Forum Konsultasi Publik

Penyusunan RKP 2022

"Penguatan Sektor Strategis Pasca Covid-19
untuk Mencapai Indonesia Maju, Unggul,
Tangguh, dan Resilien"

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi

dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 27 Oktober 2020

OUTLINE
1. CAPAIAN PEMBANGUNAN HINGGA TRIWULAN III TAHUN 2020
2. SASARAN KEBIJAKAN MAKRO RKP 2021
3. ISU POKOK RKP 2021
a. Reformasi Ekonomi dalam Rangka Penanganan dan
Pemulihan Covid-19
b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
d. Reformasi Ketahanan Bencana Alam
e. Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau melalui
Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2
CAPAIAN
PEMBANGUNAN
HINGGA TRIWULAN
III TAHUN 2020
 SASARAN PEMBANGUNAN INDONESIA 2020
(TERKOREKSI CUKUP DALAM)

Mengingat tingginya ketidakpastiaan akibat COVID-19, pertumbuhan ekonomi tahun 2020

kembali terkoreksi dari -0,4 – 1,0 persen (Perpres RKP 2021) menjadi -1,1 – 0,2 persen

INDIKATOR Sebelum COVID-19 COVID-19*

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 (1,1) – 0,2**

Tingkat Pengangguran Terbuka – TPT (%) 4,8–5,0 8,1-9,2

Tingkat Kemiskinan (%) 8,5–9,0 9,7–10,2

Rasio Gini (Nilai) 0,375–0,380 0,379–0,381

Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 72,51 72,11–72,21

Sumber: RKP 2020 dan Rancangan Akhir RKP 2021 Keterangan: *) Outlook 2020
**) Proyeksi Agustus 2020

Faktor kunci untuk pemulihan ekonomi pada 2020:

• Penanganan wabah COVID-19 à meningkatkan keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan konsumsi
• Akselerasi belanja pemerintah dan program stimulus fiskal à memberikan dorongan dari sisi konsumsi pemerintah
• Akselerasi bantuan keuangan, restrukturisasi dan penyaluran kredit untuk UMKM dan korporasi à menahan laju kontraksi investasi

4
 CAPAIAN PN 1 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
HINGGA TW III 2020*)

Target Capaian: Target Capaian:

Indeks Pembangunan Manusia 71,92 Tingkat kemiskinan 9,78%
72,51 (IPM) (2019) 8,5-9,0 (Mar 2020)
Persen

Target Capaian: Target Capaian:

Indeks Pembangunan Pemuda 52,67 Gini Rasio 0,381
55,33 (IPP) (2019) (Mar 2020)
0,375-0,380

*) Data berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi RKP 2020 Hingga Triwulan III (22 Oktober 2020)

Notifikasi:
Realisasi mencapai target Realisasi masih di bawah target

5
 CAPAIAN PN 2 INFRASTRUKTUR DAN PEMERATAAN WILAYAH
HINGGA TW III 2020*)

Target Capaian:
Menurunnya waktu tempuh 2,3
2,3 moda jalan pada koridor utama Jam/ Target Persentase rumah tangga yang Capaian:
Jam/ pulau 100 Km menempati hunian dengan 91,62%
100 Km 92,72 kecukupan luas lantai per kapita (2019)
Persen
Target Capaian:
Porsi rute pelayaran yang
24 membentuk loop 24 Information and
Target
Persen Persen Communication Technologies Capaian:
4,3
5,0-5,3 (ICT) Development Index
Target Jumlah lintas perintis ASDP
Capaian:
(Angkutan Sungai, Danau,
264
230 dan Penyeberangan)
Lintas Perintis
Lintas Perintis
*) Data berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi RKP 2020 Hingga Triwulan III (22 Oktober 2020)

Notifikasi:
Realisasi mencapai target Realisasi masih di bawah target

6
 CAPAIAN PN 3 NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA
HINGGA TW III 2020*)

Target Capaian: Target Capaian:

2,19 Pertumbuhan Ekspor Barang -11,66**
Pertumbuhan PDB Pertanian
3,7 Persen** 3,7 dan Jasa
Persen Persen

Target Capaian: Target Capaian:

Pertumbuhan PDB Industri Pertumbuhan Investasi (PMTB)
-6,19 -8,61
5,0 Pengolahan 6,0
Persen** Persen**
Persen Persen

Target Capaian: Target Capaian:

Nilai Devisa Pariwisata 2,9 Penyediaan Lapangan 1,7
21,0 Miliar USD 2,7-3,0 Kerja Juta Orang***
Miliar USD Juta Orang
*) Data berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi RKP 2020 Hingga Triwulan III (22 Oktober 2020)
**) Capaian pada triwulan II 2020
***) Capaian pada triwulan I 2020

Notifikasi:
Realisasi mencapai target Realisasi masih di bawah target

7
 CAPAIAN PN 4 KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP
HINGGA TW III 2020

Target Capaian: Target

Capaian:
Produksi Jagung 16,38 Indeks Kualitas Air
30,9 55,1 52,05**
Juta ton*
Juta ton

Target Capaian: Target Indeks Kualitas Lingkungan Capaian:

Rasio Elektrifikasi 98,93 Hidup (IKLH) 69,17**
99,9
Persen* 73,00-74,50
Persen

*) Data berdasarkan Lampiran Pidato Presiden Tahun 2020, capaian hingga semester I 2020
**) Data berdasarkan self assessment Evaluasi RKP 2020 hingga triwulan III

Notifikasi:
Realisasi mencapai target Realisasi masih di bawah target

8
 CAPAIAN PN 5 STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN
HINGGA TW III 2020*)

Target
Capaian:
Indeks Kekuatan Militer 0,25
0,25 Target Jumlah forum yang dipimpin
Capaian:
oleh Indonesia pada tingkat
10 20
regional dan multilateral
Forum Forum
Target Capaian:
Indeks pelayanan dan
perlindungan WNI/BHI 63,58
86
Target Capaian:
Clearance rate 75
62,99 Persen
Target
Indeks Perilaku Anti Korupsi Capaian: Persen
4 3,84

*) Data berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Evaluasi RKP 2020 Hingga Triwulan III (22 Oktober 2020)

Notifikasi:
Realisasi mencapai target Realisasi masih di bawah target

9
SASARAN
KEBIJAKAN MAKRO
RKP 2021
 TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2021

TEMA RKP 2021

“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”

PRIORITAS NASIONAL

PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7

Memperkuat Mengembangkan Meningkatkan Revolusi Memperkuat Membangun Memperkuat

Ketahanan Wilayah untuk Sumber Mental Infrastruktur untuk Lingkungan Hidup, Stabilitas
Ekonomi untuk Mengurangi Daya Manusia dan Mendukung Meningkatkan Polhukhankam dan
Pertumbuhan Kesenjangan dan Berkualitas Pembangunan Pengembangan Ketahanan Bencana, Transformasi
Berkualitas dan Menjamin dan Berdaya Kebudayaan Ekonomi dan dan Perubahan Iklim Pelayanan
Berkeadilan Pemerataan Saing Pelayanan Dasar Publik

Sumber: Perpres RI No.86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 11

 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA RKP 2021

Tingkat Kemiskinan (persen) Gini Rasio (nilai)

9,2 – 9,7 0,377 – 0,379

Pertumbuhan Ekonomi (persen) *) Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) (nilai)
5,0 72,78 -72,95
Tingkat Pengangguran Terbuka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
(TPT) (persen) CO2 menuju target 29% di 2030 (persen)

7,7– 9,1 23,55 – 24,05

Indikator Pembangunan “Pemerintah berkomitmen untuk
meningkatkan kesejahteraan petani
dan nelayan dengan menargetkan
`Nilai Tukar Petani (NTP) : 102-104 Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar
Nelayan (NTN)
`Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 102-104 sebesar 102-104 di tahun 2021.”
Pidato Presiden RAPBN
Sumber: Perpres RI No.86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan tanggal 14 Agustus 2020
kesepakatan dengan DPR September 2020 12
 PERTUMBUHAN EKONOMI PADA RKP 2021

Sisi Produksi Sisi Pengeluaran

5,0 Industri Manufaktur

Konsumsi RT & LNPRT 4,7

3,6 Pertanian
(PERSEN)

PERTUMBUHAN Konsumsi Pemerintah 5,8

4,8 Perdagangan
EKONOMI
INDONESIA
Penyediaan Akomodasi Investasi 6,6
6,1 dan Makan Minum 5,0
Informasi dan Ekspor 4,5
9,2 Komunikasi
Impor 5,9
5,9 Konstruksi

1,0 Pertambangan

Sumber: Perpres RI No.86/2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 13

 BEBERAPA MAJOR PROJECT DALAM PRIORITAS NASIONAL
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Berkualitas dan Berkeadilan

MP Industri 4.0 di 5 sub Sektor Prioritas Tidak terdapat Major Project, namun memberikan dukungan terhadap
MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas beberapa Major Project pada PN 1, PN 2, dan PN 3
MP 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
MP Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Ekonomi & Pelayanan Dasar
Nelayan
MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan
MP Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital

MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional: Paloh-Aruk, Nunukan,

Atambua, Kefamenanu, Jayapura, & Merauke Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing
MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
MP Pendidikan & Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
MP Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial
Pelayanan Publik
Menyeluruh
MP Penguatan Sistem Kesehatan Nasional Penguatan NSOC (National Security Operation Center)-SOC
MP
(Security Operation Center) dan Pembentukan 121 CSIRT
• Total rencana alokasi Major Project dalam RKP & RAPBN 2021 Rp. 113,9T (Computer Security Incident Response Team)
• Beberapa Major Project utamanya didukung oleh BUMN/Swasta/Daerah. Belanja K/L
dialokasikan sebagai fasilitator. Contoh: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu 14
REFORMASI EKONOMI
DALAM RANGKA
PENANGANAN DAN
PEMULIHAN COVID-19
 DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertama kali sejak krisis Asia, pertumbuhan ekonomi terkontraksi dan perekonomian diperkirakan akan mengalami resesi.
Dampak pandemi dirasakan di semua sektor dengan dampak terbesar pada sektor transportasi dan penyediaan akomodasi makan minum.
Baik permintaan domestik, konsumsi dan investasi, maupun permintaan eksternal terkontraksi tajam.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020

(persen, YoY) (Persen, YoY)

3.0
10.0

5.0

0.0
-0.9
-5.0 -1.5
-2.1
-5.32 -2.6 -2.7
-3.2
-10.0
Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.3
Q1 Q2 Q3 Q4 Full
Sektor dengan Kontraksi PDB Tertinggi PDB Pengeluaran Semester I 2020
Semester I – 2020 (Persen, YoY) (Persen, YoY) Rendah Tinggi

Transportasi dan Pergudangan -15.1 Konsumsi RT -1.4

Lembaga Proyeksi 2020
Penyediaan Akomodasi dan … -10.1 Konsumsi LNPRT -6.4
Jasa Perusahaan -3.5
IMF (1,5)
Konsumsi Pemerintah -2.4
Perdagangan Besar dan … -3.0 Bank Dunia (1,6) – (2,0)
Investasi/PMTB -3.5
Jasa lainnya -3.0 OECD (3,3)
Industri Pengolahan -2.1 Ekspor -5.7 ADB (1,0)
Konstruksi -1.3 Impor -9.6 Kementerian Keuangan (0,6) – (1,7)
16
 STRATEGI PEMULIHAN PASCAPANDEMI COVID-19 PADA RKP 2021
Strategi Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR PARIWISATA
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Kenaikan Pertumbuhan Devisa (USD Miliar) 19,7 3,3-4,9 4,8-8,5
Investasi (PMTB) 4,5 -0,9 6,0-7,1 Industri 3,8 0,1 4,7-5,5
(%) Pengolahan (%) Tenaga Kerja (Juta
12,6 10,0 10,5
Orang)
Kontribusi PMTB Kontribusi
32,3 31,4 31,5-31,8 19,7 19,5 19,6-19,8
terhadap PDB (%) terhadap PDB (%) Kontribusi terhadap
4,7* 4,1 4,2
PDB (%)
Realisasi Tenaga Kerja
18,9 17,4 17,9 Jumlah Wisman
(Juta Orang) 16,1 2,8 – 4,0 4,0 – 7,0
Investasi 809,6 817,2 858,51) (Juta Kunjungan)
(Rp Triliun) Ekspor
126,6 114,8-117,2 122,8-127,5 Jumlah Wisnus
Pandemi Covid-19 menunda realisasi investasi dan (USD Miliar) 290 120 - 140 180 - 220
(Juta Kunjungan)
mempengaruhi risiko investasi.
Selama pandemi Covid-19, industri masih beroperasi dengan Pembatasan mobilitas selama Covid-19 menyebabkan industri
1) target BKPM
utilisasi sekitar 25%-78%. pariwisata “berhenti sementara”.
*) Angka prognosa

STRATEGI PEMULIHAN
• Eksekusi investasi yang “mangkrak”, dan investasi skala • Re-skilling dan up-skilling • Reaktivitasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara
besar di industri, pariwisata dan infrastruktur • Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri termasuk • Reorientasi pada pariwisata yang berkualitas (quality
oleh pemerintah dan BUMN tourism), tidak hanya pada mass tourism
• Peta potensi investasi daerah • Substitusi impor dan TKDN • Percepatan 5 Destinasi Super Prior itas/DSP (Toba,
• Fasilitasi relokasi investasi asing • Penurunan biaya energi dan logistik Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Likupang), dan 5 DSP
• Debotlenecking dan aftercare investasi melalui • Peningkatan ekspor hasil industri berikutnya (BTS, Wakatobi, Bangka Belitung, Raja Ampat,
pendampingan investor • Percepatan operasionalisasi Kawasan Industri Morotai), serta penguatan Bali dan Batam/Bintan
• Inovasi dan adaptasi teknologi • Pengembangan Benoa untuk mendukung Bali sebagai
• Perluasan positive list investasi tourism hub
• Deregulasi dan integrasi perizinan • Penambahan direct flight
• Penerapan standar kebersihan dan keselamatan
• Re-skilling & up-skilling
17
REFORMASI
SISTEM
KESEHATAN
NASIONAL
 ARAH KEBIJAKAN DAN TANTANGAN KE DEPAN

Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Tantangan ke Depan

§ Penguatan fungsi puskesmas dalam promotif
& preventif
Peningkatan kesehatan ibu, § Peningkatan imunisasi
anak, KB, dan kesehatan § Revitalisasi & digitalisasi posyandu
reproduksi § Pengaktifan kader kesehatan
§ Peningkatan ketahanan kesehatan (health
security)
Percepatan perbaikan § Pengurangan resiko penyakit tidak menular
gizi masyarakat § Penguatan regulasi yang mendorong Germas
§ Lingkungan sehat yang mendorong aktivitas
fisik
Peningkatan § Perubahan perilaku untuk hidup sehat
pengendalian § Peningkatan penyediaan pangan sehat
penyakit § Peningkatan rumah sakit & pelayanan
kesehatan di DTPK
§ Penguatan efektivitas , keberlangsungan &
Pembudayaan Gerakan tata kelola JKN
Masyarakat Hidup Sehat § Peningkatan kemandirian farmasi & alat
(Germas) kesehatan
§ Penguatan pemanfaatan teknologi dalam
Penguatan pelayanan kesehatan
sistem kesehatan & pengawasan
obat dan makanan

19
 8 AREA REFORMASI & STRATEGI KUNCI REFORMASI SISTEM KESEHATAN

1. Pendidikan & Penempatan Nakes 5. Ketahanan Kesehatan (Health Security)

• Beasiswa wajib penempatan • Surveilans penyakit terpadu, real time & berbasis
• De-moratorium fakultas kedokteran laboratorium
• Pendidikan spesialis berbasis RS • Jejaring, mekanisme rujukan, & akreditasi laboratorium
• Pembukaan prodi nakes langka • Peningkatan kapasitas tenaga lab
• Redistribusi nakes di kab/kota • Pemenuhan sarpras & SDM di pintu masuk negara (KKP)
• Sistem penghargaan nakes
6. Pengendalian Penyakit & Imunisasi
2. Penguatan Puskesmas • Perluasan penemuan & pengobatan penyakit
• Penguatan fungsi promotif-preventif (Perpres/Inpres) • Register & pengingat imunisasi
• Puskesmas perawatan hanya di DTPK • Pemantauan real-time stock obat & vaksin
• Pembangunan Puskesmas di Papua & Papua Barat • Perluasan imunisasi Pneumonia (PCV)
• Puskesmas PONED • Pengurangan faktor risiko penyakit tidak menular
• Pemenuhan 9 nakes & non-nakes (TI, keuangan, TU) (RPP)

3. Peningkatan RS & Yankes di DTPK 7. Pembiayaan Kesehatan

• Peningkatan rasio TT RS per penduduk • BOK berbasis kinerja
• 40 RS Rujukan Nasional • Kemandirian RS
• RS Center of Excellence • Kontrak pelayanan
• Flying Health Care • Co-sharing BPJS-K
• Sister hospital • Kapitasi berbasis kinerja
• Pelayanan kesehatan bergerak • Global budget BPJS-K

4. Kemandirian Farmasi & Alkes 8. Teknologi Informasi & Pemberdayaan Masyarakat

• Produksi bahan baku obat • Telemedicine
• Laboratorium uji alkes • Single entry data puskesmas & RS
• Regulasi pemanfaatan obat & alkes dalam negeri • Revitalisasi & digitalisasi posyandu
• Riset vaksin bersertifikat halal • Pengaktifan kader kesehatan
20
 MAJOR PROJECT PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)

FOKUS PENGUATAN
Memperkuat sistem kesehatan untuk:
Penguatan Germas (promotif dan preventif) - Kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (Public
Peningkatan perilaku untuk pengurangan risiko penyakit tidak Health Emergency of International Concern)
menular, penguatan fungsi Puskesmas dalam promotif dan
preventif, serta peningkatan imunisasi - Recovery dan penyelesaian masalah
kesehatan (TB, Malaria, kematian ibu dan
Penguatan health security: bayi, HIV, kusta, dll)
Kemampuan untuk prevent, detect, response:
§ Pos pintu masuk (KKP) - Penguatan promotif dan preventif
§ Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan
jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang
§ Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan - Peningkatan anggaran
kesehatan pemerintah
Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan
§ Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan
§ Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas
§ Pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS)
§ Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri

3 21
REFORMASI SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL
 TANTANGAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Penyelenggaraan semakin baik, namun belum optimal

Targeting akurasi Mekanisme graduasi

program Koordinasi antar sektor program bantuan sosial

Meningkatkan kualitas Memastikan komunikasi dan Membangun mekanisme

data sasaran program koordinasi yang baik antar sektor graduasi yang jelas untuk
untuk mengurangi di pusat maupun di daerah dalam setiap program bantuan sosial.
ketidaktepatan sasaran. implementasi.

Memenuhi Memastikan integrasi Manfaat bantuan sosial

kelayakan teknis program perlindungan sosial memadai dan tepat sasaran

Memastikan proses penyaluran Penurunan tingkat kemiskinan dan Memastikan manfaat program
bantuan sosial mudah dan cepat. ketimpangan yang lebih cepat. sesuai dengan kebutuhan.

23
 AGENDA PENYELENGGARAAN PENGUATAN INTEGRASI BANTUAN SOSIAL 2021-2024

Penguatan DTKS dan Konsep Graduasi Terintegrasi

2021 2021-2022 2021-2022

Program PIP dan PKH Program Sembako dan PKH Layanan dan Rujukan

• Pelaksanaan program tetap seperti • Integrasi konsep graduasi PKH • Transformasi subsidi LPG dan listrik.
sekarang. dan Program Sembako. • Integrasi penerima PKH, Sembako
• Integrasi data dan persyaratan • Digitalisasi bantuan dalam satu dan Subsidi.
penerima PIP dan PKH. Kartu Kombo. • Integrasi dalam satu Kartu Kombo.
• Pengembangan manfaat Insentif
Kelulusan.

2023-2024
2022-2023 Satu Platform Bantuan Sosial
Transformasi Subsidi
• Satu Kartu Kombo.
• Penguatan skema layanandan rujukan. • Satu Data (beneficiary registry).
• Redefinisi Peran Pusat-Daerah & • Penyaluran yang efisien.
Penguatan Balai.
• Multi-channel Pembayaran.
• Keterkaitandengan Bansos & Program • Transformasi digital bertahap
Lain (a.l PKH dan program2 di rehsos). untuk daerah sulit.
24
 TRAYEKTORI REFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL 2020-2024
Tingkat Kemiskinan: 9,2-9,7%
Tingkat Kemiskinan: 8,5-9,2%
Kemiskinan Kronis: 3-4% Kemiskinan Kronis: 2,5-3% Tingkat Kemiskinan: 7,5-8,5%
Mitigasi Dampak Covid-19
Perbaikan Kemiskinan Kronis: 2-2,5%
• Perluasan bantuan sosial.
Mekanisme Menyeluruh Penguatan Integrasi
• Relaksasi iuran jaminan sosial.
Tingkat Kemiskinan: 6-7%
• Transformasi DTKS menjadi • Integrasi bantuan sosial.
registrasi sosial-ekonomi. Target: Kemiskinan Kronis: 0-1%
• Pemutakhiran mandiri secara
• Pengembangan konsep bertahap. Akselerasi Penurunan
perlindungan sosial adaptif. Kemiskinan
• Bantuan sosial digital berjalan
di area terdepan, terpencil, • Akurasi sasaran bantuan sosial tinggi
tertinggal. dengan registrasi sosial-ekonomi.

Pemulihan Awal • Pendanaan berkesinambungan

(APBN, sin-tax, kontribusi, dan
• Perbaikan DTKS menyeluruh
return).
dan perluasannya hingga 60%.
• Perbaikan skema bantuan
sosial dan jaminan sosial.

2020 2021 2022 2023 2024 25 25

 STRATEGI KHUSUS PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2022

• Perluasan kembali registrasi sosial ekonomi menjadi 70-80% penduduk

1

• Membangun sistem interoperabilitas dan integrasi data program bantuan sosial dan jaminan sosial
2

• Integrasi program PKH dan Program Sembako

3

• Penguatan pelaksanaan jaminan sosial

4

• Penguatan konsep perlindungan sosial adaptif

5

• Penguatan skema layanan dan rujukan – peningkatan cakupan dan standar kualitas layanan,
6 termasuk pekerja sosial (peksos)

• Pengembangan fungsi manajemen kasus dan layanan terpadu serta perluasan akses NIK bagi
7 kelompok rentan

26
PENINGKATAN PENCAPAIAN
EKONOMI HIJAU MELALUI
PEMBANGUNAN RENDAH
KARBON DAN KETAHANAN IKLIM
 PENINGKATAN PENCAPAIAN EKONOMI HIJAU MELALUI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
DAN KETAHANAN IKLIM

Pemulihan di masa Pandemi COVID-19 Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau

Kebijakan Indonesia dalam merespons dampak COVID-19 masih Pembangunan Rendah Karbon Ketahanan Iklim
bersifat konvensional
• Pembangunan energi berkelanjutan • Perlindungan kerentanan pesisir dan
• Pemulihan lahan berkelanjutan kelautan
Implikasi terhadap kondisi kedepan • Pengelolaan Limbah • Perlindungan ketahanan air
Pemulihan ekonomi berpotensi menimbulkan rebound emisi • Pengembangan industri hijau • Perlindungan ketahanan pangan
dan kerentanan yang sama jika masih mengacu pada business • Rendah karbon pesisir dan laut • Perlindungan kesehatan masyarakat
as usual

Perlu Membangun Kembali dengan Lebih Baik

Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi Sosial Lingkungan
Diadopsi dari pemulihan pasca-bencana, Build Back Better
bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan • Lapangan pekerjaan hijau • Ketahanan masyarakat • Penurunan emisi GRK
semula (yang lama) dan menjadikan proses pemulihan sebagai ( green jobs) terhadap pandemi, • Pencegahan kepunahan
transformasi menuju arah yang lebih baik yang mencakup • Investasi hijau perubahan iklim dan biodiversitas
transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan. • Pertumbuhan ekonomi bencana • Perlindungan kawasan
hijau • Produktivitas masyarakat hutan dan lahan gambut

Belajar dari Praktik-praktik Terbaik

Membangun Kembali dengan Lebih Baik • Investasi pada transportasi umum melalui stimulus di US setelah Great Recession mampu menghasilkan 31%
(Build Back Better) dapat dicapai dengan lebih besar lapangan kerja dibandingkan pembangunan jalan dan jembatan
peningkatan pencapaian ekonomi hijau • Di Korea Selatan, investasi di sektor transportasi pada masa pemulihan setelah Great Recession mampu
melalui pembangunan rendah karbon dan menghasilkan 138.000 lapangan kerja baru (15% dari total pekerjaan yang tercipta)
ketahanan iklim • Rehabilitasi Mangrove di Lahan Bekas Tambang Menjadi Kawasan Ekowisata menghasilkan green jobs untuk
164 orang, peningkatan pendapatan sebesar 50-65 juta per bulan bagi kelompok pengelola ekowisata, dan
penurunan emisi GRK dari rehabilitasi hutan mangrove sebesar 50 hektar
28
 KEGIATAN K/L DAN MAJOR PROJECT
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Major Project untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Rendah

Identifikasi Kegiatan K/L Pendanaan APBN 2018-2020: Karbon diantara 42 Proyek Prioritas Strategis
Tahun 2021
MAJOR PROJECT PN 1
• Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan • Pengembangan EBT ( green fuel) berbasis sawit
• Rehabilitasi kawasan mangrove (kegiatan padat karya) • Ketahanan pangan: Penguatan ketahanan 350 usaha tani; Revitalisasi
PN 1
embung pada pusat produksi udang dan bandeng
• Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian
• Pertanian organik
• Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim
MAJOR PROJECT PN 5
• High Speed Railway di pula Jawa (Jakarta-Semarang & Jakarta-
• Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi dan Konservasi Energi Bandung)
• Pembangunan Jaringan Gas • Rel kereta Makassar – Pare Pare
• Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi • Sistem transportasi massal di 6 kawasan metropolitan: Jakarta,
• Efisiensi pada penerangan jalan umum Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar
PN 5 • Akses terhadap sanitasi (limbah cair domestik) layak dan aman (90%
• Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah plastik
dari rumah tangga)
• Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu
• Restorasi 4 Daerah aliran sungai kritis
• Pembangunan infrastruktur persampahan dan air limbah
• 18 waduk serbaguna
• Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut
• Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi MAJOR PROJECT PN 6
• Pengurangan Laju Deforestasi
Pembangunan fasilitas pemrosesan limbah B3
• Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan
• Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem PN 6

27
 PENDANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Dengan benchmark internasional pendanaan Pembangunan Rendah

Perbandingan Perbandingan
Karbon (PRK) keseluruhan bernilai 2% dari PDB atau 306 T Rupiah,
Pendanaan PRK Pendanaan PRK Untuk tahun 2022, alokasi untuk pendanaan
Tahun pemerintah memiliki proporsi sebesar 24% – 39% terhadap nilai
dengan PDB (miliar dengan APBN kegiatan pembangunan rendah karbon dan
tersebut
Rupiah) (miliar Rupiah) ketahanan iklim masih perlu ditingkatkan lagi
atau sebesar 72,22 T – 120,37 T Rupiah untuk meningkatkan pencapaian ekonomi
2018 0,23% 1,6% hijau dan terwujudnya pembangunan
Saat ini pemerintah baru mengalokasikan sebesar 25,27 T – kembali yang lebih baik
2019 0,22% 1,4%
34,87 T Rupiah atau sebesar 8% - 11% sehingga masih terdapat gap
Benchmark 2%1,2 3-5%3 yang cukup besar

1 Net Zero - The UK’s contribution to stopping global warming, 2019;

Government Investment for a Greener and Fairer Economy, 2019 ;
Climate finance and green growth: reconsidering climate-related
institutions, investments, and priorities in Nepal, 2019
2 Laporan Implementasi Low Carbon Development Indonesia

(Bappenas, 2019) dan 2 nd Biennial Update Report Indonesia

3 Government Investment for a Greener and Fairer Economy, 2019

28
REFORMASI
KETAHANAN
BENCANA ALAM
 PENGUATAN SISTEM KETAHANAN BENCANA (SKB) 2020-2022

2020 2021 2022 2023 2024

Pengembangan Penguatan SKB Pemantapan SKB Optimalisasi SKB Keberlanjutan SKB

SKB
Target capaian 2020 - 2021:

1 Platform data dan informasi kebencanaan (lintas sektor) untuk menghasilkan

data/informasi kebutuhan penanggulangan bencana dalam sistem informasi
Pemerintah yang Adaptif di tingkat nasional dan sub-nasional
2 Mekanisme pengaturan kelembagaan dan kemitraan kolaboratif dan Adaptif
sudah tersusun dengan jelas sehingga konsolidasi-koordinasi kegiatan lintas
sektor dapat berjalan dengan lebih terintegrasi/bersinergi.

Fokus capaian 2022 :

Pemberdayaan Masyarakat & Literasi Kebencanaan Sistem Peringatan Dini (EWS) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Adaptif

tersinergikan dalam program-program pemberdayaan yang telah

tersusun secara partisipatif sehingga seluruh pemangku
berjalan (desa tangguh bencana, desa siaga, forum masyarakat
kepentingan memiliki pemahaman kesiapsiagaan dan a/l melalui pengembangan konsep microfinance dan transfer
siaga bencana, dll), termasuk memasukan kurikulum kesiapsiagaan
sistem yang dibangun dapat disesuaikan dengan kondisi risiko (asuransi) serta partisipasi sektor swasta
dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana mulai Pendidikan
masyarakat setempat (kearifan lokal).
Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar Menengah dan Atas.

ADANYA DUKUNGAN PEMBIAYAAN NON-KONVENSIONAL DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERSAMA (Pooling Fund) KEBENCANAAN

Tercapainya Indikator Kunci

• SFDRR 2015-2030: mengurangi kematian & kerugian akibat bencana
• SDGs: (11) kota & permukiman inklusif, aman, tangguh, & berkelanjutan; (13) tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim & dampaknya
• RPJMN 2020-2024: (2020) terbangunnya basis data, proses integrasi yang menyeluruh; (2022) meningkatnya kapasitas dan literasi/pemahaman masyarakat; (2024 )
terlaksananya kerja sama dalam forum pentahelix dan tersedianya skema pembiayaan PB yang inovatif & berkelanjutan 32
 LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH DILAKUKAN
DALAM PENGUATAN KETAHANAN BENCANA
Data Bersama yang Terintegrasi Platform Data yang Tersedia Kendala & Tantangan
1
• Platform data masih bersifat sektoral • BNPB: DIBI, INAWARE, INASAFE, INARISK
• Data K/L-Provinsi-Kab/Kota belum terintegrasi • Updating data
• KLH: SIDIK • Optimalisasi data
secara optimal • Kemenkes: HEWS, dll (database sistem kesehatan) • Keterbukaan/ akses publik pada data yang
*Data terkait kebencanaan: data • Kemendagri: Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan tersedia
pendukung di setiap tahap pengelolaan risiko • Kemensos: SIMONTOK
bencana • Portal SDI – Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Kuantitas/ Kualitas/
(mitigasi-kesiapsiagaan-tanggap darurat-rehab/rekon) • Kemen ATR: GISTARU, dll Akses
Kelengkapan Kebaruan

Sistem Peringatan Dini • MEWS: sistem peringatan dini cuaca

2
• Ketersediaan alat yang memadai &
• CEWS: info iklim
Platform EWS untuk seluruh jenis bencana perlu • TEWS: sistem informasi gempa & tsunami, dll teknologi
dioptimalkan à masyarakat mendapat informasi • SDM: kapasitas mengoperasionalkan alat
bencana seawal & seakurat mungkin Multi-hazard & multi-risk early warning system & melakukan analisis

Pemberdayaan Masyarakat • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Kurikulum

3 Kebencanaan (SPAB) dan Desa Pintar
• Terbatasnya pengetahuan & kapasitas • Program bersifat inkremental
• Kemenkes: Desa Siaga Aktif
masyarakat, termasuk membangun literasi • Kemen ESDM: Desa Mandiri Energi • Kendala updating data menyebabkan
dalam kurikulum pendidikan penerima manfaat ( beneficiaries) kurang
• Desa Wisata: Kemen Parekraf
• Program/kegiatan pemberdayaan bersifat tepat sasaran
• BNPB: Desa Tangguh Bencana, dll
sektoral
Kelembagaan Kolaboratif Belajar dari kasus pandemic COVID, selain dukungan • Alur koordinasi antar pemangku
4
Pentingnya pelibatan pentahelix dalam mendukung pemerintah, peran lembaga non pemerintah sangat besar kepentingan belum jelas
(PMI, LSM/OSM/Organisasi lain, Lembaga Usaha, HFI, Badan • Data/informasi untuk mendukung kegiatan
ketahanan bencana mulai dari tahap mitigasi
PBB) kolaborasi sangat terbatas
sampai dengan rehab/rekon
Sumber Pembiayaan
Sinergi Pembiayaan
5 • Belum ada regulasi pemanfaatan dana
APBN/APBD sesuai program regular, Bansos/subsidi, BPJS bersama dalam penanggulangan
• Terbatasnya kapasitas APBN & APBD
(Asuransi sektor kesehatan dan ketenagakerjaan), Dana bencana
• Pentingnya pembiayaan non konvensional & Bersama kebencanaan (pooling fund dan asuransi) CSR, • Pengelolaan pendanaan muti sektor
inovatif Donor/Filantropi, PPP (KPBU) – khususnya untuk infrastruktur 33
masih lemah
TERIMAKASIH
DEPUTI PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Jl. Taman Suropati 2, Menteng

Jakarta Pusat