IKATAN AHLI

PERENCANAAN
INDONESIA
LAMPUNG

VISI-MISI DAN
PROGRAM
KERJA
IAP LAMPUNG
TAHUN 2021-
 VISI
IAP (Ikatan Ahli Perencanaan): terwujudnya
organisasi profesi yang berkualitas
internasional dalam pengembangan dan
penerapan ilmu perencanaan wilayah dan
kota untuk mendukung tercapainya tujuan
pembangunan bangsa dan negara.
 MISI IAP
1. Menjalin kesatuan dan persatuan segenap ahli di bidang perencanaan wilayah dan
kota untuk memelihara integritas, komitmen dan kompetensi anggota dan
mengembangkan kemampuan profesional yang beretika.

2. Mengembangkan pengetahuan, standar pelayanan profesi, standar etika, dan

kebebasan profesi yang mampu menyelaraskan perkembangan ilmu dan teknologi
yang terkait dengan perencanaan wilayah dan kota di tingkat nasional dan
internasional

3. Menyuarakan aspirasi, mengupayakan kesejahteraan dan memberikan

perlindungan kepada segenap anggota.

4. Membantu mewujudkan tata kelola perkotaan yang baik dan mengembangkan

peranan yang bermakna dalam meningkatkan kualitas pembangunan kota dan
wilayah.
 Program Kemitraan
2021-2023
RAKORNAS | Palnning Outlook

Mendukung Pemda dalam proses penyusunan

1 RTRW daerah
• Melakukan pendapingan pada Pemda dalam percepatan produk Program Organisasi & SDM
hukum RTRW daerah

• Ikut berperan dalam sosialisasi terkai peraturan dalam Rencana 1 Bekerjasama dengan LPJK dalam
Tata Ruang (RTR) penerbitan SKA
• Menjadi narasumber dalam kegiatan klinik tata ruang yang
diadakan Pemda Provinsi atau Kab/Kota
2 Meningkatkan fungsi organisasi serta
memfasilitasi pengembangan dan kemajuan
daerah
Mendukung Pemda dalam proses pemanfaatan dan
2 pengendalian tata ruang 3 Berperan aktif dalam memperkenalkan
organisasi IAP pada pemerintah, swasta
• Berpartisipasi dalam memberikan masukan pada usulan dan stakeholder terkait
pemanfaatan dan

• Ikut berperan dalam sosialisasi terkai peraturan dalam Rencana

Tata Ruang (RTR)

• Menjadi narasumber dalam kegiatan klinik tata ruang yang Ikatan Ahli
Perencanaan
diadakan Pemda Provinsi atau Kab/Kota Lampung
 A. BIDANG HUKUM DAN KEMITRAAN
2021 - 2023
PROGRAM KERJA IAP LAMPUNG

1. IAP Lampung menjalin kerjasama dengan Pemprov dan

Kabupaten/Kota melalui program PEMDA seperti: IAP mendukung
pemerintah daerah dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah. Kegiatan:
Melakukan pendampingan pada pemerintah daerah di dalam
a percepatan perwujudan produk hukum Rencana Tata Ruang
Wilayah.

Ikut berperan dalam melakukan sosialisasi tentang peraturan-

b peraturan yang digunakan didalam Rencana Penataan Ruang.

Ikut menjadi narasumber pada kegiatan-kegiatan klinik tata ruang

c yang diadakan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi
maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
IKATAN AHLI
PERENCANAAN
INDONESIA
LAMPUNG
 A. BIDANG HUKUM DAN KEMITRAAN
2021 - 2023
PROGRAM KERJA IAP LAMPUNG

2. IAP mendukung pemerintah daerah di dalam proses pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan ruang Kegiatan:
Berpartisipasi dalam memberikan masukan pada usulan-usulan
a pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang di prakarsai
oleh swasta atau pemerintah.

b Bekerjasama dengan berbagai stakeholders lingkungan (mis: WALHI)

dalam mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
Pertanahan Nasional dalam pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang di daerah.

IKATAN AHLI
PERENCANAAN
INDONESIA
LAMPUNG
2021 - 2023
PROGRAM KERJA IAP LAMPUNG

B. BIDANG ORGANISASI & PENGEMBANGAN

 Pembenahan keanggotaan IAP LAMPUNG melalui up date data based

1 dan pengadaan Kartu Anggota

2 Penggalangan dana internal untuk berbagai event-event melalui iuran

anggota dan kegiatan penggalangan dana

3 Penguatan organisasi melalui rapat rutin IAP Lampung

Sosialisasi organisasi kepada stakeholders (audiensi dengan kepala

4
daerag di Lampung, klinik perencanaan kepada masyarakat dll)
2021 - 2023
PROGRAM KERJA IAP LAMPUNG

C. BIDANG KOMPETENSI SDM

 Bekerjasama dengan LPJK dalam penerbitan Sertifikat Keahlian (SKA)

1

Meningkatkan fungsi organisasi dan memfasilitasi pengembangan dan

2
kemajuan daerah

Berperan aktif dalam memperkenalkan organisasi IAP pada

3
pemerintah, swasta, dan stakeholder terkait