Pemilihan umum di Singapura

Singapura
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Singapura
Konstitusi
Eksekutif Presiden Halimah Yacob Pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong Deputi PM Teo Chee Hean Tharman Shanmugaratnam Kabinet Organisasi pemerintahan
Badan legislatif Presiden Halimah Yacob Parlemen Ketua: Tan Chuan-Jin Daerah pemilihan Anggota Parlemen (AP) AP bukan daerah pemilihan Pencalonan AP Partai politik
Lembaga yudikatif Ketua MA: Sundaresh Menon Mahkamah Agung Pengadilan Banding Pengadilan Tinggi Pengadilan Negara
Pemilihan umum Presiden Parlemen
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: Vivian Balakrishnan Misi diplomatik dari / di Singapura Hukum kewarganegaraan Paspor Persyaratan Visa Kebijakan Visa
Topik terkait Penanda di luar jangkauan Wanita dalam politik Singapura
Portal Singapura Negara lainnya Atlas
l b s

Saat ini terdapat dua jenis pemilihan umum di Singapura yaitu pemilihan parlemen dan pemilihan presiden. Menurut naskah Konstitusi Singapura pemilihan umum parlemen harus dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah parlemen dibubarkan, yang memiliki masa jabatan maksimal lima tahun dari pertama kali dipilih, dan pemilihan presiden dilaksanakan setiap enam tahun sekali.

Parlemen Singapura memiliki sistem satu kamar dengan 93 kursi parlemen. Semenjak pemilihan umum parlemen tahun 1959, Partai Tindakan Rakyat selalu memiliki suara mayoritas, dan hampir dua dekade merupakan partai yang selalu memenangkan kursi, dan selalu membentuk Pemerintahan Singapura.

Dari masa Kemerdekaan Singapura pada 1965 sampai dengan 1981, Partai Tindakan Rakyat selalu memenangkan kursi pada setiap pemilu yang diadakan, membentuk parlemen tanpa partai oposisi selama dua dekade. Di Singapura, politisi oposisi dan tokoh serikat dagang di penjara tanpa pengadilan pada 1960an sampai dengan awal 1970an. Beberapa diantaranya seperti Lim Chin Siong, Said Zahari, dan Lim Hock Siew dituduh oleh pemerintah terlibat dalam usaha kudeta komunis. Diantara mereka, Chia Thye Poh, ditahan paling lama, ia ditahan selama 23 tahun tanpa pengadilan.

Sejak 1984, politikus oposisi mulai terpilih untuk duduk di parlemen. 2 dari 74 kursi parlemen berhasil direbut pihak oposisi. Sesudah itu, pada 1988, Partai Tindakan Rakyat memenangkan 76 dari 77 kursi; pada 1991 mereka memenangkan 77 dari 81 kursi. Pada 1997, 2001, dan 2006, 2 kandidat oposisi terpilih dalam pemilu parlemen. Pada 1988, mantan jaksa agung muda Singapura dan politikus oposisi Francis Seow ditahan tanpa pengadilan. Dia kemudian dituntut atas penghindaran pajak tetapi ia kabur ke luar negeri dan berhasil meminta suaka di Amerika Serikat. Dia divonis bersalah atas penghindaran pajak secara In absentia. Anggota Partai Pekerja Gopalan Nair juga kabur dari Singapura pada 1990an^[1]. Dr. Catherine Lim berargumen bahwa suasana ketakutan mencederai Singapura^[2]. Politikus oposisi menonjol yang bangkrut dan/atau dipenjara selama abad ke-20 termasuk Joshua Benjamin Jeyaretnam, Tang Liang Hong, dan Chee Soon Juan^[3].

Periode kampanye pemilihan umum di Singapura sangat pendek di abad ke-21. Waktu legal untuk berkampanye, ketika pemilu diumumkan sampai dengan hari pemungutan suara, sekitar sembilan hari. Waktu minimum kampanye ini secara umum digunakan pada pemilu di Singapura^[4]. Pengumuman pemilu bebarengan dengan batas daerah pemilu baru^[4].

Semenjak penerapan Konstituensi Perwakilan Kelompok, kritikus menuduh bahwa partai pemenang melakukan pembatasan daerah pemilihan^[5]. Sistem elektoral menurunkan kesempatan untuk representatif oposisi di parlemen dengan sistem "winner takes all". Seperti yang ditunjukan oleh grup LSM Maruah Singapore, hal ini menciptakan "dinding penghalang untuk masuk" bagi partai politik oposisi kecil untuk berkompetisi pada pemilihan umum karena mereka mungkin kesulitan untuk terjun ke lapangan bagi tim yang berisi lima anggota berbakat, pembatasan daerah pemilihan juga memungkinkan "kandidat tanpa pengalaman untuk mengambil keuntungan" jika didukung oleh anggota tim yang kuat, seperti kandidat PAP yang ada di wilayah pemilihan Tanjong Pagar, yang selama 14 tahun dimiliki oleh Lee Kuan Yew^[6]. Departemen Pemilihan Umum Singapura, bertugas untuk membuat ulang pembatasan daerah pemilihan tanpa memerlukan persetujuan parlemen, yang diciptakan sebagai bagian dari eksekutif pemerintah dibawah Perdana Menteri Singapura, daripada menjadi lembaga independen^[7][8]. Kritikus menuduh partai pemenang memiliki kekuatan kekuatan untuk menentukan daerah pemilihan dan tempat pemilihan melalui rekayasa pemilihan, berdasarkan hasil pemilu sebelumnya^[9]. Politikus oposisi Sylvia Lim memberikan pendapat di parlemen bahwa "Proses pembentukan ulang pembatasan daerah pemilihan dilakukan dengan penuh rahasia, diketuai oleh Sekretaris Kabinet. Tidak ada konsultasi publik, atau catatan rapat yang dipublikasikan. Pembaruan pembatasan daerah pemilihan dipublikasikan seminggu atau bahkan satu hari sebelum hari nominasi. Laporan tidak memuat usaha untuk menjelaskan mengapa ada kursi yang tetap sementara yang lain menghilang, atau mengapa sebuah daerah pemilihan baru hadir dan yang lama diubah"^[10]. Daerah pemilihan Cheng San dan Eunos merupakan contoh daerah pemilihan yang dihapus oleh Departemen Pemilihan Umum setelah partai oposisi mendapatkan suara, dengan pemilih yang kemudian didistribusikan ulang kepada konstituen yang lain^[8].

Walaupun begitu, Freedom House mencatat bahwa pemilu di Singapura bebas dari penipuan pemilu^[11]. Sepanjang sejarah Republik Singapore, ratusan politikus telah terpilih menjadi anggota parlemen, merupakan representasi kandidat yang unik dari suara mayoritas milik Partai Tindakan Rakyat seperti mendiang Lee Khoon Choy^[12]. Sejak 1965, 19 politikus oposisi terpilih untuk mengisi kursi parlemen termasuk Joshua Benjamin Jeyaretnam, Chiam See Tong, Low Thia Khiang, Ling How Doong, Cheo Chai Chen, Chen Show Mao, Yaw Shin Leong, Png Eng Huat, Lee Li Lian, dan juga sepuluh kandidat petahana dari Partai Pekerja termasuk pemimpin partai Pritam Singh, ketua partai Sylvia Lim, dan anggota parlemen Muhamad Faisal bin Abdul Manap.

Pemilihan umum diumumkan pada 23 Juni 2020^[13], dan warga negara Singapura memilih anggota parlemen pada 10 Juli 2020^[14].

Pemilihan presiden telah dilakukan sejak 1993, dibawah "Undang-undang Pemilihan Presiden"^[15], untuk maju sebagai presiden, calon harus memiliki "sertifikat kelayakan" dari Komite Pemilu Presiden. Untuk mendapatkan sertifikat ini dibutuhkan:

• Calon harus berkewarganegaraan Singapura^[16]
• Calon harus berusia minimal 45 tahun^[17]
• Nama calon harus terdaftar sebagai daftar pemilih terbaru^[18]
• Calon harus bertempat tinggal di Singapura pada waktu pencalonan untuk pemilu dan harus tinggal di Singapura dengan jumlah rata-rata tidak kurang dari 10 tahun dari waktu pencalonan^[19].
• Calon tidak termasuk ke dalam subjek yang masuk ke dalam kategori diskualifikasi, yaitu:^[20]

1. 1. Diketahui atau mengakui bahwa memiliki pikiran yang tidak sehat;
   2. Dalam keadaan pailit yang belum final;
   3. Bekerja untuk mendapatkan keuntungan;
   4. Dinominasikan untuk pemilu parlemen atau presiden atau berlaku sebagai agen pemilu untuk seseorang yang dinominasikan, gagal untuk mengajukan pengembalian biaya pemilihan yang diwajibkan oleh undang-undang dalam waktu dan dengan cara yang diperlukan;
   5. Diputuskan bersalah oleh pengadilan Singapura atau Malaysia dan dipenjara tidak kurang dari satu tahun didenda tidak lebih dari $2.000 Singapura dan tidak menerima pengampunan, membuktikan putusan bersalah dari pengadilan Malaysia, calon tidak akan didiskualifikasi keculai pelanggaran tersebut, dilakukan di Singapura, dan telah dihukum oleh hukum Singapura^[21];
   6. Memiliki kewarganegaraan lain secara sukarela, atau mendapatkannya secara aktif di negara lain, atau mendeklarasikan kesetiaan terhadap negara lain;^[22]
   7. Didiskualifikasi dibawah hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dałam pemilu parlemen atau presiden dengan alasan dengan alasan telah dihukum karena pelanggaran tersebut atau dalam proses yang berkaitan dengan pemilihan tersebut terbukti bersalah atas tindakan yang merupakan pelanggaran tersebut.

• Calon memiliki integritas, karakter dan reputasi yang baik^[23]
• Calon tidak menjadi anggota partai politik pada saat nominasi pencalonan^[24]
• Calon harus menduduki jabatan setidaknya tiga tahun pada jabatan:
  • Sebagai menteri, ketua mahkamah agung, ketua parlemen, jaksa agung, ketua dari komisi pelayanan publik, auditor jenderal, akuntan jenderal atau sekertaris tetap^[25].
  • Direktur utama dari perusahaan milik negara atau dewan hukum utama, dewan dana pensiun negara, dewan perumahan dan pembangunan, JTC Corporation, otoritas moneter Singapura, Temasek Holdings, GIC Private Limited.
  • Eksekutif paling senior dari perusahaan dengan ekuitas perusahaan mencapai $500 juta setidaknya dalam tiga tahun masa jabatan dan menghasilkan keutungan setelah pajak, atau
  • Posisi lain yang setara dalam senioritas dan bertanggung jawab pada organisasi atau departemen lain yang ukurannya dan kompleksitasnya setara di sektor publik atau swasta yang memberinya pengalaman dan kemampuan untuk mengatur dan menjalankan urusan keuangan yang memungkinkan calon menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Presiden secara efektif^[26]

Karena syarat yang begitu ketat untuk maju dalam pemilu presiden, banyak pemilihan presiden tidak dilakukan. Seluruh pemilihan presiden berjalan secara mufakat kecuali yang pertama kali dilakukan, pada 1993 dimana dua kandidat bertarung, dan 2011, dimana empat kandidat bertarung. Pemilihan presiden pertama dimenangkan oleh Ong Teng Cheong, mantan anggota dari PAP. Secara berturut-turut pemilihan prsiden tahun 1995 dan 2005 dimenangkan oleh S.R. Nathan melalui mufakat.

Pemilihan presiden tahun 2011 mempertemukan Tony Tan Keng Yam, Tan Cheng Bock, Tan Jee Say, dan Tan Kin Lian. Seluruh kandidat kecuali Tan Jee Say merupakan mantan anggota PAP, yang memiliki relasi terdekat dengan partai saat dirinya menjadi sekretaris pribadi mantan perdana menteri Singapura, Goh Chok Tong pada tahun 1985 s.d 1990. Pemilu dimenangkan oleh Tony Tan dengan perbedaan margin 0,34% dibandingkan dengan Tang Cheng Bock.

Pemilu presiden 2017 dimenangkan oleh Halimah Yacob melalui mufakat.

Referendum dimungkinkan dilaksanakan untuk isu nasional yang penting, walaupun hal tersebut hanya pernah dilakukan satu kali dalam sejarah Singapura yaitu pada Referendum Integrasi Singapura pada 1962. Permintaan untuk melaksanakan referendum pernah dilakukan beberapa kali, termasuk isu untuk membangun kasino di Singapura.

• pemilihan umum 1948
• 1948 Pedesaan Barat pemilihan sela
• pemilihan umum 1951
• Pemilihan sela Seletar 1952

• pemilu 1955
• pemilihan sela 1957
• pemilihan umum 1959
• Pemilihan sela 1961 (April dan Juli)

• pemilihan umum 1963
• Pemilu sela Hong Lim 1965

• Kalender pemilu

Catatan

Bibliografi

• Situs web Departemen Pemilihan Singapura
• Pemilu Singapura Diarsipkan 2020-11-28 di Wayback Machine.
• Arsip Pemilihan Adam Carr
• Panduan sumber daya Perpustakaan Nasional Singapura tentang pemilihan umum di Singapura
• Konstitusi Republik Singapura
• Undang-Undang Pemilihan Parlemen (Bab 218), Statuta Republik Singapura