IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN

IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Dosen Pengampu: Zein Muttaqien, S. E. I., M. A. Makalah Disusun Oleh: Maharani Dyah K 15423058 Dika Candra Sari 15423059 PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2016 Kata Pengantar Assalamuala’ikum Wr.Wb Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “Implementasi Jaminan Kesehatan Terhadap Kemiskinan”, dan tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun maksud dari penyusunan makalah ini adalah agar memberikan pengetahuan kepada para pembaca, serta dapat memahami informasi yang terdapat dalam materi yang menjadi pembahasan kami. Dalam proses penyusunan makalah ini masih ada kekurangan dan mendapatkan hambatan, namun berkat dukungan material dari berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan cukup baik, melalui kesempatan ini kami mengucapakan banyak terimakasi kepada semua pihak terkait yang telah membantu terselesainya makalah ini. Segala sesuatu yang salah datangnya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari agama berkat adanya nikamat dari Allah SWT, meski makalah ini masih jauh dari kata sempurna,oleh sebab itu segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. Wassalamuala’ikum Wr.Wb Yogyakarta, 20 Desember 2016 ii DAFTAR ISI Cover .....................................................................................................................................i Kata Pengantar .................................................................................................................... ii Daftar Isi ............................................................................................................................ iii Bab I Pendahuluan ............................................................................................................... 1 A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan........................................................................................................... 2 Bab II Pembahasan .............................................................................................................. 3 A. Pengetahuan Masyarakat Miskin Dalam Pemanfaatan JSN ......................................... 3 a. Masyarakat ............................................................................................................. 3 b. Miskin .................................................................................................................... 3 c. Masyarakat Miskin ................................................................................................ 4 d. Pengetahuan Masyarakat Miskin Dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan .......... 4 B. Tanggapan Pasien Terhadap Layanan Penggunaan BPJS ............................................ 5 a. Tanggapan pasien .................................................................................................. 5 b. Jenis-jenis BPJS ..................................................................................................... 6 c. Faktor Penyebab Kurangnya Penggunaan BPJS ................................................... 6 Bab III Penutup .................................................................................................................... 7 A. Kesimpulan ................................................................................................................... 7 B. Saran ............................................................................................................................. 7 Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 8 iii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional(SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Awal mulanya SJSN muncul disebabkan adanya pengeluaran yang tidak diduga apabila seseorang terkena penyakit, apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi. Hal ini berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan di rumah sakit, obat-obatan, dan lain-lain. Hal ini tentu menyebabkan kesukaran ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga. Sehingga muncul istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk menggobati penyakit yang dideritanya. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Belom lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun 2030, diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia adalah 270 juta orang. 70 orang diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25% penduduk Indonesia dalah lansia. Lansia ini sendiri rentan mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak ada yang menjamin hal ini maka suatu saat nanti dapat menjadi masalah yang besar. Seperti menemukan air di gurun, ketika presiden Megawati mengesahkan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai “Negara tanpa jaminan sisial” akan segera luntur dan menjawab permasalahan diatas. Munculnya UU SJSN ini dipicu oleh UUD tahun 1945 dan perubahannya tahun 2002 dalam pasal 5 ayat (1), pasal20, pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Hingga disahkan dan di indangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. Community dalam bahasa yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, Aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam 1 konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau community dalam bahasa Inggris atau komunitas. Secara etimologis “community” berasal dari kominitat yang berakar pada comunete atau comman. Community mempunyai dua arti (Talizi,1990-49): 1. Sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal dilokasi tertentu, memiliki kebudayaan sejarah yang sama; 2. Sebagai suatu pemukiman yang terkecil diatasnya ada kota kecil (town), dan diatas kota kecil ada kota besar (city). Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta beragai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. B. RUMUSAN MASALAH a. Bagaimana pengetahuan masyarakat miskin dalam pemanfaatan jaminan kesehatan? b. Bagaimana tanggapan pasien BPJS terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah? C. TUJUAN PENULISAN a. Mengetahui cara pemanfaatan masyarakat miskin terhadap jaminan kesehatan b. Mengetahui tanggapan pasien BPJS terhadap pelayanan rumah sakit umum daerah 2 BAB II PEMBAHASAN A. Masyarakat Miskin a. Masyarakat Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-seluasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Masyarakat dapat pula diartikan sebagai semua kegiatan manusia dalam kehidupan bersama (Singalingging, 2008: 28). Masayarakat dibentuk oleh individu-individu yang berada dalam keadaan sadar. Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit dalam arti luas masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Atau dengan kata lain kebulatan dari semua perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspekaspek tertentu, misalya teritorial, bangsa golongan dan sebagainya. Definisi masyarakat menurut Muthahhari (dalam Handoyo 2007:1) mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Yang dimaksud kehidupan bersama adalah kehidupan yang didalamnya kelompokkelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagai kesenangan maupun kesedihan. Sebagai realitas kehidupan, selalu digambarkan sebagai suatu keadaan kehidupan yang kekurangan, lemah dan tidak berkecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, baik dalam pengertian spiritual maupun material (Taher 1997). Dilihat dari kehidupan masyarakat yang saat ini terbilang maju masih banyak orangorang yang kurang mengerti arti kesehatan yang sangat penting bagi kehidupan para masyarakat. Ditunjau dari minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah perekonomian hingga kesehatan. b. Miskin Menurut KBBI, miskin adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sebagai besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktur (Suharto 2013: 15). Kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi standar minium kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan apapun bentuknya, sebagai suatu realitas kehidupan, sepenuhnya tidak dapat dihilangkan. Kemiskinan hanya dapat diubah, dikurangi ataupun diperbaiki, agar tidak menghancurkan derajat kemanusiaan. Kekayan ada karena adanya kemiskinan dan orang menjadi kayak karena adanya orang yang miskin, tanpa ada orang miskin tidak akan pernah ada orang kaya. Karena itu, orang kaya dan orang miskin saling membutuhkan untuk memberikan arti pada makna kehidupannya sendiri, dan dapat saja ukuran kekayaan dan kemiskinan itu, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya berbeda ukurannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemiskinan seperti yang akhir-akhir ini banyak di bicarakan oleh kalangan pejabat pemerintah, kalangan akademis, cendekiawan, dan dikalangan masyarakat adalah kemiskinan dalam kaitannya dengan ekonomi, yaitu sebagai realitas yang dihasilkan oleh struktur perekonomian yang timpang, sehingga mengakibatkan yang kaya makin kaya dan yang miskin 3 makin miskin. Kondisi ini dapat saya menyulut terasa ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan terasa makin melebar berbagai aspek kehidupan, yang kemudian mempertegas munculnya berbagai kesenjangan dan ketidakberdayaan. c. Masyarakat Miskin Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan keputusan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berasal dari Rumah Tangga yang memiliki kriteria: a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. Mempunnyai pengeluaran sebagaian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana; c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau untuk setiap anggota rumah tangga; d. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP; e. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu atau tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah hilang atau berlumput dan tembok tidak bisa diplester; f. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; g. Kondisi lantai terbuat dari tanah, semen atau kramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah; h. Atap terbuat dari ijuk atau rumbia, genteng, seng atau asbes dengan kondisis tidak baik atau kualitas rendah; i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air hujan. d. Pengetahuan Masyarakat Miskin Dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Peran promosi kesehatan menjadi penting dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat tersebut untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Promosi dalam hal ini merupakan rangkaian motivasi dan persuasi agar masyarakat mau menerima dan memanfaatkan program yang diberikan. Program yang menarik belumlah cukup, ini harus disertai dengan komunikasi yang berkesinambungan dan terarah untuk memberikan informasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi atau promosi kesehatan yang dilaksanakan selain secara berkesinambungan juga harus memperhatikan khalayak sasaran baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya, jenis informasi atau pesan yang dibutuhkan dan media apa yang tepat untuk masyarakat sebagai sasaran. Sosialisasi BPJS yang dilaksanakan oleh para tokoh-tokoh masyarakat ataupun Tim Kesehatan dan melibatkan masyarakat itu sendiri. Dalam sosialisasi ini ada proses berbagai pengalaman tentang bagaimana manfaat yang dirasakan, prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan serta bentuk-bentuk pelayanan kesehatanyang diperoleh. 4 B. Tanggapan Pasien Terhadap Layanan Penggunaan BPJS a. Tanggapan Pasien Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 saat ini adalah 254.751.501 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 28,01 juta atau 10,86 persenpada bukan Maret 2016, dari jumlah sekiar 28,01 juta tersebut beberapa warga miskin termasuk dalam peserta Sistem Jaminan Sehat Nasional (SJSN). Kita tahu bahwa SJSN atau lebih tepatnya pengguna BPJS Kesehatan tiap bulan harus membayar iuran sebagai jaminan atau asuransi ketika nantinya dia sakit maka dia bisa menggunakan kartu BPJS tersebut. BPJS Kesehatan tiap daerah diselenggarakan oleh Jamkesda, dimana Jamkesda ini nantinya akan menyatu dengan BPJS. Menurut Sri Endang Tidarwati “Program Jaminan KesehatanDaerah (Jamkesda) dipastikanakan menyatu dengan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan paling lambat 2 tahun setelah operasional”. (Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan; 2004) Jumlah penduduk miskin yang terdaftar sebagai peserta BPJS, masih sangat sedikit. Rata-rata pengguna BPJS adalah peserta dari kalangan menengah ke atas, sebab mereka dapat dengan mudah untuk membayar iuran yang ditarik oleh penyelenggara BPJS Kesehatan. Pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah pada pasien pengguna BPJS rata-rata menuai respon yang positif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pasien juga memberikan respon yang negatif. Respon positif banyak diberikan oleh peserta BPJS Kesehatan dari kalangan menengah ke atas, sebagai contohnya tanggapan dari ibu Etin Rohendi dan bapak Yon Priyono. Berikut respon yang diberikan oleh ibu Etin Rohendi : “Kalau tidak punya jaminan kesehatan seperti Askes atausekarang menjadi BPJS Kesehatan, ya pastinya kami repotdeh, karena biaya operasi bisa sampai puluhan juta dansetiap kontrol pun harus keluar uang untuk dokter spesialis.Ya untung saja ibu jadi peserta BPJS Kesehatan,”.Masa peralihan dari peserta Akses menjadi BPJS Kesehatanmemang sangat terasa, tetapi Tari dan Entin pun sangatmemahami bahwa jaminan kesehatan nasional (JKN) yangdikelola BPJS Kesehatan untuk kepentingan bangsa. “Kalauuntuk jaminannya tetap sama yang Askes dan JKN, Yangberbeda hanya antreannya jadi lama, ya kan pesertanya sekarang bukan cuma peserta Askes,”. Tetapi secara umum, pelayanan sudah baik. “Semogasaja, semakin baik dan memang sebaiknya seluruh rakyatIndonesia punya jaminan kesehatan ya, supaya tidak ada lagi yang tidak bisa berobat kemudian sakitnya semakinparah dan akhirnya mati sia-sia. Cuma ya, bagaimana supayapelayanannya jangan menurun tetapi semakin baik, danpenting lagi, bagaimana supaya bangsa Indonesia sehat, gituloh,” kata Tari. Sedangkan menurut pendapat bapak Yon Priyono Setelah merasakan fasilitas JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yon pun menilai, betapa pentingnya jaminan kesehatan untukseluruh rakyat Indonesia. “Saya menilai begini, sebaiknyayang belum menjadi peserta JKN/BPJS Kesehatan segerasaja mendaftar deh, jangan menunggu sakit. Betul, karenamanfaatnya baik sekali. Kita memang harus menjagakesehatan tetapi sakit itu kan datangnya bisa tiba-tiba,” Penggunaan BPJS Kesehatan kalangan tidak mampu, masih kurang mengerti akan penggunaan dari BPJS dan masih belum bisa memahami sepenuhnya manfaat dari BPJS tersebut. Akan tetapi faktor utama dari ini semua yaitu karena adanya 5 iuran tiap bulan yang harus diberikan sebagai dana iuran jaminan ketika mereka sakit. Pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah terhadap peserta BPJS tidak semuanya baik. Sebagian dari rumah sakit umum daerah di Indonesia masih banyak yang tetap memungut biaya untuk pengobatan dan fasilitas yang diberikan rumah sakit. Bahkan ada rumah sakit yang menolak dan mencari-cari alasan agar pasien peserta BPJS tersebut tidak memberatkan pihak rumah sakit. Hal ini menjadi pemberat bagi pasien peserta BPJS, terutama kalangan tidak mampu, sebab mereka juga hanya bisa dirawat inap selama 3 hari saja. Padahal tidak semua orang sakit dapat sembuh hanya dengan waktu 3 hari saja. Ini sangat lah berat, apalagi jika pasien tersebut hanya pekerja lepas dengan upah minim yang cukup untuk kehidupan makan keluarganya, maka tentunya pihak kelurga akan membiarkan kelurganya yang sakit tersebut untuk dirawat di rumah atau dirawat oleh dukun atau tabib. b. Jenis-jenis BPJS BPJS dibagi menjadi 3 kelas, yaitu: a. kelas perawatan kelas III diberikan kepada peserta PBI (penerima bantuan iuran) jaminan kesehatan, peserta pekerja bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat di ruang pelayanan kelas III. b. Perawatan kelas II diberikan kepada pegawai negeri sipil(PNS) golongan ruang I dan golongan ruang II besertakeluarganya, serta PNS dan penerima pensiun PNSgolongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggotakeluarganya .Selain itu, diberikan kepada anggota TNI dan penerimapensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipilgolongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggotakeluarganya. Anggota Polri dan penerima pensiunAnggotaPolri yang setara Pegawai Negeri Sipil golonganruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya.Perawatan kelas II juga diberikan kepada PegawaiPemerintah Non Pegawai Negeri yang setara PegawaiNegeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruangII besertaanggota keluarganya. Peserta Pekerja Penerima Upahbulanan sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kenapajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, besertaanggota keluarganya. Peserta Pekerja Bukan PenerimaUpah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untukManfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. c. Ruang perawatan kelas I diberikan kepadapejabat negara dan anggota keluarganya. PNS danpenerima pensiun PNS Golongan III dan Golongan IVbeserta anggota keluarganya. Anggota TNI dan penerimapensiun Anggota TNI yang setara Pegawai NegeriSipil Golongan III dan Golongan IV beserta anggotakeluarganya. c. Faktor Penyebab Kurangnya Penggunaan BPJS Dari Kalangan Kurang Mampu a) Terlalu banyak anggota keluarga b) Penghasilan yang hanya cukup untuk kehidupan setiap hari c) Kurangnya penyuluhan dari pemerintah d) Tidak terdaftarnya sebagai peduduk didaerah bermukim e) Iuran bulanan yang terlalu berat f) Banyaknya pengangguran g) Jauhnya jarak rumah ke fasilitas kesehatan BPJS tingkat I 6 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Peran promosi kesehatan menjadi penting dalam rangka meningkatkan motivasi masyarakat tersebut untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Promosi dalam hal ini merupakan rangkaian motivasi dan persuasi agar masyarakat mau menerima dan memanfaatkan program yang diberikan. Program yang menarik belumlah cukup, ini harus disertai dengan komunikasi yang berkesinambungan dan terarah untuk memberikan informasi, motivasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi atau promosi kesehatan yang dilaksanakan selain secara berkesinambungan juga harus memperhatikan khalayak sasaran baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya, jenis informasi atau pesan yang dibutuhkan dan media apa yang tepat untuk masyarakat sebagai sasaran. Sosialisasi BPJS yang dilaksanakan oleh para tokohtokoh masyarakat ataupun Tim Kesehatan dan melibatkan masyarakat itu sendiri. Dalam sosialisasi ini ada proses berbagai pengalaman tentang bagaimana manfaat yang dirasakan, prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan serta bentuk-bentuk pelayanan kesehatanyang diperoleh. Penggunaan BPJS Kesehatan kalangan tidak mampu, masih kurang mengerti akan penggunaan dari BPJS dan masih belum bisa memahami sepenuhnya manfaat dari BPJS tersebut. Akan tetapi faktor utama dari ini semua yaitu karena adanya iuran tiap bulan yang harus diberikan sebagai dana iuran jaminan ketika mereka sakit. Pelayanan yang diberikan rumah sakit umum daerah terhadap peserta BPJS tidak semuanya baik. Sebagian dari rumah sakit umum daerah di Indonesia masih banyak yang tetap memungut biaya untuk pengobatan dan fasilitas yang diberikan rumah sakit. Bahkan ada rumah sakit yang menolak dan mencari-cari alasan agar pasien peserta BPJS tersebut tidak memberatkan pihak rumah sakit. Hal ini menjadi pemberat bagi pasien peserta BPJS, terutama kalangan tidak mampu, sebab mereka juga hanya bisa dirawat inap selama 3 hari saja. Padahal tidak semua orang sakit dapat sembuh hanya dengan waktu 3 hari saja. Ini sangat lah berat, apalagi jika pasien tersebut hanya pekerja lepas dengan upah minim yang cukup untuk kehidupan makan keluarganya, maka tentunya pihak kelurga akan membiarkan kelurganya yang sakit tersebut untuk dirawat di rumah atau dirawat oleh dukun atau tabib. B. Saran 1. Kepada pemerintah perlu mengusulkan agar masyarakat miskin yang belum menerima jaminan kesehatan PBI BPJS kesehatan bisa menerimanya. 2. Kepada penyelenggara JKS agar lebih memperhatikan rakyat dengan penghasilan upah minimum dibawah UMR. 3. Kepada masyarakat miskin diharapkan untuk memanfaatkan adanya program BPJS. Sehingga implementasi program BPJS dapat sesuai dengan tujuan. 7 DAFTAR PUSTAKA Ash-Shard, S.M.B. 2002. Keunggulan Ekonomi Islam. Jakarta: Pustaka Zahra. Azizy, A.Q. 2004. Membangun Fondasi Ekonomi Umat. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Gemmell, N. 1992. Ilmu Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT Pustaka IP3ES Indonesia. http://eprints.ums.ac.id/40493/1/10.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&ty p=html&id=84217&ftyp=potongan&potongan=S1-2015-316402-introduction.pdf http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196111091987031001MUSTOFA_KAMIL/pengertian_masyarakat.pdf http://lib.unnes.ac.id/20361/1/3301411070-S.pdf http://www.jkn.kemkes.go.id https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/2b67b6556b028d910d2ee8df4245e886.pdf https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4 Taher, T. 1997. Islam Etos Kerja & Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: Lesfi. 8