Materi Latihan Ujikom Pajak Gel 28 Sesi 3

Sesi 3 (14 Unit)
No Kode Unit Judul Unit Kompetensi

22 M.692000.061.01 Mengajukan Kompensasi
23 M.692000.062.01 Mengajukan Restitusi
10 M.692000.031.01 Menyiapkan Dokumen Pada Saat Pemeriksaan Pajak
11 M.692000.032.01 Menyiapkan dan Memberikan Keterangan Pada Saat Pemeriksaan Pajak
12 M.692000.033.01 Membuat dan Menyampaikan Tanggapan Tertulis Atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
13 M.692000.036.01 Menyiapkan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan

24 M.692000.065.01 Memastikan Menerima atau Menolak Untuk Dilakukan Pemeriksaan Pajak
25 M.692000.067.01 Memastikan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (Sphp)
26 M.692000.069.01 Mengajukan Permohonan Untuk Pembahasan Atas Hasil Temuan Yang Belum Disepakati
Kepada Tim Quality Assurance
28 M.692000.070.01 Mengajukan Fasilitas Perpajakan
29 M.692000.071.01 Mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Adm
29 M.692000.072.01 Mengajukan Keberatan
17 M.692000.056.01 Mengajukan Permohonan Angsuran Pajak
18 M.692000.057.01 Mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
NAMA KONSULTAN PAJAK
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
(1)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(2)
RUPIAH *)
(3)
Mengajukan Kompensasi
A. PENGHASILAN
4.657.500.000
atau Restusi
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
KENA PAJAK 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………………… -
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

3 4.657.500.000
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG
a. x
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 1.164.375.000
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ………………………………………. -
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

6 1.164.375.000
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

7 -
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....………………..………………..………………..……991.000.000
8a
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………..………………..………………..………………..… -
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
8c 991.000.000
9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(6 – 7 – 8c)…. 9 173.375.000
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..…………………………………..…………………..………… 180.000.000
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

10b -
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 180.000.000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
11. a. x PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c)….. 11 (6.625.000)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 3 0 0 4 2 0 2 0
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
Linawati.S.E.,Ak.,M.Ak.,CA
Jika Memilih restitusi... Resiko yang dihadapi kemungkinan diperiksa Pajak,
kelebihan pajak yang diminta untuuk dikembalikan, tidak begitu saja dikembalikan oleh Fiskus...
Kenapa ? Karena djp akan mememeriksa kebenaran angkanya dan Sistem Pemungutan Pajak
bersifat Self Assessment (WP, Menghitung, membayar, melaporkan pajaknya sendiri)
Jadi WP Menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, belum tentu mematuhi
peraturan Perundangan pajak
Bagaimana Jika Dikompensansikan ?

Misalnya Perusahaan Punya Utang Tunggakan Pajak tahun
Sebelumnya sebesar Rp. 7.000.000
Tunggakan Pajak = 7.000.000
Kompensasi LB =- 6.625.000
Sisa Tunggakan = 75.000
Pemeriksaan Pajak
PENGERTIAN PEMERIKSAAN
PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP
Serangkaian Kegiatan untuk

➢Menghimpun
➢Mengolah Data, Keterangan, dan/atau Bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan
Untuk :
➢menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
➢tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMERIKSAAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

17/PMK.03/2013 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

184/PMK.03/2015 (berlaku sejak tanggal 30 September 2015)
Melalui PMK 18/2021, pemerintah juga mengubah beberapa ketentuan

mengenai tata cara pemeriksaan.
MetodePemeriksaan Pajak
PMK Nomor 184/PMK.03/2015
Pemeriksaan Kantor Adalah Pemeriksaan yang dilakukan di

(Surat Panggilan ) kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Pasal 1 ayat 4
Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat

Pemeriksaan Lapangan
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
(Surat Pemberitahun)
(WP) tempat kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas WP, dan/atau tempat lain yang diangap
perlu oleh Pemeriksa Pajak Pasal 1 ayat 3
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU
Rutin
KUP Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor PENENTUAN JENIS
PEMERIKSAANNYA
Pemeriksaan DIATUR OLEH
Pemeriksaan DIREKTUR JENDERAL
Pemeriksaan Rutin PAJAK
Lapangan
Selain Pasal 17B
UU KUP
Pemeriksaan Pemeriksaan
Khusus Lapangan
STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK PMK Nomor 17/PMK.03/2013
Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9
Standar umum Standar pelaksanaan Standar pelaporan

Pemeriksaan Pemeriksaan hasil Pemeriksaan
Menyusun rencana Pemeriksaan Didokumentasikan dalam bentuk

Berkaitan dengan persyaratan (audit plan)
Pemeriksa Pajak Kertas Kerja Pemeriksaan
Melakukan pengujian
berdasarkan metode dan
teknik (audit program)
Pasal 10
Untuk menguji kepatuhan, Pemeriksaan dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan
Jangka waktu pengujian Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dan Pelaporan
Jangka Waktu Pemeriksaan
SPHP
JANGKA WAKTU PENGUJIAN 7 hari
Tanggapan Tertulis
Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d.
tanggal SPHP disampaikan Perpanjangan Tanggapan 3 hari
KANTOR LAPANGAN
4 Bulan + 2 Bulan 6 Bulan + 2 Bulan
Uangan Pembahasan Akhir 3 hari
JANGKA WAKTU PEMBAHASAN AKHIR DAN PELAPORAN
Jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan Pembahasan Akhir
sampai dengan tanggal LHP 2 bulan
2 Bulan
Risalah Pembahasan 3 hari
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
Permohonan dengn Tim QA
Pembahasan Tim QA
Panggilan TTd BA 3 hari
TTD BA
LHP
Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu Pembahasan
Jangka waktu pengujian Akhir Hasil Pemeriksaan
dan Pelaporan
Paling lama 6 bulan sejak Surat Paling lama 10 hari kerja sejak
Pemeriksaan Lapangan Pemberitahuan Pemeriksaan tanggal
Lapangan disampaikan*
SPHP disampaikan kepada Wajib
Paling lama 4 bulan sejak WP
Pajak
Pemeriksaan Kantor datang memenuhi Surat
Panggilan dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor*
Pemeriksaan atas keterangan lain Paling lama 1 bulan sejak WP
datang memenuhi Surat
berupa data konkret dilakukan
Panggilan dalam Rangka
dengan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Kantor
Penolakan Pemeriksaan
WP menolak untuk dilakukan

pemeriksaan dalam hal:
Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan kantor
WP menyatakan menolak WP memenuhi panggilan

untuk dilakukan namun menolak
Pemeriksaan termasuk dilakukan pemeriksaan
menolak menerima Surat
Pemberitahuan
WP harus menandatangani Surat

Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
Dapat dijadikan dasar
untuk penetapan pajak
secara jabatan atau WP tidak mau?
diusulkan pemeriksaan
bukti permulaan
Pemeriksa membuat BA
Penolakan Pemeriksaan
Penolakan Pemeriksaan Kantor
1 Bulan sejak Surat Panggilan BA Tidak Dipenuhinya Panggilan Dapat dijadikan dasar untuk
Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh WP penetapan pajak secara jabatan
diterima, WP sama sekali atau usul pemeriksaan bukti
tidak memenuhi panggilan permulaan
dan surat tidak kempos
ALUR PEMERIKSAAN (Tahap Umum dan Pelaksanaan) PMK Nomor 17/PMK.03/2013
Pasal 25 Alur peminjaman

Surat Pemberitahuan dokumen ada di bawah
Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Lapa`ngan Pasal 28
(lihat Contoh) Peminjaman Dokumen
Surat Panggilan ke WP (Lihat Contoh)
Dalam Rangka Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan
Kantor (lihat Contoh) (data )
Apabila menolak
Pasal 11 menandatangani berita acara Pengujian (ke
hasil pertemuan, Pemeriksa aturan perpajakan)
Penerbitan SP2 Pajak membuat catatan
Pertemuan dianggap
telah dilaksanakan
Pasal 8 Pasal 27
Pemeriksa Pajak
membuat berita acara Pemeriksa Pajak wajib
Perencanaan Menyampaikan Surat hasil pertemuan yang melakukan pertemuan
Pemeriksaan Pemberitahuan Hasil ditandatangani oleh dengan Wajib Pajak
Pemeriksaan (SPHP) Pemeriksa Pajak dan
Menyusun Program
kepada WP Wajib Pajak, wakil, atau
Pemeriksaan
kuasa dari Wajib Pajak
Contoh SP2
SP 2 ditujukan kepada
petugas pajak yang
akan melakukan
pemeriksaan kepada
PT ABC WP
Contoh
Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan
Kantor
Pt abc
Surat Pemberitahuan
Contoh
Kewaajiban WP “
- Memperlihatkan
dokumen, catata,
bantuan, dan
keterangan
Peminjaman Dokumen (Contoh)
Laporan keuangan
SPT tahun 2020
Invoice 2020
PMK Nomor 17/PMK.03/2013
Memastikan Menerima atau Menolak Untuk Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pasal 36 - 37

Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada
WP dan surat penggilan tidak dikembalikan dan WP tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor
Pemeriksa Pajak membuat berita acara

tidak dipenuhinya panggilan
Pemeriksaan oleh WP
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
Berita Acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan

Penetapan Pajak secara jabatan atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti
Surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan Permulaan
Berita Acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
PEMINJAMAN DOKUMEN PMK Nomor 17/PMK.03/2013
Pasal 28 - 31
Dokumen yang diperlukan dan
Pemeriksaan Lapangan ditemukan pada saat
pelaksaan pemeriksaan Membuat bukti peminjaman dan pengembalian
Dokumen yang diperlukan Keterangan lain yang belum ditemukan: Pemeriksa

Pemeriksaan Kantor dibawa saat WP datang Pajak membuat surat permintaan peminjaman
memenuhi panggilan
Tidak atau hanya sebagian yang
diserahkan
Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara

tidak dipenuhinya permintaan peminjaman
1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 1 Bulan
Pemeriksa Pajak harus menetukan dapat atau
tidaknya melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnya PKP berdasarkan bukti
Surat Surat Peringatan 1 Surat Peringatan 2 kompeten yang cukup sesuai standar
permintaan
pelaksanaan Pemeriksaan
peminjaman
Dilampiri dengan daftar yang belum
dipinjamkan
Diserahkan seluruhnya
Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara
Linawati.S.E.,Ak.,M.Ak.,CA pemenuhan seluruh peminjaman
Menyiapkan Dokumen Pada Saat Pemeriksaan
Pajak
WP Badan Wajib Memberikan Dokumen yang Dipinjam oleh Pemeriksa
berupa :
Buku, catatan, dokumen, data yang dikelola secara elektronik dan keterangan lain yang diperlukan
harus dicantumkan pada Surat PanggilanDokumen tersebut wajib dipinjamkan pada saat Wajib
Pajak memenuhi panggilan, dan
WP Membuat Surat Pernyataan Keaslian

Pemeriksa Membuat bukti peminjamanBuku,
Dokumen Yang diberikan
catatan, dokumen, data yang dikelola
secaraelektronik dan keterangan lain
Membuat bukti peminjaman
dan Pengembalian (Contoh)
Surat untuk
meminjam dan
mengembalikan
data, selalui data
yang diminta
pada durat
penggilan atau
pemeriksaan lap
Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Yang diberikan
Surat Peringatan
Dilampiri dengan daftar yang belum
dipinjamkan
berita acara tidak dipenuhinya
permintaan peminjaman
berita acara pemenuhan seluruh peminjaman
PENYEGELAN DOKUMEN PMK Nomor 17/PMK.03/2013 Pasal 32 - 35
Tujuan
Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan terhadap benda-benda yang dapat memberi petunjuk tentang
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah,
dirusak, ditukar, atau dipalsukan
WP yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada

Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang
serta memeriksa barang WP, wakil, atau kuasa dari WP
7 hari tetap tidak memberi izin
WP yang diperiksa menolak memberi bantuan guna Penyegelan kepada Pemeriksa Pajak
kelancaran Pemeriksaan
WP, wakil, atau kuasa dari WP yang diperiksa tidak

berada di tempat dan tidak ada pegawai atau keluarga
yang mempunyai kewenangan
Pemeriksa Pajak membuat WP wajib menandatangai surat
WP, wakil, atau kuasa dari WP yang diperiksa tidak berita acara penolakan pernyataan penolakan
berada di tempat dan pegawai atau keluarga yang membantu kelancaran Pemeriksaan
mempunyai kewenangan menolak memberi bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan
Pemeriksaan yang ditandani
oleh tim Pemeriksa Pajak
HASIL PEMERIKSAAN (Pelaporan) PMK Nomor 184/PMK.03/2015
Pasal 41
Diberitahu ke WP Pasal 42
SPHP (Lihat Contoh)
Dilampiri dengan 7 hari WP Tanggapan Tertulis
(Lihat Contoh)
SPHP (Hasil Pemeriksaan) Daftar temuan Hasil Melakukan
Pemeriksaan perpanjangan
3 hari
Ttd LHP
Diterbitkan BA
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Pasal 44
Terdapat hasil pemeriksaan yang

Risalah pembahasan, risalah belum disepakati
Tim Quality Assurance
Pemeriksaan, dan/atau berita Mengajukan permohonan pembahasan dengan Hak Wajib Pajak
acara Pembahasan Akhir Hasil Tim Quality Assurance
Pemeriksaan Pasal 43
SPHP (Lihat Contoh)
Daftar temuan Hasil
Pemeriksaan
Terdapat Invoice no …. Yang

Piutang 10.000.000 tidak dicatat
Karena tidak sesuai dengan
100.000.00
Pendapatan UU PPh pasal 9
0
Memastikan Menerima / Menolak SPHP
menolak menandatangani
berita acara hasil pertemuan
Berita Acara Penolakan SPHP
Menanggapi SPHP
Meperpanjang Waktu Menanggapi SPHP
Pemeriksaan
PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBAHASAN DENGAN TIM QUALITY ASSURANCE
Pasal 47
Disampaikan kepada: (PMK Nomor 184/PMK.03/2015)
a. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam hal

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak
pada KPP atau Kanwil DJP, atau
b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam
Dapat dilakukan dalam hal:
hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa
Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan a. Risalah pembahasan
Penagihan b. Berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
c. Terdapat perbedaan pendapat yang terbatas
pada dasar hukum koreksi antara WP dengan
Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan
Permohonan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance
SPHP
LHP
Undangan untuk tim QA
Menyiapkan Penandatanganan Berita Acara Hasil
Pemeriksaan
PENETAPAN PAJAK (Surat Ketetapan Pajak (SKP) PMK Nomor 17/PMK.03/2013
Surat Tagihan Pajak (KB) Pasal 58

7 hari
Nota Penghitungan LHP
Pasal 59
Surat Ketetapan Pajak SKP) Buku, catatan, dokumen

SKPN,SKPKB,SKPLB dikembalikan
Pasal 58
WP tidak hadr dalam
Pemeriksaan
Menyampaikan lembar
pernyataan persetujuan
Tidak menyampaikan hasil Pemeriksaan
tanggapan atas SPHP
Dihitung berdasarkan SPHP dan WP Menyampaikan surat Dihitung sesuai dengan

dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan sanggahan lembar pernyataan
persetujuan hasil
Dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang Pemeriksaan
tidak disetujui
PRODUK PEMERIKSAAN PA JAK
Pokok Pajak>Kredit Pajak = SKPKB
Pokok Pajak<Kredit Pajak = SKPLB
Pokok Pajak=Kredit Pajak= SKPN
Ada data baru & utang pajak = SKPKBT
STPSanksi adm.BUKTI PERMULAAN =
KEBERATAN WP
PASAL 25 AYAT (1), AYAT (7) UU KUP
Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak

atas suatu:
➢ SKPKB (Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar)

➢ SKPKBT (Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar Tambahan )
➢ SKPLB (Surat Ketatapan Pajak Lebih Bayar)
➢ SKP Nihil
➢ Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga
Catatan :
➢ Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a), atas jumlah pajak yang belum dibayar
pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
➢ Tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (1a).
Pemeriksaan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 10 jt, Tanggal 1

Maret 2021
Surat tagihan Pajak (STP) 10 Jt 1 Maret 2021 (Jk Waktu STP

30 hari)
10 Jt dalam STP, Jatuh tempo 31 Maret 2021
Boleh Ajukan Keberatan , Paling 3 bulan dari tanggal SKPKB

Tanggal 1 Maret 2021 = SKPKB dan STP = Terbit
Tanggal 31 maret 2021 = STP dibayar oleh WP
Ajukan Keberatan = batas s.d 31 Mei 2021
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4) UU KUP
1.Tertulis Dalam Bahasa Indonesia

2.Memuat Jumlah Pajak Yg Terutang Atau Jumlah Pajak Yg Dipotong Atau Dipungut Atau Jumlah
Rugi Menurut Penghitungan Wp. Serta nomor ketetapannya
3.Memuat Alasan-alasan Yang Jelas
4.Dalam Jangka Waktu Tiga Bulan Sejak Tanggal Dikirim SKP Atau Tanggal
5. Pemotongan/Pemungutan Kecuali Di Luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Mayeur)
6.Satu Surat Keberatan Untuk Satu Jenis Pajak Dan Satu Tahun Pajak (satu surat keberatan untuk
satu SKP)
SYARAT
TIDAK DIPENUHI
TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN
DALAM HAL WP MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP, WP WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PALING SEDIKIT
SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WP DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN
Karena SKP JT 30 hari
SKPKB PPN
Masa Des No . Surat Keberatan
123 = 20 jt
Hasil Pemeriksan (LHP) SKPKB PPH 21 Surat Keberatan

Masa Feb
SKPKB PPh
pasal 21 Masa
Surat Keberatan
Mei
Perihal “ Surat Keberatan

Kepada Yth. Pimpinan KPP Madya Bogor
Menunjuk SKPKB no 123 untuk tahun pajak tahun 2020, terdapat hutang pajak PPN sebesar Rp.
20.000.000, dengan kami mengajukan keberatan karena :
1. Faktur Pajak tidak dilaporkan oleh lawan transaksi
2. PPN Telah dibayarkan
Alasan tersebut dapat dibuktikan dengan bukti ……………. (terlampir)
Penutup……………………
TANDA BUKTI PENERIMAAN
SURAT KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (5) UU KUP
TANDA BUKTI PENERIMAAN
CARA LAIN
TANDA TERIMA RESI (TANDA YANG DIATUR
YANG DIBUAT PENGIRIMAN DENGAN ATAU
OLEH POS TERCATAT) BERDASARKAN
PEGAWAI YG DIBUAT PERATURAN
DITJEN PAJAK OLEH MENTERI
YANG KANTOR POS KEUANGAN
DITUNJUK
CATATAN :
BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN DIHITUNG SEJAK TANGGAL DITERIMANYA SURAT PERMOHONAN
KEBERATAN WP SECARA LENGKAP
HAK WAJIB PAJAK DALAM
PENGAJUAN KEBERATAN
PASAL 25 AYAT (6) DAN PENJELASAN UU KUP
WAJIB PAJAK DIBERI HAK
Untuk Meminta :
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Penghitungan Rugi
Dasar Pemotongan atau
Pemungutan Pajak
BILA DIMINTA
WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PENYELESAIAN
SURAT KEBERATAN
PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5) UU KUP
PALING LAMA 12 BULAN SEJAK TGL SURAT KEBERATAN DITERIMA, DIRJEN PAJAK HARUS
MEMBERIKAN KEPUTUSAN,
BILA DALAM WAKTU 12 BULAN TERLEWATI, DAN TIDAK

DIBERIKAN KEPUTUSAN, MAKA SURAT KEBERATAN WP
DIANGGAP DITERIMA + imbalan bunga
Catatan: Keputusan dapat berupa :

Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat ➢ Menerima seluruhnya
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan ➢ Menerima sebagian
➢ Menolak
➢ Menambah jumlah pajak
terutang
PENYELESAIAN
SURAT KEBERATAN
PASAL 26 AYAT (9) dan (10)
Dalam Hal Keberatan Wp Ditolak Atau Dikabulkan Sebagian, Wp Dikenai

Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dari
Jumlah Pajak Berdasarkan Keputusan Keberatan Dikurangi Dengan Pajak
Yang Telah Dibayar Sebelum Mengajukan Keberatan.
Sanksi Administrasi Berupa Denda Sebesar 100% (Lima Puluh Persen) Di Atas Tidak
Dikenakan, Dalam Hal Wajib Pajak Mengajukan Permohonan Banding
Mengajukan Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi Administrasi
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK :
Nomor : (1)
................................................ ............................... (2)
Lampiran : (3)
................................................
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. KepalaKPP........................
................................................ (4)
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
(5)
NPWP : . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
(6)
Jabatan : . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
(7)
Alamat : . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
(8)
Nomor Telepon : . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
(9)
Bertindak selaku : x Wajib Pajak
Wakil Kuasa
dari Wajib Pajak

Nama : ................................................ (10)
NPWP : ................................................ (11)
NOP : ................................................ (12)
Alamat : ................................................ (13)
Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan :

STP SK Pembetulan Putusan Peninjauan Kembali
x SKPKB SK Keberatan SPPT PBB/SKP PBB*)
SKPKBT Putusan Banding SPT Tahunan PPh
Sebagai berikut :
Jumlah Pajak Yang Masih
Jenis Masa/Tahun Nomor Ketetapan/
Harus Dibayar Tanggal Jatuh Tempo
pajak Pajak Keputusan/Putusan
(Rp)
(14) (15) (16) (17) (18)
Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak sebesar
Rp...............(19) selama ..............(20) bulan.
Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*)
..............................(21)
Keterangan:
1. Beri tanda X pada yang sesuai

2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
*) coret/hapus yang tidak sesuai
Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 9 Ayat (4) Uu Kup
Direktur Jenderal Pajak Dapat Memberikan Persetujuan
Atas Permohonan Wp Untuk Mengangsur/Menunda
Pembayaran Pajak Terutang Atas :
❖Stp ❖Sk Pembetulan

❖Sk Keberatan
❖Skpkb
❖Putusan Banding
❖Skpkbt Yang Mengakibatkan
❖Pph Pasal 29 Pajak Yang Harus Dibayar Ditambah
Dikenakan SanksiLinawati.S.E.,Ak.,M.Ak.,CA
Bunga Sebesar 2% Sebulan
Form Untuk Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak
Sambungannya
Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 36 Uu Kup Jo. 542/Kmk.04/2000
Direktur Jenderal Pajak Berwenang
Karena Jabatan Atau Atas Permohonan WP
❑ Mengurangkan Atau Menghapuskan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Dan Kenaikan Dalam Hal Sanksi Tersebut
Dikenakan Karena Kekhilafan Wajib Pajak Atau Bukan Karena Kesalahannya
❑ Mengurangkan Atau Membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar
❑ Mengurangkan Atau Membatalkan Surat Tagihan Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar; Atau
❑ Membatalkan Hasil Pemeriksaan Pajak Atau Surat Ketetapan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan Yang Dilaksanakan Tanpa :
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Atau
- Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Dengan Wajib Pajak.
Permohonan Diajukan Untuk Satu Ketetapan
Syarat : Apabila Wp Tidak Mengajukan Keberatan - Menyebutkan Jumlah Pajak Yang Menurut Wp Seharusnya
➢ Secara Tertulis Terutang
➢ Paling Lambat 3 Bulan Sejak Tgl Diterbitkan Stp, Skpkb, Atau - Secara Tertulis
SKPKBT Alasan Jelas Dan Meyakinkan - 3 Bulan Penerbitan Ketetapan

Materi Latihan Ujikom Pajak Gel 28 Sesi 3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Materi Latihan Ujikom Pajak Gel 28 Sesi 3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Materi Latihan Ujikom Pajak Gel 28 Sesi 3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sesi 3 (14 Unit)

No Kode Unit Judul Unit Kompetensi

13 M.692000.036.01 Menyiapkan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………

Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

11. a. x PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Bagaimana Jika Dikompensansikan ?

PASAL 1 ANGKA 25 UU KUP

Serangkaian Kegiatan untuk

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Melalui PMK 18/2021, pemerintah juga mengubah beberapa ketentuan

Pemeriksaan Kantor Adalah Pemeriksaan yang dilakukan di

Adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9

Standar umum Standar pelaksanaan Standar pelaporan

Menyusun rencana Pemeriksaan Didokumentasikan dalam bentuk

Jangka waktu pengujian Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil

Panggilan TTd BA 3 hari

WP menolak untuk dilakukan

Pemeriksaan lapangan Pemeriksaan kantor

WP menyatakan menolak WP memenuhi panggilan

WP harus menandatangani Surat

Pasal 25 Alur peminjaman

Memastikan Menerima atau Menolak Untuk Dilakukan Pemeriksaan Pajak Pasal 36 - 37

Pemeriksa Pajak membuat berita acara

Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan

Berita Acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan

Berita Acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan

Dokumen yang diperlukan Keterangan lain yang belum ditemukan: Pemeriksa

Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara

WP Membuat Surat Pernyataan Keaslian

WP yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada

WP, wakil, atau kuasa dari WP yang diperiksa tidak

Laporan Hasil Pemeriksaan

Terdapat hasil pemeriksaan yang

Terdapat Invoice no …. Yang

a. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam hal

Surat Tagihan Pajak (KB) Pasal 58

Surat Ketetapan Pajak SKP) Buku, catatan, dokumen

Dihitung berdasarkan SPHP dan WP Menyampaikan surat Dihitung sesuai dengan

Pokok Pajak>Kredit Pajak = SKPKB

Pokok Pajak<Kredit Pajak = SKPLB

Pokok Pajak=Kredit Pajak= SKPN

Ada data baru & utang pajak = SKPKBT

STPSanksi adm.BUKTI PERMULAAN =

Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak

➢ SKPKB (Surat Ketatapan Pajak Kurang Bayar)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 10 jt, Tanggal 1

Surat tagihan Pajak (STP) 10 Jt 1 Maret 2021 (Jk Waktu STP

10 Jt dalam STP, Jatuh tempo 31 Maret 2021