Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 232 tayangan

    LPJ Kepala Desa

    Diunggah oleh

    lutfiah aina
    Peraturan Desa ini menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banioro tahun 2019, yang mencakup pendapatan Rp1,4 miliar, belanja Rp1,4 miliar untuk 5 bidang, dan surplus Rp801 ribu. Laporan terlampir meliputi laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program sektoral/daerah yang masuk desa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    LPJ Kepala Desa

    Diunggah oleh

    lutfiah aina
    232 tayangan4 halaman
    Peraturan Desa ini menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banioro tahun 2019, yang mencakup pendapatan Rp1,4 miliar, belanja Rp1,4 miliar untuk 5 bidang, dan surplus Rp801 ribu. Laporan terlampir meliputi laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program sektoral/daerah yang masuk desa.

    Deskripsi Asli:

    contoh lpj

    Judul Asli

    LPJ KEPALA DESA

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Peraturan Desa ini menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banioro tahun 2019, yang mencakup pendapatan Rp1,4 miliar, belanja Rp1,4 miliar untuk 5 bidang, dan surplus Rp801 ribu. Laporan terlampir meliputi laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program sektoral/daerah yang masuk desa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    232 tayangan4 halaman

    LPJ Kepala Desa

    Diunggah oleh

    lutfiah aina
    Peraturan Desa ini menetapkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Banioro tahun 2019, yang mencakup pendapatan Rp1,4 miliar, belanja Rp1,4 miliar untuk 5 bidang, dan surplus Rp801 ribu. Laporan terlampir meliputi laporan keuangan, realisasi kegiatan, dan program sektoral/daerah yang masuk desa.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    dari 4

    KEPALA DESA BANIORO

    KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

    PERATURAN DESA BANIORO


    NOMOR 1 TAHUN 2020

    TENTANG

    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN


    ANGGARAN PENDAPATAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO
    TAHUN ANGGARAN 2019

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    KEPALA DESA BANIORO,


    Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa
    dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
    untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
    b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
    Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa
    tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
    Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
    penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
    dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
    Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
    Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;
    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
    Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
    Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
    Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
    Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
    Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 4389);
    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
    Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 5495);
    6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana
    telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
    atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
    Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
    Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
    Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
    Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
    Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
    Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
    Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
    Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
    Tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60
    Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Negara;
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
    Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
    Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
    Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018


    tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
    2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
    Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
    207 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
    Kebumen Nomor 1);
    15. Peratuan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
    2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
    2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
    Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 tentang
    Sumber Pendapatan Desa;
    17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018
    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
    18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 tahun 2019
    tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
    19. Peraturan Desa Banioro Nomor 7 Tahn 2018 tentang
    Rencana Kerja Pemerintah Desa Banioro Tahun
    Anggaran 2019;
    20. Peraturan Desa Banioro Nomor 3 Tahn 2018 tentang
    Rencana Kerja Pemerintah Desa Banioro Tahun
    Anggaran 2019;
    21. Peraturan Desa Banioro Nomor 4 Tahn 2018 tentang
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banioro Tahun
    Anggaran 2019;

    Dengan Kesepakatan Bersama

    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANIORO

    Dan

    KEPALA DESA BANIORO

    MEMUTUSKAN
    Menetapkan : PERATURAN DESA BANIORO TENTANG LAPORAN
    PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
    PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO TAHUN ANGGARAN
    2019

    Pasal 1
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan
    perincian sebagai berikut :
    1. Pendapatan Desa Rp. 1.439.481.000;
    2. Belanja Desa Rp. 1.439.481.000;
    a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 351.896.820;
    Desa
    b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 864.043.530;
    c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 88.654.000;
    Desa
    d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 134.085.500;
    e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 0;
    Darurat dan mendesak
    Jumlah Belanja Rp. 1.438.679.850;
    Surplus/Defisit Rp. 801.150;
    3. Pembiayaan Desa
    a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0;
    b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0;
    Selisih Pembiayaan (a – b) 0;
    Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpA) Rp. 3.840.000;
    tahun berjalan
    (Surplus/(Defisit) + selisih pembiayaan) Rp. 0;

    Pasal 2
    Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
    Peraturan Desa ini yang terdiri dari :
    a. Lampiran I : Laporan Keuangan
    b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31
    Desember Tahun Anggaran 2019
    c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan
    Program lainnya yang masuk Desa.
    Pasal 3
    Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
    terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

    Pasal 3
    Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan


    Desa ini dalam Lembaran Desa Banioro.

    Ditetapkan di : Banioro
    pada tanggal : 31 Januari 2020
    Kepala Desa Banioro

    SAI‘UN

    Diundangkan di : Banioro
    pada tanggal : 31 Januari 2020
    Sekretaris Desa Banioro

    SURIPTO
    LEMBARAN DESA BANIORO TAHUN 2020 NOMOR 1

    Anda mungkin juga menyukai