D.

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Argumen tentang Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses
yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi
kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno
menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila
disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan
dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai
tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam
kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan
adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi
negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno; sebagaimana diketahui bahwa
Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama
untuk dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto
diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang
pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ( P-4). Pada masa Soeharto ini pula,
ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi
masyarakat (Ormas).
Bahkan pada masa reformasi masih mengalami pasang surut yakni,enggannya para
penyelenggara negara mewacanakan tentang pancasila, bahkan berujung pada hilangnya
pancasila dikurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara
negara tentang pendidikan pancasila di perguruan tinggi

2. Argument tentang tantangan terhadap Pancasila

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan
nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan
mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa
menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap
unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
 Tantangan yang muncul, antara lain:
a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan
bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan
yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluasluasnya, di satu pihak,
dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa
tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering
ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat
terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang
dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat
menjadi beringas karena code of conduct yang bersumber pada nilai-nilai
Pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut
dapat memperlemah integrasi nasional.
b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur
pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa
kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung
atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu
segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan
upaya secara masif serta sistematis dalam
membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya

merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu
seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan
yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab
tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat
harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna
memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga
negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di
pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin
kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan
tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan Esensi masyarakat.

E . mendeskripsikan esensi dan urgensi sebagai dasar negara

1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara

1.1 esensi Pancasila sebagai dasar negara

Esensi pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan Hakikat,
dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatu disebut
esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya

Beberapa contoh penerapan esensi pancasila sebagai dasar negara :

1. Sila pertama

Ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan
asas kemanusiaan yang adil dan beradap. Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk
memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan
kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling
menghormati dengan agama lain.

2. Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan
derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan
hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak kepembantunya
yang tidak berperikemanusiaan.

3. Sila ketiga

Persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan,

kepentingan,kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan
secara terus menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan
masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut
melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik.

4. Sila keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan atau

perwakilan artinya bermusyawarah untuk menyelesai kan persoalan yang terjadi dengan
bijaksana, memikirkan kententraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat
dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya segala
persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai
tujuan ynang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam
lingkungan tersebut.

5. Sila kelima

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya
bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku,
ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan
keikutansertaan semua rakyat Indonesia.Contohnya pemerintah mengadakan program wajib
bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah
pendidikan yang begitu rendah.

Selain itu juga, demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan
masyarakat di Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar tindakan semena-
mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan
tertinggi dalam demokrasi sehingga pemimpin harus melayani rakyat.

1.2 urgensi sebagai dasar negara

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila
adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga
pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam
penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa
menggnakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya
manusia, Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang
berdasarkan pada nilainilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan
negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya
manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan
dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam
mengemban tugas dan brtanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan
kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah,
 2) dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam
berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

2. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI

Nilai-nilai pancasila pada saat penjajah (kolonial) sebelum terjadinya proklamasi selalu

direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak.Kemudian dengan dilakukannya proklamasi nilai

pancasila ditegakkan, diselamatkan, di tinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga dengan

melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan pancasila tidak dianggap

bahkan di lecehkan maka dengan perjuangan rakyat bangsa indonesia kedudukan pancasila

sebagai dasar negara kembali di tegakkan.

Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas, yang artinya suatu instrumen yang

bernilai dimana diseberang jembatan tersebut/setelah kemerdekaan bangsa indonesia

membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil Makmur
dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang didalamnya
terdapat sila-sila pancasila.

Nilai-nilai dalam pancasila mendasari,menjiwai,menyemangati,menuntun bangsa ketika

bangsa indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pancasila disini

sebagai penuntun bangsa indonesia dalam membangun bangsa. Hal ini telah tertuang pada

pembukaan UUD 1945.

Pada dasarnya Proklamasi bukan merupakan tujuan tetapi sebagai prasayarat untuk
mencapai tujuan yaitu sebagai sumber hukum formal saat melakukan revolusi hukum dari
hukum kolonial menuju hukum nasional, revolusi tata negara kolonial menuju tata negara
nasional. Maka proklamasi memiliki makna sebagai pernyataan bangsa indonesia baik diri
sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa indonesia telah merdeka. Oleh karena itu
makna proklamasi harus diberi dasar hukum dengan merincinya dalam pembukaan UUD
1945 yaitu dengan memberikan penjelasan, penegakan, dan pertanggung jawaban terhadap
dilaksanakannya proklamasi seperti yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945.