Pengarusutamaan Gender PUG
Pengarusutamaan Gender PUG
Pengarusutamaan Gender PUG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018
2
TUJUAN PUG
KEMENTERIAN KEUANGAN
5
DASAR HUKUM
6
DASAR HUKUM
1
Untuk Melaksanakan PUG guna
terselenggaranya perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi
INPRES NO. 9 atas kebijakan dan program
TAHUN 2000 pembangunan nasional
yang berperspektif gender
sesuai dengan bidang tugas dan
fungsi
serta kewenangan masing-masing.
7
DASAR HUKUM
8
Konsep Gender dan PUG
KONSEP GENDER
Gender Gender
Gender
Gender = =
=
= hanya urusan yang
Jenis berkaitan berkaitan dengan
Perempuan dengan memprioritaskan
Kelamin perempuan
perempuan
10
11
12
KONSEP GENDER
Gender
13
KONSEP GENDER
GENDER
14
KONSEP GENDER
15
PERBEDAAN JENIS KELAMIN DAN GENDER
KUAT
KURANG
TELITI
TEGAS
ADA
LAGI
????? 17
GENDER STEROTYPE BERAKIBAT DISKRIMINASI
Perempuan
Laki-laki lebih
rasional telaten
mengurus
anak
Laki-laki Perempuan
selalu tidak
berperan trampil
penting dengan
dalam setiap angka
kesempatan
18
JADI APA ISU Gender-nya?
Contoh:
Pekerjaan tertentu dianggap untuk pekerjaan perempuan atau
hanya untuk laki2,
Sehingga berpengaruh pada:
Mutasi/ promosi/ pengembangan pegawai
Dalam memperoleh akses dan manfaat suatu kebijakan 19
FAKTA DAN ISU
FAKTA ISU
Menjadi perempuan dan menjadi laki- Dalam merencanakan atau merancang
laki berbeda dalam: suatu kegiatan (Perencanaan,
– Kebutuhan Implementasi, Monitoring dan Evaluasi)
– Permasalahan sering mengabaikan kenyataan ini.
– Pengalaman
– Aspirasi
– Kesulitan
DAMPAKNYA
• Kesenjangan gender dalam memperoleh akses, manfaat dan berpartisipasi
dari program kegiatan dan penguasaan sumberdaya KETIDAKADILAN DAN
KESETARAAN GENDER
• Menciptakan kesenjangan yang dianggap tidak adil/diskriminasi yang dasarnya
jenis kelamin seseorang ISU GENDER
• Pembangunan yang tidak efektif, karena separuh SDM kita tertinggal 20
PENGARUSUTAMAAN GENDER
Bagaimana ?
1 2 3
Menyusun data Adanya political will
Melakukan identifikasi terpilah (sex- dari pengambil
isu dan permasalahan disaggregated keputusan seperti
di semua kegiatan data) terlihat dari
sesuai Tugas dan dukungan penuh
Fungsi masing-masing; untuk
terlaksananya PUG,
termasuk
ketersediaan
Tidak berasumsi
bahwa isu/masalah itu sumberdaya
bersifat netral, oleh (manusia dan
sebab itu analisis anggaran)
gender harus selalu
dilakukan 23
7 (TUJUH) PRASYARAT PUG
24
TUJUH PRASYARAT PUG
2. Kelembagaan PUG
4. Anggaran
7. Partisipasi masyarakat
25
1. KOMITMEN PIMPINAN
TUJUH PRASYARAT PUG
26
2. PELEMBAGAAN PUG KEMENKEU
TUJUH PRASYARAT PUG
Tahun 2017
No Unit Output Kegiatan Jumlah
2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Layanan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Rp 17,395,719,880
Jumlah Rp 204.608.562.880
29
4. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
TUJUH PRASYARAT PUG
Tahun 2016
Jumlah
No Unit Output Kegiatan
(dalam Ribuan)
Layanan Pengelolaan Kinerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran 807.688
1 Sekretariat Jenderal Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas
13.380.597.032
Kantor Pusat Kementerian
Layanan Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas
16.762.456
2 Direktorat Jenderal Pajak Pegawai
Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan
Pelayanan Pengolah data Perpajakan 61.520.830
Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan
Tersedianya sistem layanan PDE Kepabeanan 17.395.719
3 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Terselenggaranya layanan INSW 86.063.620
4 Direktorat Jenderal Anggaran Layanan Peningkatan kapasitas SDM Ditjen Anggaran 2.545.212
5 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Layanan Bimtek Keuangan Daerah 9.048.849
6 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Layanan Internal (Overhead) +Gedung/Bangunan 1.000.000
Jumlah 30
13.674.281.288
5. GENDER ANALYSIS PATHWAY
TUJUH PRASYARAT PUG
GAP GBS
Langkah 1 Kebijakan/program/kegiatan Program, kegiatan, IKK, Output kegiatan
Langkah 2 Data pembuka wawasan Analisis situasi
Langkah 3 Faktor kesenjangan -sda-
Langkah 4 Sebab kesenjangan internal -sda-
Langkah 5 Sebab kesenjangan eksternal -sda-
Langkah 6 Reformulasi tujuan Tujuan output /subouput
Rencana aksi (komponen-komponen yang
Langkah 7 Rencana aksi
berkontribusi pada kesetaraan gender)
Langkah 8 Data dasar (baseline) Analisis situasi
31
6. DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN
TUJUH PRASYARAT PUG
Pakar Gender
AIPEG
34
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
DALAM IMPLEMENTASI PUG
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
BUTA SENSITIF
GENDER GENDER
36
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
37
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
38
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
39
PERUBAHAN WAWASAN PIMPINAN
41
IMPLEMENTASI DALAM BENTUK PERATURAN
Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 terkait Kebijakan Pengalokasian DAK
yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (E-Auction yang memudahkan peserta
lelang untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan)
PMK Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan
Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian 42
BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PUG
PELAKSANAAN PUG KEMENKEU
WEBSITE PUG
Sebagai sarana sosialisasi PUG melalui media KIE
MEDIA KIE : STANDING BANNER
PELAKSANAAN PUG KEMENKEU
STANDING BANNER
Sebagai Sarana Media Yang Efektif Untuk Menyebarkan Informasi Pug
MEDIA KIE : BROSUR PUG
PELAKSANAAN PUG KEMENKEU
BROSUR PUG
Brosur yang
berisikan materi
PUG merupakan
salah satu upaya
mensosialisasikan
PUG kepada para
pegawai di
lingkungan
Kemenkeu melalui
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi (KIE).
ADVOKASI PUG
PELAKSANAAN PUG KEMENKEU
51
BPPK
Ruang Laktasi
52
BPPK
Parkir Prioritas
53
DJBC
Daycare
54
IMPLEMENTASI PUG DALAM BENTUK SARANA PRASARANA
Ruang Laktasi yg
refresentatif dimana
tersedia sofa yg
nyaman, diberi tirai
sehingga memberikan
kenyamanan, terdapat
kulkas utk menyimpan
ASI, terdapat wastafel,
dan pintu masuk yg
dilengkapi dgn mesin
finger print, sehingga
terjaga keamanannya
55
IMPLEMENTASI PUG DALAM BENTUK SARANA PRASARANA
Jembatan penghubung diantara Jln Wahidin Raya dan Jln Lapangan Banteng yg
ramah bagi laki-laki dan perempuan (lebar dan tidak tinggi per anak tangganya 56
IMPLEMENTASI PUG
DI DITJEN KEKAYAAN NEGARA
57
REVALUASI BMN
Direktorat BMN
Direktorat Penilaian
Direktorat PKNSI
ISU GENDER:
Pengangkatan Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN
Sosialisasi Tusi ke K/L
Aplikasi SIMAN (Mempermudah stakeholder
melaporkan BMN)
58
ISU GENDER
SEKRETARIAT DJKN:
ISU GENDER:
MUTASI/PROMOSI PEGAWAI
PENINGKATAN SOFT COMPETENCY UNTUK MENDUKUNG
HARD COMPETENCY PEGAWAI
ISU GENDER:
e-AUCTION
APLIKASI LELANG INTERNET
59
ISU GENDER
SEMUA UNIT ESELON II:
PENYUSUNAN REGULASI DALAM KEBIJAKAN (RUU DAN
TURUNANNYA)
PENYUSUNAN SOP
60
SEMINAR PUG
61
2017
62
KPKNL
KOMITMEN PIMPINAN SERANG
63
KPKNL
KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER SERANG
64
KPKNL
SOSIALISASI PUG SERANG
65
KPKNL
MEDIA KIE SERANG
66
KPKNL
PRIORITY PARKING SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
67
KPKNL
RUANG RAMAH ANAK DAN RUANG ISTIRAHAT SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
68
KPKNL
RUANG LAKTASI SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
69
KPKNL
TANGGA RESPONSIF GENDER DAN DISABLE PATHWAY SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
70
KPKNL
POJOK INFORMASI DAN RUANG INTEGRITAS SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
KPKNL
TEMPAT TUNGGU PRIORITAS SERANG
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
LOMBA IMPLEMENTASI PUG
KEMENTERIAN KEUANGAN
Inovasi 2015 Lomba dilaksanakan antar Kantor Pusat Unit Eselon I dan antar
Satker Vertikal di lingkungan Kemenkeu
Implementasi
PUG di
Kementerian
lomba dilaksanakan hanya antar satker vertikal yg diwakili oleh
Keuangan 2016 5 satker vertikal dari masing2 unit eselon I yg mempunyai
satker vertikal (DJP, DJBC, DJPB, DJKN, dan BPPK).
dilakukan
melalui
Lomba
lomba dilaksanakan hanya antar satker vertikal yg diwakili oleh 5
Implementasi 2017 satker vertikal dari masing2 unit eselon I yg mempunyai satker
vertikal (DJP, DJBC, DJPB, DJKN, dan BPPK).
PUG :
73
(Antar Kantor Pusat dan Antar Satker Vertikal)
74
Hasil Evaluasi Lomba 2015
Peserta Lomba
Kriteria Penilaian
BDK Palembang
Pemahaman tentang PUG
(35%)
BPIB Jakarta
Kebijakan responsif gender
(35%) KPPN Surakarta
Sarana prasarana fisik KPP Pratama Subang
gedung yang responsif
gender (30%)
KPKNL Purwakarta
77
Hasil Evaluasi Lomba 2016
Kesimpulan Pemenang
1. BPIB Jakarta
Seluruh satker peserta
lomba memiliki kebijakan 2. KPPN Surakarta
responsif gender
3. KPP Pratama Subang
Seluruh unit satker peserta
lomba telah memiliki sarana
dan prasarana responsif
gender
78
Penganugerahan Piala
Lomba Implementasi PUG Tahun 2016
Peserta Lomba
Kesimpulan Pemenang
1. KPPBC Tanjung Perak
Seluruh satker peserta lomba telah
memiliki kebijakan responsif gender
2. KPP Pratama Sukoharjo
81
Penganugerahan Piala
Lomba Implementasi PUG Tahun 2017
84
KPPN Surakarta
85
KPP Pratama Subang
86
BDK Palembang
87
KPPBC TMP
Layanan Responsif Gender TANJUNG PERAK
88
KPP PRATAMA
PEMINJAMAN KACAMATA PLUS SUKOHARJO
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
89
KPP PRATAMA
LOKET KHUSUS SUKOHARJO
SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER
90
KANWIL DJPB
AJER CARDS BALI
KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER
91
Rumah Pajak Ramah Anak
KPP PRATAMA DEMAK
92
Inovasi
KPP Pratama Demak
KPP Demak memiliki Rumah Pajak untuk Anak yang
masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015
yang diselenggarakan oleh Kemenpan dan RB.
Sosialisasi PUG KPP Demak melalui media :
YOU TUBE berupa FILM PUG
FACEBOOK melalui SHARING ARTIKEL PUG
BUKU “Kesetaraan di Kota Wali”
GAMES PUG “PUG GENDER BATTLE” yang dapat di
download
pada playstore android
BEST PRACTICES
IMPLEMENTASI PUG DI KEMENKEU
KOMITMEN PIMPINAN
95
KEBIJAKAN DAN LAYANAN RESPONSIF GENDER
96
KEBIJAKAN DAN LAYANAN RESPONSIF GENDER
97
KEBIJAKAN DAN LAYANAN RESPONSIF GENDER
98
Sekretariat Tim PUG Kemenkeu
Gedung Djuanda I Lt. 10
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta 10700
Telepon : 021 – 3852160
Fax : 021 – 3852160
Email :
perencanaan@kemenkeu.go.id
pugkemenkeu@gmail.com
99
TERIMA KASIH
100