Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, saya panjatkan
puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-
Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Faskel Teknik
periode 26 Januari 2016 s/d 25 Pebruari 2016.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan
ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan
ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena
itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna menjadi acuan dalam
bekal pengalaman untuk lebih baik lagi.

Akhirnya semoga dari Laporan Bulanan Faskel Teknik periode 26 Januari 2016 s/d 25 Pebruari
2016 ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inpirasi terhadap
pembaca dan kelangsungan P2KKP Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya ,26 Pebruari 2016

Faskel Teknik Kota Tasikmalaya

( IMAN NURSALEH)
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

i COVER
ii KATAPENGANTAR
iii DAFTAR ISI
1 PENDAHULUAN
1.1 Kebijakan Umum Pelaksanaan P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh
Perkotaan)
1.2 Kedudukan dan Lingkup Tugas
1.3 Landasan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan
2 Kegiatan Reguler
2.1 Progres Pencairan BLM VS BOP perkelurahan
2.1.1 Progres Pencairan BLM VS BOP perkelurahan
2.1.2 Capaian QS Terkini
2.1.3 Progres Fisik dan Keuangan
2.1.4 Capaian Logframe
2.1.5 Capaian Uji Petik

2.2 Program-Program Lanjutan

2.2.1 PLPBK 2013

2.2.2 PLPBK Lanjutan

2.2.3 Kolaborasi

2.2.4 Lainnya

2.3 Pendampingan Pencapaian 100-0-100

3 Kendala dan Permasalahan

3.1 Kendala dan Permasalahan

3.2 RKTL Bulan Selanjutnya

 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Kebijakan Umum Pelaksanaan P2KKP (Program

1.1
Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan)

Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP) merupakan salah satu program yang
bertujuan untuk mencapai salah satu target di RPJPN 2005-2024, yaitu cities without slum : tahun
2020 mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, sehingga muncul pendekatan kebijakan penanganan
kawasan permukiman kumuh untuk menciptakan rumah tangga non kumuh. Arahan RPJPN untuk RPJMN
III bidang Cipta Karya yaitu :
 Tema besar RPJMN III adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya
ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah
terpenuhi terlebih dahulu;
 Beberapa arahan dalam bidang Cipta Karya adalah:
 Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat  100% akses air minum dan sanitasi
Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100%
dan sanitasi layak menjadi 100%
 Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung,
didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien,
dan akuntabel  kota tanpa permukiman kumuh.
Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan
permukiman tidak layak menjadi 0 %.
 Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan
pertanian.

Target dalam RPJMN III tersebut merupakan salah satu turunan dalam upaya pencapaian salah satu
tujuan MDGs, yaitu :

TUJUAN 7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup

Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air
Target 7 C
minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh
Target 7 D
(minimal 100 juta) pada tahun 2020

Jika digambarkan maka Konsep Pembangunan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang No.1/2011 yang dimaksud Permukiman adalah bagian dari lingkungan
hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,sarana, utilitas,
umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain. Sedangkan yang dimaksud permukiman
kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi
sebagai tempat hunian, atau dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Pendampingan Program

Pembangunan berkelanjutan bidang ke Cipta Karyaan mensyaratkan pembangunan dengan

mempertimbangkan aspek social, ekonomi dan lingkungan secara berimbang, termasuk mendorong
partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelengaraan khususnya diwilayah perkotaan sebagai
pusat pertimbuhan yang memiliki kompleksitas permasalahan yang tinggi.

Dalam era otonomi darah telah terjadi perubahan paradigm pembangunan dari model pembangunan
sentralistik menjadi pembangunan partisi[atif untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang
baik dengan pendekatan permberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan
prinsip-prinsip kemasyarakatan.

Maksud dan tujuan dari program adalah :

1. Maksud : mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan perbaikan kualitas

permukiman melalui partisipasi masyaakat dan keterpaduan pembangunan dalam skala
kawasan dan skala lingkungan/komunitas, khususnya di wilayah perkotaan.
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

2. Tujuan : mendorong terwujudnya perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui

peningkatan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin serta penataan lingkungan
permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Keluaran yang diharapkan dari program adalah :

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) kawasan

prioritas

2. Aturan terrulis (Norma Bersama) tentang pembangunan/pengelolaan permukiman dan tanggap

bencana yang disepakati masyarakat sebagai komitmen bersama

3. Lingkungan permukiman yang teratur, aman, berjati diri dan sehat yang dilakukan oleh
masyarakat dengan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya

4. Terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola lingkungan permukiman.

Tahapan Sikus Masyarakat

Siklus masyarakat dalam P2KKP masih melanjutkan dari siklus PNPM Mandiri Perkotaan. Pengembangan
siklus masyarakat kedepan searah dengan 5 pilar arah. Kelima pilar tersebut nantinya diharapkan
menjadi orientasi seluruh pihak dalam pengembangan program ke depan. Disebutkan secara jelas
bahwa Penguatan Kelembagaan masyarakat menjadi salah satu pilarnya.

Untuk menerjemahkan kebijakan tersebut serta sesuai dengan tujuan strategis (strategic goals) yang
ada di lingkungan Ditjen Cipta Karya, maka Program memiliki setidaknya 3 strategi yaitu
1)Implementasi Tridaya, 2)Pemberdayaan Masyarakat dan 3)Pengembangan Penghidupan dan kawasan
produktif dan sustainable yang kemudian diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yang diharapkan
mampu membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu1). Penguatan
Kelembagaan Masyarakat, 2) Peningkatan Penghidupan masyarakat dan 3) Pengembangan Kawasan
Permukiman Produktif, sebagaimana digambarkan dalam skema berikut:
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Tahapan silkus masyarakat yang dilakukan adalah :

1. Persiapan
a. Penyepakatan kawasan priorotas
b. Lokakarya dan sospalisasi pembentukan tim teknis, Tim inti perencanaan dan pemasaran
(TIPP) dan perekrutan tenaga ahli perencanaan dan pemasaran (TAPP)
2. Perencanaan dan Pemasaran Sosial
a. Membangun visi kawasan prioritas
b. Pemetaan swadaya/community self survey
c. Penyusunan RTPLP/CAP dan aturan bersama
d. Uji public dan forum konsultasi RTPLP/CAP
e. Pemasaran social
3. Pelaksanaan Pembangunan
a. Penyusunan Proposal kegiatan
b. Pelaksanaan kegiatan
c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
4. Keberlanjutan
a. Evaluasi
b. Penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya

1.2 Kedudukan dan Lingkup Tugas

Tujuan Penugasan

Sebagai Faskel Teknik memberikan pelaporkan kepada OC/KMW tentang perencanaan program,
penganggaran, pengawasan, pemantauan, pelaporan, dan koordinasi, untuk memastikan bahwa
pelaksanaan program di daerah / Kabupaten sampai tingkat kelurahan sesuai dengan panduan
program dan loan agreements.
Untuk mencapai tujuan di atas, ruang lingkup penugasan Faskel Teknik diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Membantu Korkot dalam perencanaan keseluruhan, pelaksanaan, dan pemantauan program,

termasuk dalam mengelola tim fasilitator terkait.
2. Memastikan kinerja keseluruhan program, termasuk kualitas dukungan dan substansi dalam
pelaksanaan program di wilayah cakupan mereka
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

3. Mengelola pelaksanaan keseluruhan kegiatan peningkatan kapasitas, termasuk OJT terhadap UPL
dan KSM di wilayah dampingannya.
4. Mengelola pelaksanaan kegiatan infrastruktur masyarakat, di wilayah cakupannya.
5. Melakukan fasilitasi, peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja tim BKM dan KSM di daerah
cakupannya.
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan program seperti yang diperlukan.

1.3 Landasan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan

Indikator Keberhasilan Program masih mengacu pada indicator keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan
sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri yang diterbitkan Kantor Menko Kesra.
Selain itu Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan juga didasarkan pada Project Appraisal
Document (PAD).

Indikator Keberhasilan menjadi rujukan bagi semua pihak dalam menilai capaian dampak maupun hasil
program, baik Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Executing Agency, konsultan, pemerintah pusat
dan daerah, masyarakat, lembaga donor serta para pihak lainnya.

Logical Framework PNPM Mandiri Perkotaan ICDD Project

Phase III

Ringkasan Indikator Target

TUJUAN :  Mengurangitingkat kemiskinan(berdasarkan

TingkatKemiskinanNasional) menjadi kurang dari5% dari12,49%
Tujuan dariproyek ini adalah untukmencapai pada tahun 2025.
peningkatanberkelanjutan  MengurangirasioGININasional0,41-0,31pada tahun 2025.
dalamkesejahteraanmasyarakatmiskinmelalui  Meningkatkanharapan hidupnasional70,90-76,50tahun 2025
pemberdayaan masyarakat
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

TUJUAN : 1.a. Kualitasinfrastruktur yang dibangundi bawah

proyekdinilaisebagai 'sangat baik'meningkat, naik dari60%
Meningkatkan kondisisosial ekonomipenduduk menjadi 70% setelahproyek selesai
di99kabupatendalam wilayah proyekberfokus pada: 1.b. Jumlah proyekinfrastrukturdibangundi komunitas
miskinmelaluiBlokFinancemeningkat dari25% menjadi 40%,
1. Memperbaiki infrastrukturfisik dan sosialdi wilayah 2tahun setelahpenyelesaian proyek(misalnya
sasaran rehabilitasilahanpertanian, irigasi, jembatan&/jalan
2. Meningkatkanperekonomian desadengan kepertanian, dll)
memberikanAkses keKeuangan danPasar
3. PersentaseKSMterlibat dalamEkonomidan penghidupan
3. MembangunLembagaMasyarakatdengan
meningkat dari 6% menjadi14%, 2tahun setelahproyek selesai
DukunganPemerintah Daerah
3.a. 12 dari 15 Pengembangan Pusat Bisnis didirikan dan
didukungan oleh Pemerintah Daerah dan tetap beroperasi 3
tahun setelah Penyelesaian Proyek.
3.b. 3 (tiga )dari Kelompok simpan pinjam dikembangkandi Tingkat
Kabupatendantetap beroperasidenganpeminjammanfaat
dariefisiensimeningkat3tahun setelahpenyelesaian proyek

Ringkasan Indikator Target

KELUARAN a. Semua desamelaksanakan danmenyelesaikan kegiatan open

Menu(misalnya 3000km jalanLokal Pedesaan/dibangun,
1. BlockFinancesdisalurkan kepadaseluruh desa ditingkatkan atau direhabilitasi, 1500 jumlahFasilitas
sasaran Kesehatan/Dibangun/Direhab//Dilengkapi) pada tahun ke 3.
2.a. ProgramPeningkatanMata Pencahariandialokasikan untuk400
desabaru denganTahun ke -2dan 300desadiTahun ke 3.
2. Peningkatan skala ProgramPPMK/Livelihood
2.b. 70.000 orangmengakseskeuangan mikro/dana bergulirdan
memiliki ketrampilan di mata pencahariandan
pelatihanpengembangan kapasitas di Tahun ke- 3.
3. Program PengembanganLingkunganyang dialokasikan untuk50
desadi Tahun ke- 2dan 50desa ain diTahun ke-3.
3. Skala peningkatan Program 4. Pemetaan kegiatan ekonomidalam proyek inidilakukan untuk ,
PengembanganLingkungan mengidentifikasisetidaknya10 kabupatenyangmenghasilkan
produk/jasadengan potensi terbesarpada tahun ke 1.
4. Pemetaan kegiatanekonomi
5. kemungkinan 10StudiKelayakanbisa intervensi untuk
pengembangan usahadan 3kelompok simpan pinjam di
kabupatendiidentifikasidilakukan Bulan ke- 18.
6. Setidaknya10Pusat Pengembangan bisnis
5. Studi kelayakan intervensiTingkat Kota dan3Kelompokdiluncurkandi Tingkat KabupatendiBulan30.
7. Pelatihan menengah dan tingkat lanjutdiberikan kepadaseluruh
desadi Tahun ke 3.
8. Evaluasi kurikulum danmoduldikembangkan dandilakukan
olehTOT di Tahun2.
6. Melaksanakan IntervensiTingkat Kabupaten
9.a. Penerbitan media sosialisasi padaproyekdibuat di tingkat
nasional daninternal diTahun3. Evaluasi di lakukan di
7. Kegiatanpelatihan danpeningkatan kapasitas lokal pertengahan dan di akhir dan penelitian lainnya dilakukan di
terselesaikan tahun ke 3.
8. Meni ngkatan Pelatihan di bidang pengembangan 9.b. minimal 5 best practice pada program ICDDdihasilkan
mata pencahariandanekonomi danditerjemahkanke dalam bahasa Inggris, Perancis danArab di
Tahun3.
9. Workshop pengetahuan danproduk
9.c. Misi studidi luar negeri untuksetidaknya2 lokasiselesai di
Tahun2.
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Ringkasan Indikator Target

10. Berbagi pengetahuan ICDDdalam sebuah konferensi(misalnya

Pertemuan TahunanIDB) di Tahun ke 3.
11. Komputer dengan kemampuan internet didistribusikan ke
seluruh desa dan aplikasi Mobile Banking dilaksanakan dalam 3
Tahun.

10. Misi studidan hubunganterbalik

11. Memperkenalkan Teknologi Informasi

Key Performance Indicator (KPI) PNPM Mandiri Perkotaan

Indikator Keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan (PAD)

Kegunaandari Informasi
Tujuan Akhir Indikator Dampak
Dampak
Membantu • Peningkatan angka pengeluaran keluarga atau Menetapkan apakah PNPM MP
masyarakat miskin perbaikanakses ke pelayanan ekonomidan memberikan dampakkesejahteraan
perkotaan di sosial di80% kelurahan/desa pada tahun 2012. sosial dan
kelurahan/desa • Prasarana lebih murah20% dibandingkan ekonomi sesuai dengan yang
peserta program dengan yangdibangun dengan polatidak diharapkan
mendapatkan bertumpu pada masyarakat, di 80%
manfaat dari kelurahan/desa.
peningkatan kondisi • Tingkat kepuasan pemanfaat terhadap
lingkungan dan tata perbaikan pelayanandan tata
kepemerintahan kepemerintahan setempat mencapai80%
yang baik
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Kegunaanpemantauan
Hasil Antara Indikator Hasil
Hasil
Komponen 1: Komponen 1: Komponen 1:
a.Masyarakat yang • Min. 40% tingkat kehadiran kaum miskin dan  Menilai apakah rancangan
terorganisasi rentan dalam pertemuan2 perencanaan dan pembentukan BKM/LKM dan PJM
dengan pengambilan keputusan Pronangkis perlu
kebutuhan yang • Min. 40% tingkat kehadiran perempuan diperbaikiMenetapkan bilamana
meningkat untuk dalam pertemuan2 perencanaan dan proses
menyuarakan pengambilan keputusan
pendapatnya  pemilihan BKM/LKM dan sosialisasi
• Min. 30% penduduk dewasa mengikuti
perlu diperbaiki
pemilihan BKM/LKM ditingkat RT/komunitas basis.
b.Pemerintah
kota/kab
menyediakan • BKM/LKM terbentuk Di minimum
pelayanan yang 90%kelurahan/desa.
lebih baik untuk • Min. 90% dari kelurahan/desa telah
masyarakat menyelesaikan PJM Pronangkis dan telah di
miskin. ratifikasi dalam musyawarah warga.
• Min. 80% Pemerintah Kota/kab.
menyediakan dana pendukung: 5% untuk
Pemkot/Kab dengan IFKD rendah, 10% untuk
Pemkot/Kab dengan IFKD Sedang, 15% untuk
Pemkot/Kab dengan IFKD Tinggi dan 20%
untuk Pemkot/Kab dengan IFKD Sangat Tinggi
Komponen 2: Komponen 2: Komponen 2:
BKM/LKMmenyediak  Jumlah darisetiap kegiatan prasarana, ekonomi dan Menentukan apakahdibutuhkan
anpelayanan yang sosial yangdiselesaikan di 80% kelurahan/desa tambahan bantuan
lebih baik utk Min 70%dari teknik dibidangtertentu.
masyarakat miskin prasaranayangdinilai memilikikwalitasbaik
 Min 90% kelurahan/desa denganprogram
danabergulir memilikipinjaman beresiko
(LAR) ≥3bulan < 10%
 Min90% kelurahan/desa
dengan program dana berguliremiliki rasio pendapata
n dan biaya >125%
 Min 90% kelurahan/desa denganprogram dana
bergulirdengan tingkatpengembalian
modal tahunan >10%
 Min 30% anggota KSM adalahperempuan

Komponen 3:Konsultan Komponen 3: Komponen 3:

menyediakanbantuan t  90% OC/KMW menyediakan data secara akurat dan  Menilai apakah bantuanteknikdan
eknikdan dukungandala tepat waktu melalui SIM dukungan
m pelaksanaanproyek  70% BKM/LKM telah menyelesaikan pelaksanaanperludiperbaiki/diting
auditkeuangan tahunan katkan
 Menyediakandata yang akurat
tepat waktu untuk
pengambilan keputusan di
tingkat manajemen.
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

II

2.1 Kegiatan Reguler

2.1.1 Progres Pencairan BLM VS BOP perkelurahan

Tim Kecamatan Cibeureum mendampingi 9 kelurahan, Sembilan kelurahan dampingan sudah
mencapai BLM dan BOP 100% pada bulan Desember 2015. Tabel tanggal Pencairan BLM Di
bawah ini :

TANGGAL
No. Kelurahan
PENCAIRAN

1 AWIPARI 19-Nop-2015

2 CIAKAR 21-Nop-2015

3 CIHERANG 11-Nop-2015

4 KERSA NAGARA 20-Nop-2015

5 KOTA BARU 02-Nop-2015

6 MARGA BAKTI 05-Des-2015

7 SETIA JAYA 03-Des-2015

8 SETIA NAGARA 24-Nop-2015

9 SETIA RATU 11-Nop-2015

2.1.2 Capaian QS Terkini

Progres pemanfaatan BLM Lanjutan 2013 T.A 2015 KEC. CIBEUREUM RATA-RATA (%) MENCAPAI 98,6%.
Dengan kegiatan terakhir adalah penyusunan LPJ ada 8 kelurahan dari 9 kelurahan terdiri dari 30 KSM, 1
kelurahan dalam proses penyusunan LPJ terdiri dari 3 KSM. Tabel QS terlampir di Bawah ini :
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR DIPA TAHUN 2015

PEMANFAATAN BLM TAHAP - II 2013
STATUS : 26 FEBRUARI 2016
FORM LAPORAN QS KEGIATAN DIPA 2015
Panitia / KSM Desa / Kelurahan
NO. URAIAN KEGIATAN Prosen Jumlah Total Prosen Jumlah Total
Selesai Panitia Jumlah Selesai Desa Jumlah
(%) Selesai Panitia (%) Selesai Desa

KEC. CIBEUREUM KECAMATAN CIBEUREUM

Pembentukan & Pendaftaran Panitia
01 100,0% 33 33 100,0% 9 9
kepada BKM
Penyusunan Proposal Usulan Kegiatan
02 100,0% 33 33 100,0% 9 9
Panitia
Verifikasi Proposal Usulan Kegiatan
03 100,0% 33 33 100,0% 9 9
Panitia
Rapat Penetapan Prioritas Kegiatan,
04 100,0% 9 9
BAPPUK
Penandatanganan SPPDL antara Panitia
05 100,0% 33 33 100,0% 9 9
& BKM
Pengorganisasian kesiapan panitia :
06 penajaman struktur organisasi 100,0% 33 33 100,0% 9 9
pelaksanaan
Pembentukan organisasi O & P dan
07 100,0% 33 33 100,0% 9 9
Rencana kerja O & P
Pendetailan rencana kerja dan
manajemen : pendetailan rencana
08 100,0% 33 33 100,0% 9 9
pengadaan Bahan/alat, Rencana &
Jadwal Kerja, Mobilisasi tenaga kerja
Pelaksanaan Musyawarah Persiapan
09 100,0% 9 9
Pelaksanaan Konstruksi (MP2K)
Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan
10 100,0% 33 33 100,0% 9 9
KSM kepada Masyarakat
Pertemuan Warga dalam rangka
11 100,0% 9 9
penyerahan BLM kepada KSM/ Penitia
Penyaluran Dana BLM dari BKM kepada
12 KSM/Panitia (Progres Pencairan Dana 100,0% 33 33 100,0% 9 9
BLM)
Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia
13 100,0% 33 33 100,0% 9 9
(Progres Fisik)
Sertifikasi hasil pelaksanaan
14 100,0% 33 33 100,0% 9 9
Pembangunan Sarana Prasarana
Penyusunan Laporan
15 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. 90,9% 30 33 88,9% 8 9
KSM/Panitia kepada BKM
Pelaksanaan Musyawarah
16 Pertanggungjawaban Pelaksanaan 90,9% 30 33 88,9% 8 9
Kegiatan KSM/Panitia oleh UPL/BKM
KEC. CIBEUREUM RATA-RATA (%) 98,6% 98,6%
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

2.1.3 Progres Fisik dan Keuangan

Progres pekerjaan fisik yang di lakukan oleh 33 KSM dari 9 kelurahan dampingan sesuai dengan
rencana kerja dan tindak lanjut bulanan mencapai 100%. Nominal BLM dan BOP 9 kelurahan Rp.
682.500.000 Progres keuangan dan pemanfaatan olah 33 KSM mencapai 100%. Berikut table
Progres Fisik dan Keuangan Kec. Cibeureum.

Nominal BLM dan

No. Kelurahan Tanggal Selesai
BOP termanfaatkan

1 AWIPARI 31-Des-2015
70.000.000

2 CIAKAR 09-Jan-2016
70.000.000

3 CIHERANG 03-Jan-2016
70.000.000

4 KERSA NAGARA 23-Jan-2016

70.000.000

5 KOTA BARU 17-Des-2015

122.500.000

6 MARGA BAKTI 10-Feb-2016

70.000.000

7 SETIA JAYA 26-Jan-2016

70.000.000

8 SETIA NAGARA 07-Feb-2016

70.000.000

9 SETIA RATU 07-Des-2015

70.000.000

Jumlah
682.500.000

2.1.4 Capaian Logframe

Capaian terkahir pada akhir bulan ini kecamatan Cibeureum menyisakan penyelesaian
penyusunan Lpaoran Pertanggung Jawaban ( LPJ ) kegiatan KSM. Dari 9 kelurahan tersisa 1
kelurahan Margabakti dalam proses penyusunan LPJ, dengan capaian 25% kelengkapan LPJ.
Tabel capaian Logframe dapat di lihat di bawah ini.
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

Tabel Capaian Logframe

TARGET
N0 ASPEK CAPAIAN
SELESAI

1 Pemanfaatan BLM 100,0% Desember - M - 4

2 Sertifikasi 100,0% Pebruari - M- 4

3 BAP 2 100,0% Pebruari - M- 4

4 SP3 KSM 100% Pebruari - M- 4

5 LPJ KSM 89% Maret - M-3

Keterangan ; Persentase capaian dari 9 kelurahan dampingan.

2.1.5 Capaian Uji Petik

Uji Petik yang dilakukan oleh Tim di 9 kelurahan dampingan rutin di lakukan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan sertifikasi. Dari sisi kuantitas rata rata kegiatan KSM
tercapai. Dari sisi kwalitas tercapai sesuai dengan perencanaan.

Tabel kegiatan uji petik dalam kegiatan sertifikasi :

Kelayakan (
No. Kelurahan Tanggal Sertifikasi Layak,Penyempurnaan,Tidak
layak)
1 AWIPARI 08-Jan-2015 LAYAK
2 CIAKAR 12-Feb-2016 LAYAK
3 CIHERANG 08-Jan-2016 LAYAK
4 KERSA NAGARA 23-Jan-2016 LAYAK
5 KOTA BARU 04-Jan-2016 LAYAK
6 MARGA BAKTI 15-Feb-2016 LAYAK
7 SETIA JAYA 27-Jan-2016 LAYAK
8 SETIA NAGARA 11-Feb-2016 LAYAK
9 SETIA RATU 08-Des-2015 LAYAK
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

2.2 Program-Program Lanjutan

2.2.1 PLPBK 2013

Capaian kegiatan pada bulan ini periode tanggal 26 Januari – 25 Februari 2016
adalah sebagai berikut :
a. Pendampingan pada Masyarakat
Pendampingan pada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan, yaitu :
 Identifikasi usulan kegiatan hasil data baseline Program Penanganan
Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)
 Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) lingkungan
dana BLM TA 2015 (lanjutan TA 2013 thp 2)
 Pendampingan penyusunan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
lingkungan BLM PLPBK
b. Perencanaan Teknis
 Pembuatan Gambar Konstruksi (DED) dan penghitungan RAB kegiatan
kawasan prioritas PLPBK Lanjutan (Scale Up)
 Pendampingan penyusunan proposal kegiatan lingkungan pemanfaatan BLM
PLPBK Scale Up
c. Pelaksanaan kegiatan
 Pendampingan kegiatan PLPBK kelurahan Ciakar dan Setianagara
 Pendampingan perencanaan kegiatan PLPBK Scale Up kelurahan Ciakar,
Koatabaru dan Setianagara
 Identifikasi kawasan yang berhubungan dengan sasaran program P2KKP
d. Kegiatan Khusus Lainnya
 Rapat
Koordinasi rutin dengan Askot Infrastruktur kota Tasikmalaya, membahas
tentang progress dan permasalahan di lapangan
 Rapat
Koordinasi rutin dengan Tim 71 kecamatan Cibeureum, membahas tentang
progress dan permasalahan di lapangan
 Rapat
Koordinasi dengan Askot, Korkot dan TA kota Tasikmalaya, membahas
tentang progress dan permasalahan di lapangan mengenai penggalian data
dalam penyusunan baseline data Program Penanganan Kawasan Kumuh
Perkotaan (P2KKP)
Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

2.2.2 PLPBK Lanjutan

a. Perencanaan Teknis
 Pembuatan Gambar Konstruksi (DED) dan penghitungan RAB kegiatan
kawasan prioritas PLPBK Lanjutan (Scale Up)
 Pendampingan penyusunan proposal kegiatan lingkungan pemanfaatan BLM
PLPBK Scale Up
b. Pelaksanaan kegiatan
 Pendampingan kegiatan PLPBK kelurahan Ciakar dan Setianagara
 Pendampingan perencanaan kegiatan PLPBK Scale Up kelurahan Ciakar,
Koatabaru dan Setianagara
 Identifikasi kawasan yang berhubungan dengan sasaran program P2KKP
c. Kegiatan Khusus Lainnya
Rapat Koordinasi rutin dengan Askot Infrastruktur kota Tasikmalaya,
membahas tentang progress dan permasalahan di lapangan

2.3 Pendampingan Pencapaian 100-0-100

a. Penanganan Kumuh Keterpaduan di Lokasi P2KKP

i. Penetapan Direktur Bangkim untuk penyusunan RKPKP (Rencana
Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan)
ii. Penetapan Satker PKP (Perumahan Dan Kawasan Pemukiman)
untuk program penanganan kumuh reguler TA 2015
iii. SK Bupati/walikota untuk kawasan kumuh
b. Penanganan Kumuh 2016-2019 di Lokasi P2KKP Reguler (Pencegahan) sesuai
dengan lokasi scale up
Kegiatan yang mendukung 7 indikator 100-0-100 sudah di lakukan dapat dilihat dari
kegitan – kegiatan dan usulan yang di perlukan dilokasi scale up. Kebutuhan air bersih,
MCK, Pembuangan air kotor, drainase.
 Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan (P2KKP)

III

3.1 Kendala dan Permasalahan

Kendala permasalahan kegiatan regular ada di penyusunan Laporan pertanggungjawaban KSM di

kelurahan Margabakti posisi penyusunan LPJ baru terekap RPD, LPD dan bukti pembelanjan.
Pendampingan yang dilakukan koordinasi langsung KSM dan UPL serta penjelasan penyusunan LPJ.

3.2 RKTL Bulan Selanjutnya

Tabel RKTL Reguler

TARGET REALISASI
N0 ASPEK

1 sertifikasi 1 AWIPARI 100% 100%

2 CIAKAR 100% 100%
3 CIHERANG 100% 100%
4 KERSA NAGARA 100% 100%
5 KOTA BARU 100% 100%
6 MARGA BAKTI 100% 100%
7 SETIA JAYA 100% 100%
8 SETIA NAGARA 100% 100%
9 SETIA RATU 100% 100%
2 LPJ KSM 1 AWIPARI 100% 100%
2 CIAKAR 100% 100%
3 CIHERANG 100% 100%
4 KERSA NAGARA 100% 75%
5 KOTA BARU 100% 100%
6 MARGA BAKTI 100% 25%
7 SETIA JAYA 100% 100%
8 SETIA NAGARA 100% 75%
9 SETIA RATU 100% 100%