PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN SPM

A. PENGERTIAN PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan.

Fungsi pusat pertanggungjawaban adalah sebagai mengimplementasikan strategi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pusat pertanggungjawaban memperoleh input yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan (aktivitas)-nya dan menghasilkan output.

Output suatu pusat pertanggungjawaban juga bisa menjadi input untuk pusat pertanggungjawaban yang lain.

Manajer

pusat

pertanggungjawaban

bertanggungjawab

untuk

memastikan

hubungan optimal antara input dengan output.

Hubungan antara input dan output ada yang bersifat timbal balik dan langsung, tetapi ada juga yang bersifat tidak langsung.

Mengukur input biasanya lebih mudah karena terdapat ukuran-ukuran fisik yang jelas (nilai moneter, jumlah tertentu, dlsb).

Mengukur output lebih sulit dilakukan, karena terkadang tidak terdapat ukuran fisik dan hubungan dengan input yang jelas, sehingga dibutuhkan angka-angka pengganti (surrogate numbers).

Kinerja pusat pertanggungjawaban diukur dengan dua kriteria yaitu efisiensi dan efektivitas.

Efisiensi merupakan rasio (perbandingan) antara input dengan output. Efektivitas merupakan rasio (perbandingan) antara output yang dihasilkan dengan tujuannya.

B. JENIS-JENIS PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN

Pusat Pendapatan. Pusat Beban.

Pusat Laba. Pusat Investasi.

1. Pusat Pendapatan Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output (pendapatan) yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan input-nya (beban). Contoh: departemen pemasaran (penjualan). Departemen pemasaran tidak berwenang untuk menentukan harga pokok ataupun harga jual produk yang dihasilkan. Akan tetapi, ukuran utama kinerjanya adalah pendapatan yang diperoleh dari pemasaran produk tersebut. 2. Pusat Beban Pusat beban adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan input yang diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak diukur. Pusat Beban dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

pusat beban teknik pusat beban kebijakan

a. Pusat Beban Teknik Pusat beban teknik merupakan pusat pertanggungjawaban yang jumlah input (beban)-nya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan wajar. Ciri-ciri pusat beban teknik:

Input-nya dapat diukur secara moneter. Input-nya dapat diukur secara fisik. Jumlah rupiah optimal dan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output, dapat ditentukan.

Contoh: Departemen pemanufakturan (produksi); Bagian penggajian. Dalam pusat beban teknik, efisiensi lebih ditekankan, sehingga output akan dibandingkan dengan beban standar. Disamping itu pusat beban teknik juga mempunyai tugas penting, yaitu menjaga mutu dan volume produksi, serta

melakukan

pelatihan,

pengembangan

dan

penilaian

untuk

karyawan.

b. Pusat Beban Kebijakan Pusat beban kebijakan merupakan pusat pertanggungjawaban yang jumlah input (beban)-nya yang diestimasikan tidak tersedia. Oleh karena itu, beban-beban yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen, atas jumlah yang memadai untuk suatu kondisi. Contoh: Unit-unit administratif dan pendukung, seperti bagian akuntansi, hubungan masyarakat (humas), legal (hukum), bagian sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan (R & D).

Ciri-ciri pengendalian pusat beban kebijakan:

Setiap kegiatan harus dilakukan penyusunan anggarannya. Pendekatan dalam penyusunan anggaran yang bisa digunakan adalah management by objective (suatu proses formal, dimana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran untuk evaluasi kinerjanya), yang bisa dilakukan dengan incremental budget (beban sekarang dijadikan dasar) atau zero-base review (anggaran selalu ditinjau ulang).

Beban yang dikeluarkan jumlahnya bervariasi. Keuangan dikendalikan dengan partisipasi para manajer dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Kinerja ditentukan dengan kemampuan manajer untuk menggunakan beban sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.

Setiap pusat beban kebijakan lebih banyak mengalami kesulitan dalam menghubungkan antara input dengan hasil yang akan diperoleh dan keinginan yang besar untuk menunjukkan kinerja terbaik (sehingga seolah-olah kurang selaras dengan tujuan). Menurut R.A Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen, bahwa : Pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya kebijakan. Biaya kebijakan adalah biaya yang terjadinya dan

variabilitasnya ditentukan berdasar kebijakan manajemen. Biaya kebijakan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya. (2000 : 337) Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluaran pusat biaya kebijakan tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif atau tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Pusat biaya kebijakan tidak dapat dinilai efisiensinya karena keluaran yang dihasilkan sulit diukur dan tidak dapat dibandingkan dengan masukannya. Efektivitas pusat biaya kebijakan dinilai berdasarkan kaitan antara keluaran yang dihasilkan dengan target yang telah ditetapkan. Menurut R.A Supriyono dalam bukunya Sistem pengendalian Manajemen: Pengendalian pusat beban kebijakan mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan pengendalian pusat beban teknis terutama dalam hal ini : 1. Penyusunan anggaran 2. Tipe pengendalian yang digunakan 3. Pengukuran prestasi manajer 4. Pemilihan manajer 5. Pemeliharaan ikllim organisasi 6. Penentuan proporsi biaya teknis. (2000:339) Penjelasan dari keenam karakteristik khusus tersebut adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Anggaran Dalam penyusunan anggaran pusat beban kebijakan dapat dimulai dari penentuan tugas rutin dan tugas khusus yang kemudian berdasarkan tugas-tugas tersebut ditentukan anggaran biaya untuk melaksanakan tugas tersebut.

2)

Tipe Pengendalian Tujuan anggaran pusat beban kebijakan adalah untuk memungkinkan

manajemen pusat biaya kebijakan mengendalikan biaya dengan cara ikut berperan serta dalam perencanaan tugas-tugas dan anggaran biayanya. Biaya dikendalikan diantaranya dengan cara menyusun anggaran biaya yang jumlahnya harus sedekat mungkin dengan biaya sesungguhnya. 3) Pengukuran Prestasi Dalam pusat beban kebijakan, laporan prestasi tidak digunakan untuk menilai efisiensi pusat beban kebijakan. Anggaran pusat beban kebijakan merupakan kesanggupan manajernya untuk melaksanakan tugas yang direncanakan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggarannya tanpa persetujuan manajemen puncak terlebih dahulu. 4) Pemilihan Manajer Salah satu syarat penting agar dapat mengendalikan pusat beban kebijakan adalah pemilihan manajer yang baik untuk memimpin pusat beban tersebut. Manajer tersebut harus mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan dalam departemennya. Dan kemampuan pengelolaan yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas kearah pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. 5) Pemeliharaan Iklim Organisasi Iklim yang baik maksudnya adanya pengakuan penghagaan terhadap semua tugas yang dilaksanakan oleh para pelaksanan dan para pelaksanan harus memperhatikan biaya untuk melaksanakan tugasnya jangan sampai melampaui anggarannya. 6) Penentuan Proporsi Biaya teknik Perlu diperhatikan bahwa sebagian kecil dalam pusat beban kebijakan mungkin merupakan biaya teknik dalam departemennya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas rutin karena sebagian biaya tugas-tugas rutin biasanya merupakan biaya teknik sehingga tugas ini dapat diidentifikasi masukan dan keluarannya dan dapat teknik pada departemennya, manajer pusat

beban kebijakan dapat dengan baik mengendalikan sebagian biaya departemennya, meskipun jumlahnya relativ kecil. Menurut R.A Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen terdapat beberapa jenis pusat biaya kebijakan yang umumnya ada pada suatu organisasi, yaitu : 1. Pusat administrasi 2. Pusat penelitian dan pengembangan 3. Pusat pemasaran (2000:345) Adapun penjelasan dari ketiga pusat biaya kebijakan adalah sebagai berikut : a) Pusat administrasi Pusat administrasi dan umum berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi atau unit organisasi. Contohnya departemen keuangan, departemen personalia, departemen hukum, departemen hubungan masyarakat. Keluaran pusat administrasi umumnya berupa jasa dan nasihat yang bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena itu, biaya yang terjadi dalam pusat adminsitrasi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarannya, sehingga pengendallian pusat biaya ini tidak dapat menggunakan biaya standar. Pengukuran prestasi manajer pusat administasi biasanya menggunakan laporan bulanan yang membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan anggarannya. b) Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluaran pusat penelitian dan pengembangan antara lain berupa produk baru, paten, proses baru. Meskipun keluarannya lebih berwujud, namun keluaran ini sulit diukur karena keluarannya tidak mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. Keluarannya kemungkinan memerlukan waktu bertahun-tahun. Nilai keluarannya seringkali sulit ditentukan. Prestasi manajer pusat penelitian dan pengembangan diukur setiap bulan atau setiap kuartal melalui laporan bulanan atau kuartalan. Laporan tersebut menyajikan perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan menurut pusat pertanggungjawaban dan menurut proyek.

c) Pusat Pemasaran Pusat pemasaran merupakan pusat penapatan dan sekaligus pusat beban yang aktivitasaktivitasnya mencakup aktivitas untuk memperoleh pesanan konsumen dan aktivitas untuk melayani konsumen. Sebagai pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab terhadap aktivitasnya dan prestasinya diukur atas dasar pendapatan yang dicapai oleh pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sebagai pusat beban, pusat pemasaran salah satu pusat beban kebijakan yang mempunyai karakteristik pengendalian yang berbeda dibandingkan dengan pusat beban kebijakan lainnya. Dalam kegiatan untuk memperolah pesanan, pengendalian terhadap kegiatan ini mempunyai karakteristik yaitu keluarannya dapat diukur secara kunatitatif namun sulit diukur efektivitasnya karena kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Untuk kegiatan melayani pesanan, sebagian biaya dari kegiatan ini merupakan biaya teknik dan sebagian lagi biaya kebijakan. Pusat biaya kebijakan walaupun dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab, tetap saja ada biaya-biaya yang dikeluarkan namun tidak dapat dikendalikan dan dimintai pertangungjawabannya kepada manajer tersebut. Untuk itu dalam pusat biaya kebijakan terdapat pembagian biaya, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Berikut adalah penjelasan kedua biaya tersebut: Biaya terkendali dan biaya tidak terkendali Biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai akibat dari keputusan manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Dengan demikian dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban, harus dipisahkan antara biaya-biaya yang terkendalikan dan tidak terkendalikan. Biaya terkendalikan menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, adalah: Biaya tersebut dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. (2001:169)

Artinya biaya yang terkendalikan adalah biaya yang dialokasikan dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada manajer yang bersangkutan, karena biaya tersebut merupakan kendalinya. Menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, bahwa : Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan, biaya tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer tersebut. (2001:169) Dari pengertian yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa biaya tidak terkendalikan merupakan biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban dimana biaya tersebut dialokasikan kepada pusat pertanggungjawaban tersebut dengan dasar yang

sembarang sehingga manajer yang bersangkutan dengan pusat pertanggungjawaban tersebuut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya biaya tersebut.