Universitas Hasanuddin

Abstrak : Kelangsungan perdamaian pasca konflik komunal di tanah air belum berlangsung maksimal oleh karena rekonsiliasi masyarakat mengalami kegagalan yang menyebabkan terjadinya krisis kepercayan. Karena itu, masyarakat membutuhkan trust sebagai modal sosial utama yang mesti dibangun kembali untuk membantu rekonsiliasi pasca konflik komunal. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kegagalan resolusi dan krisis kepercayaan serta menjelaskan upaya membangun kembali perdamaian berbasis trust. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis kepustakaan. Hasil analisis menemukan bahwa kegagalan rekonsiliasi konflik komunal berimbas pada terjadinya segregasi sosial yang berpeluang membentuk kembali sentimen in-group dan out-group, memudarnya masyarakat corak familistik yang tergantikan corak individual, serta tumbuhnya stigma dan prasangka sosial, sehingga berpotensi menumbuhkan kembali kantong- kantong potensi konflik baru. Sedangkan dalam membangun kembali perdamaian berbasis trust, d...

Pengembangan masyarakat maritim dan desa/komunitas pantai dan pulau-pulau development of maritime communities and villages / coastal communities and islands Muh Syahrul Taufiq Ibrahim ABSTRAK Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 65% wilayah laut, Indonesia memiliki potensi pembangunan ekonomi yang sangat besar. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan Masyarakat pesisir adalah sekelompok warga yang tinggal di wilayah pesisir yang hidup bersama dan memenuhi hidupnya dari sumber daya di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. Disebut miskin karena masih banyak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sumber daya laut namun modal usaha yang dimiliki relatif kecil, peralatan tangkap tradisional, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Kata Kunci: Masyarakat Maritim ABSTRACK Indonesia is the largest archipelagic country in the world with more than 65% of its sea area, Indonesia has enormous economic development potential. The welfare of coastal communities requires a new breakthrough program that can increase their access to capital, management and

ABSTRAK Inilah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 81.000 km, serta luas lautan 5,8 juta km2 yang terdiri dari zona pantai, landas benua, lereng benua, cekungan samudra di bawahnya dan dirgantara di atasnya. Berdasarkan bangun wilayah laut yang sangat luas, adanya kesatuan alamiah antara bumi, laut, dan dirgantara di atasnya, dan kedudukan global sebagai pinggiran benua. Melihat kondisi geografi yang dimiliki indonesia, sangatlah perlu dilakukan upaya-upaya dalam membangun dan memanfaatkan daerah-daerah maritim di indonesia. Bangsa Indonesia harus «hidup dari dan dengan Laut. Kata Kunci : Kepulauan, masyarakat maritim ABSTRAK This is the largest archipelagic country in the world, consisting of 17,508 large and small islands with a coastline of 81,000 km, and an area of 5.8 million km2 of ocean consisting of coastal zones, continental shelves, continental slopes, ocean basins underneath and aerospace above. Based on the shape of a very large sea area, there is a natural unity between the earth, the sea and the air above it, and the global position as the periphery of the continent. Seeing the geographical conditions that Indonesia has, it is very necessary to make efforts in developing and utilizing maritime areas in Indonesia. The Indonesian people must live from and with the sea.

Abstrak Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan transparansi pemerintah lokal di Sulawesi Selatan dalam membangun good governance. Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintah terkait informasi publik pasca reformasi yang sebelumya tertutup menjadi transparan. Penelitian dilakukan di 24 website pemerintah lokal di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan 24 kabupaten/kota memaparkan visi dan misi pemerintah di website, 54% yaitu 13 kabupaten/kota yang mempublikasi APBD tahun berjalan yaitu APBD tahun 2020 dan 70,8% atau 17 kabupaten/kota memaparkan dokumen RPJM dan RPJP. Berdasarkan temuan data tersebut dapat disimpulkan keterbukaan informasi publik website pemerintah daerah di Sulawesi Selatan cukup bagus. Kata kunci: Transparansi, good governance, Website pemerintah daerah. Good Governance Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini cenderung menerapkan prinsip good governance. Pendekatan good governance tidak terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun ekternal birokrasi (Sabarno, 2007). Munculnya prinsip good governance berangkat dari dinamika kehidupan bernegara pasca perang dunia kedua banyak diwarnai dengan orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat dengan sendirinya menghasilkan kesejahteraan yang tersebar secara merata kepada mayoritas rakyat (pohan, 2000), dan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai penilaian kinerja pemerintah (Darmawati, 2019)