Sociologi of Religion ( Sosiologi Agama )

Menjelaskan perilaku keberagamaan remaja yang terpengaruh oleh judi dan menyebabkan keagamaan yang di lalaikan. Dan menjadikan remaja tersebut kecanduan dan malas untuk mencari pekerjaan yang halal. Dan di desa ini banyak yang melakukan perjudian seakan mereka lupa apa yang haram dan apa yang halal dalam agama mereka

Reformasi pasca pemerintahan Orde Baru telah menghidupkan kembali semangat demokrasi di Indonesia. Pertumbuhan partai politik sebagai konsekuensi lahirnya demokrasi di era ini tidak dapat dibendung lagi. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan keberagaman tema-tema baru untuk dijadikan ideology partai di ruang politik. Keberagaman ini dapat kita lihat pada munculnya partai politik yang tidak hanya ber-asaskan pada nasionalime, tetapi juga ber-asaskan agama, etnis dan lain sebagainya. Dalam hal ini, keberadaan dominasi agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti islam, Kristen turut mewarnai kehadiran partai-partai baru di ruang politik. Seperti yang kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam berpolitik dengan menjadikan jumlah umat islam yang ada di Indonesia sebagai massa mereka. Melihat peluang tersebut, Mereka (para Intelektual dan Ulama) berusaha untuk menggabungkan nilai-nilai keagamaan (islam) dengan politik dan menjadikannya sebagai ideology partai. Karena dengan partai ber-ideology islam dianggap mampu untuk menarik simpati masyarakat islam dan membantu mereka didalam berpolitik. Berkaitan dengan hal diatas, Ahmad Vaezi (dalam Skripsi Sri Utaria 2006 : 61) mengemukakan bahwa banyak intelektual serta para ulama yang membahas berbagai aspek pemikiran politik. Para pemikir yang membahas antara islam dan politik biasanya tertarik untuk mengetahui ilmu pengetahuan politik macam apa yang diberikan oleh islam, apakah islam mendukung filsafat politik atau mengadopsi suatu ideology politik tertentu atau apakah sumber-sumber islam mendukung suatu bentuk sistem politik tertentu. 2 dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya intelektual dan ulama yang tertarik dengan keberadaan agama dalam politik mencerminkan bahwa eksistensi agama di ruang publik khususnya pada politik masih dianggap sebagai suatu hal yag signifikan untuk dijadikan basis utama rekruitmen massa.

Antara usaha bagi memastikan sesuatu cabang ilmu itu berkembang adalah dengan menulis buku-buku rujukan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama muktabar dalam bidang ilmu masing-masing. Begitu juga Islam dan ilmu-ilmunya berkembang di Alam Melayu, iaitu melalui penulisan para ulama dalam semua cabang bidang keilmuan Islam termasuk melalui aktiviti penterjemahan dan saduran (adaptasi). Karya-karya dalam bidang 'aqidah, fiqh dan tasawuf begitu mendominasi di Alam Melayu namun ketinggalan dalam bidang hadith dan cabang-cabang ilmunya sama ada karya asli, terjemahan atau saduran. Namun telah wujud usaha bagi mengangkat wacana dalam bidang hadith dan disiplinnya yang melibatkan wacana yang begitu luas oleh tokoh-tokoh tempatan melalui ceramah-ceramah dan kuliah talaqqi secara konsisten selain seminar-seminar akademik serta kajian di peringkat Sarjana Muda, Sarjana dan doktor falsafah. Selain daripada itu aktiviti menterjemahkan karya-karya turath yang mengangkat wacana kepentingan bagi mengetahui status sesuatu hadith sama ada Sahih, Da'if atau Mawdu' berjaya menarik minat beberapa penerbitan swasta bagi melaburkan modal bagi membiayai penerbitan semula karya-karya ulama klasik Islam berkaitan topik tersebut. Antaranya Kemilau Publika Sdn. Bhd. menerbitkan karya oleh al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah (m. 751H) berjudul al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Da'if. Penulisan ini mengkaji apakah faktor yang mendorong penerbitan naskah ini oleh penerbit dan bagaimana proses tersebut dilakukan sehingga ia siap diterbitkan.

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah selalu menghadapi berbagai tantangan yang berlapis-lapis sejak masa kolonial, paska kemerdekaan, di masa rezim Orde Lama maupun Orde Baru, hingga reformasi. Pasca reformasi, Muhammadiyah semakin lebih banyak dikaji dan hal ini dikaitkan dengan fenomena gerakan radikalisme di Indonesia yang mulai tumbuh sumbur. Inti dari makalah ini ingin menguji kembali tentang bagaimana pertahanan Muhammadiyah dalam menangkal isu-isu radikalisme keagamaan yang sering dialamatkan kepada kelompok modernis ini. Kedua, mengapa ingatan bersama (collective memory) mengenai politik sektarianisme hingga isu ekstremisme seringkali dikaitkan dengan sempalan Muhammadiyah. Faktanya, hal ini sulit disangkal terkait sejarah masa lalu mengenai percaturan politik di Indonesian yang pernah melibatkan tokoh-tokoh agama, salah satunya dari Muhammadiyah. Sedangkan di sisi lain Muhammadiyah mempunyai andil yang cukup besar terhadap dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi baik pada masyarakat urban maupun pedesaan. Fragmentasi dan polarisasi di dalam tubuh Muhammadiyah sendiri mengalami penggelembungan yang luar biasa sejak satu dekade ini; yakni Muhammadiyah yang moderat dengan gaya berfikir inklusif dan Muhammadiyah yang konservatif hingga cenderung fundamentalis. Sebenarnya hal ini juga terjadi dalam organisasi Islam tradisionalis seperti NU (Nahdlatul Ulama). Maka dengan demikian, penulis mencoba bermaksud menelusuri kembali bagaimana pengalaman Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat dengan spirit Pancasila dalam menghadapi arus radikalisme.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Ormas, Dan Gerakan Pembaharuan

The purpose of this study is to reveal two things, (1). Want to know how the aggressive behavior of adolescents in the Baleadi Village, Pati. (2). What is the religious parenting of parents towards adolescents in Baleadi Pati Village. This study used a qualitative approach with parents and adolescents in Baleadi Pati Village as the object of research. the results of the study showed that the aggressive behavior carried out by Baleadi Village adolescents most often carried out was fighting as a fight on the momentum of adolescent or village activities such as the takbir around, a celebration of seventeen. There were four forms of aggression, namely physical aggression, verbal, anger and hostility influenced by teenagers and the environment, each of which is highly curious to take part in a fight. There were three types of parenting, authoritarian, democratic and permissive.

Tujuan dari penelitian ini ingin mengungkapkan dua hal, (1). Ingin mengetahui bagaimana perilaku agresif remaja di Desa Baleadi Pati. (2). Bagaimana pola asuh keagamaan orang tua terhadap remaja di Desa Baleadi Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orang tua dan remaja di Desa Baleadi Pati sebagai obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja Desa Baleadi yang paling sering dilakukan adalah berkelahi sebagaimana perkelahian pada momentum kegiatan remaja atau desa seperti takbir keliling, perayaan tujuh belasan. Bentuk agresif yang dilakukan ada empat yaitu agesi fisik, verbal, rasa marah serta sikap permusuhan yang dipengaruhi dari dalam diri remaja dan lingkungan yang masing-masing rasa ingin tahu yang tinggi untuk ikut melakukan perkelahian. Ada tiga tipe pola asuh orangtua yaitu otoriter, demokratis dan permisif.

ABSTRAK Persoalan terbesar dalam implementasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (CRC) adalah kentalnya budaya paternalistik sebagai struktur yang kaku, yang menempatkan anak pada posisi paling rendah dan kepentingannya selalu dikaitkan dengan kepentingan orangtua. Sehingga mengkonversi kitab Adabul 'Alim Wa Muta'allim dengan CRC (Convention and on The Rights of The Child) menjadi langkah penting untuk dilakukan. Dalam rangka menemukan harmonisasi CRC dengan Syariah dalam konteks pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penanaman karakter/nilai Islam diusia dini. Terlebih, acapkali untuk dijumpai di lingkungan pesantren sebagai gambaran nyata dari tradisi Islam yang bersifat herarkis paternalistik. Pada gilirannya, implementasi kitab Adabul 'Alim Wa Muta'allim di Pesantren Pesantren Tebuireng menjadi ruang menemukan harmonisasi antara syariah dan konsep CRC itu sendiri dan mencapai tujuan yang dimaksud.

This paper analyzes the politicization of religion that occurred in Indonesia, especially in the current political year. Ahead of the 2018 electoral election and the 2019 presidential election, religious sentiments are often used for pragmatic political interests. An example is reflected on 2019 Ganti Presiden Movement. In the context of post-truth politics, feelings and opinions influence the discourse of public politics more than objective facts. In other words, the line between facts and opinions is blurred. Hoax, opinions, and distortions of fact dominate the existing political discourses. This paper uses a sociological approach to analyzing post-truth political phenomena in Indonesia as reflected in recent cases of politicization of religion. The paper also provides a brief overview of some popular data and facts in actual political discourse as evidence of disinformation. However, the politicization of religion reflects unhealthy democratic conditions. Issues of religion in Indonesian context is sensitive and prone to be the trigger of conflict. This paper asserts that the politicization of religion in the post-truth era must be addressed critically and seriously, so that the climate of democracy in Indonesia can be well preserved.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.
Teori Fungsionalisme Struktural yang mempunyai latar belakang yang mengasumsikan adanya antara organisme kehidupan dengan struktur sosial dan berpandangan tentang keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons.
Teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang infrastruktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan lingkungan yang menuntut suatu persyaratan fungsional.
Perlu diketahui fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada sistem konservasi, yaitu adaptasi yang didasarkan pada tujuan, Integrasi dan keadaan laten. Empat syarat fungsional yang diperlukan untuk mewujudkan semua sistem yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner.
Perlu diketahui bahwa meskipun sejak semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena penemuan-penemuan mengenai hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernetika teori sistem yang umum. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu melewati empat proses perubahan, pembaruan yang mengarah pada pembaruan yang berevolusi Talcott Parsons terhubungnya dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan.
Perlu diketahui bahwa meskipun Talcott Parsons telah berhasil membangun suatu teori yang besar untuk mengadakan pendekatan dalam masyarakat, tetapi ia tidak luput dari kritikan, baik dari mantan muridnya Robert K. Merton, maupun sosiolog lain, yaitu George Homans, Williams Jr., dan Alvin Gouldner.

Malakoknya Nias Kristen ke Minangkabau Nagari Sungai buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman berbeda dengan makhlukNya suku-suku dalam internal Minangkabau atau suku-suku di luar Minangkabau yang beragama Islam meski mereka sama-sama mengisi adat sebagaimana lazim diungkapkan dalam aforisme adat Minangkabau adat diisi lembaga dituang malakoknya suku-suku internal Minangkabau dan non Minangkabau yang beragama Islam ke dalam persekutuan asal atau melalui pembentukan suku-suku baru di suatu Negeri melekat pada struktur adat Minangkabau itu sendiri titik mereka menjadi orang Minangkabau anak kemenakan mereka menjadi anak kemenakan orang Minangkabau Nagari Sungai buluah sementara malakoknya etnis Nias Kristen ke Minangkabau Islam hanya dalam rangka untuk memperoleh pengakuan atas eksistensi mereka di tengah masyarakat adat Minangkabau Nagari Sungai buluah titik mereka tidak dianggap orang Minangkabau anak kemenakan mereka bukan anak kemenakan orang Minangkabau titik Akan tetapi karena mereka telah menjadi bagian dari etnis yang ada dalam negeri Sungai buluah, mereka disebut isi Nagari Sungai buluah titik anak kemenakan mereka menjadi anak kemenakan orang Nagari sungai buluah

Islam Nusantara menjadi topik pembicaraan yang hangat dan menarik dan penuh pertentangan dengan berbagai macam penafsiran yang muncul dari berbagai kalangan.
Disini kami sedikit mengupas pengertian dari Islam Nusantara itu sendiri dari berbagai sumber yang kami baca.

Dalam alam digital, mayoritas masyarakat saat ini tidak lagi memperdulikan kualitas. Di era milenial, ia lebih memerlukan sosok-sosok manusia dengan kecerdasan rata-rata, yang dalam hal ini disebut sebagai mediokrasi. Mediocre artinya rata-rata. Dibukanya kran demokrasi di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan, sekaligus meningkatkan, ideologi masyarakat egalitarian, tetapi realitasnya justru sampai saat ini masih tampak menjadi masyarakat fanatis yang cenderung irasional.

Untuk itu, di akhir tahun ini, kiranya manusia sangat perlu merefleksikan diri lebih dalam untuk menjaga kualitas hidupnya dengan mengrekonstruksi suasana meritokrasi. Meritokrasi sendiri berasal dari kata merit yang artinya berharga. Berbeda dengan mediokrasi yang penekanannya pada kuantitas, meritokrasi di sini lebih kepada kualitas.

The space for interaction in society is always influenced by religion and culture as binding aspects, both individually and in groups. This study aims to reveal how the relationship between culture and religion in the development of Toba Islam in Huta Sijungkang, Parlilitan sub-district, Humbang Hasundutan district. The study was conducted with a qualitative approach through interviews and literature studies. Based on research conducted in the development of Islamic religion in Huta Sijungkang, culture and religion are not two contradictory entities, but an inherent unity to regulate relations in society. This has made the people not patterned based on religion, so that cultural and religious dualism is not a conflict, but rather a cultural identity and values that continue to be lived by the Huta Sijungkang community. For society, religious differences are not a barrier in family ties, so there is an awareness to maintain the principles of togetherness and unity.

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah atas taufiq dan hidayah­Nya sehingga proses penelitian dan penulisan buku Interaksi Sosial
Masyarakat Plural Agama dapat saya selesaikan. Selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya.
Buku ini bisa selesai tentunya atas bantuan dari pakar, pro­ fessional, kolega dan berbagai pihak yang tidak mungkin bisa saya sebut satu persatu. Atas dasar itulah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap jasa­jasa mereka.
Buku ini hadir berdasar dari penelitian saya di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri pada tahun 2006 silam. Bagi saya Desa Tanon adalah desa yang unik karena tingkat ke­ beragamannya begitu tinggi. Dalam satu desa terdapat empat agama berbeda, Islam, Kristen, Katolik dan Hindu.
Pluralitas agama tersebut bukanlah problem yang meng­ hambat aktivitas sosial. Ia justru menjadi pemicu integrasi sosial. Masyarakat Desa Tanon bisa saling hidup damai, rukun, dan guyub. Kerja sama di berbagai sektor dapat terjalin oleh setiap individu yang berbeda agama sekalipun.
Tingginya pluralitas agama di Desa Tanon bukan tanpa latar belakang. Peristiwa G 30 S PKI adalah salah satu pemicunya. Pasca peristiwa itu, agama Hindu, Kristen dan Katolik mulai dipeluk oleh masyarakat. Di satu sisi, Islam memang menjadi agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat hingga saat ini. Tetapi, kendati demikian, umat muslim di Desa Tanon tidak menampakkan dirinya sebagai agama dominan yang intimidatif.
Umat Islam justru menunjukkan sikap toleran, inklusif dan penuh welas asih terhadap kelompok agama minoritas. Masing­masing elite agama mampu menjadi stabilisator di tengah­tengah masyarakat. Mereka menunjukkan sikap penuh keteladanan dengan menjunjung tinggi perdamaian.
Penelitian yang saya lakukan memang telah lama, tepat­ nya 13 tahun silam. Tetapi, sampai saat ini Desa Tanon tetap seperti duhulu. Tidak ada pergolakan. Tidak ada percik konflik horizontal di tengah masyarakat. Kerukunan dan kedamaian tetap terjaga.
Bagi saya, Desa Tanon adalah representasi wajah keindo­ nesian kita. Nilai­nilai kebhinekaan mampu teraplikasikan dalam laku sosial masyarakat. Hadirnya buku ini diharapkan mampu memberi sumbangsih bagi masyarakat yang hidup di tengah pluralitas agama. Meski 13 tahun silam saya melakukan penelitian di Desa Tanon, setidaknya hal itu tetap relevan dalam konteks kehidupan kontemporer.
Sebagai manusia biasa, tentu isi buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, saya mengharap kritik dan masukan dari pembaca untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam karya­karya berikutnya. Selamat membaca!

Kalau di Bali dikenal dengan hidangan "salam" yang disucikan umat Hindu pada minoritas muslim Kampung Kusamba yang hadir dalam ritual ritual keagamaan mereka seperti ritual kelahiran anak, perkawinan, dan upacara kematian sebagai sebuah penghormatan terhadap muslim di Kelurahan ranah Parak Rumbio meski dalam konteks tempat dan komunitas keagamaan yang berbeda dikenal hidangan "pengikut Muhammad" yang disuguhkan ketika mereka menghadiri kenduri non muslim seperti Kristen Katolik, dan Budha. Hal ini di samping berperan menepis kekhawatiran seorang muslim akan bersoal halal dan tidaknya hidangan yang dimaksud, yang lebih penting dari semua ini adalah bagaimana rekognisi akan keragaman agama sebagai salah satu strategi membangun harmoni dalam keragaman agama hadir di ranah publik titip Bagaimana strategi strategi lain seperti politik representasi dan redistribusi yang ditopang oleh kearifan lokal masyarakat seperti "rembuk warga" berperan membangun harmoni dalam keragaman agama di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, bisa membaca peroleh bila menilik lebih dalam buku yang disadur dari hasil penelitian ini.

pertanyaan yang menggelitik dari buku inimengundang pembaca melakukan penelusuran lebih dalam adalah apakah anrki dalam aksi demonstrasi mahasiswa cukup dipahami dalam terma-terma etika dan moral, sehingga memunculkan asumsi tidak intelek dan berbudi dari aksi aksi yang digalang mahasiswa ataukah anarki dalam demonstrasi lebih tepat dipahami melalui terma terma protes sosial sehingga ada rasionalitas yang bisa dipahami dibalik tindakan dimaksud? manakala penguasa telah bebal terhadap kritik, Anarki sebagai cara terbaik dalam pressure politik. Hal akan terjawab, ketika pembaca mau membalik lembar demi lembar buku ini.

The Constitution as the legal basis is a general agreement of the citizens regarding basic norms and basic rules in the state, which became known as the 1945 Constitution. As a general agreement, the 1945 Constitution is an attempt to find common ground and reconciliation of various values and interests of citizens, including the values and norms of Religion, in this case Islam. This paper will provide reference naqliyyah arguments for the provisions contained in the 1945 Constitution. The authors focus on taking part one that is article 29 of the 1945 Constitution. To find where the intersection between al Quran texts with the sounds of article 29 the author uses a comparative analysis of the text. The result between the constitution with the source of Islamic teachings that the Quran, have the same spirit substantially, fight for humanity and uphold justice ABSTRAK Konstitusi sebagai dasar hukum merupakan kesepakatan umum warga negara mengenai norma dasar dan aturan dasar dalam bernegara, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai, kesepakatan umum, UUD 1945 merupakan usaha pencarian titik temu dan rekonsiliasi dari aneka nilai dan kepentingan warga negara, termasuk di dalamnya nilai dan norma Agama, dalam hal ini Islam. Tulisan ini akan memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk ketentuan yang dimuat dalam UUD 1945. Penulis fokus mengambil satu bagian yaitu pasal 29 UUD 1945. Untuk mencari dimana titik temu antara teks al Quran dengan bunyi pasal 29 penulis menggunakan pendekatan analisis komparatif atas teks. Hasilnya antara konstitusi dengan sumber ajaran Islam yakni al Quran, punya semangat yang sama secara substansial, memperjuangkan kemanusian dan menegakkan keadilan.

Republika pada hari Jumat 24 April 1998 menurunkan tulisan Saudara Bachrun Martosukarto (SBM) berjudul Upaya Menghindari Pemusatan Kekuasaan. Tulisa n tersebut berpendapat bahwa perjalanan bangsa ini mengarah pada suatu Negara otoriter dengan pemusatan kekuasaan pada presiden. Adanya ketidakseimba nga n antara kekuasaan presiden dan DPR menunjukkan bahwa bangsa ini masih terengah engah dalam meciptakan bangunan hukum yang kokoh dan demokratis. Bahkan penyusunan peraturan perundangan cenderung mengarah pada semakin besarnya kekuasaan presiden. Awal orde baru dirancang bangunan untuk menuju masa depan yang pilihan utamanya pada pembangunan sektor ekonomi. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, pemerintah tidak segera mengalihka n kemudi pembangunan ekonomi dari pertumbuhan ke arah pemerataan. Situasi selanjutnya adalah pernyataan bahwa presiden adalah " mandataris " MPR, karena MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah telah memandatkan kedaulatannya kepada presiden, maka pelaksana kedaulatan adalah presiden. Ternyata situasi berkembang semakin mengarah pada kondisi bahwa terciptanya UU dilakukan tidak secara demokratis bahkan cenderung ditentukan oleh presiden, yang pada akhirnya menjurus pada pemusatan kekuasaan. Jalan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan reformasi politik. Dan problem ini hanya bisa diatasi bila ada kehendak dan pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan.

Artikel ini mengurai satu permasalahan yang pernah terjadi di Indonesia, pada tokoh Jusuf Roni yang fenomenal pada zamannya. Berbagai penderitaan, deraan atau disebut dengan kriminalisasi yang diterimanya tidak lepas dari pengaruh penguasa kala itu. Peneliti melihat ada teori kekuasaan yang tepat untuk kasus Jusuf Roni sehingga benang merah dan hikmahnya dapat dipetik bagi masyarakat masa kini. Untuk memahami dinamika kriminalisasi tokoh agama ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang didasari oleh grounded theory untuk mengembangkan diskusi yang lebih intens atas bidang keilmuan terkait. Adapun data yang ditelusuri dari berbagai literatur yang terpilih dan dianalisa dengan teori kekuasaan dari Mikhel Foucault atas kriminalisasi yang dialami.Foucault sendiri memberikan tinjauan yang membantu pembaca untuk memahami terjadinya bias kekuasaan.Menurut Foucault pelabelan, penindasan atau kekerasan fisik dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas akan lebih jelas dan berani jika dibumbui dengan kekuasaan pemerintahan yang sah. Sembunyi dibalik berbagai peraturan perundangan menjadi alibi terhadap terjadinya kekerasan dari penguasa terhadap minoritas, tidak terkecuali terhadap ulama agama. Artikel ini memberi apresiasi tersendiri atas kegigihan tokoh Jusuf Roni dalam menjalani kriminalisasi untuk pekerjaan kemajuan iman pemeluk agamanya.

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa GNPF-Ulama bukan menjadi kekuatan tunggal dalam mewakili aspirasi politik umat Muslim di Indonesia hari ini, sebagaimana unit analisis mainstream ketika mendiskusikan fenomena populisme Islam di Indonesia. Terdapat Nahdlatul Ulama (NU) yang memainkan peran penting dalam upaya menantang dan bahkan ingin merebut kembali wacana populisme Islam dari GNPF-Ulama. Upaya NU untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan politik Islam tidak lepas dari kebangkitan gerakan Bela Islam yang telah mereduksi pengaruh NU sebagai organisasi Islam yang dominan di Indonesia. Seturut dengan hal tersebut, analisis wacana dalam rangka memobilisasi kesadaran umat Islam di Indonesia guna mendapatkan legitimasi penting untuk dikemukakan, baik sebagai kerangka teori maupun metodelogi, selain kajian tentang populisme dan populisme Islam. Di sisi lain, populisme berbasis identitas keagamaan Islam kerap dipahami sebagai salah satu model populisme yang berlawanan dengan kekuatan populisme berbasis nasionalisme. Padahal, upaya menyatukan ide nasionalisme dan Islam telah menjadi narasi agenda populisme bagi NU guna melawan narasi wacana GNPF-Ulama. Terlepas dari perbedaan ideologi keagamaan, perbincangan tentang populisme Islam di Indonesia tidak terlepas dari persoalan pertarungan wacana yang terjadi di dalam internal kekuatan kelompok Islam itu sendiri. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan sebuah pembacaan terhadap fenomena populisme di Indonesia dalam prespektif diskursif.

Setiap pribadi muslim wajib membangun sikap mental unggul, agar meraih kualitas hidup di dunia dan akherat. diantara sikap mental unggul tersebut adalah: (1) cinta pada perkembangan Iptek, (2) selalu siap menjalin hubungan positif dengan pihak lain, (3) berisikap membaharui (inovator) dalam beragam aspek kehidupan, (4) bersikap mental kompetitor, (5) menjunjungtinggi harkat dan martabat sesama, (6) disiplin nurani dalam bekerja, (7) menjalankan sesuatu dengan perencanaan yang baik, dan (8) menjunjung tinggi nilai upah harus sesuai dengan karya

This paper analyzes the politicization of religion that occurred in Indonesia, especially in the current political year. Ahead of the 2018 electoral election and the 2019 presidential election, religious sentiments are often used for pragmatic political interests. An example is reflected on 2019 Ganti Presiden Movement. In the context of post-truth politics, feelings and opinions influence the discourse of public politics more than objective facts. In other words, the line between facts and opinions is blurred. Hoax, opinions, and distortions of fact dominate the existing political discourses. This paper uses a sociological approach to analyzing post-truth political phenomena in Indonesia as reflected in recent cases of politicization of religion. The paper also provides a brief overview of some popular data and facts in actual political discourse as evidence of disinformation. However, the politicization of religion reflects unhealthy democratic conditions. Issues of religion in In...

Abstrak Skripsi ini berjudul "Sejarah dan Perkembangan Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang (Tinjauan Historis Sosiologis 1999-2018)" yang disusun oleh Jupri, NIM : 4415002, Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Istutut Agama Ialam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang sebagai tempat pembinaan anak remaja putri yang terlantar. Data untuk keperluan penelitian diambil berdasarkan tahun 1950 karena pada masa itu remaja putri belum mendapatkan perhatian secara baik. Solusi yang dilakukan adalah didirikan panti pembinaan ilmu pengetahuan salah satunya yaitu Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang. Untuk mengetahui perkembangan Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang, telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah langkah: (1) Pengumpulan sumber, yang menjadi sumber primer adalah buku Standar Pelayanan Sosial Panti Sosial Bina Remaja dan beberpa arsip Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang. Sedangkan sumber sekunder adalah wawancara, buku, skripsi dan jurnal yang membahas pekembangan panti sosial bina remaja. (2)Kritik sumber yang terdiri dari kritik internal dan eksternal, (3) Sintesis (4) Penulisan (historigrafi) Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa perkembangan Panti Sosial Bina Remaja HarapanPadang Panjang yaitu dari segi fasilitas dan anak asuh. Dari tahun 1999-2000 anak asuh hanya 50 orang, karena pada tahun ini pemerintah yakni Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) membuat kebijakan yaitu menghapuskan Departemen Sosial sehingga panti tidak mendapatkan kebutuhan dan fasilitas dari pemerintah sehinga pembinaan anak asuh menjadi tidak lancar. Tahun 2001-2006 kepala panti yaitu Rosman pada masa ini panti berada pada masa keemasan karena anak asuh disediakan keterampilan tambahan yaitu tataboga dan salon sehingga jumlah asuh berjumlah 1200 orang.

This paper is the result of field research that aims to describe the model of tolerance among Muslims, Christians and Hindus in the Balun Village Turi District of Lamongan Regency Indonesia. In addition, this research wants to encounter the International opinion which thinks that Lamongan as Terrorist Village. Generally, religious differences are often used as legitimacy or incentive for conflict and hostility in society. However, the opinion is not always true, religious differences can be a catalyst for the development of cultural tolerance among religious communities, one of which occurred in the Balun Village Turi District Lamongan-east java province. In Balun, there are three religions (Hindu-Christian-Hindu) living in a peaceful and tolerant way so that Balun village is often referred to as "Pancasila Village" or "Inclusive Village", while in other villages the difference becomes the trigger of enmity and conflict. From this phenomenon illustrates a misunderstanding of opinion related Lamongan which is considered as " Kampung Teroris " that is anti-tolerance, it turns out the culture of tolerance among religious people is growing well. Violent religious violence affects inconsistency, especially for minority groups, which in turn affect the integration and unity of the nation. This phenomenon is interesting to be examined, especially on how the tolerance model developed by Balun people is multi-religious, yet it is able to develop a culture of tolerance. This type of research is qualitative-phenomenological, the research participants are Christian, Hindu, Moslems and the government official of Balun village. The data are collected through depth interview with Snowball model, SGD (Small Group Discusion) and literature study. The data are analyzed using multidisciplinary of science, meaning depend on the data obtained, if obtained religious data then the analysis used is the study of religion and so forth. The results of the study are: the first, Balun's religious paradigm in understanding his religious doctrines is an inclusive sub-paradigm. The second, the cultural background of tolerance in Balun is the factor of understanding the inclusive, sub-inclusive religious doctrines, pluralist political policies, tolerant socio-cultural traditions, the different religious traditions of marriage. The built tolerance models are: the first is the Plural Village Structure (Tool). The second is Multicultural (Democratic) Family, the third is " Ngaturi / Kenduri " Multicultural, the fourth is Inclusive Da'wah and the fifth is Multicultural Tombs. Balun village can be seen as an inspiration and a mirror for the people of Indonesia which are prone to conflict between people, so our hope to build a united, tolerant, progressive, peaceful and harmonious Indonesia can be realized.

Iklan berisi ajakan agar masyarakat Batak Toba mengusir perusahaan yang merusak lingkungan Bona Pasogit. Di Indonesia banyak masalah hanya bisa didekati secara etnis, pendekatan paling individual untuk kondisi Indonesia yang multi-etnis. Setiap etnis di Indonesia punya kesadaran diri untuk menggalang solidaritas kecil yang berguna untuk solidaritas Indonesia secara keseluruhan. Kekerabatan ini membawa arus positif, rasa tanggung jawab pada pendidikan dan perawatan seorang anak. Sedangkan sisi negatifnya adalah penghamburan uang dan waktu. Pada sebuah upacara perkawinan Batak Toba pasti ada acara pengulosan, setiap orang akan memberikan sehelai kain ulos kepada mempelai. Telah terjadi “inflasi” kain ulos di Tanah Batak dengan hadirnya ulos buatan mesin. Pesta kawin kini menjadi ajang gengsi para orang tua berusaha mengumpulkan ulos sebanyak-banyaknya. Pemborosan waktu juga terjadi dengan adanya acara memberi nasehat. Banyak penyelewangan adat Batak Toba yang buntutnya pemborosan uang dan waktu, mengatasi kebuntutan ini Ompu Morang “mengorbankan” diri sendiri. Pesta perkawinan anak perempuannya hanya mencantumkan orang tua dan saudara, tidak ada nasehat-nasehat, dan membatasi jumlah kain ulos yang diterima.
Resume Bacaan 2
Daerah pemukiman suku dayak Kenyah dan Mondang yang terletak di wilayah Kecamatan Ancalong, Tenggarong merupakan daerah terisolir. Dulunya daerah ini masih masih dengan keutuhan kebudayaan dan sistem nilai yang asli. Tetapi setelah kedatangan Belanda yang membawa agama Kristiani, banyak terjadi konflik diantara mereka dan berujung pada perpecahan. Selain masalah keagamaan, ekonomi, sosial dan budaya menjadi penyebab timbulnya konflik. Ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan. Hingga diantara mereka yang memutuskan untuk meninggalkan
 
Halaman | 2 
daerah asalnya. Inilah awal dari proses kemiskinan yang menggerogoti setiap sisi kehidupan mereka. Kondisi perekonomianlah yang menjadi salah satu faktor yang paling kuat dalam mengakibatkan memojokkan kehidupan orang-orang Dayak. Kondisi ini juga berdampak pada kebudayaan dan kesenian mereka yang terkikis, contohnya Lamin. Faktor lainya adalah munculnya penguasa hutan yang mendadak mengunci hutan untuk daerah perladangan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka menjadi semakin sulit menjalani kehidupan hingga mereka semakin terjebak dalam kemiskinan.