1. Pak Luri beserta keluarga baru pulang liburan tadi malam.

Pak Lurah mengajak pak Luri ikut kerja bakti

memperbaiki jembatan yang rusak, Bu Luri melarang Pak Luri mengikuti kerja bakti. Bu Luri memnta suaminya
beristirahat karena besok harus masuk kerja.
Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Luri adalah…
a. Mematuhi perintah Bu Luri
b. Mencari alasan untuk tidak megikuti kerja bakti
c. Menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa membantu
d. Mencari alasan untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti
e. Menyampaikan permintaan maaf dan memberikan makanan kepada warga yang sedang melakukan kerja
bakti karena tidak bisa membantu

2. Perhatikan pernyataan berikut!

1) Pada dasarnya kewajiban warga negara adalah kewajiban azasi warga negaranya sesuai dengan status
kewarganegaraannya
2) Menuntut hak terlebih dahulu kemudian melaksanakan kewajiban
3) Setiap warga mempunyai hak yang sama
4) Hilangnya rasa aman termasuk bentuk pelanggarang hak warga negara
Pernyataan diatas yang termasuk dalam kewajiban WN ditunjukkan oleh…
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 4)
c. 2) dan 3)
d. 3) dan 4)
e. 1) dan 3)

3. Pasal 23A UUD Negara RI 1945 secara tersirat menetapkan kewajiban WNI dalam membayar pajak. Akan tetapi
pada kenyataannya kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tsb Direktur
Jendral Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran WNI untuk membayar pajak baik pribadi maupun
perusahaan yang membayar pajak. “seharusnya ada 6jt perusahaan yang bayar pajak, sekarang baru 520 ribu yang
bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30% yang bayar pajak penuh” kata Fuad saat membuka acara seminar
yang diadakan ikatan konsultan pajak Indonesia dihotel Borobudur Jakarta, senin 23 september 2013
(www.tempo.co.id). Salah satu solusi praktis yang paling tepat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi
persoalan tersebut adalah..
a. Menunjuk petugas perpajakan yang bertanggung jawab
b. Memberikan sanksi kepada penunggak pajak dengan hukuman penjara
c. Melaksanakan kebijakan Tax Amnesti (penghapusan pajak)
d. Memberikan penghargaan kepada warga negara yang membayar pajak
e. Mewajibkan setiap warga negara untuk membuat laporan perpajakan

4. Kasus yang menimpa Kunainah, TKI asal Brebes yang dianiaya majikannya di Singapura dan mengakibatkan luka
di sekujur tubuh dan terlantar saat tiba di Bandara Soekarni Hatta merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM
berat, yaitu
a. Kejahatan kemanusiaan
b. Genosida (bermaksud u/ menghancurkan sutau golongan)
c. Invasi
d. Apartheid (sistem pemisahan ras)
e. Kejahatan perang
5. Suatu keadaan yang menunjukan tersedianya lapangan kerja yang siap di isi oleh pencari kerja. Pernyataan diatas
adalah pengertian dari…
a. Angkatan kerja
b. Kesempatan kerja
c. Kemampuan kerja
d. Waktu kerja
e. Program kerja
6. Salah satu bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang paling tepat adalah…
a. Membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan gangguan
b. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana ia bertempat tinggal
c. Menghormati hak orang lain dan taat aturan dalam tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara
d. Menjunjung tinggi pemerintahan dan memahami dasar negara Indonesia dengan sebaik-baiknya
e. Mengembangkan rasa solidaritas yang tinggi dalam kehidupan kelompok / golongan masyarakat

7. Landasan konstitusional perwujudan hak dan kewajiban warga negara adalah..

a. Peraturan Daerah
b. Peraturan Pemerintah
c. UUD NRI 1945
d. Pancasila
e. Peraturan Pemerintah

8. Perhatikan informasi berikut!

dalam kasus Tanjung Priok, KOMNAS HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga sebagai tindakan pelanggaran HAM. KOMNAS HAM menemukan adanya summary killing
atau pembunuhan kilat yang ditunjukkan kepada masyarakat sipil. Penyerangan yang ditunjukkan langsung
kepada rakyat sipil termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Temuan ini menguatkan bahwa kasus tanjung priok
merupakan pelanggaran HAM berat.
Jika dikaitkan dengan prosedur pemeriksaan perkara, informasi tersebut termasuk dalam tahap…
a. Penyidikan
b. Penahanan
c. Penyelidikan
d. Penangkapan
e. Penuntutan

9. Perhatikan macam macam hak berikut!

1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan keamanan
3) Hak untuk ditaati hokum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat

Berdasarkan macam macam hak tsb yang merupakan hak negara oleh nomor…

a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 1, 3, dan 5
d. 2, 3, dan 4
e. 3, 4 dan 5
10. Pak Dimas memberikan jaminan uang kepada Pak Tono, untuk menjamin hak kedua belah pihak pinjaman tersebut
dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian pinjaman tetapi
hingga tanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak juga mengembalikan uang tsb kepada Pak Dimas. Langkah
bijaksana yang dapat dilakukan Pak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah…
a. Meminta masyarakat menjadi saksi atas tindakan Pak Tono
b. Meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat
c. Menyita barang barang berharga milik Pak Tono
d. Menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada
e. Membuat gugatan wanprestasi terhadap Pak Tono ke pengadilan

11. Perhatikan kasus tersebut!

Pada tahung 1999 terjadi kasus kejahatan di negara X. Salah satu daerah di negara X ditetapkan sebagai daerah
operasi militer oleh pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintah karena daerah tersebut merupakan markas
teroris untuk menyimpan senjata pemusnah massal. Tanpa sasaran yang patut pelor-pelor panas diluncurkan. Jika
masyarakat terlihat bergerombol, pasukan militer segera menjadikan mereka sebagai terget sasaran. Pasukan
militer negara X tidak segan memukul dan membakar rumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat sipil menjadi
korban, dalam insiden ini tercatat 32 orang meninggal dunia dan 21 orang menderita luka luka akibat kekerasan.
Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia pengadilan yang berhak mengadili adalah..
a. Pengadilan negeri
b. Pengadilan militer
c. Mahkamah Internasional
d. Pengadilan AD/HOC
e. Pengadilan permenen

12. Salah satu bentuk upaya untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang paling tepat adalah…
a. Membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai ancaman dan gangguan
b. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana ia bertempat tinggal
c. Menghormati hak orang lain dan taat aturan dalm tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
d. Menjunjung tinggi pemerintahan dan memahami dasar negara Indonesia dengan sebaik-baiknya
e. Mengembangkan rasa solidaritas yang tinggi dalam kehidupan kelompok / golongan masyarakat

13. Saat ini sering terjadi pelanggaran hak warga negara dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar.
Tindak kekerasan tersebut dering dikenal dengan bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak
lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakkan hak warga negara dapat diwujudkan di
berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditempilkan untuk
mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan hak warga negara, diantaranya adalah
dengan…
a. Meningkatkan pemahaman mengenai jenis jenis bullying yang terjadi di berbagai lingkungan kehidupan
b. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang khusus mengatur pencegahan terhadap
bullying
c. Melaporkan setiap tindakan bullying kepada apparat kepolisian dan kepsek
d. Mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu Lembaga nasional anti bullying
e. Membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying dimedia cetak nasional maupun local

14. Perhatikan pernyataan berikut!

1) Kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa
2) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
3) Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
 4) Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social
5) Negara Indonesia adalah negara hokum berdasarkan Pancasila

Prinsip prinsip HAM berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu…

a. 1, 2, 3, dan 4
b. 1, 2, 4, dan 5
c. 1, 3, 4, dan 5
d. 2, 3, 4, dan 5
e. 1, 2, 3, 4, dan 5

15. Dihormati, dijunjung tinggi dan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
negara, hokum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Penyartaan ini merupakan pengertian…
a. HAM
b. Hak kebebasan manusia
c. Pelanggaran HAM
d. Kewajiban dasar manusia
e. Pengingkaran kewajiban

16. Seseorang yang berusia 15-64 tahun termasuk ke dalam usia..

a. Angkatan kerja
b. Pengangguran
c. Pekerja
d. Pengusaha
e. Pegawai

17. HAM menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti…
a. Pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk dapat perlindungan dalam memeluk
agama
b. Pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk social
c. Mengutamakan kepentingan bangsa adalah titik tidak memperjuangkan HAM
d. Dalam menghargai HAM dan demokrasi dalam arti uum yaitu pemerintahan dari rakyat
e. Setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan
manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etris, agama dan suku

18. Jika dikaji dari sudut pandang asas perundang undangan, UU yang berlaku NP. 26 tahun 2000 merupakan
pengecualian dari salah satu asas yaitu…
a. UU tidak berlaku surut
b. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu
c. UU yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
d. UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang berlaku umum
e. UU tidak dapat di ganggu gugat

19. Pekerja yang bekerja tetapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh disebut…
a. Pengangguran
b. Pegawai tidak tetap
c. Pekerja serabutan
 d. Pekerja kontraktor
e. Setengah pengangguran

20. Perhatikan beberapa kasus berikut!

1. Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya di Aceh
2. Pembangunan waduk kedung ombo Jateng
3. Perampasan lahan gunung balak lampung
4. Pembunuhan aktivis HAM munir
5. Peristiwa abepura
Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui pengadilan HAM AD/HOC adalah
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 4
c. 2, 3, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 3, 4, dan 5

21. Proses penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam proses penangkapan Jaksa Agung harus menyertakan
surat tugas, namun surat tugas tidak diperlukan jika pelaku…
a. Melarikan diri
b. Memilih berdamai
c. Menghilangkan barang bukti
d. Tertangkap tangan
e. Mengajukan banding

22. Kasus Abepura merupakan salah satu bentuk pelanggarang HAM yang dapat diadili melalui…
a. Pengadilan Tata Usaha Negara
b. Pengadilan HAM AD/ HOC
c. Pengadilan HAM
d. Pengadilan Negeri
e. Pengadilan Militer

23. A terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun 2002. Pangadilan yang
berhak memproses dan mengadili kasus tsb…
a. Pengadilan HAM AD/HOC
b. Pengadilan agama
c. Pengadilan militer
d. Pengadilan umum
e. Pengadilan HAM

24. Salah satu asas kekuasaan kehakiman adalah “peradilan negara menerapkan dan menegakan hokum dan keadilan
berdasarkan pancasila”. Maksud asas tersebut adalah…
a. Hokum seharusnya memperhatikan kondisi psikologis terdakwa apabila akan memberikan putusan
b. Keadilan yang menjadi dasar ata putusan pengadilan seyogyanya sesuai dasar negara
c. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa
d. Putusan pengadilan selalu berlandaskan pada hati nurani hakim
e. Putusan pengadilan harus sesuai hokum yang di langar.

25. 1. Pengangguran Struktural

2. Pengangguran Konjungtural
 3. Pengangguran Terbuka
4. Pengangguran Friksional
5. Pengangguran Musiman
Dari pernyataan diatas, pernyataan manakah yang merupakan pengangguran yang berdasarkan Jenis
Pengangguran.
A. 1, 2, 4, dan 5
B. 2, 3, 4, dan 5
C. 1, 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 5
E. Semua benar

26. Berdasarkan struktur ketenagakerjaan RI, kekuasaan kehakiman terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislative.
Fakta ini membuktikan bahwa…
a. Kedudukan kehakiman sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga negara lainnya
b. Hakim hakim memiliki kedudukan terhormat sbg penentu keadilan
c. Lembaga kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
d. Indonesia konsisten menjadi negara berdasarkan hokum
e. Pemerintah harus patuh terhadap pemutusan pengadilan

27. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 angka 1 UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
adalah…
a. Sistem peradilan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 dan terselenggaranya negara hokum RI
b. Kekuasaan merdeka yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan
keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hokum RI
c. Kekuasaan oemerintah yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
d. Peradilan yang merdeka guna mencapai pemenuhan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
e. Sistem peradilan yang mandiri untuk menegakan keadilan berdasarkan UUD NKRI 1945 dan Pancasila

28. Hakim konstitusi berkewajiban menegakan hokum dan keadilan sesuai Pancasil dan UUD negara RI 1945. Hal ini
mempertegas bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang menangani perkara tertentu dibidang
ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai kehendak
rakyat dan cita cita demokrasi. Wacana diatas menyatakan bahwa MK berwenang menangani perkara tertentu.
Perkara dimaksud adalah…
a. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
b. Menguji peraturan perundang undangan dibawah UU terhadap UU
c. Memberi pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden
d. Menjaga kehormatan dan martabat hakim
e. Mengadili perkara peradilan perdata

29. Dalam memutuskan suatu perkara terkadang hakim dihadapkan pada kurang atau tidak jelasnya suatu ketentuan
yang berkaitan dengan perkara yang sedang di tangannya. Untuk mengatasi hal tsb hakim menggunakan suatu
yurisprudensi dengan melakukan berbagai Teknik penafsiran. Salah satu bentuk penafsiran yang dapat dilakukan
hakim adalah penafsiran sosiologis, dimana hakum menafsirkan hokum berdasarkan pada…
a. Pengertian perkataan perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hokum
b. Situasi dan kondisi yang dihadapi dg tujuan untuk menyelaraskan peraturan peraturan hokum yang sudah ada
dengan bidang pengaturannya
c. Sistematika pengaturan hokum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hokum itu sndr
 d. Isi dan maksud suatu ketentuan hokum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang memperngaruhi
pembentukan hokum tsb
e. Pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hokum yang tersurat.

30. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
2. Memberikan pertimbangan dalam bidang hokum, baik diminta maupun tidak pada Lembaga tinggi negara
3. Memberikan nasihat hokum kepada presiden sbg kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi
Tugas dan wewenang tsb di sandang oleh..
a. MK
b. MA
c. KY
d. Kepolisian
e. Kejaksaan

31. Perhatikan cerita dibwah ini!

jejen tertangkap sedang mencuri kendaraan bermotor di depan toko roti, orang orang yang melihat tindakan jejen
langsung meringkus dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan
trhdp jejen serta mengumpulkan bukti bukti pendukung tindakan melawan hokum yang dilakukan jejen. Polisi dan
jaksa membawa jejen ke pengadilan untuk di adili. Pengadilan yang akan mengadili kasus tsb adalah…
a. Pengadilan tinggi
b. Pengadilan militer
c. MA
d. Pengadilan negeri
e. Pengadilan tata usaha negara

32. Perhatikan prosedur berikut ini!

Tiga hari setelah menerima permohonan praperadilan. Seorang hakim harus sudah menetapkan hari siding. Tujuh
hari kemudian hakim memberikan putusan. Jika perkara yang diajukan sudah mulai diperiksa oleh pengadilan
negeri, sedangkan praperadilan belum selesai diperiksa, tuntutan yang diajukan di anggap gugatan. Jika dikaitkan
dengan pasal 2 UU no 48 th 2009 tentang kekuasaan kehakiman, prosedur tsb merupakan pelaksanaan dari asas…
a. Biaya ringan
b. Azas sederhana
c. Cepat
d. Jujur
e. Adil

33. BI merupakan bank central Indonesia. Tugas BI adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan
memelihara kestabilan rupiah; mendorong kelancaran produksi dan pembangunan; serta memperluas
kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, BI dibantu oleh…
a. Dewan moneter
b. Bank swasta
c. Pemerintah
d. Nasabah
e. Bank negara
34. Pemerintah telah mempunyai badan khusus yang bertugas memeriksa keuang negara. Akan tetapi badan tsb tidak
menjalankan tugasnya dg baik. Kondisi tsb berdampak pada terjadinya mal administrasi disetiap Lembaga negara.
Terjadinya mal administrasi semakin memperparah tingkat korupsi di setiap Lembaga negara. Tindakan yang
seharusnya dilakukan oleh rakyat agar tidak terjadi kondisi tersebut adalah…
a. Mengingatkan pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi
b. Mengganti anggota BPK
c. Berunjuk rasa menentang kepengurusan BPK
d. Membubarkan BPK
e. Mengganti struktur pemerintahan nasional

35. Anggota BPK berdasarkan UUD NKRI 1945 dipilih oleh

a. Presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden di resmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. Presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR

36. BPK merupakan satu satunya badan yang berkedudukan sejajar dengan Lembaga negara seperti eksekutif,
legislative dan yudikatif. Untuk menjalankan tugasnya BPK diberi kewenangan tertentu, salah satu kewenangan
BPK adalah…
A. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian eksternal permerintah pusat dan daerah
B. Membina bagian keuangan di setiap instansi pemerintah
C. Memperluas pasar barang dan jasa
D. Pelatihan agar memiliki keterampilan
E. Membina jabatan fungsional pemeriksa

37. Anggota BPK berdasarkan UUD NKRI 1945 dipilih oleh…

a. Presiden setelah memperhatikan pertimbangan DPD
b. MPR kemudian diajukan kepada presiden di resmikan DPR
c. DPD setelah memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan presiden
d. DPR setelah memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden
e. Presiden dengan mengajukan calon anggota BPK kepada DPR dan diresmikan oleh MPR

38. Pengangguran structural dapat diatasi melalui cara…

a. Memperluas pasar barang dan jasa
b. Pelatihan agar memiliki keterampilan
c. Peningkatan daya beli masyarakat
d. Mengusahakan pembangunan yang bersifat padat karya
e. Memberikan modal suntikan UMKM

39. Sebelum berlaku UU No 13 th 2003 perjanjian antara serikat pekerja dan pengusaha menggunakan istilah…
a. Kesepakatan kerja Bersama
b. Perjanjian perburuhan
c. Perjanjian kerjasama
d. Perjanjian ketenagakerjaan
e. Perjanjian sepihak
40. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan. Putusan
pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh…
a. Ketua, hakim yang memutus dan pantera yang ikut serta bersidang
b. Hakim ketua, hakim anggota dan ketua pengadilan
c. Hakim anggota, para pihak, dan ketua pengadilan
d. Ketua pengadilan, hakim anggota dan para pihak
e. Para pihak, panitera dan hakim

41. Hakim memimpin sidang dalam kasus sengketa tanah. Hakim membacakan putusan pengadilan. Putusan
pengadilan tersebut harus ditandatangani oleh…
a. Ketua, hakim yang memutus, panitera yang ikut serta bersidang
b. Hakim ketua,hakim anggota dan ketua pengadilan
c. Hakim anggita, para pihak dan ketua pengadilan
d. Para pihak, panitera dan hakim
e. Para pihak

42. MK dan MA berwenang melakukan uji formil dan uji materil peraturan perundang undangan sesuai yang sudah
di tentukan. Pengujian materil di fokuskan pada…
a. Pengujian terhadap ayat, pasal atau bagian UU yang dianggap bertentangan
b. Legalitas kewenangan Lembaga yang membuat peraturan perundang undangan
c. Sistematika penulisan pasal dan ayat dalam peratutan perundang undangan
d. Proses pembentukan peraturan perundang undangan
e. Kesesuaian antara judul peraturan dg isinya

43. Kementrian lingkungan hidup dan DPR sdg membahas rancangan UU tentang lingkungan hidup. Pemerintah
mengundang beberapa ahli dari kalangan akademis dan aktivis lingkungan hidup dari LSM yang focus dalam hal
tsb. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pembuatan peraturan harus memperhatikan azas…
a. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
b. Kesesuaian jenis dan muatan materi
c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
d. Kejelasan tugas
e. Kejelasan rumus

44. Jenis jenis kewenangan!

1. Menguji UU terhadap UUD 1945
2. Menguji perundang undangan dibawah UU terhadap UU
3. Menyelenggarakan peradilan pada tingkat kasasi
4. Memutus perselisihan hasil pemilu
5. Membubarkan parpol
6. Menjaga kehormatan hakim
7. Mengusulkan pengangkatan hakim agama
Kewenangan yang dimiliki MK di tunjuk oleh nomor
a. 1, 4, dan 5
b. 1, 2, dan 4
c. 2, 5, dan 7
d. 3, 4, dan 5
e. 4, 5, dan 7