The court as a means of dispute resolution, most known, but among business will always strive to be avoided by many, due process and the relatively long period of time and protracted due to there are multiple levels in the hierarchy of the courts which have to be passed. In addition it is also because the identity of the parties to the dispute will be known by the public, because the principle of the hearings of the judiciary is, in principle, open to the public. For those who already have a name in the business world, does not want his identity known to the public because the case in court, this was due to worry big name kebonafiditasnya are always protected and preserved will be tarnished, especially among business associates, in addition also for justice that exist in Indonesia today are considered less able to meet the sense of justice in society. Therefore based on the background of the above, to be revealed in this study is whether the Arbitral as an alternative dispute resolu...

Perjanjian merupakan sumber perikatan, perikatan menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan hukum antara para pihak untuk meberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam praktek perdagangan dimasyarakat khususnya mendirikan perusahaan atau perseroan, dalam perjanjiannya antara kreditor dan debitor sering memuat klausul Arbitrase ataupun melalui Pengadilan Niaga (PN) yang harus dicantumkan dalam perjanjian antara debitor dan kreditor. Dan pada saat kepailtan timbul maka muncullah polemik lembaga mana yang berwenang ataupun berkopetensi untuk menyelesaiakan sengketa kepailitan, apakah lembaga arbitrase atau pengadilan niaga. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Pengadilan Niaga (PN) yang paling berwenang dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan, walaupun kebanyakan dalam masyarakat sering memuat yang dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS), apabila dalam penyelesaian sengketa dagang atau sengketa kepailitan, perjanjian yang memuat klausul arbitrase, maka proses penyelesaian sengketanya melalui lembaga arbitrase, sehingga pengadilan niaga wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang mengatasi perkara tersebut. Kata Kunci : Klausula Arbitrase, Sengketa Kepailitan

Penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan di pengadilan cenderung memakanwaktu yang lama, karena prosedurnya yang bertingkat. Sedangkan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu tindakan-tindakan yang cepat sehingga alternatif upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan gugat diperlukan. Lembaga arbitrase dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena sifatnya cepat, oleh ahli, tertutup dan merupakan upaya terakhir serta mengikat (final and binding). Namun dalam kenyataan terdapat masalah-masalah yang menghambat perkembangan arbitrase secara nasional terlebih internasional karena tidak tersedianyaperangkat hukum yang lengkap. Oleh karena itu adalah sangat mendesak untuk diundangkannya hukum secara perdata yang baru yang sekaligus mengatur lembaga arbitrase.

Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Putusan yang dibuat oleh lembaga arbitrase bersifat final dan binding, yang bersifat mengikat dan tidak ada upaya hukum lain. Namun demikian, tidak jarang pihak yang tidak puas atas putusan arbitrase mengajukan gugatan pembatalan maupun gugatan atas pokok perkara ke pengadilan, dengan dalih pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh warga negara. Hal tersebut ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Akibatnya penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perspektif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan content analysis dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan UU Arbitras...

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah. Sesungguhnya dari ketiga unsur yang ada tersebut, khususnya unsur pengusaha dan pekerja sangat rentan terjadi perselisihan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) menjadi penting karena undang-undang tersebut menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa perburuhan. Undang-undang ini telah mengakhiri keberadaan suatu panitia yang dibentuk (Adhoc) guna menyelesaikan suatu perselisihan atau yang dikenal dengan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, baik di tingkat daerah (P4D) atau di tingkat pusat (P4P) dan berdirinya pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Keberadaan PHI diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian, dalam menyelesaikan sengekta perburuhan yang terjadi, mengingat prinsip pengadilan yang cepat, m...