Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM
Gambaran umum
Singkatan	Komnas HAM
Didirikan	7 Juni 1993; 31 tahun lalu
Dasar hukum pendirian	Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993
Struktur
Ketua	Atnike Nova Sigiro
Wakil Ketua Eksternal	Abdul Haris Semendawai
Wakil Ketua Internal	Pramono Ubaid Tanthowi
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM/Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan/Komisioner Pengawasan	Uli Parulian Sihombing
Komisioner Mediasi	Prabianto Mukti Wibowo
Komisioner Pengaduan	Hari Kurniawan
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM	Anis Hidayah
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan	Putu Elvina
Komisioner Pengkajian dan Penelitian	Saurlin Pandapotan Siagian
Kantor pusat
	Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Situs web
	www.komnasham.go.id
	Sunting kotak info • L • BBantuan penggunaan templat ini

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga negara mandiri yang memiliki mandat pada empat (4) Undang-Undang yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial. Komisi ini didirikan pada 7 Juni tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kedudukan yang setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Landasan hukum

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional.

Instrumen Nasional

UUD 1945 beserta amandemennya;
Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

Instrumen Internasional

Piagam PBB, 1945;
Deklarasi Universal HAM 1948;
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
Instrumen HAM internasional lainnya.

Anggota Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Kantor perwakilan

Komnas HAM memiliki enam kantor perwakilan:

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua

Pranala luar

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.