FIX - Muh Zainul Muzaki M - Sibatik

E-ISSN: 2809-8544
PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO

EFEKTIVITAS, DAN RASIO EFESIENSI, TERHADAP BELANJA
MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2015 – 2021
Muh Zainul Muzaki M1, Mega Tunjung Hapsari2
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: zayn.muzaki99@gmail.com1, hapsarimega11@gmail.com2
Abstract
APBD is an important policy instrument for LGs. The ability to manage APBD reflects the ability to
manage finances for local governments in financing operations and development. The research
problem includes the partial and simultaneous influence of regional independence ratio variables,
effectiveness ratios, and efficiency ratios for capital expenditures in the Tulungagung Regency
Government. The purpose of conducting research is to obtain information about the partial and
simultaneous effects of the regional independence ratio variable, the effectiveness ratio, and the
efficiency ratio for capital expenditure in the Tulungagung Regency Government. The method
applied is quantitative with multiple linear regression tests. Secondary type data taken from the
website www. djpk.kemenkeu.go.id. The results showed that the independence ratio (X1) was 0.945
> 0.05, the effectiveness ratio (X2) was 0.935 > 0.05, and the efficiency ratio (X3) was 0.258 > 0.05,
and the results of the F test were 0.511 > 0.05. This indicates that both partially and simultaneously,
all independent variables have no influence on capital expenditure at the Tulungagung Regional
Government for the 2015-2021 period with a confidence level of 95.5%.
Keywords: APBD, Regional Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Capital
Expenditures
Abstrak
APBD ialah instrumen kebijakan penting bagi Pemda. Kemampuan pengelolaan APBD
merefleksikan kemampuan pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan
operasional serta pembangunannya. Masalah penelitian meliputi pengaruh parsial dan simultan
variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi belanja modal pada
Pemkab Tulungagung. Tujuan dilakukannya penelitian guna mendapatkan informasi tantang
pengaruh parsial dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio
efisiensi bagi belanja modal pada Pemkab Tulungagung. Metode yang diterapkan yaitu kuantitatif
dengan uji regresi linier berganda. Data berjenis sekunder yang diambil dari website www.
djpk.kemenkeu.go.id. Hasil penelitian diketahui bahwa rasio kemandirian (X1) bernilai 0.945 >
0.05, rasio efektivitas (X2) bernilai 0.935 > 0.05, dan rasio efisiensi (X3) bernilai 0.258 > 0.05, serta
hasil uji F yaitu 0.511 > 0.05. Hal ini menandakan bahwa baik secara parsial maupun simultan,
keseluruhan variabel independen tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda
Tulungagung periode 2015-2021 dengan tingkat kepercayaan 95.5%.
Kata Kunci: APBD, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Belanja Modal
PENDAHULUAN
Kemampuan pengelolaan APBD merefleksikan kemampuan pengelolaan keuangan
bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan operasional serta pembangunan. APBD ialah
instrumen kebijakan penting bagi Pemda. Sebab bisa dimanfaatkan untuk belanja daerah
terprioritas, sehingga bisa berpotensi mewujudkan pemenuhan kehidupan bagi masyarakat
SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK 289
DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.548
daerah. Belanja modal meliputi belanja modal, operasi, serta seluruh kebutuhan yang tidak
terduga.
Pengalokasian anggaran untuk belanja modal yang telah disesuaikan kebutuhan daerah
bertujuan menambah asset tetap. Belanja modal umumnya bermanfaat lebih dari 1 tahun
anggaran, menambah aset, serta menambah biaya operasional beserta pemeliharaan.
Kategori dari belanja modal meliputi belanja gedung dan bangunan, mesin, jalan, irigasi,
serta kategori fisik serupa.
Kemandirian daerah didalam sektor keuangan ditandai dengan kemampuan daerah
dalam memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan belanja modal serta operasional melalui
Pendapatan Asli Daerah. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah banyak,
maka derah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Hukum ini berlaku
kebalikannya. Bila kebutuhan yang terpenuhi dengan PAD bertambah sedikit, maka derah
tersebut memiliki tingkat kemandirian yang semakin rendah. Kemandirian keuangan bagi
daerah bisa ditingkatkan melalui pemaksimalan PAD, sehingga mampu meminimalisir
ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Kriteria daerah dengan kategori berkemampuan realisasi PAD efektif bila rasio
minimumnya 1%. Bila rasionya bertambah besar, maka kemampuan daerah merealisasikan
PAD bertambah efektif. Efisiensi kinerja dari pemerintah dapat dihitung dengan mencari
perbandingan pengeluaran dan pendapatan daerah. Daerah dinyatakan efisien bila
pengeluarannya kurang dari pendapatan daerah.
Prioritas pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah diketahui melalui
penghitungan dengan rasio aktivitas. Belanja rutin serta pembangunan dengan APBD
dilatarbelakangi aktivitas pembangunan serta besaran investasi yang disesuaikan dengan
target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan mempertahankan serta meningkatkan
kontinuitas keberhasilan daerah (pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja rutun dan
pembangunan) dapat diidentifikasi melalui penghitungan rasio pertumbuhan. Fungsi
mengidentifikasi setiap elemen pendapatan serta pengeluaran yakni memungkinkan daerah
lebih memperhatikan seluruh potensi potensial.

290 https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK
Grafik 1. Perkembangan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, serta Belanja

Modal
Grafik Data Penelitian Tahun 2015-2021

2,5000000
2,0000000
1,5000000
1,0000000
0,5000000
0,0000000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Belanja Modal
Sumber: www. djpk.kemenkeu.go.id
Pada Grafik 1 terlihat perkembangan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio

efisiensi dan belanja modal pada periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2015–2018, ketika
rasio kemandirian turun maka belanja modal naik dan sebaliknya jika belanja modal turun
maka rasio kemandirian naik. Tetapi pada tahun 2019-2021 perkembangan rasio
kemandirian dan belanja modal mengalami kesamaan. Pada Grafik 1, perkembangan rasio
efektivitas terhadap belanja modal mengalami perbedaan hanya pada tahun 2015-2017.
Akan tetapi setelahnya perkembangannya sama-sama turun dan naik lagi pada tahun 2021.
Pada tahun 2015-2019, ada kecenderungan ketika rasio efisiensi naik maka belanja modal
juga ikut naik dan sebaliknya. Tetapi pada tahun 2019-2021 kecenderungan rasio efisiensi
mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan modal belanja yang mengalami penurunan.
Penelitian Silitonga (2009) berjudul “Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan
Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara,”
menyatakan kemandirian keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh poditif segnifikan
bagi belanja modal.
Hidayat (2013) melalui penelitian berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan
Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur),”
menyatakan: (1) kinerja keuangan daerah pada tahun sebelumnya mempunyai pengaruh
segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun selanjutnya; (2) Ketergantungan tahun
sebelumnya mempunyai pengaruh negative segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun
selanjutnya; (3) efektivitas PAD, pembayaran SiLPA, serta rasio fiscal di tahun sebelumnya
secara parsial mempunyai pengaruh positif segnifikan bagi alokasi belanja modal di tahun
selanjutnya.

Tujuan penelitian ditetapkan untuk mendapatkan informasi tantang pengaruh parsial

dan simultan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, serta rasio efisiensi bagi
belanja modal pada Pemkab Tulungagung.
TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, bahwa
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).”
Pada Pasal 50 (c) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mengenai perubahan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan,
“belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan.”
Belanja modal didalam Permendagri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah yakni, “pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan
aset tetap lainnya.”
Kemandirian keuangan daerah menunjukan kemampuan pembiayaan dari daerah
dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dalan penyediaan layanan bagi masyarakat
(Halim, 2001:131). Rasio dari kemandirian merepresentasikan partisipasi dari masyarakat
didalam membangun daerah. Tingkat rasio kemandirian yang bertambah tinggi dapat
menambah partisipasi dari masyarakat dalam pembayaran pajak serta retribusi yang menjadi
elemen penting bagi PAD.
Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio efektivitas merepresentasikan kemampuan Pemda untuk mewujudkan sesuatu

yang direncanakan dibanding target yang telah diputuskan sesuai potensi daerah.
kemampuan dari daerah berkategori efektif bila rasionya minimum 100% (Halim, 2001:
131). Rasio yang bertambah tinggi menandakan semakin efektif. Berikut ialah kategori
efektivitas PAD:

Tabel 2. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Rasio efisiensi ialah rasio yang berfungsi merepresentasikan perbandingan input

dengan output ataupun realisasi pengeluaran dengan pendapatan daerah. kinerja keuangan
dari pemerintah berkategori efisien bila kurang dari 1 (<100%). Bila rasio berkurang, maka
efisiensi bertambah baik (Halim, 2001: 131). Berikut ialah kriteria efisiensi keuangan:
Tabel 3. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Hipotesis Penelitian
H1 : Rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh bagi belanja modal
H2 : Rasio efektivitas memiliki pengaruh bagi belanja modal
H3 : Rasio efisiensi memiliki pengaruh bagi belanja modal
METODE
Jenis dari data yang diterapkan berupa kuantitatif, yakni data berbentuk angka. Data
bersumber dari data sekunder (seluruh informasi di portal djpk.kemenkeu.go.id). Data
penelitian meliputi laporan keuangan (anggaran, pendapatan, dan realisasi APBD) Pemkab
Tulungagung. Sampel berjumlah 7.
Variabel operasional yang diputuskan peneliti yakni kinerja keuangan Pemda yang
meliputi:
- Belanja Modal
Ekonomi bagi Pemda dikelompokkan berupa belanja barang, modal, bunga,
pegawai, bansos, hibah, serta belanja lain yang tidak terduga. Jenis belanja modal yakni

belanja guna mendapatkan tanah, Gedung, alat-alat, serta asset tidak terwujud. Formula
belanja modal yakni:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
- Rasio Tigkat Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan bagi daerah bisa diukur melalui menghitung perbandingan
besaran PAD dan penerimaan daerah bersumber lain, meliputi bantuan dari pemerintah
pusat (DAU dan DAK). Formula kemandirian daerah yakni:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑇𝐾𝐷 =
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
- Rasio Efektivitas
Rasio efektivitas berfungsi merepresentasikan kemampuan dari pemerintah untuk
merelealisasikan seluruh perencanaan dibanding target sesuai potensi daerah. formula
rasio efektivitas yakni:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
- Rasio Efisiensi
Rasio ini berfungsi merepresentasikan perbandingan besaran pengeluaran dengan
penerimaan daerah. formula rasio efisiensi yakni:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
Teknik analisis yang diterapkan yakni analisis kuantitatif, yakni menganalisa data
angka yang dihimpun, lalu dianalisa serta disimpulkan. Proses analisis memanfaatkan
software SPSS. Statistik yang diaplikasikan yakni: “Statistik Deskriptif, Uji Asumsi
Klasik, Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.”
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan
a) Rasio Kemandirian
Tabel 4. Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021
Tahun Realisasi Anggaran Bantuan Rasio Kemandirian
Pendapatan Pemerintah (m) (%)
Daerah (m)
2015 2.369,74 2.203,17 10,76
2016 2.570,28 2.400,43 10,7
2017 2.598,10 2.405,28 10,80
2018 2.701,55 2.476,07 10,91
2019 2.762,65 2.647,74 10,43
2020 2.598,32 2.583,35 10,06

2021 3.095,98 2.394,26 12,93

Sumber: www. Djpk.kemenkeu.go.id
Memperhatikan tabel 4, rerata rasio kemandirian keuangan Pemda Tulungagung

periode 7 tahun ialah 10,94%, sehingga sangat rendah. Kontribusi dari PAD bagi
APBD relative kecil dibanding dengan pendapatan yang bersumber dari pemerintah
pusat. Dengan demikian Pemda Tulungagung mempunyai ketergantungan dengan
pemerintah pusat kategori cukup tinggi, serta belum mampu mencukupi berbagai
kebutuhan daerah.
b) Rasio Efektivitas
Tabel 5. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021
Tahun Target PAD Realisasi PAD Rasio Efektivitas
(m) (m) (%)
2015 213,01 309,65 145,37
2016 240,48 342,57 142,45
2017 300,12 503,1 167,63
2018 359,28 453,15 126,13
2019 439,53 486,36 110,65
2020 446,58 510,55 114,32
2021 436,04 953,89 218,76
Tabel 5 merepresentasikan perkembangan dari rasio efektivitas Pemda

Tulungagung berkategori cukup baik (146,47%) pada periode 2012 hingga 2015.
Efektivitas di 2015 yakni 145,37% dengan realisasi penerimaan yang lebih dari
targetnya. Efektivitas di 2016 berkurang, yakni 142,45% denngan realisasi penerimaan
yang lebih dari targetnya. Efektivitas di 2017 bertambah lagi, yakni 167,63% dengan
realisasi penerimaan yang lebih dari targetnya. Efektivitas di 2018 hingga 2020
berkurang lagi, yakni dari 126,13% ke 114,32% dengan realisasi penerimaan yang
lebih dari targetnya. Kemudian efektivitas di 2021 bertambah segnifikan, yakni dari
104,44% ke 218,76%. Rerata rasio efektivitas berkategori sangat efektif, tapi realisasi
penerimaan menurun.

c) Rasio Efisiensi
Tabel 6. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021
Tahun Realisasi Realisasi Rasio Efektivitas
Pengeluaran Penerimaan (%)
Daerah (m) Daerah (m)
2015 12,92 238,33 5,42
2016 102,72 284,8 36,07
2017 69,27 209,1 33,13
2018 37,50 307,75 12,19
2019 5,00 410,45 1,22
2020 12,94 505,54 2,56
2021 7,00 447,28 1,57
Tabel 6 merepresentasikan rasio efisiensi dari Pemda Tulungagung periode

2015-2021 dikategorikan sudah sangat efisien (13,16%). Kinerja Pemda didalam
pemungutan PAD berkategori sangat efisien (tren rasio 60%). Ini menandakan output
optimum Pemda bisa didapatkan melalui pengeluaran kecil. Penghematan ini telah
sesuai prinsip value for money yang bersifat ekonomis, serta efektif dan efisien.
d) Belanja Modal
Tabel 7. Perhitungan Belanja Modal Daerah Tulungagung TA. 2015 – 2021
Tahun APBD (m) Belanja Modal (m) Belanja Modal (%)
2015 2.317,35 444,59 19,2
2016 2.606,29 574,34 22,0
2017 2.576,15 395,84 15,4
2018 2.576,19 370,66 14,4
2019 2.609,24 247,73 9,5
2020 2.643,65 246,38 9,3
2021 2.753,99 288,29 10,5
Sumber data : data diolah (2017)
Dari perhitungan belanja modal terhadap APBD tahun 2015-2021 masih relatif
kecil karena rata-ratanya hanya sebesar 14,32%. Pada tahun 2015 rata-rata nya sebesar
19,2%. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 22,0%. Namun, pada
tahun setelahnya mengalami penurunan drastic hingga mencapai 10% menjadi 10,5%
pada tahun 2021.

e) Penyajian Data
Prasyarat dari uji regresi berganda yakni uji asumsi klasik, yakni “uji normalitas
data, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas.”
1. Uji normalitas berfungsi menentukan data dari masing-masing variabel
terdistribusi normal atau tidak. Metode pengujian yang diterapkan yakni dengan
uji Kolmogrov Smirnov. Bila sig>0,05, sedemikian sehingga data terdistribusi
normal.
Tabel 8. Uji Normalitas
Memperhatikan table 8, didapatkan informasi bahwa sig.=0.200>0,05. Ini

menandakan bahwa data terdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas juga
direpresentasikan melalui grafik berikut:
Grafik 2. Histogram
Sumber: Hasil Output SPSS 25.0
Memperhatikan grafik 2, didapatkan informasi bahwa sebaran data

mengikuti garis diagonal. Dengan demikian menandakan bahwa data terdistribusi
normal.

Grafik 3. Normal P-Plot
Sumber : Hasil Output SPSS 26.0
Memperhatikan grafik 3, yakni seluruh titik tersebar di sekitar dan

mengikuti garis diagonal. Dengan demikian, menandakan bahwa data terdistribusi
normal.
2. Uji multikolinieritas, tujuan pengujian multikolinieritas ialah menguji ada atau

tidaknya korelasi di setiap variabel bebas. Hasil uji ini berdasar pada VIF serta
nilai toleransi. Bila VIF<10, dan nilai toleransi>0,10, maka dinyatakan terbebas
dari multikolinieritas (Priyatno,2012:153).
3.
Tabel 9. Uji Multikolinieritas
Memperhatikan Table 9 tersebut, didapatkan informasi bahwa nilai tolerance

seluruh variabel bebas >10, dan VIF>0,10. Dengan demikian dapat diartikan
bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas. Dengan demikian model
regresinya baik.
4. Uji heteroskedastisitas, tujuan uji ini ialah untuk melihat penyebaran data. Uji
yang diterapkan yakni uji grafik scatter plot serta uji spearman’s rho. Berikut
ialah grafiknya:

Grafik 4. Histogram
Sumber: Hasil Output SPSS 25.0
Memperhatikan grafik 4, seluruh titik tersebar random, tidak berpola, dan

peyebarannya diatas serta dibawah angka 0 sumbu Y. ini menandakan tidak terdapat
heteroskedastisitas.
Mengingat dan menimbang uji asumsi klasik di atas, sedemikian sehingga seluruh
prasyarat uji regresi telah terpenuhi. Berikutnya data diuji regresi berganda untuk
mendapatkan informasi ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat.
Hasil uji regresi berganda telah terangkum didalam table 10.
Tabel 10. Uji Regresi Linier Berganda
Memperhatikan tabel 10 tersebut, didapatkan model regresi berikut
Y = 0.077 + 0.052X1 - 0.015X2 + 0.238X3 + e
Konstanta senilai 0,077. Maknanya yakni (X1), (X2), dan (X3) bernilai 0,
maka (Y) bernilai 0,077.
Koefisien (X1) senilai 0,052 dan bernilai positif (ada perubahan searah). Ini
berarti bila ada kenaikan rasio kemandirian senilai 1%, (Y) juga ada kenaikan

senilai 0,052. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya ialah dengan
mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.
Koefisien (X2) senilai -0,015 dan bernilai negatif (ada perubahan
berlawanan arah). Ini berarti bila ada kenaikan rasio efektivitas senilai 1%, (Y)
ada penurunan senilai 0,015. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya
ialah dengan mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.
Koefisien (X3) senilai 0,238 dan bernilai positif (ada perubahan searah). Ini
berarti bila ada kenaikan rasio efisiensi senilai 1%, (Y) juga ada kenaikan senilai
0,238. Hukum ini juga berlaku kebalikannya. Catatannya ialah dengan
mengasumsikan variabel lain bernilai tetap atau 0.
- Koefisien Determinasi
Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi
Memperhatikan table 11, nilai Adjusted R Square 0,955. Hal ini dapat
diartikan bahwa rasio kemandirian (X1), rasio efektivitas (X2), rasio efisiensi (X3)
menjelaskan belanja modal (Y) sebesar 95,5%, sedangkan 4,5% sisanya dijelaskan
berbagai variabel lain yang tidak ditetapkan dan dipilih peneliti.
- Uji t
Fungsi uji parsial (uji t) ialah menguji pengaruh dari variabel independen pada
variabel dependen secara terpisah. Variabel independent dinyatakan memiliki
pengaruh segnifikan pada variabel dependen bila sig<0,05.
Tabel 12. Hasil Uji t

a. Pengaruh rasio kemandirian (X1) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = 0,076,
signifikansi 0.945. ini menandakan sig>0,05, sehingga bisa disimpulkan rasio
kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.
b. Pengaruh rasio efektivitas (X2) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = -0.088,
efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.
c. Pengaruh rasio efisiensi (X3) bagi belanja modal (Y) didapatkan t = 1.392,
efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal.
- Uji F
Uji F berfungsi mengetahui pengaruh simultan variabel bebas pada variabel terikat.
Seluruh variabel independent dinyatakan memiliki pengaruh segnifikan pada
variabel dependen secara simultan bila sig<0,05.
Tabel 13. Hasil Uji F
Memperhatikan table 13 tersebut, diketahui hasil uji Fhitung 0,967, sig

0.511>0.05. hal tersebut berarti variabel rasio kemandirian (X1), rasio efektivitas
(X2), rasio efisiensi (X3) tidak memiliki pengaruh segnifikan pada belanja modal (Y)
secara pengujian simultan.
PENUTUP
Kesimpulan
Memperhatikan, mengingat, dan menimbang hasil dari pembahasan, maka
disimpulkan yakni:
1. Rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda
Tulungagung periode 2015-2021
2. Rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung
periode 2015-2021
3. Rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung
periode 2015-2021

4. Rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi tidak memiliki pengaruh simultan bagi
belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021
Saran
Mempertimbangkan kesimpulan tersebut, saran dar penulis meliputi:
1. Bagi Pemda Tulungagung, perlu memaksimalkan penerimaan yang bersumber dari
sumber daya, pajak serta retribusi daerah, lalu juga mengoptimalkan BUMD (Badan
Usaha Milik Desa) agar bisa meminimalisir ketergantungan penerimaan dari pemerintah
pusat.
2. Bagi peneliti berikutnya, perlu menambah variabel lain yang berkaitan dengan Belanja
Modal, perlu penerapan sampel yang lebih luas, perlu memanfaatkan data periode paling
baru.
DAFTAR PUSTAKA
Anastasia, Andi Melisa. 2012. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.
Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
Anjarsetiawan. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(DAU) terhadap Belanja Daerah (Study Kasus pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi.
Universitas Diponegoro. Semarang
Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk
Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi. Universitas Diponegoro.
Semarang
Ayu Prawesti, S. . (2022). DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK INDONESIA. SIBATIK
JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan
Pendidikan, 1(10), 2195–2206. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.322
Daniati. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Skripsi.
Universitas Hasanuddin. Makasar.
Dwi Indah Lestari, A. ., Rahmantullah, I. ., Rizki, J., & Panorama, M. . (2022). Pengaruh
Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Perspektif
Ekonomi Islam. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya,
Teknologi, Dan Pendidikan, 1(9), 1681–1692.
https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.224
Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:
Salemba Empat
Hidayat Mochamad Fajar. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap
Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Jurnal.
Universitas Brawijaya. Malang
Indra Bastian; 2006; Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar; Jakarta; Erlangga
Kementerian Keuangan RI. 2014. Deskripsi dan Analisis.
Madiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Marta, Yovita Farah. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Skripsi.
Universitas Diponegoro. Semarang.
Martini Kadek dan Dwiranda. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi
Belanja Modal Di Provinsi Bali. Jurnal ISSN: 2302- 8556 Universitas Udayana
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah
Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang pengelolaan Keuangan Daerah
Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom.
Rengga Viano Deris, L. ., Bhinadi, A. ., & Nuryadin, D. . (2022). Pengaruh Ketimpangan
Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (34 Provinsi) Tahun 2015-
2020. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan
Pendidikan, 1(12), 2947–2958. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.481
Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerinah
Pusat dengan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Sadu, Wasistiono. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media
Silitonga, Mangindang. 2009. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap
Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. Skripsi. Universitas
Umatera Utara. Medan
Sularso, Hafid. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset
Akuntansi Vol. 1 No. 2 Agustus 2011.Universitas Jendral Sudirman. Purwokerto.
www.djpk.kemenkeu.go.id (tentang Data APBD Murni, Realisasi APBD per tahun
Kab.Tulungagung)



FIX - Muh Zainul Muzaki M - Sibatik

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

FIX - Muh Zainul Muzaki M - Sibatik

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

FIX - Muh Zainul Muzaki M - Sibatik

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

E-ISSN: 2809-8544

PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, RASIO

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Grafik 1. Perkembangan Rasio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, serta Belanja

Grafik Data Penelitian Tahun 2015-2021

Rasio Kemandirian Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Belanja Modal

Sumber: www. djpk.kemenkeu.go.id

Pada Grafik 1 terlihat perkembangan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Tujuan penelitian ditetapkan untuk mendapatkan informasi tantang pengaruh parsial

Rasio efektivitas merepresentasikan kemampuan Pemda untuk mewujudkan sesuatu

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Tabel 2. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio efisiensi ialah rasio yang berfungsi merepresentasikan perbandingan input

Tabel 3. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

- Rasio Tigkat Kemandirian Daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

2021 3.095,98 2.394,26 12,93

Memperhatikan tabel 4, rerata rasio kemandirian keuangan Pemda Tulungagung

Tabel 5 merepresentasikan perkembangan dari rasio efektivitas Pemda

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Tabel 6 merepresentasikan rasio efisiensi dari Pemda Tulungagung periode

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Memperhatikan table 8, didapatkan informasi bahwa sig.=0.200>0,05. Ini

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan grafik 2, didapatkan informasi bahwa sebaran data

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Grafik 3. Normal P-Plot

Sumber : Hasil Output SPSS 26.0

Memperhatikan grafik 3, yakni seluruh titik tersebar di sekitar dan

2. Uji multikolinieritas, tujuan pengujian multikolinieritas ialah menguji ada atau

Memperhatikan Table 9 tersebut, didapatkan informasi bahwa nilai tolerance

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Sumber: Hasil Output SPSS 25.0

Memperhatikan grafik 4, seluruh titik tersebar random, tidak berpola, dan

Tabel 10. Uji Regresi Linier Berganda

Memperhatikan tabel 10 tersebut, didapatkan model regresi berikut

Y = 0.077 + 0.052X1 - 0.015X2 + 0.238X3 + e

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Tabel 12. Hasil Uji t

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

Memperhatikan table 13 tersebut, diketahui hasil uji Fhitung 0,967, sig

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

SIBATIK JOURNAL | VOLUME 2 NO.1 (DECEMBER 2022)

You might also like