Herman Wiliam Daendels
Herman Wiliam Daendels
Herman Wiliam Daendels
Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefektuur dengan prefek sebagai ketua
dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten,
sedangkan di wilayah prefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya
diberlakukan hukum Eropa.
2. Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa
sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran
dalam penjualan tanah kepada swasta.
sources --> Buku Sejarah untuk Kelas XI IPA, terbitan Yudhistira. Di susun oleh M. Habib
Mustopo dkk.
Posted by Ajisaka Lingga Bagaskara at 19:18
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Labels: Penjajahan Bangsa Barat di Nusantara
Gubernur Jenderal Herman Willem
Daendels: 1808 – 1811 _
(bagian Pertama)
Posted on Februari 7, 2012
Pada tahun 1803, perang kembali berkecamuk di Eropa. Terutama perang antara
dua negara imperialis (modern) besar pada abad tersebut, Inggris dan Perancis,
yang membawa dampak luas pada kondisi di Eropa bahkan di berbagai belahan
bumi lain yang menjadi bagian dari wilayah jajahan/koloni kedua negara
imperialis tersebut. Inggris yang lebih kuat di laut memang merupakan musuh
utama Prancis yang lebih kuat di darat. Kedua negara tersebut mempunyai sejarah
rivalitas yang cukup panjang dan saling berlomba untuk menunjukkan superioritas
dan prestise sebagai negara imperialis terkuat. Bahkan dalam hal kepemilikan
tanah jajahan.
Maka, dikirimlah Herman Willem Daendels. Seorang Belanda, bekas advokat, dan
seorang patriot, jenderal, serta pengagum Napoleon Bonaparte, untuk
menjalankan tugas yang sulit tersebut. Bahkan, begitu sulitnya, kedatangan
Daendels ke Nusantara pun harus berputar jauh melalui Benua Amerika (New
York) dan menggunakan kapal Amerika untuk sampai ke Jawa.
Kebijakan-kebijakan Daendels
Telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tugas G.J. Daendels di Hindia-
Belanda tak lebih adalah menyokong kebutuhan perang Perancis – juga Belanda
– baik militer maupun financial, sehingga menuntut langkah cepat Daendels untuk
merealisasikan tugas-tugasnya tersebut. Karena faktor tersebut kepemimpinan
seorang penganut paham liberal ini justru sering disebut sebagai Gubernur
Jenderal ber-“tangan besi”. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang
dibuat oleh Gubernur Jenderal ini.
Pertama, demi menambah jumlah serdadunya – yang pada itu jumlah serdadu di
Jawa tidak lebih dari 2000 personil, bahkan yang bersenjata hanya 1/3-nya – baik
angkatan darat maupun angkatan laut, Daendels melakukan rekruitmen terhadap
kaum pribumi untuk dilatih menjadi militer (milisi). Kebanyakan serdadu
Bumiputera tersebut berasal dari Manado, Jawa, dan Madura. Dengan demkian ia
berhasil menambah jumlah angkatan bersenjatanya mencapai 18.000 hingga
20.000 serdadu.
Berkat keberadaan Jalan Raya Pos tersebut (sekarang dikenal dengan Jalur
Pantura), tidak hanya memberikan keuntungan di bidang militer saja, tetapi
membawa arti penting bagi mobilitas ekonomi, sosial, bahkan politik. Perjalanan
kereta pos Anyer-Panarukan yang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan
dapat dipersingkat menjadi cuma enam hari.
Sumber Acuan: