01 - Icao - Dgca Regulation-1

REFRESHING COURSE
“ICAO AND AVIATION

NATIONAL REGULATION”
PENERBANG –
NAVIGATOR TNI AU
GEDUNG PRAMANASALA SEKKAU
HALIM PERDANAKUSUMA - JAKARTA
02 Januari 2024
Oleh : Directorate General of Civil Aviation

Capt. AJI MULYONO, SE Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations
OBJECTIVE
Objective dari Refresher Course ini adalah untuk

memberikan penyegaran kembali familirisasi,
pemahaman kepada Para Penerbang dan Navigator
TNI AU.
Jun-22 Company Check Pilot 2

OVERVIEW
In order to meet the module objectives, we will

cover the following topics :
§ ICAO and National Law Regulation
§ Undang – Undang No 1 Tahun 2009
§ PKPS Bagian 91 (CASR Part 91)
3
1. ICAO and National Law Regulation
2. Undang – Undang No 1 Tahun 2009
3. PKPS Bagian 91 (CASR Part 91)
4
ICAO ANNEXES
Annex 1 :Personnel Licensing Annex 7 :Aircraft Nationality and Registration Marks
Annex 2 : Rule of the Air Annex 8 :Airworthiness of Aircraft
Annex 3 :Meteorological Service for

International Air Navigation Annex 9 : Facilitation
Annex 4 :Aeronautical Charts Annex 10 : Aeronautical Telecommunications
Annex 5 :Units of Measurement to be Used in Air and

Ground Operations Annex 11: Traffic Services
Annex 6 :Operation of Aircraft

Annex 12: Search and Rescue
5
ICAO ANNEXES
Annex 13 : Aircraft Accident and Incident Investigation
Annex 14 : Aerodromes
Annex 15 : Aeronautical Information Services
Annex 16 : Environmental Protection
Annex 17 : Security
Annex 18 : The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Annex 19 : Safety Management
6
COMPARATION REGULATION LEVEL
ICAO CONVENTION
ARTICLES, ANNEXES, SARPs, DOCUMENTS
Member State U.S. Republic of Indonesia
State Aviation Law U.S. Aviation Law Aviation Act. N0 1/2009
CAA Director General

FAA Administrator Director Civil Aviation
State Aviation Regulations

Code of Federal
CASR
Regulations (CFRs)
Inspector Technical and Inspector Directives and

Industry Guidance Advisory Circulars ACs and SI
HIERARCHY of REGULATION
Hierarchy of Regulation in
Republic of Indonesia
Basic National Law UUD 1945
State Aviation Law Aviation Act. N0 1/2009
Gov. Regulation in lieu of Law PERPU
Government Regulation PP
Ministry Decree CASR / PKPS

INDONESIA AVIATION LEGISLATION LEVEL
UUD 1945
Undang-Undang No. 1/2009 Undang-Undang No. 6/2023

tentang PENERBANGAN tentang CIPTA KERJA
PP 5/2021 PP 32/2021 Tentang

Tentang PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BIDANG PENERBANGAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
Civil Aviation Safety Regulations

(Approved under Ministerial Decree)
9
PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

PERATURAN MENTERI
Civil Aviation Safety Regulations 119
OPERATING AIR OPERATOR RPAS OPERATING

CERTIFICATE ( OC ) CERTIFICATE ( AOC ) CERTIFICATE ( ROC )
10
PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

PERATURAN MENTERI
AIR OPERATOR
CERTIFICATE ( AOC )
FLAG COMMUTER
DOMESTIC CHARTER/ON DEMAND
SUPPLEMENTAL AGRICULTURAL AIRCRAFT
ROTORCRAFT EXTERNAL LOAD
RPAS OPERATIONS
11
PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

PERATURAN MENTERI
OPERATING
CERTIFICATE ( OC )
ROTORCRAFT EXTERNAL LOAD AGRICULTURAL AIRCRAFT

RPAS OPERATIONS
12
PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

PERATURAN MENTERI
SMALL UAS ( CASR 107 )

< 25 KG RPAS OPERATING
CERTIFICATE ( ROC )
SPECIFIC OPERATION
RISK ASSESSMENT
13
14
UNDANG-UNDANG NO. 1/2009
24 BAB 466 PASAL
BAB 1 : Ketentuan Umum • 1 Pasal
1 PENJELASAN
Bab II : Asas dan Tujuan • 2 Pasal
Bab III : Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang • 1 Pasal
Bab IV : Kedaulatan Atas Wilayah Udara • 5 Pasal
Bab V : Pembinaan • 3 Pasal
Bab VI : Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara • 11 Pasal
15
Bab VII : Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara • 10 Pasal
Bab VIII : Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara • 37 Pasal
1 PENJELASAN
Bab IX : Kepentingan Nasional atas Objek Pesawat Udara • 12 Pasal
Bab X : Angkutan Udara • 107 Pasal
Bab XI : Kebandarudaraan • 69 Pasal
Bab XII : Navigasi Penerbangan • 62 Pasal
Bab XIII : Keselamatan Penerbangan • 13 Pasal
Bab XIV : Keamanan Penerbangan • 28 Pasal
16
Bab XV : Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara • 5 Pasal
Bab XVI : Investigasi dan Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara • 13 Pasal
Bab XVII : Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Penerbangan • 5 Pasal
1 PENJELASAN
Bab XVIII : Sistem Informasi Penerbangan • 6 Pasal
Bab XIX : Sumber Daya Manusia • 15 Pasal
Bab XX : Peran Serta Masyarakat • 3 Pasal
Bab XXI : Penyidikan • 2 Pasal
Bab XXII : Ketentuan Pidana • 43 Pasal
Bab XXIII : Ketentuan Perralihan • 8 Pasal
Bab XXIV : Ketentuan Penutup • 14 Pasal
17
BAB I : KETENTUAN UMUM - Definisi
PENERBANGAN
satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, pesawat udara yang lebih berat dari
PESAWAT UDARA tetapi bukan karena reaksi udara terhadap udara, bersayap tetap, dan dapat PESAWAT TERBANG
permukaan bumi yang digunakan untuk terbang dengan tenaga sendiri.
penerbangan.
Pesawat Udara Indonesia pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan,
Pesawat Udara Negara dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pesawat Udara Sipil pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai
Pesawat Udara Sipil tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
Helikopter pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
18
BAB I : KETENTUAN UMUM - Definisi
AERODROME
kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat
udara mendarat dan lepas landas.
kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang
Pangkalan Udara digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh
Tentara Nasional Indonesia.
Kawasan Keselamatan Operasi wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan
Penerbangan (KKOP) operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk
Navigasi Penerbangan menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan
uatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,
Keselamatan Penerbangan bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Keamanan Penerbangan suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui
keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
Lisensi surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan
pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu
Sertifikat Kompetensi tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
19
BAB II : AZAS DAN TUJUAN
manfaat;
kemandirian;
usaha bersama dan kekeluargaan; keterbukaan dan anti

monopoli;
adil dan merata;
berwawasan lingkungan hidup;
keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan;
kedaulatan negara;
kepentinganumum;
kebangsaan;dan
keterpaduan;
kenusantaraan.
Tegaknya hukum;
BAB II : AZAS DAN TUJUAN
mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar,
dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
membina jiwa kedirgantaraan;
TUJUAN
menjunjung kedaulatan negara;
menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
TUJUAN
menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
meningkatkan ketahanan nasional; dan
mempererat hubungan antarbangsa.
21
BAB III : RUANG LINGKUP
UU NO 1/2009
semua kegiatan penggunaan wilayah semua pesawat udara semua pesawat

udara, navigasi penerbangan, asing yang melakukan udara Indonesia
pesawat udara, bandar udara,
pangkalan udara, angkutan udara,
kegiatan dari dan/atau yang berada di luar
keselamatan dan keamanan ke wilayah Negara wilayah Negara
penerbangan, serta fasilitas Kesatuan Republik Kesatuan Republik
penunjang dan fasilitas umum lain Indonesia Indonesia.
yang terkait, termasuk kelestarian
lingkungan di wilayah NKRI
22
BAB IV : KEDAULATAN ATAS WILAYAH NEGARA
NKRI
NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan
penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan
udara.
Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas, diatur lebih lanjut oleh Peraturan
pemerintah
Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang yang
bersifat permanen dan menyeluruh.
Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.
23
BAB IV : KEDAULATAN ATAS WILAYAH NEGARA
NKRI
Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI, akan dan telah memasuki kawasan udara
terlarang dan terbatas, diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh
personel pemandu lalu lintas penerbangan.
Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib menginformasikan kepada aparat yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara
Jika peringatan dan perintah tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk
keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas atau untuk
mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh muatannya yang melanggar ketentuan, diperiksa dan
disidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Kawasan udara terbatas hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara.
24
BAB V : PEMBINAAN
Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Pengaturan meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar,
pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan
penerbangan serta perizinan
Pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis
di bidang pembangunan dan pengoperasian
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan termasuk melakukan tindakan korektif
dan penegakan hukum.
25
BAB VI : RANCANG BANGUN DAN PRODUKSI PESAWAT UDARA
Pesawat udara, mesin, dan baling-baling
1. yang akan dibuat untuk digunakan secara sah yang di produksi didalam negeri :
(eligible) :
• harus memiliki sertifikat tipe
• harus memiliki rancang bangun dan
• dilakukan penguijian sesui standar yang di produksi diluar negeri :
kelaikudaraan
• harus memiliki sertifikat Validasi
2. Jika ada perubahan rancang bangun : 3. Setiap badan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan produksi dan/atau
• persetujuan perubahan (modification);
perakitan pesawat udara, mesin pesawat
• sertifikat tipe tambahan (supplement); atau
udara, dan/atau baling-baling pesawat
• amendemen sertifikat tipe (amendment
terbang wajib memiliki sertifikat produksi.
BAB VII : PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA
Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib
mempunyai tanda pendaftaran (CoR)
Tanda Pendaftaran Pesawat

tidak terdaftar di negara lain;
Indonesia CoR (PK - …)
dimiliki oleh WNI atau dimiliki oleh BHI;
dimiliki oleh WNA atau BHA dan dioperasikan oleh WNI atau BHI untuk jangka waktu
pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak
dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
dimiliki oleh WNA atau BHA yang pesawat udaranya dikuasai oleh BHI berdasarkan suatu
perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak
BAB VIII : KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar
kelaikudaraan (CoA)
tidak terdaftar di negara lain;

Tanda Kelaikan Pesawat
Indonesia CoA
dimiliki oleh WNI atau dimiliki oleh BHI;
dimiliki oleh WNA atau BHA dan dioperasikan oleh WNI atau BHI untuk jangka waktu pemakaiannya
minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak
dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
dimiliki oleh WNA atau BHA yang pesawat udaranya dikuasai oleh BHI berdasarkan suatu perjanjian yang
tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau
perdagangan pesawat udara
Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar

kelaikudaraan.
Certificate of Airworthiness (CoA)

(lulus pengujian dan pemeriksaan) (CoA)
Bukti kelaikudaraan adalah

SERTIFIKAT KELAIKUDARAAN STANDAR, DIBERIKAN UNTUK PESAWAT
TERBANG KATEGORI
transpor, SERTIFIKAT KELAIKUDARAAN KHUSUS.

DIBERIKAN UNTUK PESAWAT UDARA :
normal,
kegunaan (utility), penggunaannya khusus secara terbatas
aerobatik, (restricted),
komuter, percobaan (experimental), dan
helikopter kategori normal dan kegiatan penerbangan yang bersifat khusus.
transpor, serta
kapal udara dan
balon berpenumpang.
29
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara
wajib memiliki sertifikat (AOC dan OC)
sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang

diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan
pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau
pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan

kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan
pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga.
Sertifikat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta

pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat
udara.
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat
udara, mesin pesawat udara, baling- baling pesawat terbang, dan komponennya
untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan
(AMO)
perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat

udara;
badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat
organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization); atau
personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan
pesawat udara (aircraft maintenance engineer license).
KESKAM DALAM PESAWAT UDARA SELAMA PENERBANGAN
Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat
atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu, kecuali dalam keadaan darurat, dang yang
melanggar akan kena sanksi
Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan
ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.
Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang
mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan penerbangan
Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan
o perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;

o pelanggaran tata tertib dalam penerbangan
o melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara
yang dapat membahayakan keselamatan;
o perbuatan asusila;
o perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
o pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.
STD - DAAO
PERSONIL PESAWAT UDARA
Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi
(License or Certificate)
Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan
pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih
berlaku.
Lisensi diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan

oadministratif;
osehat jasmani dan rohani; o PILOT
omemiliki sertifikat kompetensi di bidangnya;
olulus ujian. o DISPATCHER / FOO
Sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan
lembaga yang telah diakreditasi. o FLIGHT NAVIGATOR
Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi wajib
o FLIGHT ENGINEER
o melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;
omempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
omelakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. o FLIGHT ATTENDANT
Personel pesawat udara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi

administratif berupa
operingatan;
opembekuan lisensi; dan/atau c. pencabutan lisensi. STD - DAAO
PESAWAT UDARA NEGARA
Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan :

- harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan.
- wajib memiliki tanda identitas.
Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapat dipergunakan untuk keperluan
angkutan udara sipil dan sebaliknya
Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapat dipergunakan untuk keperluan
angkutan udara sipil dan sebaliknya
Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB X : ANGKUTAN UDARA
JENIS ANGKUTAN UDARA
o Kegiatan AUNDN hanya dapat dilakukan oleh BUAUN
Dalam negeri yang telah mendapat izin usaha AUN
Angkutan Udara o Kegiatan AUNLN dapat dilakukan oleh BUAUNBN
Angkutan Udara Bukan
dan/atau perusahaan AUNBA untuk mengangkut
Niaga Dalam negeri penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian Niaga
bilateral atau multilateral.
Berjadwal
dapat dilakukan oleh Pemerintah,
o Kegiatan AUNDN hanya dapat dilakukan oleh BUAUN yang telah mendapat izin pemerintah daerah, lembaga tertentu,
usaha angkutan udara niaga. orang perseorangan, dan/atau badan
o Kegiatan AUNLN dapat dilakukan oleh BUAUNBN dan/atau perusahaan AUNBA usaha Indonesia lainnya, berupa :
untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau
multilateral.
o angkutan udara untuk kegiatan
Tidak Berjadwal keudaraan (aerial work);
o rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan o angkutan udara untuk kegiatan
wisata (affinity group); pendidikan dan/atau pelatihan
o kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk
personel pesawat udara; atau
melakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (inclusive
tour charter); o angkutan udara bukan niaga
o seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use lainnya yang kegiatan
charter); pokoknya bukan usaha
o taksi udara (air taxi); atau
o kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya. angkutan udara niaga.
BAB XI : KEBANDARUDARAAN
BANDAR UDARA
Bandar udara terdiri atas
Domestik
o bandar udara umum; dan
o bandar udara khusus. International
Bandar udara memiliki peran
Pengumpul (HUB)
osimpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
o pintu gerbang kegiatan perekonomian;
primer, sekunder, dan tersier.
o tempat kegiatan alih moda transportasi;
o pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau Pengumpan (SPOKE)
perdagangan;
o pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan
penanganan bencana; serta bandar udara tujuan atau
penunjang dari bandar udara
Bandar udara berfungsi sebagai tempat pengumpul dan merupakan salah
penyelenggaraan kegiatan satu prasarana penunjang
pelayanan kegiatan lokal
o pemerintahan; dan/atau
o pengusahaan.
STD - DAAO
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)
kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
kawasan di bawah permukaan transisi;
kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

AREA KKOP
Wilayah daratan
dan/atau perairan
serta ruang udara di
sekitar Bandar udara
yang digunakan untuk
kegiatan operasi
penerbangan dalam
rangka menjamin
keselamatan
penerbangan
KKOP
Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:
o pembinaan kegiatan penerbangan;

o kepabeanan;
o keimigrasian; dan
o kekarantinaan.
Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) :
o tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surface level heliport);
o tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (elevated heliport); dan
o tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideck).
STD - DAAO
Penggunaan Bersama BANDAR UDARA dan
PANGKALAN UDARA
Dalam Keadaan tertentu
o bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara.

o pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara.
Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan

dengan memperhatikan:
o kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;

o keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;
o keamanan dan pertahanan negara;
o peraturan perundang-undangan.
STD - DAAO
Penggunaan Bersama BANDAR UDARA dan
PANGKALAN UDARA
Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama berlaku
ketentuan penerbangan sipil.
Pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan keselamatan

operasi penerbangan pada pangkalan udara yang digunakan bersama
dilaksanakan oleh otoritas bandar udara setelah mendapat persetujuan
dari instansi terkait
Bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersama

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB XII : NAVIGASI PENERBANGAN
Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka
keselamatan penerbangan harus ditetapkan tatanan navigasi penerbangan nasional.
Tatanan navigasi penerbangan nasional ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan

pertimbangan menteri yang membidangi urusan di bidang pertahanan dan Panglima TNI
keselamatan operasi penerbangan;
Tatanan navigasi penerbangan nasional
efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan; memuat:
kepadatan lalu lintas penerbangan;
standar tingkat pelayanan navigasi ruang udara yang dilayani;
penerbangan yang berlaku; dan klasifikasi ruang udara;
perkembangan teknologi di bidang navigasi jalur penerbangan; dan
penerbangan.
jenis pelayanan navigasi penerbangan.
Jan-24 STD - DAAO 44

Ruang Udara Yang Dilayani

• wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada
negara lain berdasarkan perjanjian;
• ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Republik Indonesia; dan
• ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
kepada Republik Indonesia
Klasifikasi Ruang Udara, ditetapkan berdasarkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, dan kelas G.
• kaidah penerbangan;
• pemberian separasi;
• pelayanan yang disediakan:
• pembatasan kecepatan:
• komunikasi radio; dan/atau
• persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan (Air Traffic Control Clearance).
45
JALUR PENERBANGAN
Jenis jalur
Penentuannya : Jalur Penerbangan
penerbangan
• pembatasan penggunaan • jalur udara (airway); • nama jalur penerbangan;

ruang udara; • jalur udara dengan • nama titik acuan dan
• klasifikasi ruang udara; pelayanan saran panduan koordinat;
• fasilitas navigasi (advisory route); • arah (track) yang menuju
penerbangan; • jalur udara dengan atau dari suatu titik acuan;
• efisiensi dan keselamatan pemanduan (control route) j
pergerakan pesawat udara; dan/atau jalur udara tanpa • jarak antartitik acuan; dan
dan pemanduan (uncontrolled • batas ketinggian aman
• kebutuhan pengguna route); dan terendah
pelayanan navigasi • jalur udara keberangkatan
penerbangan (departure route) dan jalur
udara kedatangan (arrival
route)
46
Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
• terwujudnya penyediaan jasa pelayanan navigasi penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
• terwujudnya efisiensi penerbangan; dan
• terwujudnya suatu jaringan pelayanan navigasi penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam
lingkup nasional, regional, dan internasional.
Jenis Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
• pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services);

• pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical telecommunication services);
• pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information services);
• pelayanan informasi meteorologi penerbangan (aeronautical meteorological services); dan
• pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (search and rescue).
47
BAB XIII : KESELAMATAN PENERBANGAN
Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional Menteri menetapkan

program keselamatan penerbangan nasional (state safety program)
• peraturan keselamatan penerbangan;

• sasaran keselamatan penerbangan;
• sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
• analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan (safety data analysis and
exchange);
• kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan (accident and incident investigation);
• promosi keselamatan penerbangan (safety promotion);
• pengawasan keselamatan penerbangan (safety
• oversight); dan
• penegakan hukum (law enforcement).
48
BAB XIII : KESELAMATAN PENERBANGAN
Untuk melaksanakan tanggung jawab Menteri berwenang untuk

o membentuk komite nasional keamanan penerbangan;
o menetapkan program keamanan penerbangan nasional; dan
o cmengawasi pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional
program keamanan penerbangan nasional
• peraturan keamanan penerbangan;

• sasaran keamanan penerbangan;
• personel keamanan penerbangan;
• pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan;
• perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi penerbangan;
• pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara;
• penanggulangan tindakan melawan hukum;
• penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan; serta
• pengawasan keamanan penerbangan.
49
BAB XV : PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan

pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami
kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.
Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah

dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di
bidang pencarian dan pertolongan.
50
BAB XVI : INVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN LANJUTAN KECELAKAAN PESAWAT
o Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan lanjutan mengenai

penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang
terjadi di wilayah Republik Indonesia.
o Pelaksanaan investigasi dan penyelidikan lanjutan dilakukan oleh komite

nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.
o Komite nasional bertugas melakukan kegiatan investigasi, penelitian,

penyelidikan lanjutan, laporan akhir, dan memberikan rekomendasi dalam
rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama.
51
BAB XXI : PENYIDIKAN
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini
Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu berada di bawah koordinasi dan
pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia
• meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penerbangan;
• menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
• memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang
penerbangan;
• melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
• meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
• memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal
yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
52
BAB XXI : PENYIDIKAN
Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu berada di bawah koordinasi
dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia
• memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana penerbangan;
• mengambil sidik jari dan identitas orang;
• menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di
bidang penerbangan;
• menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana di bidang penerbangan;
• mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat
bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
• mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
• menghentikan proses penyidikan; dan
• meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan
penanganan tindak pidana di bidang penerbangan.
53
BAB XXII : KETENTUAN PIDANA
o memasuki kawasan udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
o memasuki kawasan udara terbatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
o kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-
baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
o tidak mempunyai tanda pendaftaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
o memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga
mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
o DAN SETERUSNYA sampai dengan pasal 443
54
55
CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION
Definition & Part ICAO
Abbreviation 1 Aviation Act
1/2009
Part Part
Part Part
Part 33 Part 171
121 135
31 34
Part Part Part
Part Part
Part 133 172
29 21 35
101 Part Part
Part
CERTIFICATION
PROCEDURES FOR
Part Part 119 Part 170
PRODUCT AND PARTS 137 AIR TRAFFIC RULES
27 36 107 Part
Part
Part Part 173 175
Part Part
25 Part 39 912 129
23 Part
Part
45
Part
Part
63
Part
141
69
ATS
Part
143
43
Part
SAFETY STANDARD LICENSING
Part
47 Maintenance, Preventive
Part 61 SafePart
flight use
Maintenance, Rebuilding, 60 PILOT LICENSING 142
and Alteration
Part register and certificated Part aircraft
Part
65
67
145 maintained by a qualified person
Part
147
LICENSING OF
AIRCRAFT
Part flown by a qualified person Part
MAINTENANCE 67 183
ENGINEER in airspace
Part controled
Part
by
PM 19
Part
67/201 a qualified person 830
5
7
CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION
STANDARD
CASR PROCEDURE
STANDARD &
PROCEDURE

6 (SIX) GENERAL CATEGORIES OF WORDINGS IN CASR
“No person may operate

1. Mandatory, “SHALL …” or
“A Person “ no person “MUST”
an aircraft unless” shall …”
may”...
Area where Risk can 2. Prohibit, “NO PERSON MAY …”
be safely managed by or A PERSON MAY NOT …”
Regulation
Unsafe!! 3. Conditionally mandatory, “
Safe! 90% of all High Risk!! EACH PERSON MAY …” or
little or no regulations No amount “HOWEVER …”
Regulation Certain Regulations or
of rules
required conditions are applied could make 4. Conditionally prohibitive, NO
to mitigate all risk to it safe PERSON MAY …, EXCEPT …, “
an acceptable level of
safety or “UNLESS …”
AVIATION ACTIVITY 5. Responsibility, “IS
RESPONSIBLE …”
PT CASR 6. Definitive or Explanatory. THIS
PARTS PRESCRIBES …”
GROUP 1 GROUP 12
General Guidance and Information RPAS
This group provide general information related with the This group contains direction,
staff instruction organization use revision, description of guidance and procedure
the organization's activities within DAAO, Human
resources Development of DAAO Personnel and
Remotely Piloted Aircraft System
(RPAS) operation. GROUP 11
Inspector Training System of DAAO Personnel. SSP & SMS Policies & Procedure
This group contains direction, guidance and
procedure for State Safety Program (SSP) and Safety
Management System (SMS) implementation.
GROUP 2
Organization Certification
This group provide guidance for certification process. The purpose of the
certification process is to provide a means by which prospective Air Operator
Certificate, Approve Maintenance Organization, Approve Training
GROUP 10
Organization or other organization are authorized to conduct business in a Compliance & Enforcement
manner which complies with all applicable regulations and Aviation Act This group contains direction, guidance and
number 1 year 2009. procedure for imposition of administrative sanctions
against violation of the aviation law and regulations.
GROUP 3
General Technical Administration SI 8900-1.1 GROUP 9
This group provides general process of approval or acceptance of
STAFF INSTRUCTION Certification For Products and Parts
certain operations, programs, documents, procedures, methods, or This group contains direction, guidance, and
systems is an orderly method used by DGCA inspector to ensure that
such items meet regulatory standards and provide for safe
ORGANIZATION, USE procedures for certification of product and parts.
Applicable regulations include CASR part 21, 23, 25,
operating practices.
AND REVISION 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 45 or 47.
GROUP 4
Aircraft Equipment and Authorization
This group provides an explanation of navigational concepts, direction, and
GROUP 8
guidance used by DGCA Inspector to evaluate requests for authorization to DGCA Designess
conduct en route operations. It also discusses methods and requirements This group provides inspector guidance regarding
necessary to approve or deny requests for proposed operations using aircraft designated examiners who work in air transportation.
and/or navigation systems new to that operator and proposed operations into Applicable regulations for CASR part 183
new areas of en route operation using previously approved aircraft and
navigational systems.
GROUP 5 GROUP 6 GROUP 7

Airman Certification Surveillance & Inspections Investigations
This group contains direction, guidance, and This group contains direction, guidance, and
This group contains direction, guidance, and procedures for surveillance and inspection.
procedures for certification of airmen. Applicable procedures for investigations and reporting, related
Applicable regulations include CASR part 60, with aircraft accident, serious incident, incident
regulations include CASR Part 61, 63, 65, 67, 91, 121,
91, 121, 129, 133, 135, 137, 141, 142, 145 or 147. and also conduct complaint and violation
133, 135, 137, 141, 142, 145 0r 147.
investigation.
DGCA REGULATORY REQUIREMENT
CASR Part 119 Certification and Operating Requirements

Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers
Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers

Commuter And Charter Certificate Holders
Commuter And Charter Certificate Holders
60
APPLICABILITY
Except as provided in section 91.701 and 91.703, this

part prescribes RULES GOVERNING THE OPERATION OF
AIRCRAFT (other than Moored balloons, kites,
unmanned rockets, and unmanned free balloons, which
are governed by Part 101 of the CASRs, and ultra light
vehicles operated in accordance with Part 103 of the
CASRs) within Indonesia territory.
RESPONSIBILITY AND AUTHORITY OF THE PIC
The pilot in In an in-flight PiC who deviates

command of an emergency, PiC from a rule shall,
aircraft is directly may deviate from upon the request
responsible for, any rule to the of the Director,
and is the final extent required send a written
authority as to, the report.
operation and
security of the
aircraft.
62
CIVIL AIRCRAFT AIRWORTHINESS
a) No person may operate a civil aircraft unless it is in an

AIRWORTHY condition.
b) The PiC of an a/c IS RESPONSIBLE for determining

whether that aircraft is in condition for safe flight.
Civil Aircraft Flight Manual, Marking,
And Placard Requirements
a) No person may operate an a/c AGAINST the operating

limitations in the Airplane or Rotorcraft Flight Manual,
markings, and placards.
b) No person may operate an Indonesian-registered civil

aircraft unless that aircraft is identified and marked in
accordance with applicable policies of the CASR.
AIRCRAFT FLIGHT MANUAL,
Indonesian-registered civil aircraft
IDENTIFIED AND MARKED
AIRCRAFT IS IDENTIFIED
AIRCRAFT IS MARKED
Prohibition Against Interference
With Crewmembers
a) No person may assault, threaten, intimidate, or interfere

with a crewmember in the performance of the
crewmember's duties aboard an aircraft being operated.
b) Following an act of unlawful interference, the pilot-in-

command shall submit, without delay, a report of such
an act to the DGCA.
ASSAULT, THREATEN, INTIMIDATE, OR INTERFERE WITH A
CREWMEMBER
Looks like the guy on the left is not

what you can call a ‘good guy’…”
CARELESS OR RECKLESS OPERATION
No person shall operate an aircraft in a careless or

reckless manner so as to endanger or be likely to
endanger the life or property of any person.
CARELESS OR RECKLESS OPERATION
“If slamming a perfectly good airplane into a

building is not reckless, I don’t what it is
then…??
DROPPING OBJECTS
No person shall create a hazard to persons or property on

the surface by dropping an object from an aircraft in flight.
However, this section does not prohibit the dropping of any
object if reasonable precautions are taken.
FLIGHT CREW EQUIPMENT
A flight crew member assessed as fit to exercise the

privileges of a license, subject to the use of suitable
correcting lenses, shall have a spare set of the
correcting lenses readily available when exercising
those privileges.
ALCOHOL OR DRUGS
No person may act or attempt to act as a crewmember of a civil

aircraft:
a) Within 8 hours after consuming alcohol;
b) While under the influence of alcohol;
c) While using any drug that affects the person's faculties in
any way contrary to safety; or
d) While having 0.04 percent by weight or more alcohol in the
blood.
ALCOHOL
Except in an emergency,
no pilot may allow a
person who appears to
be intoxicated or that the
individual is under the
influence of drugs (except
a medical patient under
proper care) to be carried
in that aircraft.
CARRIAGE OF NARCOTIC DRUGS, MARIHUANA, AND
DEPRESSANT OR STIMULANT DRUGS OR SUBSTANCES
a) Except as provided in Paragraph (b), no person may operate

a civil aircraft with knowledge that narcotic drugs,
marihuana, and depressant or stimulant drugs or
substances are carried in the aircraft.
b) Paragraph (a) does not apply to any carriage authorized by

law or a national agency.
PORTABLE ELECTRONIC DEVICES
No person may operate, nor may any operator or PIC allow the operation of, any portable
electronic device onboard any of the following Indonesian-registered civil aircraft:
1) Aircraft operated by a holder of an Air Carrier Operator Certificate or a Commercial
Operator Certificate; or
2) Any other aircraft while it is operated under IFR.
does not apply to :

(1) Portable voice recorders;
(2) Hearing aids;
(3) Heart pacemakers;
(4) Electric shavers; or
(5) Any other portable electronic device that will not cause interference with the navigation or
communication system of the aircraft.
DOCUMENT TO BE CARRIED
AFM or RFM, for airplanes or helicopters.
Certificate of Registration (CoR).

Operational Flight Plan.
Certificate of Airworthiness (CoA). NOTAMS, AIS information and Meteorological briefing

documentation.
Aircraft Journey Log. Current and suitable maps and charts for routes of proposed flight or
possibly diverted flights.
Aircraft Radio Permit. Search and rescue information.
Noise certificate. international flights, a copy of the notified procedures to be followed

by the PIC an intercepted A/C, and the notified visual signals for use
by intercepting and intercepted A/C
The appropriate licences for each member of the flight crew.

Passenger and cargo manifests.
Copy of the return to service, if any, in force with respect to

the aircraft, or technical log, as applicable. Copy of aircraft insurance.
SUBPART B - FLIGHT RULES GENERAL
This subpart prescribes flight rules governing the operation

of aircraft within Indonesia and within Indonesia Flight
Information Region. (Jakarta FIR dan Ujung Pandang FIR
PREFLIGHT ACTION
Each PiC shall, before flight, become familiar with all

available information concerning that flight.
a) For IFR flight / a flight not in the vicinity of an
airport, wx reports & forecasts, fuel
requirements, alternatives available, & any
known traffic delays;
b) For any flight, runway lengths at airports of
intended use.
c) No person may operate an aircraft without
available on board all the essential information
concerning the search and rescue services
OPERATING INSTRUCTIONS
No person may taxi an airplane on the movement area of an aerodrome

unless the person at the controls is an appropriately qualified pilot or :
a) duly authorized by the operator or certificate holder;

b) fully competent to taxi the airplane;
c) qualified to use the radio if radio communications are required; and
d) has received instruction from a competent person in respect of
aerodrome layout, and where appropriate, information on routes, signs,
marking, lights, ATC signals and instructions, phraseology and
procedures, and is able to conform to the operational standards required
for safe airplane movement at the aerodrome.
FLIGHT CREWMEMBERS AT STATIONS
a) During takeoff and landing, and while enroute, each

required flight crewmember shall
1) Be at the crewmember station unless the absence is necessary to
perform duties in connection with the operation of the aircraft or
in connection with physiological needs; and
2) Keep the safety belt fastened while at the crewmember station.
91.105 Cont’d...
b) Each required flight crewmember shall, during takeoff and

landing, keep his or her shoulder harness fastened. This
paragraph does not apply if:
1) The seat at the crewmember's station is not equipped with a shoulder
harness; or
2) The crewmember would be unable to perform duties with the shoulder
harness fastened.
c) Flight crewmember shall use a boom or throat microphone to

communicate with another flight crewmember and air traffic service
below the transition level or altitude.
Seats, Safety Belts, Shoulder Harnesses,
and Child Restraint Systems
1) No pilot may takeoff unless he ensures that each

person on board is briefed on how to fasten and
unfasten the safety belt and, if installed, shoulder
harness.
2) No pilot may cause to be moved on the surface,
takeoff, or land an aircraft unless he ensures that
each person on board has been notified to fasten
his safety belt and, if installed, shoulder harness.
Con’t...
3) Each person on board must occupy a seat with a safety belt

and, if installed, shoulder harness. A person may:
i. Use the floor, for the purpose of sport parachuting; or
ii. (Be held by an adult, provided that the person being held has not reached his
or her second birthday;
iii. Occupy a child-restraint system
SEAT & SEATBELT
• For each
person 2
years old.
• Equipped
with seatbelt.
CHILD RESTRAINT SYSTEM
• For child < 2

years old.
• Accompanie
d by adult.
• Placed in
forward
facing seat.
Flight Instruction; Simulated Instrument
Flight and Certain Flight Tests
b) No aircraft for simulated instrument flight

unless:
1) The safety pilot has at least PPL with appropriate
category and class ratings.
2) The safety pilot has adequate vision forward and to
each side of the aircraft; and
3) That aircraft is equipped with fully functioning dual
controls (except for lighter-than-air aircraft).
Operating Near Other Aircraft
(a) No person may operate an aircraft so close to another aircraft as to

create a collision hazard.
(b) No person may operate an aircraft in formation flight except by
arrangement with the PIC of each aircraft.
(c) No person may operate an aircraft, carrying passengers for hire, in
formation flight.
They must have prior arrangements
RIGHT OF WAY RULES : EXCEPT WATER OPERATIONS
a) does not apply to the operation of an aircraft on

water.
b) General. When wx permit, vigilance shall be
maintained so as to see and avoid other aircraft.
c) In distress. Has the right of way over all other air
traffic.
d) Converging. When same category aircraft
converging same altitude, the aircraft to the
other's right has the right of way.
Right of Way Rules con’t...
If the aircraft are of different categories:

1) A balloon has the right of way over any other category of
aircraft;
2) A glider has the right of way over an airship, airplane, or
rotorcraft; and
3) An airship has the right of way over an airplane or
rotorcraft.
However, an aircraft towing or refueling other aircraft has

the right of way over all other engine driven aircraft.
RIGHT OF WAY RULES CON’T...
e) Approaching head-on. Each each aircraft shall alter course to the right.
f) Overtaking. Overtaking aircraft shall alter course to the right to pass
well clear.
g) Landing. While on final approach or landing, have the right of way over
other aircraft in flight or operating on the surface.
When two or more aircraft are approaching for landing, the aircraft at the
lower altitude has the right of way.
RIGHT OF WAY RULES : WATER OPERATIONS
(e) Special circumstances. When aircraft, or an

aircraft and a vessel, approach so as to involve
risk of collision, each aircraft or vessel shall
proceed with careful regard to existing
circumstances.
AIRCRAFT SPEED
a) in Class A or Class B airspace, below 10,000 feet MSL at an

indicated airspeed of more than 250 knots (288 m.p.h/460
k.p.h).
b) at or below 2,500 feet above the surface within 4 nautical miles of

the primary airport of a Class C or Class D airport at an indicated
airspeed of more than 200 knots (230 mph/460 kph).
c) in the airspace underlying a Class B airspace area designated for

an airport or in a VFR corridor designated through such a Class B
airspace area, airspeed of more than 200 knots (230 mph).
NEED FOR SPEED
“Slow down,
will you…?!”
MINIMUM SAFE ALTITUDES : GENERAL
Except for T/O or landing, no person may operate an a/c below the
following altitudes:
(a) Anywhere. To allow an emergency landing without undue hazard to
persons or property on the surface.
(b) Over congested areas. 1,000 ft above the highest obstacle within
radius of 600 m of the a/c.
(c) Over other than congested areas. 500 ft above the surface, except
over open water or sparsely populated areas. In those cases, the a/c may
not be operated closer than 200 m to any person, vessel, vehicle, or
structure.
ALTIMETER SETTINGS
a) within longitude 1350E to the east area of Indonesia FIR:

1) Below 18,000 feet MSL, to
i. The current reported altimeter setting of a station along the route and
within 100 NM of the aircraft;
ii. If there is no station, the current reported altimeter setting of an
available station; or
iii. In the case of an aircraft not equipped with a radio, the elevation of
the departure airport or an altimeter setting available before departure;
or
2) At or above 18,000 feet MSL, to 29.92" Hg or 1013.2 mb.
Con’t...
a) within longitude 135OE to the west area of Indonesia

FIR
1) Below 11,000 feet MSL, to:
i. (The current reported altimeter setting of a station along the route and
within 100 nautical miles of the aircraft;
ii. (If there is no station within the area prescribed in Paragraph (b)(1)(i) of this
section, the current reported altimeter setting of an appropriate available
station; or
2) At or above 13,000 feet MSL, to 29.92" Hg or 1013.2 mb. :
COMPLIANCE WITH ATC CLEARANCES AND INSTRUCTIONS
When an ATC clearance has been obtained, a pilot in command may not deviate
from that clearance, except in an emergency, unless that pilot obtains an
amended clearance.
Except in an emergency, no person may operate an aircraft contrary to

an ATC instruction in an area in which air traffic control is exercised.
ATC LIGHT SIGNALS
Color and Type of Meaning with respect to aircraft

Meaning with respect to aircraft in flight
Signal on the surface
Steady green Cleared for takeoff Cleared to land
Flashing green Cleared to taxi Return for landing (to be followed by steady green at
proper time)
Steady red Stop Give way to other aircraft and continue circling
Flashing red Taxi clear of runway in use Airport unsafe – do not land
Flashing white Return to starting point on airport Not applicable
Alternating red and Exercise extreme caution Exercise extreme caution

green
Operating on or in the Vicinity of an Airport in
Class G Airspace
o Direction of turns : airplane must make all turns of that airplane to the left unless the airport displays
approved light signals or visual ground marking, helicopter must avoid the flow of fixed wing aircraft
o Flap setting, Except when necessary for training or certification, the pilot in command of a civil
turbojet-powered aircraft must use, as a final flap setting, the minimum certificated landing flap set
forth in the approved performance information in the Airplane Flight Manual for the applicable
conditions
o Communication, Unless otherwise required by AFIS Officer, no person may operate an aircraft to,
from, through, or on an airport unless two way radio communications are maintained between that
aircraft and Aerodrome Flight Information Service Unit responsible to provide Aerodrome Flight
Information Services within the aerodrome. Communication must be established as soon as
practicable
o Equipment requirements, ransport category aircraft, no person may operate a transport category
aircraft within Class G from ground up to FL 245 unless that aircraft is equipped with the applicable
ADS-B equipment. All Aircraft no person may operate an aircraft within Class G from ground up to FL
245 unless that aircraft is equipped with the applicable ADS-B equipment
Operation in Class E Airspace
o Departures. Each pilot of an aircraft must comply with any special traffic patterns established for that
airport.
o Communications with control towers, Unless otherwise authorized or required by ATC, no person
may operate an aircraft to, from, through or on an airport having an operational control tower unless
two-way radio communications are maintained between that aircraft and the control tower
ADS-B equipment. All Aircraft no person may operate an aircraft within Class G from ground up to FL
Operation in Class D Airspace
o General, Each person must comply Operation ion class G and E

o Deviations , An operator may deviate from any provision of this section under the provisions of an ATC
authorization issued by the ATC facility having jurisdiction over the airspace concerned
o Communications. Each person operating an aircraft in Class D airspace must meet the following two-way radio
communications requirements:
o Communications failure, should follow com fail Procedures
o Minimum Altitudes
o Approaches, Except when conducting a circling approach authorized by a DGCA- approved standard instrument
approach procedure or unless otherwise required by ATC
o Departures, No person may operate an aircraft departing from an airport except in compliance established for
that airport by the DGCA
o Takeoff, landing, taxi clearance. No person may, at any airport with an operating control tower, operate an aircraft
on a runway or taxiway, or take off or land an aircraft, unless an appropriate clearance is received from ATC
o Equipment requirements, ransport category aircraft, no person may operate a transport category aircraft within
Class D from ground up to FL 245 unless that aircraft is equipped with the applicable ADS-B equipment. All
Aircraft no person may operate an aircraft within Class D from ground up to FL 245 unless that aircraft is
equipped with the applicable ADS-B equipment
Operation in Class C Airspace
o General, Each person must comply Operation ion class D

o Traffic patterns. No person may take off or land an aircraft at a satellite airport within a Class C
airspace area except in compliance with DGCA arrival and departure traffic patterns
o Communications. Each person operating an aircraft in Class C airspace must meet the following two-
way radio communications requirements:
o Arrival or through flight.
o Departing flight
ADS-B equipment. All Aircraft no person may operate an aircraft within Class C from ground up to FL
o Deviations An operator may deviate from any provision
Operation in Class B Airspace
o Operating rules. No person may operate an aircraft within a Class B airspace area except in
compliance calss D, The operator must receive an ATC clearance from the ATC facility
o Pilot requirements, No person may take off or land a civil aircraft at an airport within a Class B
airspace area or operate a civil aircraft within a Class B airspace area unless PPL, or student or
recreational who seel PPL.
o Communications and navigation equipment requirements., for IFR shoiulkd have VOR and operable
two-way radio capable of communications with ATC on appropriate frequencies for that Class B
airspace area
4. Transponder requirements. No person may operate an aircraft in a Class B airspace area unless the
aircraft is equipped with the applicable operating transponder and automatic altitude reporting
equipment
ADS-B equipment. All Aircraft no person may operate an aircraft within Class B from ground up to FL
Operation in Class A Airspace
each person operating an aircraft in Class A airspace must conduct that

operation under instrument flight rules (IFR) and in compliance with
o Clearance
o Communications.
o Other equipment requirements (Transponder and ADSB)
o ATC authorizations
Interception of Civil Aircraft
o Any aircraft violating the sovereign territory of Republic of Indonesia shall

be given a warning and order to leave the areas by ATC
o Any aircraft approaching and having entered the prohibited and restricted
areas shall be warned and ordered to leave the area concerned by ATC
o ATC shall be obligated to give information on any aircraft violating to

sovereign territory and prohibited and restricted areas to the goverment
apparatus responsible for national defense
RESTRICTED, PROHIBITED AND DANGER AREAS
No person may operate an a/c within a restricted area, or

within a prohibited area, unless that person has the
permission of the using or controlling agency.
Danger Area
Airspace within which activities may constitute a
hazard to the flight of the aircraft may exist at
specified times.
RESTRICTED AREA
Temporary Flight Restrictions
o The Director will issue a Notice to Airmen (NOTAM) designating an area

within which temporary flight restrictions apply and specifying the hazard
or condition requiring their imposition
o When a NOTAM has been issued, no person may operate an aircraft

within the designated area, unless at least one of the following conditions
are met
Flight Restrictions in the Proximity of the
Presidential Area
No person may operate an aircraft over or in the vicinity of

any area to be visited or traveled by the President and or
the Vice President, contrary to the restrictions established
by the Director and published in a Notice to Airmen
(NOTAM).
Flight Limitation in the Proximity of Space
Flight Operations
No person may operate any Indonesian Registry, or pilot

any aircraft under the authority of an airman certificate
issued by the DGCA within areas designated in a Notice to
Airmen (NOTAM) for space flight operation except when
authorized by ATC
Refueling with Passengers on Board
o An airplane shall not be refueled when passengers are embarking, on

board or disembarkingunless it is properly attended by qualified
personnel ready to initiate and direct an evacuation of the airplane
o When refueling with passengers embarking, on board or

disembarking, two-way communication shall be maintained
In-flight fuel management
o PIC shall monitor the amount of usable fuel remaining on board, to safe landing can
be made with the planned final reserve fuel remaining
o PIC shall advise ATC of a minimum fuel state by declaring MINIMUM FUEL, may
result in landing with less than the planned final reserve fuel
o PIC shall declare a situation of fuel emergency by broadcasting MAYDAY MAYDAY

MAYDAY FUEL, where a safe landing can be made is less than the planned final
reserve fuel
VISUAL FLIGHT RULES
Fuel Requirements for Flight in VFR Conditions
a) No person may fly an airplane under day VFR unless there is enough
fuel to fly to the first point of intended landing and, assuming
normal cruising speed to fly after that for at least 30 minutes.
b) No person may fly a rotorcraft under VFR conditions unless there is

enough fuel to fly to the first point of intended landing and,
assuming normal cruising speed, to fly after that for at least 20
minutes.
NIGHT VFR
Night VFR is PROHIBITED unless authorized by the

Director.
VFR Flight Plan: Information Required
a) Information required:
1) The a/c identification number and, if necessary, its radio call sign.
2) The type of the a/c or, in the case of a formation flight, and the
number of a/c in the formation.
3) The full name and address of the PiC or, in the case of a formation
flight, the formation commander.
4) The point and proposed time of departure.
VFR Flight Plan con’t...
5) The proposed route, cruising altitude (or flight level), and

true airspeed at that altitude.
6) The point of first intended landing and the estimated
elapsed time until over that point.
7) The amount of fuel on board (in hours).
8) The number of persons in the aircraft.
9) Any other information the pilot in command or ATC
believes is necessary for ATC purposes.
Con’t..
b) Cancellation. When a flight plan has been

activated, the pilot in command, upon
canceling or completing the flight under
the flight plan, shall notify the appropriate
ATC facility.
Flight Plan
BASIC VFR WEATHER MINIMUMS
Airspace Flight Visibility Distance from Clouds
Class A Not applicable Not applicable

Class B 8 km above 10.000 ft & Clear of clouds
5 km below 10.000 ft
Class C Same as Class B 1,000 ft above
1,000 ft below
1,500 m horizontal
Class F 8 km above 10.000 ft & 1,000 ft above

Class F 58 km
km below 10.000 ft
above 10.000 ft.& 1,000
1,000 ft below
ft above
The
5 kmhigher
belowof: 3000ft.
10.000 ft AMSL 5 km, / 1000 ft 1,500
1,000 m horizontal
ft below
AGL in sight Clear
The higher of: 3000 ft AMSL 5 km, / 1000 ft 1,500 m of clouds
horizontal
Class G AGL in
Same assight
Class F Same
Clear as Class F
of clouds
Special VFR Weather Minimums
o may be conducted under the weather minimums frequirements, below 10.000 feet MSL within the
airspace contained by the upward extension of the lateral boundaries of the controlled airspace
designated to the surface for an airport.
o Special VFR operations may only be conducted
• With an ATC clearance;
• Clear of clouds;
• Except for helicopters, when flight visibility is at least 1 statute mile; and
• Except for helicopter, between sunrise and sunset
o No person may take off or land an aircraft (other than a helicopter) under special VFR__
• Unless ground visibility is at least 1 statute mile; or
• If ground visibility is not reported, unless flight visibility is at least 1 statute mile
o The determination of visibility by a pilot is not an official weather report or an official ground
visibility report.
VFR CRUISING ALTITUDE OR FLIGHT LEVEL
359/000
(When operating below 20,000 feet
EVEN+500 FL 290
ODD
3000,5000
FL 330 ETC
4500,6500 ETC
FL 350
269/270 ETC 089/090
EVEN ODD+500
4000,6000 ETC 3500,5500 ETC
179/180
VFR Cruising Altitude or Flight Level con’t...
FL 200 – FL 290
No Aircraft May be Operated At FL 200 Within
359/000
Indonesian Airspace.
At or above FL 290 are unusable for V FR

operation
FL 220 FL 210
FL 240 FL 230
FL 260 FL 250
FL 280 FL 270
180/179
Course to Be Flown
Flight within controlled airspace under IFR shall:

a) On an airway, along the centerline of that
airway.
b) On any other route, along the direct course
between the navigational aids or fixes defining
that route.
INSTRUMENT FLIGHT RULES
Fuel Requirements for Flight in VFR Conditions
a) No person may fly an airplane under day IFR unless there is enough
fuel to fly to the first point of intended landing and alternate,
assuming normal cruising speed to fly after that for at least 45
minutes.
b) No person may fly a rotorcraft under IFR conditions unless there is

enough fuel to fly to the first point of intended landing and
alternate, assuming normal cruising speed, to fly after that for at
least 30 minutes.
IFR Flight Plan: Information Required
o Information required:
1. For at least 1 hour before and 1 hour after the estimated time of arrival, the weather
reports or forecasts, or any combination of them, indicate The ceiling will be at least
2,000 feet above the airport elevation and the visibility will be at least 3 statute miles
(4.8 km).
2. For helicopters, at least 2 hours before and 2 hours after the estimated time of arrival,
the weather reports or forecasts, or any combination of them, indicate the ceiling will be
at least 400 feet above the lowest applicable approach minima, and the visibility will be
at least 1.5 km
o Exceptions to applicability
o IFR alternate airport weather minimums
o Cancellation
Minimum Altitudes for IFR Operations
• Except when necessary for takeoff or landing

• the applicable minimum altitudes prescribed
If no applicable minimum altitude is prescribed in those parts
• In the case of operations over a mountainous area, an altitude of 2,000 feet above the
highest obstacle within a horizontal distance of 4 nautical miles from the course to be
flown; or
• In any other case, an altitude of 1,000 feet above the highest obstacle within a
horizontal distance of 4 nautical miles from the course to be flown.
• Climb. Climb to a higher minimum IFR altitude shall begin immediately after passing the
point beyond which that minimum altitude applies
IFR Flight Level
359/000
(When operating below 20,000 feet)
EVEN+500 ODD
3000,5000 ETC
4500,6500 ETC
269/270 089/090
EVEN ODD+500
4000,6000 ETC 3500,5500 ETC
179/180
IFR Flight Level
359/000
(When operating abobve FL 200 – below FL 290 )
FL 240 FL 210
FL 260 FL 230
FL 280 FL 250
ETC ETC
179/180
IFR Flight Level
359/000
(When operating above FL 290 Non RVSM
Interval 4000 feet
FL 300 FL 290
FL 340 FL 330
FL 380 FL 370
ETC ETC
179/180
IFR Flight Level
359/000
(When operating above FL 290 with RVSM)
FL 300 FL 290
FL 320 FL 310
FL 360 FL 330
ETC ETC
179/180
Emergency Locator Transmitters
No person may operate an Indonesian-

registered civil airplane unless:
1) It has approved operating automatic ELT for

the following:
i. Supplemental air carrier of CASR 121;
ii. Charter flights domestic and flag air carrier of
CASR 121; and
iii. Operations governed by CASR 135; or
91.207 Cont’d
(2) For operations other than those specified in Paragraph (a)(1)

of this section, there must be attached to the airplane an
approved personal type or an approved automatic type ELT
that is in operable condition.
91.207 Cont’d
Exception:
(1) Turbojet-powered aircraft;
(2) Aircraft in scheduled flights by scheduled air carriers;
(3) Aircraft in training within 50 NM of the airport;
(4) Aircraft in flight for design and testing;
(5) New aircraft in flight to manufacture, preparation, and delivery;
(6) Aircraft in flight to aerial chemicals and agricultural;
(7) Aircraft for research and development;
(8) Aircraft showing compliance with regulations, crew training,
exhibition, air racing, or market surveys;
91.207 Cont’d
• Exception :
(9) Aircraft carry not more than one person; and
(10) Aircraft during period which the transmitter
has been temporarily removed for inspection,
repair, modification, or replacement under
the following:
i. Aircraft records contain date of initial removal, make,
model, serial number, and reason for removing, and
placarded to pilot "ELT not installed."
ii. No person may operate the aircraft more than 90 days after
the ELT is initially removed from the aircraft.
91.209 Aircraft Lights
No person may, during period from sunset to sunrise:

a) Operate a/c unless it has position lights;
b) Park / move a/c in, or in dangerous proximity to, a
night flight operations unless:
1) Is clearly illuminated;
2) Has lighted position lights; or
3) Is in an area which is marked by obstruction
lights;
SUBPART D – SPECIAL FLIGHT OPERATIONS
AEROBATIC FLIGHT
FLIGHT TEST AREAS
TOWING: GLIDERS
PARACHUTES AND PARACHUTING
RESTRICTED CATEGORY CIVIL AIRCRAFT: OPERATING LIMITATIONS
LIMITED CATEGORY CIVIL AIRCRAFT: OPERATING LIMITATIONS
AIRCRAFT HAVING EXPERIMENTAL CERTIFICATES: OPERATING LIMITATIONS
AIRCRAFT HAVING A SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE IN THE

LIGHT-SPORT CATEGORY: OPERATING LIMITATIONS.
140
SUBPART D – SPECIAL FLIGHT OPERATIONS
AEROBATIC FLIGHT No person may operate an aircraft in aerobatic flight
o Over any congested area of a city, town, or settlement;

o Over an open air assembly of persons;
o Within the lateral boundaries of the surface areas of Class B, Class
C, Class F, or Class G airspace designated for an airport;
o Within 4 nautical miles of the center line of any airway;
o Below an altitude of 1,500 feet above the surface; or
o (When flight visibility is less than 3 statute miles (4.8 km).
141
QUESTION

Directorate General of Civil Aviation
Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations

01 - Icao - Dgca Regulation-1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

01 - Icao - Dgca Regulation-1

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

01 - Icao - Dgca Regulation-1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

REFRESHING COURSE

“ICAO AND AVIATION

Oleh : Directorate General of Civil Aviation

Objective dari Refresher Course ini adalah untuk

Jun-22 Company Check Pilot 2

In order to meet the module objectives, we will

Annex 2 : Rule of the Air Annex 8 :Airworthiness of Aircraft

Annex 3 :Meteorological Service for

Annex 4 :Aeronautical Charts Annex 10 : Aeronautical Telecommunications

Annex 5 :Units of Measurement to be Used in Air and

Annex 6 :Operation of Aircraft

Annex 15 : Aeronautical Information Services

Annex 16 : Environmental Protection

Annex 18 : The Safe Transport of Dangerous Goods by Air

Annex 19 : Safety Management

Member State U.S. Republic of Indonesia

State Aviation Law U.S. Aviation Law Aviation Act. N0 1/2009

CAA Director General

State Aviation Regulations

Inspector Technical and Inspector Directives and

Basic National Law UUD 1945

State Aviation Law Aviation Act. N0 1/2009

Gov. Regulation in lieu of Law PERPU

Ministry Decree CASR / PKPS

Undang-Undang No. 1/2009 Undang-Undang No. 6/2023

PP 5/2021 PP 32/2021 Tentang

Civil Aviation Safety Regulations

PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

OPERATING AIR OPERATOR RPAS OPERATING

PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

ROTORCRAFT EXTERNAL LOAD AGRICULTURAL AIRCRAFT

PP 32/2021 PP 5/2021 Tentang

SMALL UAS ( CASR 107 )

24 BAB 466 PASAL

BAB 1 : Ketentuan Umum • 1 Pasal

Bab III : Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang • 1 Pasal

Bab IV : Kedaulatan Atas Wilayah Udara • 5 Pasal

Bab V : Pembinaan • 3 Pasal

Bab VI : Rancang Bangun dan Produksi Pesawat Udara • 11 Pasal

Bab VII : Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara • 10 Pasal

Bab VIII : Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara • 37 Pasal

Bab X : Angkutan Udara • 107 Pasal

Bab XI : Kebandarudaraan • 69 Pasal

Bab XII : Navigasi Penerbangan • 62 Pasal

Bab XIII : Keselamatan Penerbangan • 13 Pasal

Bab XIV : Keamanan Penerbangan • 28 Pasal

Bab XVII : Pemberdayaan Industri dan Pengembangan Teknologi Penerbangan • 5 Pasal

Bab XIX : Sumber Daya Manusia • 15 Pasal

Bab XX : Peran Serta Masyarakat • 3 Pasal

Bab XXI : Penyidikan • 2 Pasal

Bab XXII : Ketentuan Pidana • 43 Pasal

Bab XXIII : Ketentuan Perralihan • 8 Pasal

Bab XXIV : Ketentuan Penutup • 14 Pasal

setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

usaha bersama dan kekeluargaan; keterbukaan dan anti

menjunjung kedaulatan negara;

menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

meningkatkan ketahanan nasional; dan