tidak boleh dengan sumber daya atau aset lain. Dengan
demikian, harus selalu tersedia kas di tangan dalam tahun dimana pembayaran harus dilakukan.
Begitu pula dengan barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah, harus dibayar pada saat barang
dan jasa tersebut diterima (kecuali ada perjanjian pembelian secara kredit/hutang), bukan pada saat
manfaat barang/jasa tersebut dinikmati.
Secara garis besar proses penyusunan anggaran mencakup empat tahapan, yakni :
1. Tahap Persiapan Anggaran
Pada tahap ini dibuat perkiraan pengeluaran kas selama satu tahun anggaran dengan
memperhatikan penerimaan kas selama periode yang sama. Akan lebih baik apabila waktu (timing)
penerimaan kas lebih awal dari pada pengeluarannya, karena jika waktunya sama dikuatirkan bisa
menimbulkan kegagalan untuk membayar apabila penerimaan kas tidak teralisasi. World Bank
(1998) menyatakan bahwa proses perumusan anggaran mempunyai empat dimensi, yakni (1)
penentuan target-target fiskal dan level pengeluaran yang kompatibel dengan target tersebut, yang
merupakan tujuan dari kerangka ekonomi makro; (2) merumuskan kebijakan pengeluaran; (3)
mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan kebijakan dan terget fiskal, yang merupakan
bagian paling penting dalam penyusunan anggaran; dan (4) menjabarkan isu-isu efisiensi
operasional dan kinerja.
2. Tahap Ratifikasi
Tahap ini behubungan dengan proses politik karena melibatkan pihak-pihak yang duduk di
legislatif. Pada tahap ini diperoleh kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif untuk

15
 menetapkan anggaran yang akan diimplementasikan pada periode berikutnya. Untuk bisa
mencapai kesepakatan, pimpinan eksekutif dituntut memiliki kecakapan politik, bernegosiasi, dan
pembangunan koalisidi samping kecakapan manajerial. Pada tahap ini, usulan aktivitas dan
program akan mendapat pertanyaan dari legislatif, misalnya dalam hal keterkaitannya dengan
kebijakan dan prioritas anggaran, ketersediaan pendanaan atau pembiayaan, kaitannya dengan
program dan aktivitas periode anggaran sebelumnya, besaran alokasi sumber daya pada masing-
masing program, dan kesepadanan besaran alokasi dengan pelayanan yang hendak diberikan.
3. Tahap Implementasi
Pengimplementasikan anggaran dapat dilaksanakan setelah anggaran disetujui oleh legislatif
dan ditetapkan dalam satu ketetapan, yang merupakan bagian dari produk hukum (regulasi). Pada
tahap pelaksanaan ini, eksekutif harus merancang sistem informasi yang berhubungan dengan
administrasi anggaran, sistem pengendalian manajemen, dan pelaksanaan proses akuntansi
keuangan. Sistem akuntansi diharapkan dapat menghasilkan laporan realisasi atau laporan
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan lainnya, yang dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Jika tiga tahap sebelumnya berkaitan dengan aspek operasional anggaran, maka tahap
pelaporan dan evaluasi berkaitan dengan aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas merupakan
bagian penting dalam penilaian kinerja pemerintah, dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah
yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran.

PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

K. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Setiap organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai
tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau
aktivitas. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan
dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisisen sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Koordinasi
antar berbagai bagian dalam organisasi, (3) Komunikasi informasi, (4) Pengambilan keputusan, (5)
Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi agar
berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, (6) Pengendalian, (7) Penilaian kinerja.
Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena
adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian
manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan

16
 strategi organisasi secara efektif dan efesien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem
pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur
organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber
daya manusia, dan lingkungan yang mendukung.
Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen, karena
sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagaui pusat
pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja.
Manajemen sumber daya manusia harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekruitmen, training,
pengembangan, dan promosi hingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan
politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kesemua unsur tersebut hendaknya dapat
mendukung pelaksanaan strategi organisasi.
L. TIPE PENGENDALIAN MANAJEMEN
Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
1. Pengendalian Preventif (preventif control)
Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi perenanaan strategik
yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
2. Pengendalian operasional (operational control)
Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang
telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan
perencanaan dengan pengendalian.
3. Pengendalian kinerja
Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur
kinerja yang telah ditetapkan.
M. STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN
Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik.
Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban (responsibility
centers). Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang
bertanggungjawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi
merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban tersebut adalah:
1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang
dipimpinnya;
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi;
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence;

17
 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi
beban tugas manajer pusat;
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan;
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisisen; dan
7. Sebagai alat pengendalian anggaran;
Tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan
yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output dihasilkan, kemudian dikaitkan
dengan target kinerja. input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan sedangkan output
diukur dengan jumlah produk/output yang dihasilkan.
N. PROSES PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan
menggunakan saluran komunikasi formal dalam organisasi yang meliputi:
1. Rumusan strategi (strategy formulation)
2. Perencanaan startegik (strategic plannning)
3. Penganggaran
4. Operasional (pelaksanaan anggaran), dan
5. Evaluasi kinerja
Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal,
diskusi, atau melalui metoda management by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu
organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang didalam organisasi tersebut agar berperilaku
sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi
atau melalui pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal.
Dalam tujuan organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). Untuk
menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu “jembatan” yang mampu mengantarkan organisasi
mencapai tujuannnya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organization goal.
Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam
mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujaun
personal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence tersebut dapat dikategorikan dalam dua
kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan faktor informal. Faktor pengendalian formal misalnya
adalah sistem pengendalian manajemen, sistem aturan (rules of the game), dan reward and
funishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri atas faktor eksternal dan internal. Faktor
pengendalian informal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan (dalam sistem pemerintahan dikenal

18
istilah “abdi negara dan abdi masyarakat”, sedangkan yang bersifat internal misalnya: kultur
organisasi, gaya manajemen (management style), dan gaya komunikasi (communication style).
1. Perumusan Strategi (Strategy Formulation)
Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target (outcome),
arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung
jawab manajemen puncak (top management). Dalam organisasi pemerintahan, perumusan straegi
dilakukan oleh dewan legislatif yang hasilnya berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak.
Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global (makro) atau
dalam perusahaan disebut corporate level strategy. Strategi organisasi ditetapkan untuk
memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi
adalah dengan menggunakan analisis SWOT (strenght, weakness, opportunity, threath).
Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk
mencapai tujuan organisasi.
Strategi perusahaan dapat beruabah atau mengalami revisi (strategy revision), jika terdapat
lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman (threat) dan kesempatan
(opportunity) misalnya adanya inovasi teknologi baru, peraturan pemerintah baru, atau perubahan
lingkungan politik dan ekonomi lokal dan global. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor
publik banyak dipengaruhi oileh sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta, tahap paling
awal dari manajeen strategik pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari
perumusan strategi.
Olsen dan Eadie (1982) menyatakan proses perumusan strategi terdiri atas lima komponen
dasar, yaitu:
 Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif
organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan
dicapai.
 Analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran
(assessment) faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus
dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi.
 Profil internal dan audit sumber daya, yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan
dan kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
perencanaan strategik.
 Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi
 Implementasi dan pengendalian rencana strategik

19
 Sementara itu, Bryson (1995) membuat model delapan langkah untuk memfasilitasi proses
perumusan strategi, yaitu:
 Memulai dan menyetujui proses perencanaan strategik
 Identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi
 Klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi
 Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman)
 Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan)
 Identifikasi isu strategik yang sedang dihadapi organisasi
 Perumusan strategi untuk me-manage isu-isu
 Menetapkan visi organisasi untuk masa depan
2. Perencanaan Strategik (Strategic Planning)
Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategik (strategic planning),
perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang
akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan
dibutuhkan.
Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk
menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik berupa rencana-rencana strategik
(strategic plans). Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan
organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Perencanaan strategik merupakan proses menurunkan stratgi dalam bentuk program-program.
Proses strategik merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan skedul yang jelas.
Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategik akan mengalami
masalah dalam penganggaran, misalnya terjadinya beban kerja anggaran (budget workload) yang
terlalu berat, alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang
salah. Orientasi dilakukannya manajemen strategik pada organisasi publik menuntut adanya
strategic vision, strategic thinking, strategic leadership, dan strategic organization.
Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi adalah:
 Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif;
 Sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah
ditetapkan;
 Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannnya alokasi sumber daya yang optimal
(efektif dan efisien);
 Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (short term action);

20
  Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih
jelas, dan Sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi.
Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer
puncak dengan manajer level bawahannya. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi
persetujuan antara manajer puncak dengan manajer level bawah mengenai strategi terbaik untuk
mecapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Hal ini akan mendorong terwujudnya good
congruence.
Mengubah Perencanaan Strategik Menjadi Tindakan Nyata
Perencanaan strategik dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberika
arahan perubahan. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan
konkrit. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut:
 Struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will.
 Proses dan praktik implementasi di lapangan; dan
 Kultur organisasi
Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Desain sistem
pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Visi, misi, tujuan,
dan strategi yang sudah disusun secara baik dapat gagal dicapai apabila struktur organisasi tidak
mendukung strategi. Oleh karena itu perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi (institutional
reform) agar selaras dengan strategi dan desain sistem pengendalian manajemen. Restrukturisasi
tersebut didasarkan pada prinsip:
 Perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai
strategi yang efektif.
 Pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan
hingga level bawah.
 Dewan bertang jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan dan otorisasi
alokasi sumber daya, dan menilai kinerja manajemen (eksekutif).
Proses dan praktik implementasi di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian.
Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan
strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi untuk
melaksanakan program-program secara efektif dan efisien.
3. Penganggaran
Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah
menentukan anggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor
publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik

21
 memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan
tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran.
4. Penilaian Kinerja
Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja
merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat
pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara
menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan (rewards) dan
hukuman (punishment) digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Pemberian
imbalan (reward) dapat berupa finansial dan nonfinansial seperti pshycologoical reward dan social
reward. Imbalan atau penghargaan yang sifatnya finansial misalnya berupa kenaikan gaji, bonus,
dan tunjangan. Imbalan yang bersifat psikologis dan sosial misalnya berupa promosi jabatan,
penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di
lokasi yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman untuk kondisi
tertentu diperlukan.

22
 BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Anggaran (budget) merupakan salah satu bagian penting dalam proses pengendalian suatu
organisasi, baik organisasi bisnis maupun sektor publik. Suatu anggaran dapat didefinisikan sebagai
suatu rencana yang komprehensif dan terkoordinasi, dinyatakan dalam satuan finansial, untuk operasi
dan sumber daya suatu organisasi untuk satu periode pada masa yang akan datang. Anggaran
memiliki peran dan fungsi lebih penting pada organisasi sektor publik daripada organisasi bisnis,
karena dua hal, yakni struktur biaya dan fleksibilitas pengeluaran.
Oleh karena itu, peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari
kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan.
Namun, peran anggaran dalam siklus perencanaan dan pengendalian manajemen lebih dari sekedar
itu, anggaran memiliki keterikatan antara perencanaan dan pengendalian. Anggaran memiliki
beberapa jenis yaitu : anggaran operasional dan anggaran modal, anggaran tentatif dan anggaran
enacted, anggaran dana umum dan anggaran dana khusus, anggaran tetap dan anggaran fleksibel,
dan anggaran dana eksekutif dan anggaran legislatif.
B. SARAN
Dalam penyusunannya, anggaran harus transparansi baik dalam bentuk penerimaan maupun
pengeluaran dan anggaran dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan
organisasi yaitu mensejahterakan masyarakat.

23
 DAFTAR PUSTAKA

https://www.coursehero.com/u/file/59854945/PENGANGGARAN-DAN-PENGENDALIAN-SEKTOR-
PUBLIKpptx/?justUnlocked=1#question

https://www.coursehero.com/file/21596308/Konsep-Anggaran-Sektor-Publik/

https://iinradja.wordpress.com/2016/12/08/makalah-penganggaran-sektor-publik-www-stiewd-ac-id/

https://id.scribd.com/upload-
document?archive_doc=329498638&escape=false&metadata=%7B%22context%22%3A%22archive%22
%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22download%22%2C%22logged_in%22
%3Atrue%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D

http://elanurlaela433.blogspot.com/2016/04/makalah-penganggaran-sektor-publik.html

https://www.academia.edu/search?q=penganggaran%20sektor%20publik

https://kakzaynul.blogspot.com/2018/11/makalah-penganggaran-publik.html

https://fdokumen.com/document/makalah-anggaran-sektor-publik.html

24