MAKALAH Administrasi Revisi2
MAKALAH Administrasi Revisi2
MAKALAH Administrasi Revisi2
PARADIGMA GOVERNANCE
DOSEN PEMBIMBING
DISUSUN OLEH
Penta Pratita
JAKARTA
2018
KATA PENGANTAR
Tim Penyusun
A. PERMASALAHAN ………………………………………..…….… 14
B. PEMBAHASAN
A. Kesimpulan …………………………………………………….…....23
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
2. Bidang Ekonomi
Makalah tentang pemerintahan yang baik dan bebas korupsi juga
bisa dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa bagaimana cara mensikapi
dan mengambil langkah untuk menstabilkan pereekonomian masyarakat
yang terjadi akibat korupsi di Indonesia.
A. Pegertian Paradigma
Sebagian asumsi, konsep, nilai nilai, dan praktek praktek yang diyakini
oleh suatu komunitas dan menjadi cara panang suatu realitas.
Pegertian Governance
B.Kristiadi
Kooiman (1993)
1. Participation
2. Rule of law
3. Transparency
4. Responsiveness
5. Consensus oriented
Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu
komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-
kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai
sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan
kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk
seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka
panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan
manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui
pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di
komunitas atau masyarakat tersebut.
8. Accountability
9. Participation
12. Responsiveness
Ada lebih dari satu aktor dan banyak sudut pandang dalam suatu
komunitas. Good governance memerlukan mediasi dari kepentingan-
kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai
sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan
kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk
seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka
panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan
manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui
pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di
komunitas atau masyarakat tersebut.
16. Accountability
PERMASALAHAN
Pengertian Korupsi
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele
atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan
kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan
prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk
mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk
membedakan antara korupsi dan kejahatan.
1.Pengadaan publik
2.Perubahan lahan
A. Kesimpulan
https://www.kompasiana.com/feriansyach/551f8670a33311253bb6
6120/korupsi-dalam-bidang-pendidikan
https://indragunawan0605.wordpress.com/2013/11/20/dampak-
korupsi-bagi-perekonomian-indonesia/
https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
https://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/paradigma-good-
governance.html
https://newberkeley.wordpress.com/2010/07/02/good-governance-
tata-pemerintahan-yang-baik/
https://www.daftarinformasi.com/pengertian-good-governance/
https://fendygoo.blogspot.com/2015/05/makalah-good-
governance.html
https://www.boyyendratamin.com/2015/01/pelaksanaan-good-
governance-sebagai.html