Perseroan Terbatas

Surat izin permintaan maaf merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan suatu kesalahan benar-benar menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya. Ada banyak surat permintaan maaf yang terkait dengan suatu kepentingan, misalnya surat pernyataan maaf perusahaan  karena kesalahan, misalnya. Baca disini : https://bit.ly/2TuwDd9

A. Gambaran Umum tentang Perseroan Terbatas Vennootschap yang disingkat menjadi NV. Istilah NV dahulu digunakan Pasal 36 KUHD yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama dan hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. 1 Bagaimana asal muasalnya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri, namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat. 2

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2015 masih belum bergerak signifikan dari angka 4,7% dan melambatnya ekonomi menyebabkan roda bisnis perusahaan terganggu sehingga tidak bisa membayar kewajiban keuangannya yang telah jatuh tempo. Secara umum, keadaan ini menimbulkan sengketa bisnis dan menyebabkan naiknya permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang banyak sekali dijumpai di setiap daerah di Indonesia, karena dalam pendirian dan menjalankan Perseroan Terbatas sudah tersistematis diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ada sedikit perubahan di dalam undang-undang tersebut yang diganti beberapa poin oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di poin-poin pendirian Perseroan Terbatas, dan hal itu menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, maka dari itu kami tertarik melakukan penelitian dengan membandingkan perbedaan antara peraturan pendirian Perseroan Terbatas dalam UU PT dan UU Cipta Kerja. Metode yang kami pakai dalam penelitian ini ada deskriptif dengan pendekatan yuridis, yaitu melakukan analisis dengan disahkannya UU Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan ketentuan terkait mekanisme pendirian PT sebagaimana telah diatur dalam UU PT. Semangat penyederhanaan pendirian PT yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara dan mempermudah regulasi ini patut kita apresiasi. Namun, prinsip-prinsip hukum sebagai badan hukum PT harus tetap diperhatikan, yang di satu sisi perubahan tersebut menghilangkan esensi dasar pendirian PT itu sendiri. Sehingga perubahan pendirian PT di dalam UU Cipta Kerja ini perlu dikaji secara luas lagi agar tidak ada masalah yang timbul dikemudian hari.

Kata Kunci: Pendirian, Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT, Undang-Undang Cipta Kerja

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek profit, people, dan planet dalam penerapannya. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan ini muncul sebagai konsekuensi logis dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha yang selalu bersinggungan dengan lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hukum positif, Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran dalam pembangunan nasional dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada bahan-bahan kepustakaan (library research), dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan  pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini tanggung jawab sosial perusahaan Perseroan Terbatas dalam hukum positif Indonesia dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat sehingga sangat menunjang terlaksananya pembangunan nasional yang bersesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan, Pembangunan berkelanjutan, Hukum Positif

Suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini membahasa persentasi pembuatan Perseroan Terbatas di Indonesia.

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu berbadan hukum, kumpulan modal/saham, kekayaan terpisah dari kekayaan para perseroannya, tanggung jawab terbatas pemegang saham, pemisahan kekuasaan dan fungsi pemegang saham dan dewan Direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Perseroan terbatas awalnya diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) kemudian diatur terpisah dan dibuat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam perkembangannya UU 1/1995 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat khususnya dibidang ekonomi, politik dan IPTEK.
Prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha menuntut adanya pembaharuan atas UU 1/1995, sehingga pada tahun 2007 disahkanlah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan UU 1/1995, dengan maksud agar lebih relevan dengan perkembangan hukum, ekonomi, politik, dan IPTEK saat ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan “perjanjian”, sehingga seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak atau lebih (lebih dari satu orang) yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pihak (para pendiri) tersebut wajib dituangkan ke dalam suatu akta otentik berisi hak dan kewajiban para pihak di hadapan pejabat pembuat akta (notaris) yang selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian”.
Akta pendirian ini berisi berbagai macam hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak dan kewajiban tersebut selanjutnya disebut dengan “Anggaran Dasar” Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU 40/2007.